Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tuntutan masyarakat akan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam waktu yang singkat memotivasi pemerintah untuk dapat segera menentukan strategi yang tepat guna mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah melakukan pengembangan e-government. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Kerangka kerja yang dijadikan alat ukur penilaian tingkat implementasi dan pengembangan e-government pada instansi pemerintah adalah PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia). Untuk dapat melakukan implementasi dan pengembangan e-government secara tepat dan efektif diperlukan adanya strategi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI dengan melakukan studi kasus di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Metodologi yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi, dan focus group discussion (FGD). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapat bahwa level implementasi e-government di LAPAN saat ini adalah 1,88 sedangkan level implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,18. Penelitian ini akan menjabarkan strategi pengembangan e-government di lingkungan LAPAN dalam upaya mencapai level implementasi e-government yang diharapkan.

---

People's demands for the establishment of good governance in a short time, motivating the government to be able quickly determine the right strategy in order to accelerate the achievement of these goals. One of strategy that was implemented for these goals are developing e-government. This was stated in President Instruction No. 3 of 2003 on National Policy and Strategy Development of e-Government.

The framework that used to measure level of development and implementation of e-government in the government institution is PeGI (The ranking of e-Government of Indonesia). To be able perform the implementation and development of e-government in a timely and effective need some strategy.

This research aims to devise an e-government development strategy based on PeGI framework by doing a case study on the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). The methodology used is descriptive qualitative with data collection methods such as document analysis, observations, and focus group discussion (FGD).

Based on the analysis, found that the level of e-government implementation in LAPAN today is 1.88 while the level of e-government implementation expected was 3.18. This study will describe how the development of e-government strategies in LAPAN to reach the level of implementation of e-government that expected."

"Mengacu kepada Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Salah satu indikator kinerja reformasi birokrasi adalah adanya implementasi dan pengembangan e-government pada masing-masing Kementerian dan Lembaga, dan hal tersebut dapat diketahui melalui penilaian. Kerangka kerja yang dijadikan sebagai alat ukur penilaian tingkat implementasi pada instansi pemerintah adalah PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia). Untuk dapat melakukan implementasi dan pengembangan e-government secara tepat, tentu diperlukan adanya strategi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI di Kementerian Pertanian RI. Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan bahwa nilai implementasi e-government di Kementerian Pertanian saat ini adalah 2,63 dan nilai implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,85.

---

As a consequence of the National Regulation and Strategy on E-Government Regulation (Inpres No. 3 Tahun 2003), the Indonesian Government obliged to use information and communication technology (ICT) in distribution of information and public services. One of the beureaucratic reform performance indicators used by the goverment is the implementation and development of e-government in all its ministries and beureaucratic components. PeGI (Pemeringkatan E-Gevernment Indonesia) is used as a tool to measure the level of ICT implementation. Proper strategy would obviously be required for appropriate implementation and development.

This research was aimed on designing the development of E-Government based on PeGI at the Indonesian Ministry of Agriculture. This research used descriptive qualitative method and data were collected by document analysis, observation and interview. The analysis indicated that the current score of e-government implementation at the Ministry of Agriculture was 2.63. This is obviously lower in comparison to the expected score of 3.85."

"Many people assume that e-Government is merely a technological problem while in fact non-technological factors also influence it, even tend to be more dominant. Without a comprehensive evaluation covering non-technological aspects, e-Government implementation will fail. This study aims to determine the various factors that affect the implementation of e-Government. The research method used is a survey of several government agencies and the data is analyzed by a quantitative approach, namely factor analysis to confirm success factors that have been obtained in previous synthesis studies (Napitupulu, 2014). The results of the empirical statistical research indicate there are 39 valid and reliable success factors, both technological and non-technological factors in e-Government implementation. Furthermore, these success factors can be classified into four components, namely resource components, levers, values, and impacts. It is expected that all the success factors that have been proven empirically can be accommodated by government agencies, especially in the district/city level to support the successful implementation of e-Government in Indonesia."

