Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kawasan perbatasan seharusnya menjadi wilayah terdepan karena merupakan beranda depan NKRI, wilayah perbatasan hendaknya diperlakukan khusus oleh pemerintah, karena beranda depanlah yang dipandang sebagai sampel kondisi negara seutuhnya namun pada kenyataannya beranda depan tersebut menjadi terpencil dan terisolasi mengingat infrastruktur dan fasilitas yang terbatas terutama akses untuk menuju kawasan tersebut sehingga menimbulkan ketimpangan. Salah satu Provinsi yang berbatasan langsung negara tetangga adalah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia dimana struktur geografisnya dipenuhi dengan beberapa sungai besar yang menjadi urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman.Selain berlatar-belakang ketimpangan tersebut penelitian dilakukan dikarenakan adanya isu keinginan kepala desa di salah satu kawasan di perbatasan untuk mengibarkan bendera negara tetangga. Berangkat dari problematika tersebut penelitian mengambil lokasi untuk dilakukannya studi kasus di salah satu desa di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Desa Jasa, desa dengan 255 kepala keluarga ini tertinggal dari segi infrastruktur terutama akses jalan dan listrik, namun dengan segala keterbatasan dan ketimpangan tersebut dan perolehan hasil wawancara tokoh masyarakat, warga dan dinas terkait serta hasil analisa data dengan menyebarkan kuesioner, masyarakat Desa Jasa ternyata memiliki tingkat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air yang cukup tinggi, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga dan bisa memperhatikan, membangun dan mengembangkan kawasan perbatasan lebih baik lagi sehingga masyarakat di perbatasan khususnya desa Jasa dapat menikmati pembangunan layaknya masyarakat lain di Indonesia.

---

Border region should be leading as teritory because it is the front porch of the Republic and the border region should be treated specially by the government, because the front porch seen as the whole sample condition of the country, but in fact the front porch is a remote and isolated given the limited infrastructure and facilities, especially access to leading this region giving rise to inequality and disparities. One of the Province that borders the neighboring states are West Kalimantan. West Kalimantan is a province that borders the East Malaysian state of Sarawak where the geographic structure is filled with some great river which the artery and the main route for inland transport.

In addition to the background and back disparities research conducted due to the issue of the village chief desire in one region at the border to neighboring countries flag. Departing from the problems in the research took place to undertake a case study in one village in West Kalimantan Malaysia directly adjacent to the Village of Jasa, a village with 255 heads of family left behind in terms of infrastructure, especially roads and electricity access, but with all the limitations and lameness and obtaining interviews community leaders, residents and relevant agencies as well as the analysis of data by distributing questionnaires, the residents of the village of Jasa appeared to have nationalism and love of country is quite high, it should be the government's concern to maintain and get noticed, build and develop better border areas so that people at the border villages especially enjoy services like community development in Indonesia."

"Integritas negara ditentukan oleh kuatnya nasionalisme di antara masyarakat negara tersebut, dan juga merupakan salah satu hal terpenting untuk melindungi suatu negara. Nasionalisme dijalankan sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia, nasionalisme dalam pemerintahan sangat penting untuk memberikan kebijakan dan peraturan serta aturan yang berlaku untuk kesejahteraan masyarakat. Hubungan timbal balik yang diciptakan oleh nasionalisme ini membuat sulit bagi semua pihak yang terlibat, yaitu pemerintah dan masyarakat, untuk melepaskan nasionalisme tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tidak terlihat di dusun Gun Tembawang, terlihat dari adanya permasalahan mengenai masyarakat periphery di dusun Gun Tembawang dalam memahami dan menerapkan konsep nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan status kewarganegaraan tentunya menimbulkan pertanyaan mengapa mereka melakukannya. Mengapa kurang lebih ±35 kepala keluarga dusun Gun Tembawang melepas kewarganegaraan Indonesia dan lebih memilih menjadi kewarganegaraan Malaysia walaupun memiliki sejarah sebagai penduduk desa yang berada di wilayah Indonesia. Namun, jika dilihat lebih jauh terdapat ketidakmerataan ekonomi yang erat kaitannya dengan kesenjangan sosial anatara pusat dan masyarakat periphery di dusun Gun Tembawang (pinggiran). Kesenjangan yang begitu besar akan menyebabkan pemberontakan dari masyarakat yang terpinggirkan. Akan tetapi, terdapat hal yang menarik ditengah adanya daya tarik Malaysia serta permasalahan ketimpangan pembangunan ternyata masih terdapat ±30 kepala keluarga masyarakat periphery didusun Gun Tembawang yang bertahan dengan status kewarganegaraan Indonesia, mengapa masyarakat tersebut masih bertahan ditengah daya tarik Malaysia di bandingkan dengan Indonesia, dimana negara (Indonesia) kurang memberikan porsi pembangunan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di kawasan pinggiran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi alasan dari masyarakat dusun Gun tembawang masih bertahan dengan kewarganegaraan Indonesia, walaupun negara kurang memberikan porsi pembangunan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di kawasan pinggiran. Dan juga untuk mengetahui nasionalisme masyarakat perbatasan dengan kondisi ekonomi dan situasi yang mereka hadapi ditengah adanya daya tarik Malaysia dibanding daya tarik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan sumber informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, website dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Nasionalisme dan Modernisasi Ernest Gellner.

