Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Lampung tidak secara otomatis berdampak kepada rendahnya kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung. Analisis dilakukan menggunakan data panel dari 10 kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung selama periode 2002-2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari publikasi BPS. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dibangun model regresi data panel menggunakan metode fixed effect. Hasil estimasi menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh menurunkan kemiskinan, sedangkan peningkatan jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh meningkatkan kemiskinan.

---

The high economic growth in Lampung province does not automatically have an impact on poverty alleviation. This study aimed to analyze the effect of economic growth on poverty in Lampung province. The analyzes were using panel data from 10 districts in Lampung province during the period 2002-2010. The data used in this study is derived from BPS the publication. To determine the effect of economic growth on poverty using the fixed effect model. The estimates indicate economic growth and education reduce poverty, whereas growth of population and inflation increase poverty."

"Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius dihadapi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin cukup tinggi dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,48% atau 1,042 juta jiwa pada tahun 2012. Tingkat kemiskinan tersebut lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan nasional (11,66%). Sejumlah penelitian empiris telah banyak menghasilkan temuan yang kuat adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi dapat menjadi variabel yang sangat penting bagi upaya menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan data panel dengan 14 daerah kabupaten/kota selama delapan tahun (2005-2012).Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB per kapita riil) memiliki pengaruh negatif (menurunkan) dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Koefisien variabel pertumbuhan PDRB per kapita secara konsisten berada dalam rentang antara -0,13 hingga -0,19 yang bermakna apabila terjadi pertumbuhan PDRB per kapita riil sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan akan turun berkisar antara 0,13 hingga 0,19 titik persen (percentage points).

---

Currently, poverty is still becoming one of severe obstacle that highly needs the attention from the Regional or National Government. South Sumatera Province is one of the regions in Indonesia which has huge number of poor people with poverty rate around 13,48% or 1,042 million people at 2012. The number of that regional poverty rate is considered higher than the national poverty rate (11,66%). Besides, many empirical studies had shown strong relation among economic growth and poverty. The economic growth itself shows how far the economic activity will provide more additional income to the people. Therefore, the economic growth could be pivotal variable to overcome poverty. This study was intended to analyze the influence of economic growth towards poverty rate in South Sumatera Province. This study used the data panel from 14 region during eight years (2005-2012).The result of the study shows that the economic growth (the growth of per capita real Gross Regional Domestic Product/GRDP) has negative effects (reducing) and highly significant towards poverty rate in South Sumatera Province. The coefficient of per capita real GRDP growth variable consistently around -0,13 to -0,19 which indicate if the growth of per capita real GRDP is 1 percent, thus the poverty rate will reduce around 0,13 to 0,19 percentage points."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pro poor growth tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengurangan kemiskinan yang disebabkan oleh efek pertumbuhan dan efek distribusi, menganalisis apakah manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penduduk miskin atau tidak (pro poor growth), serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangan kemiskinan.Penelitian menggunakan ukuran persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Analisis dilakukan melalui metode dekomposisi kemiskinan Shapley untuk mengetahui pengurangan kemiskinan yang disebabkan oleh efek pertumbuhan dan efek distribusi, metode Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) untuk menganalisis apakah manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penduduk miskin atau tidak (pro poor growth), serta metode regresi data panel 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2010 untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangan kemiskinan.Hasil penelitian menunjukkan efek netto pengurangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah terjadi pada hampir semua periode, baik disebabkan oleh efek pertumbuhan, efek distribusi maupun keduanya. Pada tingkat kabupaten/kota, efek pertumbuhan, efek distribusi serta efek netto tidak selalu sama, baik antar periode maupun antar daerah. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2006-2007 dan 2008-2009 tergolong pro poor growth. Pada tingkat kabupaten/kota, jumlah kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya tergolong pro poor growth sangat berfluktuasi, baik antar periode maupun antar daerah. Peningkatan PDRB riil perkapita sektor pertanian dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan ketiga ukuran kemiskinan."