"Pemerintahan elektronik E-Government dilakukan untuk memenuhi tata pemerintahan yang baik. Kementerian Pariwisata Kemenpar telah menerapkan E-Government, meskipun belum sesuai harapan karena capaian nilai Pemeringkatan E-Government Indonesia PeGI menurun dan berpredikat Kurang. Nilai PeGI Kemenpar 2014 adalah 2.47, menurun di 2015 menjadi 2.04. Penurunan ini memengaruhi tata laksana pemerintahan dan kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan Kemenpar menghadapi hambatan dalam implementasi E-Government. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor yang menghambat implementasi tersebut. Pendekatan kuantitatif dengan kuisioner dan analisis regresi linier dilakukan untuk menemukan faktor penghambat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat implementasi E-Government di Kemenpar meliputi belum terdapat tujuan dan strategi untuk implementasi, kolaborasi dan koordinasi di dalam internal Kemenpar yang belum baik, teknologi belum terintegrasi, portal layanan tidak tersedia sehingga keinginan menggunakan layanan rendah, tingkat kepercayaan terhadap informasi digital yang masih rendah, serta kegagalan penggunaan portal layanan sehingga menyebabkan tingkat keamanan penyimpanan data rendah.

---

Electronic Government E Government was implemented in order to achieve the good governance. The Ministry of Tourism Kemenpar has implemented E Government, even though its implementation does not meet the expectation yet because the performance value of PeGI The ranking of E Government of Indonesia has declined and ranged as Low category. Kemenpar s PeGI in 2014 was 2.47, and has decreased to 2.04 in 2015. This declining value affects the governance and the quality of public service. This shows that, there were obstacles encountered by Kemenpar in order to implement E Government. The purpose of this study is to find factors which were inhibit the implementation of E Government. Quantitative approach with questionnaire and linear regression analysis will be conducted in order to find the factors. The results find that factors inhibited the implementation of E Government in Kemenpar include lack of objectives and strategies for implementation, lack of collaboration and coordination within Kemenpar, the technology has not integrated, the E Government service frequently unavailable and resulted to low levels of intention to use, lack of confidence in digital information, and the failure when using the service resulted to low levels of data storage security."

"Pelayanan publik merupakan cerminan hubungan dan interaksi antara negara dan warga negara. Masyarakat saat ini tengah menuntut pelayanan publik yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau. Salah satu upaya dalam mencapai pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat adalah dengan menerapkan electronic government atau E-Government. Berdasarkan evaluasi dari keluhan masyarakat dan tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik agar pembuatan paspor lebih efisien, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan inovasi dalam memberikan pelayanan antrean permohonan paspor melalui peluncuran aplikasi baru yang diberi nama Mobile Paspor atau M-Paspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan E-Government dalam Permohonan Paspor Online melalui M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat. Untuk menganalisis kualitas pelayanan E-Government digunakan model pengukuran E-Government Quality atau E-GovQual yang terdiri dari empat dimensi, yaitu Efficiency (Efisiensi), Reliability (Keandalan), Trust (Kepercayaan), dan Citizen Support (Dukungan bagi Masyarakat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 102 responden yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa Kualitas Pelayanan E-Government pada permohonan paspor melalui M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dilihat dari empat dimensi yaitu dimensi efficiency, trust, reliability, dan citizen support masuk ke dalam kategori baik.

---

Public service is a reflection of the relationship and interaction between the state and citizens. The demand of public services that are able to meet the interests of the wider community, reliable and trustworthy, and accessible are increasing in the recent year. One of the efforts to achieve public services in accordance with the needs and expectations of the community is to implement electronic government or E-Government. Based on an evaluation of public complaints and demands from the public for improved public services in order to make passports more efficient, the Directorate General of Immigration issued an innovation in providing queuing services for passports through the launch of a new application called Mobile Passport or M-Paspor. This study aims to analyze the quality of E-Government services in Online Passport Applications through M-Passports at the Class I Immigration Office in Central Jakarta. To analyze the quality of E-Government services, the E-Government Quality or E-GovQual measurement model is used which consists of four dimensions, Efficiency, Reliability, Trust, and Citizen Support. This study used a quantitative approach with mixed methods which was carried out by distributing questionnaires to 102 respondents who had met the specified criteria and in-depth interviews. The results of the study found that the Quality of E-Government Services on passport applications via M-Paspor at the Class I Immigration Office in Central Jakarta in the good category. This can be seen from the four dimensions, the dimensions of efficiency, trust, reliability, and citizen support which appertain to the good category."