---

The integrity of the state is determined by the strength of nationalism among the inhabitants of the country, and it is also one of the most important things to protect a country.. Nationalism is implemented according to the ideological values of Pancasila that the Indonesian people adhere to. Nationalism in the government is very important to provide policies and regulations and rules for the welfare of society. This interrelational relationship created by nationalism makes it difficult for all parties involved, namely the government and society, to let go of this nationalism. However, this is not seen in Gun Tembawang Hamlet, which is evident from the problems of the peripheral community of Gun Tembawang Hamlet in understanding the concept of nation and applying it in daily life. In this case, the issue of the transfer of citizenship (Gun Tembawang Hamlet) naturally raises the question of why they did it. Why about ±35 family members in Gun Tembawang Hamlet renounced their Indonesian citizenship in favor of Malaysian citizenship, even though they had a history as villagers in Indonesian territory. However, looking further afield, there is economic inequality in Gun Tembawang Hamlet (periphery) which is closely related to the social gap between the center and the periphery. Such a wide gap leads to rebellion by marginalized communities. However, there is something interesting amidst the problem of Malaysian charm and development gap, it turns out that in Gun Tembawang Hamlet, there are still ± 30 heads of families from peripheral communities who retain their Indonesian citizenship. Why these people maintain their Indonesian citizenship regardless of Malaysian charm compared to Indonesia, where the state (Indonesia) does not provide adequate development to meet the development needs of the periphery areas. Therefore, the purpose of this study is to understand nationalism and the activities of peripheral societies, which are often in conflict with the national spirit developed by the state. Specifically, to explain and identify the reasons why the community of Gun Tembawang Hamlet maintains their Indonesian citizenship despite the country not providing adequate development to meet the development needs of the periphery areas. This study also aims to find out about the nationalism of the peripheral society and the economic conditions and situations they face against the attractiveness of Malaysia compared to that of Indonesia. Descriptive research is used as a research method using data sources from books, magazines, websites and interviews. In this study, the author uses Ernest Gellner's theory of Nationalism and Modernisation."

"Disertasi ini membahas tentang dinamika interaksi antara negara dan masyarakat dalam proses formasi nasionalisme dan identitas kebangsaan pada komunitas perbatasan Indonesia-Malaysia di desa Sebunga-Sajingan Besar, Kabupaten Sambas-Kalimantan Barat. Pendekatan pokok penelitian ini adalah kualitatif dengan ragam studi kasus, yang dilengkapi dengan survey. Hasil penelitian menjelaskan bahwa gagasan nasionalisme dan identitas kebangsaan tidak bersifat baku dan final. Secara dinamis, dimaknai dan dikonstruksikan melalui negosiasi, kontestasi, dominasi, dan kompromi antara negara dan masyarakat lokal, dalam kurun waktu yang panjang, sejak kemerdekaan hingga era reformasi, dan dalam kerangka kepentingan politik, ekonomi, dan sosio-kultural.

---

The focus of this study is the dynamics of the interaction between state and society in the process of formation of nationalism and national identity in the Indonesia-Malaysia border community in the village of Sebunga-Sajingan Besar, Sambas - West Kalimantan. The main approach of this research is qualitative with case studies design, which are equipped with the survey.

The results explain that the idea of nationalism and national identity are not fixed and final. Dynamically, interpreted and constructed through negotiation, contestation, domination, and a compromise between the state and local communities, in a long period of time, since independence until the reform era, and within the framework of political, economic, and socio-cultural."