"Kebijakan Desentralisasi fiskal ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah menjadi satu strategi untuk mempercepat pembangunan daerah di Indonesia sejak 2001. Kebijakan desentralisasi fiskal ini juga telah membawa perubahan dalam perkembangan keuangan kabupaten/kota di provinsi Lampung. Penelitaan ini bertujuan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di provinsi Lampung tahun 2001-2007.Dalam penelitian ini digunakan PDRB perkapita yang lebih mencerminkan tingkat kesejahteraan sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen digunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja. Studi ini menggunakan data panel dan alat analisis Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan tingkat pendidikan tenaga kerja secara umum menujukan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Fiscal decentralization policies aimed to stimulate economic growth and has become a strategy to accelerate regional development in Indonesia since 2001. Fiscal decentralization policy has also brought changes in the financial development districts / cities in the province of Lampung. This study aims to look at the impact of fiscal decentralization on economic growth of the district / city in the province of Lampung years 2001-2007.This study is using Gross Domestic Product per capita which could give more illustration on the level of welfare as the dependent variable. And the independent variables are used as local revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), the amount of labor and workforce education levels. This study uses panel data and analytical tools Least Square Dummy Variable (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM). The results showed that the local revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), and the level of workforce education, in general those give a positive impact on economic growth while the amount of labor gives negative impact."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana dampak pembangunan jalan tol trans-Sumatera terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Dengan menggunakan data dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam rentang waktu 2012 – 2021 serta metode analisis Difference in Difference (DiD), hasil penelitian menunjukkan bahwa jalan tol trans-Sumatera berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Lebih lanjut, dampak dari jalan tol tersebut lebih tinggi di kabupaten/kota yang dilalui oleh jalan tol dibanding di kabupaten/kota yang tidak dilalui oleh jalan tol. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa saat jalan tol sudah beroperasi, dampaknya lebih tinggi dibanding saat jalan tol masih dalam tahap konstruksi.

---

This study aims to analyze the impact of the construction of the trans-Sumatera toll road on economic growth in Lampung Province. Using data from 15 regencies in Lampung Province during 2012 – 2021 and the Difference in Difference (DiD) analysis method, the results of the study show that the trans-Sumatera toll road has a significant positive effect on the economic growth of regencies in Lampung Province. Furthermore, the impact of these toll roads is higher in regencies that are traversed by toll roads than regencies that are not traversed by toll roads. In addition, the results of the study also indicate that the impact of the toll road is higher when it is already operational, compared to when it is still in the construction phase."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi meningkatkan atau menurunkan ketidakmerataan pendapatan dan seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari PDRB perkapita, indeks Gini dan angka kemiskinan yang mencakup seluruh kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur, periode 2006-2010. Metode yang digunakan adalah analisis regresi dengan fixed effect model?cross section weighted. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketidakmerataan pendapatan masyarakat dengan nilai elastisitas sebesar 0,16. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan hanya signifikan mengurangi head count indeks dan poverty gap indeks dengan elastisitas masing-masing sebesar 1,54 dan 0,88.Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan menambahkan variabel kontrol rata-rata lamanya sekolah, angka harapan hidup, prasarana jalan dan fasilitas air bersih, ternyata pertumbuhan ekonomi hanya signifikan mengurangi head count index (P0) dan poverty gap index (P1) dengan elastisitas masing-masing sebesar 1,54 dan 0,88. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesehatan yang diwakili oleh indikator angka harapan hidup mempunyai pengaruh paling besar dalam mengurangi kemiskinan (P0; P1 dan P2) dibanding pertumbuhan ekonomi dan variabel bebas lain yang ada dalam model dengan elastisitas sebesar 2,25 untuk P0; 6,43 untuk P1 dan 10,03 untuk P2.

---

This study aimed to determine whether economic growth increasing or decreasing inequality in income, and how much influence the economic growth on poverty. The data used are secondary data consisting of per capita GDP, Gini index, and poverty that cover all districts in East Java in 2006-2010. The method used is the fixed effect regression analysis model-weighted cross section. The results showed that, the positive effect of economic growth on income inequality elasticity is 0,16.

Effect of economic growth on poverty by adding a control variable length of school average, life expectancy, infrastructure, roads and water facilities, economic growth turned out to be only significantly reduces head count index (P0) and poverty gap index (P1) with the elasticity of each amounted to 1,54 and 0,88. The results also showed that health represented by indicators of life expectancy have the most impact in reducing poverty (P0, P1 and P2) compared to economic growth and other variables in the model with elasticity of 2.25 for P0; 6,43 for P1 and P2 to 10,03."