"Perkembangan Covid-19 dari awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021 mendorong pemerintah Indonesia untuk bekerja dengan cara dan konteks yang baru, yaitu dengan mengimplementasikan e-Government menggunakan teknologi dan berbagai alat yang dapat dibilang agile dan adaptif, terutama dalam bidang kesehatan yang secara langsung terdampak. Oleh karena itu, pemerintah mencoba untuk mengembangkan pelayanan kesehatan dalam bentuk baru yaitu e-Health dengan mengembangkan aplikasi Mobile JKN. Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini mencoba untuk menilai kualitas e- Government pada aplikasi Mobile JKN selama masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Setelah melakukan penelitian dengan jumlah 100 orang repsonden yang diambil secara daring. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kualitas dari aplikasi Mobile JKN selama masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta sudah baik. Kualitas tersebut dapat disimpulkan menggunakan empat dimensi e-Government Quality yang dirumuskna oleh Papadomichelaki & Metnzas (2012), di mana keempat dimensi tersebut adalah dimensi efficiency, trust, reliability dan citizen support.

---

The development of Covid-19 from the beginning of 2020 to the end of 2021 has encouraged the Indonesian government to work in new ways and contexts, namely by implementing e-Government using technology and various tools that can be considered agile and adaptive, especially in the health sector which is directly affected. Therefore, the government is trying to develop health services in a new form, namely e-Health by developing the Mobile JKN application. Based on the above context, this study tries to assess the quality of e-Government on the Mobile JKN application during the Covid-19 pandemic in DKI Jakarta. After conducting research with a total of 100 respondents who were taken online. The results of this study indicate that the quality of the Mobile JKN application during the Covid-19 pandemic in DKI Jakarta is good. This quality can be concluded using the four dimensions of e-Government Quality formulated by Papadomichelaki & Metnzas (2012), where the four dimensions are the dimensions of efficiency, trust, reliability, and citizen support."

"Electronic Government atau e-Government merupakan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat. Implementasi e-Government di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2003 dan masih terus berkembang hingga saat ini. Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengimplementasikan e-Government melalui situs Imigrasi.go.id. Kendati telah dikembangkan selama lebih dari satu dekade, keluhan terkait situs Imigrasi.go.id masih banyak disampaikan oleh para penggunanya. Penelitian ini berupaya untuk memberikan solusi atas permasalahan pada situs Imigrasi.go.id melalui evaluasi dan pengembangan desain alternatif dengan metode Design Thinking. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring, wawancara, usability testing, dan heuristic evaluation. Sebanyak 31 solusi desain diajukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan. Melalui usability testing terhadap situs saat ini dan desain alternatif, diperoleh peningkatan persentase kesuksesan pengerjaan task dari 73,6% menjadi 92,4%.

---

Electronic Government or e-Government is the use of Information and Communication Technology (ICT) by a government in providing services that are more efficient for the public. The implementation of e-Government in Indonesia has started since 2003 and is continuously being developed until present time. The Directorate General of Immigration Republic of Indonesia is one of the government agencies which implement e-Government through the Imigrasi.go.id website. Although it has been developed for more than a decade, the Imigrasi.go.id website is still receiving many complaints from its users. This study attempted to provide solutions for the problem within Imigrasi.go.id site through the evaluation and the development of alternative design using Design Thinking method. The data was collected through online questionnaires, interviews, usability testing, and heuristic evaluations. A total of 31 design solutions were proposed to solve the problems found. Through usability testing of the current site and alternative designs, the percentage of successful tasks increased from 73.6% to 92.4%."