"Fokus penelitian ini adalah konstruksi nasionalisme masyarakat perbatasan dalam konteks komunikasi sosial. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir interaksionime simbolik yang dikembangkan oleh Mead 1967 mengenai konsep diri dan konstruksi realitas sosial dari Berger-Luckmann 1966 . Paradigma dalam penelitian ini adalah konstruktivis dan merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap masyarakat perbatasan yang tinggal di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Penelitian ini menghasilkan identifikasi konsep diri terkait nasionalisme masyarakat perbatasan dalam proses konstruksi nasionalisme pada konteks komunikasi sosial berupa kompromi. Konsep diri kompromi ini terbagi dalam dua 2 kategori yaitu kompromi pada hal-hal tertentu limited compromise dan kompromi pada semua hal unlimited compromise . Konsep diri tersebut cenderung ditunjukkan dalam pengambilan peran sebagai seorang bangsa Indonesia. Konsep diri tersebut juga menuntun mereka dalam berkomunikasi dan mewariskan realitas subjektifnya kepada lingkungannya.

---

The focus of this research is the construction of nationalism of border community in the context of social communication. This research using symbolic interactionism theoretical framework developed by Mead 1967 regarding self concept and construction of social reality by Berger Luckmann 1966 . The paradigm of this research is constructivist and it is qualitative research. The data were collected by conducting in depth interviews with border community in Aji Kuning Village, Sebatik Tengah District, Nunukan Regency, North Kalimantan. This research yielded identification of self concept in relation to the nationalism of border community in the process of nationalism construction in the context of social communication in the forms of compromise. This self concept in the forms of compromise is devided into two 2 categories, namely compromise in certain things or limited compromise and compromise in all things or unlimited compromise. The concept of self tends to show up in the assumption of a role as a member of Indonesian nation. This self concept also leads them in communicating and passing down the subjective reality to their environment."

"Politik dan kekerabatan merupakan dua konsep yang saling terkait dalam praktek politik yang terjadi di masyarakat. Pada masyarakat yang segmenter keterkaitan tersebut semakin kuat dan studi Antropologi Politik memiliki peran dalam menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut melalui data-data yang didapat di lapangan. Dalam kehidupan politik masyarakat desa, pemimpin lokal memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Meskipun tidak memiliki landasan hukum atas kekuasaannya, pemimpin lokal tetap merupakan sosok yang secara politis kuat dalam masyarakat. Beberapa hal diluar unsur legalitas formal menjadikan pemimpin-pemimpin lokal memiliki landasan yang kuat sehingga pemimpin lokal mampu bertahan ditengah perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kepala Parit sebagai sosok pemimpin lokal dalam komunitas parit di desa sungai besar merupakan contoh bagaimana pemimpin lokal dapat bertahan ditengah berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kepala Parit mampu menemukan posisi dalam masyarakat pada setiap momentum perubahan yang terjadi dalam masyarakat tanpa harus kehilangan peran dan kekuasaannya dalam masyarakat komunitas parit. Kemampuan Kepala Parit dalam mempertahankan posisi di masyarakat tidak terlepas dari keberadaan kelompok kekerabatan dominan di belakang sosok kepala parit. Keberadaan Kelompok kekerabatan dominan menjadi penopang kekuasaan bagi sosok kepala parit dan menjadi modal penting dalam proses praktek politik di komunitas parit.

---

Politic and kinship are two concepts that are intertwined in the political practice that occur in the society. In a society which are segmenter, its intertwined are stronger, and political anthropology studies play a role in explaining how these linkages through the data which are obtained in the field. In a rural political lives, local political leaders has a great influence to the political societies live. Eventhough they don?t have a formal legitimation, local leaders still is a figure who are powerful actors in local political societies. Some of the things outside the formal legal elements, make local leaders have a strong foundation, so that local leaders are able to survive amid the changes taking place in society.

Head of Parit as a local leader personage at the Sungai Besar village is an example how local leader can survive in the middle of many change that occur in the society. Head of Parit were able to find a position in society at any momentum changes that occur in society, without having to lose its role and power in Parit communities. Head of Parit ability to keep their authority in the middle of dynamic society can?t separated from the existance of dominant kinship group behind of local parit head figure. The existence of dominant kin group became a power back up to head of parit personage and became an important aspect in the process of political practice parit comminities."

"Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif dan eksplanatori berfokus pada kemiskinan di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan mcnggunakan data primer dan data sekunder di tiga lokasi penelitian (Sajingan Besar, Kartiasa dan Biawak-Malaysia) maka pennasalahan untuk mengetahui bagaimana karakteristik kemiskinan rumah tangga dan komtmitas di Kabupaten Sambas dapat diketahui, dimana pada kemiskinan rumah tangga daerah non perbatasan (Kartiasa) lebih miskin sedangkan dari sisi kerniskinan kommmitas daerah perbatasan (Sajingan Besar) iebih miskin. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat digunakanlah data seku.nder dari berbagai terbitan BPS dan Pernerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sehingga menjadi sebuah model regresi data panel yang diolah menggunakan software eviews 4.1. PDRB perkapita, angka harapan hidup, inflasi, listrik mempakan faktor yang mempengamhi kcmiskinan di provinsi Kalimantan Barat dimana kabupaten perbatasan lebih miskin dari pada kabupaten / kota non perbatasan. Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pemerintah dan stakeholder hendaknya menerapkan pola yang berbeda antara kawasan perbatasan dan non perbatasan dalam rangka penganggulangan kemiskinan secara menyeluruh. W

---

This research utilized descriptive and explanatory analysis focusing at poverty in border area of West Kalimantan Province. In order to have a comprehensive perspective on poverty at community and household level, the study examined primary and secondary data in three fields of study (Sajingan Besar, Kartiasa and Biawak-Malaysia), where household poverty in non border area (Kartiasa) is poorer rather than other. While in temms of community poverty, Sajingan Besar experienced the worst condition. To know the factors influencing poverty in West Kalimantan province used by secondary data from BPS and Local Govcmmcnt of West Kalimantan Province published become a model of panel data regression processed use the software eviews 4.1. PDRB per capita, a spark of life number, inflation, electricity represent the factor influencing poverty in West Kalimantan province where the border area is poorer than non border area. As recommendation li'om this research result is govemment and stakeholder should apply the different pattern between border area and non border area in order to reduce comprehensive poverty."

"Pelibatan Masyarakat pada proyek percontohan REDD+ KFCP merupakan suatu tantangan tersendiri dalam memberikan kontribusi bagi lingkungan dan sosial budaya. Penelitian ini ditujukan untuk membahas: (1) tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi proyek percontohan REDD+, dan (2) mengkaji serta mempelajari faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat REDD+ di Desa Petak Puti Kabupaten Kapuas. Hasil penelitian ini adalah partisipasi masyarakat bervariasi,ditentukan berdasarkan sejauh mana mereka berpartisipasi. Faktor penghambat, antara lain: trauma masa lalu, metode undangan pertemuan, ketakutan akan hilangnya hak atas kepemilikan tanah, dll. Sedangkan faktor pendukung partisipasi, antara lain: adanya manfaat proyek, sesuai dengan adat dan budaya setempat, penggunaan bahasa lokal, dll.

---

Involving community on the KFCP's REDD+ pilot project is a challenge for providing contribution to the environment and social. This research is aimed to discuss: (1) the level of community participation on the implementation of REDD+ pilot project, and (2) analyze and study the supporting and constraint factorsto the REDD+ stakeholder in Desa Petak Puti, Kapuas District.

This research resulted that community participation are variety depend on how they participating. The constraint factors found are: former trauma, meeting invitation method, land tenure issues, etc. While supporting factors on participation are: project's benefit, similar on local culture, the usage of local language, etc. "

"Inisiasi skema Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation plus dan Pembayaran Jasa Lingkungan REDD dan PJL untuk hutan desa adalah skema untuk memberikan insentif atas upaya pengelolaan hutan desa berkelanjutan oleh masyarakat. Fokus riset ini adalah meneliti dampak inisiasi skema gabungan REDD dan PJL untuk Hutan Desa terhadap deforestasi dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Riset bertujuan menganalisis dampak dana inisiasi Skema REDD dan PJL terhadap deforestasi yang diukur dari tutupan hutan dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat menggunakan participatory wellbeing assessment. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan campuran metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa dari aspek lingkungan terjadi deforestasi bersih sebesar -198,33 ha di Zona Lindung yang menunjukkan terjadi peningkatan tutupan hutan. Dari aspek kesejahteraan, terjadi peningkatan kesejahteraan namun bukan oleh intervensi REDD dan PJL. Hasil riset menyimpulkan bahwa inisiasi Skema REDD dan PJL berdampak positif terhadap pengurangan deforestasi disebabkan karena penggunaan secara tepat oleh masyarakat untuk kegiatan pengamanan dan rehabilitasi hutan. Namun demikian Skema REDD dan PJL belum berhasil memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat disebabkan karena terbatasnya nilai uang yang diterima oleh masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan arahan program yang belum mengarah ke pembangunan fisik sesuai kriteria kesejahteraan yang dibuat oleh masyarakat.