"ABSTRAKTingkat kemiskinan anak yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan penduduk menunjukkan anak lebih rentan terhadap dampak kemiskinan. Anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga miskin cenderung tidak dapat menikmati berbagai hak dasar dan berpotensi menghambat tumbuh kembangnya. Penelitian dengan data Susenas Provinsi DKI Jakarta memiliki dua tujuan yaitu mengukur tingkat deprivasi hak-hak dasar anak serta menguji faktor karakteristik rumah tangga yang memengaruhi status kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama adalah dengan MODA, sementara untuk menjawab tujuan kedua adalah dengan regresi logistik. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 22.0 menunjukkan tingkat deprivasi terbesar yang dialami oleh anak di Provinsi DKI Jakarta adalah pada dimensi kesehatan dengan 33,41%, diikuti dimensi perumahan sebesar 32,37%, dimensi makanan dan nutrisi dengan 25,92%, kemudian dimensi fasilitas dengan 24,15%, dimensi pendidikan dengan 23,33%, dan yang terendah dimensi perlindungan anak dengan 3,95%. Pengukuran kemiskinan anak dengan metode MODA menunjukkan terdapat 10,25% anak miskin yang terdeprivasi minimal pada 3 dimensi dan 3,56% anak miskin yang terdeprivasi pada minimal 4 dimensi. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa faktor karakteristik rumah tangga yang memengaruhi status kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta adalah pendidikan kepala rumah tangga, status bekerja ibu, dan jumlah anggota rumah tangga. Kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta harus segera diatasi, diantaranya dengan memberikan prioritas terhadap dimensi yang memiliki tingkat deprivasi terparah yaitu dimensi kesehatan dan dimensi perumahan. Peningkatan angka imunsasi dasar lengkap pada anak usia balita serta memperbanyak penyediaan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.

---

ABSTRACT Child poverty rates that are higher than population poverty rates indicate that children are more vulnerable to the effects of poverty. Children who grow up in poor households tend to not be able to meet various basic rights and potentially inhibit their growth and development. Research with data from Susenas of DKI Jakarta Province has two objectives namely measuring the level of deprivation of basic rights of children, then testing the factors of household characteristics that influence the child poverty in DKI Jakarta Province. The analytical method used to answer the first objective is MODA, while to answer the second objective is logistic regression. The results of data processing using SPSS 22.0 showed the greatest deprivation rate experienced by children in DKI Jakarta Province was on the health dimension with 33.41%, followed by housing dimensions by 32.37%, food and nutrition dimensions with 25.92%, then dimensions facilities with 24.15%, education dimensions with 23.33%, and the lowest dimensions of child protection with 3.95%. The measurement of child poverty by the MODA method yields a rate of 10.25% of poor children who are minimally deprived of 3 dimensions and 3.56% who are deprived of at least 4 basic rights dimensions. The results of the logistic regression analysis showed that the factors of household characteristics influence the poverty status of children in DKI Jakarta Province are the education of the head of the household, the working status of mothers, and the number of household members. Child poverty in DKI Jakarta Province must be ended immediately through giving priority to dimensions that have the worst levels of deprivation. Increasing the number of complete basic immunizations for children under five years old and increasing the provision of vertical housing for people with middle to lower income can be a priority for immediate implementation.

 

"

"ABSTRAKDalam konsep pertumbuhan ekonomi yang pro-poor, pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan pendapatan akan mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakan data survey pengeluaran rumah tangga dan berbagai indikator ekonomi, penelitian ini akan menguji apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2005 sampai dengan 2013 dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan yang pro-poor. Penelitian akan menggunakan dua metode, yakni metode Growth Incidence Curve GIC dan metode Pro-Poor Growth Index PPGI . Metode GIC menunjukkan hasil empiris bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode yang diobservasi tidak bisa dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi yang pro-poor. Kurva GIC memperlihatkan bahwa rumah tangga lsquo;kaya rsquo; justru menikmati peningkatan pengeluaran untuk konsumsi dibanding rumah tangga lsquo;miskin rsquo;.Lebih jauh lagi, ketika menggunakan metode PPGI, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan interaksi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil empiris juga menunjukkan bahwa dari tiga sektor yang diteliti, yakni sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa; sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan, sedangkan sektor pertanian justru secara signifikan berkorelasi negatif dengan pengurangan kemiskinan. Sementara itu, sektor jasa tidak terbukti berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, uji statistik juga menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan tidak berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan.