"Penelitian ini berdasarkan factual problem bahwa Super apps JAKI belum mencapai tingkat maksimal dalam aspek kepercayaan publik. Ketidakseimbangan pengunduh dan pengguna aktif Super apps JAKI menjadi problematika yang ditemukan yang dapat mempengaruhi kepercayaan. Selain itu, tantangan dan hambatan dalam mendapatkan kepercayaan publik terhadap e-Government sangat kompleks, terlebih di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sosial, pendidikan, suku, dan agama. Penelitian ini menganalisis tingkat kepercayaan publik terhadap Super apps JAKI dan faktor faktor apa yang mempengaruhinya melalui opini publik dengan melakukan survei. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan positivist. Analisis eksplanatif digunakan untuk mengukur dan memberikan gambaran tingkat kepercayaan publik dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan metode OECD. Penelitian ini juga menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk membangun hubungan model kepercayaan publik. Hasil histogram penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Super apps JAKI berada pada posisi menengah ke tinggi dengan skor OECD, yaitu sebesar 7.4 dari skala 10, yang menandakan tingkat kepercayaan publik pada level menengah. Tingkat kepercayaan tersebut berdasarkan persepsi publik atas kemampuan, integritas dan kebaikan Super apps JAKI dalam memberikan layanan kepada publik. Faktor demografi responden pengguna seperti pekerjaan dan jenis kelamin juga memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan publik. Keputusan publik untuk menggunakan dan mempercayai Super apps JAKI membutuhkan tahapan yang melibatkan berbagai faktor. Pengujian model kepercayaan publik dengan SEM menghasilkan faktor-faktor yang signifikan berpengaruh langsung terhadap kepercayaan publik yaitu media sosial, pengaruh sosial, lembaga pemerintah, kebijakan dan teknologi. Dari kelima faktor tersebut, faktor media sosial memiliki pengaruh paling signifikan sebagai media fenomena baru dalam sosialisasi, promosi dan diseminasi kepada publik yang cenderung mencari informasi dengan cepat dan mudah tanpa peduli terhadap risiko, politik dan budaya. Pemerintah perlu memperhatikan faktor lain untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna Super apps JAKI sebagai bentuk kewaspadaan terhadap penerimaan risiko data dan informasi pribadi. Penelitian ini menjadi starting point untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan model yang lebih spesifik untuk kota-kota yang berbasis pedesaan pada negara berkembang

---

This research is based on the factual problem that JAKI Super apps have not reached the maximum level in the aspect of public trust. The imbalance of downloaders and active users of JAKI Super apps is a problem found that can affect trust. In addition, the challenges and obstacles in gaining public trust in e Government are very complex, especially in developing countries such as Indonesia which has cultural, social, educational, ethnic and religious diversity. This research analyzes the level of public trust in JAKI Super apps and what factors influence it through public opinion by conducting a survey. The research method used in this research is quantitative with a positivist approach. Explanation analysis is used to measure and provide an overview of the level of public trust with Confirmatory Factor Analysis (CFA) and the OECD method. This research also uses a Structural Equation Model (SEM) to build a public trust model relationship. The results of the research histogram show that the level of public trust in JAKI Super apps is in a medium to high position with an OECD score of 7.4 on a scale of 10, which indicates a medium to high fully trusting level of public trust. The level of trust is based on the public's perception of ability as the highest dimension, integrity and benevolence of Super apps JAKI in providing services to the public. The demographics of users such as occupation and gender also have a direct impact on public trust. The public's decision to use and trust JAKI Super apps requires stages involving various factors. The SEM analysis of the public trust model results in significant factors that have a direct effect on public trust, namely social media, social influence, government, policies and technology. These five factors are very important to be involved and contribute to realizing a good governance system in DKI Jakarta with public trust. The social media factor has the most significant influence as a new media phenomenon in socialisation, promotion and dissemination to the public who tend to seek information quickly and easily without caring about risks, politics and culture. The government needs to pay attention to other factors to increase the sense of security and comfort of JAKI Super apps users as a form of awareness of the risk acceptance of personal data and information. This research is a starting point for further research in developing models that are more specific to rural-based cities in developing country"

"ABSTRAKPenerapan e-government di Indonesia masih jauh dari harapan dan tujuan Instruksi Presiden "Kebijakan tentang E-Government". Hal ini berdasarkan hasil asesmen PBB tahun 2016 yang memberikan Indonesia indeks e-government 0,4478 dari 1 dan indeks e-participation 0,3729 dari 1. Media sosial digunakan sebagai alat untuk meningkatkan indeks e-government dan e-participation. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penggunaan media sosial mempengaruhi tingkat keterlibatan audiensnya dengan menganalisa penggunaan Facebook dan Instagram yang digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia terutama pesan yang di-posting di akunnya pada tahun 2016. Pesan yang dianalisa adalah bentuk, nada dan bentuk responnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keterlibatan masyarakat pada Facebook dan Instagram milik pemerintah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial di instansi pemerintah belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya indeks penggunaan media sosial yang diperoleh. Indeks paling tinggi diperoleh Kementerian Pariwisata dengan nilai 4,617 (dari 100). Hasil analisa tingkat keterlibatan penggemar pada Facebook dan Instagram milik pemerintah menunjukkan bahwa partisipasi yang tinggi adalah pesan yang di-posting pada hari rabu, jumat dan minggu dengan bentuk pesan video. Instansi dengan tingkat keterlibatan tertinggi adalah Kemendikbud. Analisa menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan pada partisipasi adalah frekuensi posting-an pada Instagram, sentimen positif terhadap instansi dan integrasi antara website instansi dengan media sosialnya. Sedangkan yang tidak berpengaruh adalah frekuensi posting-an pada Facebook dan variasi bentuk pesan pada kedua media sosial.