---

The Initiation of Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus and Payment for Environmental Services REDD and PES scheme for the village forest hutan desa is a scheme to provide economic incentives for community to manage their forest sustainably. This research focuses on the impact of the REDD and PES to the deforestation and community wellbeing through participatory approach. This research aims to analyse the impact of the initiation of REDD and PES to deforestation through forest cover analysis and to analyse the impact to community wellbeing through participatory wellbeing assessment. This is a qualitative research approach with mix methods. The result shows that from environment aspect, the initiation of REDD and PES scheme resulted a 198.33 ha of net deforestation, which means a forest gain. From the wellbeing aspect, there is an increase in wellbeing but caused by parallel intervention to REDD and PES schemes but caused by parallel intervention to REDD and PES schemes. It concludes that the schemes has a positive impact on reducing deforestation due to proper alocation for forest security and rehabilitation, however the benefit is not sufficient enough yet to improve community wellbeing. "

"Program perhutanan sosial adalah salah satu program unggulan pemerintah Indonesia di sektor kehutanan. Salah satu skema perhutanan sosial adalah hutan desa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Rumit dan panjangnya proses mendapatkan ijin hutan desa serta tanggungjawab yang besar telah mengindikasikan adanya ketergantungan LPHD kepada lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pemerintah dalam mengelola hutan desa. Kondisi ini berpotensi menciptakan LPHD yang tidak berkelanjutan dan berkonsekuensi gagalnya pengeloaan hutan desa. Masalah ini menjadi latar belakang riset di sepuluh hutan desa yang terletak di bentang alam pesisir Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Riset ini adalah riset kualitatif dengan tujuannya menilai kinerja LPHD pada bidang ekonomi, sosial dan kelembagaan, menganalisis perubahan tutupan lahan dan merumuskan strategi keberlanjutan LPHD dalam mengelola HD. Hasil riset menunjukkan bahwa kinerja LPHD efektif pada perbaikan kondisi ekonomi dan sosial, namun masih terdapat kesenjangan akses terhadap hutan dan program ekonomi, ketidakstabilan harga serta beberapa konflik kepentingan pemanfaatan hutan. Kinerja kelembagaan dinilai telah efektif namun masalah terbesar adalah kapasitas untuk mengelola organisasi. Terjadi perbaikan tutupan hutan tetapi masih terjadi perubahan tutupan hutan untuk untuk kepentingan lain. Strategi yang sesuai adalah mobilisasi capaian kinerja LPHD untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sosial dan kelembagaan serta mengurangi luasan alih fungsi lahan.

---

The social forestry program is one of the flagship programs of the Indonesian government in the forestry sector. One of the social forestry schemes is village forest which is managed by the Village Forest Management Institution (LPHD). The complexity and length of the process of obtaining village forest permit and the enormous responsibility have indicated the LPHD's dependence on non-governmental organizations or government agencies in managing village forests. This condition has the potential to create unsustainable LPHD and consequently fail in village forest management. This problem is the background for research in ten village forests located in the coastal landscape of Padang Tikar, Kubu Raya Regency, West Kalimantan. This is a qualitative research with the aim of assessing the performance of LPHD in the economic, social and institutional, analyzing changes in land cover and formulating a sustainability strategy for LPHD in managing village forest. The results showed that LPHD's performance was effective in improving economic and social conditions, but there were still gaps in access to forests and economic programs, price volatility and several conflicts of interest in forest use. Institutional performance of LPHD is considered to have been effective, but the biggest problem is the capacity to manage the organization. There is an improvement in forest cover but there is still change in forest cover for other purposes. An appropriate strategy is to mobilize LPHD performance achievements to address social, economic and institutional problems and reduce land use change."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana strategi nafkah dilakukan oleh tiga rumah tangga dalam menjalani kehidupan di Desa Pala Pintas yang berlokasi di sekitar hutan Danau Siawan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran perekonomian desa Pala Pintas dengan cara menggunakan metode etnografi dengan tekhnik wawancara dan pengamatan terlibat. Hasil penelitian memperlihatkan masih kuatnya keterikatan warga Desa Pala Pintas dengan hutan di sekitarnya. Hal ini terlihat dari kegiatan nafkah yang dilakukan warga didominasi oleh kegiatan yang berbasiskan modal alam dan sosial.

---

This thesis discusses how the livelihoods strategies performed by three households living life in the village of Pala Pintas where located around Siawan lake's forest. This study aims to provide an overview of the village economy Pala Pintas. This research uses ethnography method with interviews and participant observation techniques. The results showed the strong engagement of Pala Pintas villagers with their surrounding forest. This is evident from the activities undertaken by residents, dominated by activity-based natural resources and social capital."