---

ABSTRACTIn the concept of pro poor growth, economic growth accompanied by fair income distribution will accelerate the rate of poverty reduction. By employing extensive data of household expenditures and other economic indicators, the study will examine the performance of economic growth in Indonesia whether it has been pro poor over the period 2005 2013. We employ two methods in this article, Growth Incidence Curve GIC method, and Pro Poor Growth Index PPGI method. By applying the GIC method, our empirical results indicate that economic growth in Indonesia has not been pro poor during the observed period. The curve shows that the highest income population enjoys increased consumption more than the poorest population.Furthermore, PPGI method has revealed that economic growth, inequality, and an interaction term between economic growth and inequality have been significant to influence poverty incidence in Indonesia. Our empirical result also reveals that among manufacturing, agriculture, and services sector it was manufacturing that has successfully reduced the number of the poor, while agriculture unexpectedly had a devastating impact on the number of poor people. The services sector, meanwhile, had not contributed to poverty alleviation. Furthermore, none of the government spending in education and health that significantly contributes to poverty alleviation. "

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis hubungan kausalitas dinamis antara perkembangan sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di Indonesia periode 2000Q1 sampai dengan 2010Q4. Dalam penelitian ini, pengukuran perkembangan sektor keuangan menggunakan tiga proksi yaitu rasio uang beredar secara luas (M2) terhadap PDB, rasio kredit sektor swasta terhadap PDB dan rasio total kredit usaha kecil terhadap PDB.Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kausalitas Granger dan trivariate VECM untuk dapat menjawab tujuan penelitian. Dari hasil studi diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor keuangan mempunyai hubungan jangka panjang dengan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor keuangan terhadap penurunan tingkat kemiskinan tidak terjadi seketika, tetapi ada time lag yang lama tergantung pada situasi perekonomian di negara yang bersangkutan.Penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan sektor keuangan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung supply leading hypothesis di Indonesia.

---

This study aimed to analyze the dynamic causal relationship between financial sector development, economic growth and poverty reduction in Indonesia period 1996Q1 to 2009Q4. In this study, measurement of financial sector development using three proxies, namely the ratio of broad money supply (M2) to GDP, the ratio of private sector credit to GDP and the ratio of total credit for small business to GDP.

The model used in this study is the Granger causality test and trivariate VECM in order to answer the research objectives. From the results of the study found that economic growth and development of the financial sector has a long-term relationship with poverty reduction in Indonesia. Effect of economic growth and development of the financial sector to poverty reduction does not happen instantly, but there is a long lag time depending on the economic situation in the country.This study also finds that development of financial sector development leds to economic growth and support the supply leading hypothesis for Indonesia."

"Tesis ini berisi analisis mengenai kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Provinsi Banten pada periode 2002-2011.Secara teori, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat menstimulasi perekonomian, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, berlawanan dengan teori, data empiris justru menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten. Mengikuti Barro (1990), kontribusi pengeluaran yang produktif akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi , dan sebaliknya untuk pengeluaran yang tidak produktif.Model dalam penelitian diadaptasi dari model Ramirez et.al (1998). Untuk mencapai tujuan penelitian, pada model dasar tersebut dilakukan sedikit modifikasi sehingga lebih fokus pada pengeluaran pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Provinsi Banten untuk tingkat kabupaten/kota dengan periode tahun penelitiannya adalah tahun 2002-2011. Data yang digunakan terdiri adalah data sekunder. Analisis dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel.Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel belanja ekonomi dan belanja sosial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Sebaliknya, variabel belanja lainnya dari pemerintah daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Variabel belanja lainnya adalah belanja untuk kegiatan rutinitas pemerintahan yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Belanja jenis ini disinyalir rentan dengan mis-alokasi yang tercermin dari tidak diikutinya prinsip anggaran kinerja maupun akuntabilitas kebijakan anggaran, sehingga dapat dipahami bila tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

---

This thesis contains an analysis of the contribution of local government expenditure on economic growth and human development in Banten province in the period 2002 ? 2011 . By the theory, government expenditure is one of the instruments of fiscal policy to stimulate the economy, which had a positive impact on economic growth. However, contrary to theory, empirical data show that the relationship between government expenditure and economic growth nothing consistent. Following Barro(1990), the contribution of productive expenditure will positively to economic growth, and vice versa for unproductive expenditure.

The model in this study was adapted from the Ramirez?s models et.al (1998). To achieve the research objectives, the basic model is slightly modified so that more focus on local government spending. This research was conducted within the scope of Banten province to the district period 2002 ? 2011. The data used is composed of secondary data. Analyses were performed using a panel data econometric model.

The results showed that the variables of economic expenditure and variables of social expenditure on government expenditure has a positive influence on economic growth and human development. In contrast, variables of other government expenditure does not significantly affect economic growth and human development. Variables of other expenditures are expenditures for routine government activities that are not directly related to the welfare of society. Expenditures of this type allegedly prone to miss-allocation and does not follow the principle sof good governance, so that it can be understood if no significant effect on economic growth and human development."