---

ABSTRACT E-government implementation in Indonesia does not meet the objectives of presidential regulation on "E-government Policy". Based on the report of the United Nations in 2016, Indonesia obtained 0.4478 out of 1 for e-government and 0.3729 out of 1 for e-participation. Social media is used as a tool to increase the index of e-government and e-participation. This study aims to identify the extent to which social media affect the level of its audience by analyzing the use of Facebook and Instagram by government agencies in Indonesia, particularly messages posted on social media profile in 2016. The message analyzed is the terms of form, tone and form of response. Additionally, the study aims at measuring the level of citizen engagement on government's Facebook and Instagram. The results showed that the use of social media in government agencies is not optimal. This is because of the low index of social media usage. The highest index is Ministry of Tourism (4.617 out of 100). The results of the analysis of engagement showed that post that attracts high participation is a message posted in Wednesday, Friday and Sunday, while the form of the message is video. Kemendikbud is the institution with the highest engagement rates. The analysis revealed that the factors do have significant influence on citizen participation is the frequency of posting on Instagram, positive sentiment toward the government agency and integration between government website and their social media. Meanwhile that does not have a influence is the frequency of posting on Facebook and the various forms of messages on both social media."

"Saat ini, Indonesia memiliki tuntutan untuk memiliki good governance. Hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Dengan perkembangan teknologi yang ada, good governance dapat dicapai dengan menerapkan e- Government. Keberadaan e-Government dapat membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih terbuka, transparan, serta mengutamakan pemberian pelayanan masyarakat yang berkualitas kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itulah, pada tahun 2003 dibangun inisiatif untuk mengembangkan e-Governmet, yaitu melalui Keppres no 3 tahun 2003. Namun cukup disayangkan, e-Government yang dikembangkan mengindikasikan hanya sekedar pemenuhan terhadap kebijakan tersebut, karena tanpa disertai dengan kualitas. Oleh karena itulah, pada tahun 2007, Depkominfo mengembangkan PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), dengan tujuan untuk membangkitkan gairah Pemerintah Daerah terhadap e-Government, dan menjadi arahan dalam pengembangan e-Government. Namun, sayangnya PeGI barulah menilai performa e-Government dari sisi input, padahal masih ada lagi sisi lain yang perlu dipertimbangkan yaitu proses dan output. Hal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melakukan pengembangan framework untuk e-Government dari sisi proses, dengan menggunakan metodologi yang mengadopsi Soft System Methodology (SSM). Dalam proses pengembangan framework ini, penulis melakukan analisa untuk menghasilkan indikator keberhasilan dari sisi proses. Kemudian melakukan perancangan framework dengan memetakan indikator-indikator tersebut pada tahapan perkembangan maturity framework, yang merupakan hasil adopsi penulis dari tahapan perkembangan yang telah ada sebelumnya. Dari penelitian ini dihasilkan sebelas pengelompokkan indikator dari lima dimensi yang ada di PeGI.

---

Nowadays, there is a demand for Indonesia to have a good governance. It could be difficult but actually it is also possible. The development of technology is enable good governance to be achieved, that is by using e-Government. The existence of e-Government give a potency to Indonesia government to be more transparant and to have finest quality in serving citizens anywhere and anytime. In 2003, there was an inisiative from government to implement e-Government by launching Keppres no 3/2003. Because of that, every local and central government were try to execute this policy by developing e-Government. But regrettably, e-government developed by local governments indicate that the development is only for fulfilling the policy and have no quality.

Because of that, in 2007, Depkominfo has developed and launched a maturity framework, named PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), as purposes to motivate and to be a guidance for developing better e-government. This research argue that PeGI is only measure e-Government performace in input side and it?s left output and process side. Because of that, this research develops an e-Government maturity framework focused on process side, by adopting Soft System Methology (SSM) as research metholodogy.

Using this methodology, to get an e-Government process maturity framework as an ouput of research, author have to analyze process performance indicators of e-Government and maps them into adopted e-Government maturity level. By the end of this research, there are 11 groups of PeGI indicators mapped."