Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang berkaitan aspek keperdataan meliputi antara lain kepemilikan tanah dan keabsahan peralihan hak merupakan kewenangan peradilan umum. Keputusan yang berkekuatan tetap pengadilan umum akan menjadi dasar bagi pemenang sengketa mengajukan pembatalan sertifikat pada Kantor Pertanahan. Sedangkan kewenangan untuk membatalkan sertifikat sebagai obyek Tata Usaha Negara itu sendiri merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Negatif dengan kecendrungan positip, Pihak Ketiga Yang Beritikad baik yang melakukan peralihan hak atau pembebanan atas tanah tidak dilindungi oleh Undang-Undang ketika sertifikat tersebut dibatalkan. Dalam tesis ini, penulis memfokuskan pada kewenangan pembatalan sertifikat tanah dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik yang melakukan perbuatan hukum peralihan hak atau pembebanan atas tanah yang sertifikatnya dibatalkan.

---

The authority to examine, hear and decide civil disputes relating to aspects which include land ownership and validity of transfer of rights is a general judicial authority. The decisions of general court shall be the basis for the winners of disputes to propose the cancellation of the certificate to the Land Office. While the authority to cancel the certificate as an object of state administration is the authority of the State Administrative Court. With the publication of the Land Registration System Negative to positive trends, third party acting in good faith who do transfer or encumbrance of land rights are not protected by the Act when the certificate is canceled. In this thesis, the author focuses on the land certificate revocation authority and protection of third parties acting in good faith who take legal actions right transfer or encumbrance of land certificates canceled."

"PMH yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit mengakibatkan batalnya lelang eksekusi hak tanggungan seperti yang terjadi pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 664PK/PDT/2020. Pembatalan lelang tersebut memberikan dampak hukum tertentu bagi para pihak dalam hal ini pemilik objek lelang yang sebenarnya, pembeli lelang, dan kreditur. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengangkat permasalahan terkait (1) perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar pembatalan lelang; dan (2) perlindungan terhadap para pihak yang dirugikan dalam rangkaian peristiwa penguasaan hak atas tanah. Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian adalah sebagi berikut: (1) pemalsuan identitas debitur dikategorikan sebagai PMH dan dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatalan lelang; dan (2) bentuk perlindungan hukum bagi pemilik obyek lelang adalah berupa hak untuk mengajukan tuntutan kepada Pengadilan untuk membatalkan lelang; sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli lelang (yang beritikad baik) adalah hak untuk mendapatkan kembali uang pembayaran atas obyek lelang yang dimenangkannya; untuk kreditur, berhak mengajukan tuntutan ke pangadilan atas pemalsuan identitas debitur dan membayarkan sejumlah ganti rugi. Oleh karena itu, disarankan bagi para pihak terkait lelang untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Kantor Pertanahan guna memeriksa riwayat kepemilikan tanah. Selain itu, hakim dalam menangani kasus serupa seyogyanya berpedoman pada SEMA No. 7/2012 guna melindungi pemenang lelang selaku pembeli beritikad baik.

---

The unlawful act committed by the debtor in the credit agreement resulted in the cancellation of the mortgage execution auction as happened in the case in the Supreme Court Decision Number 664PK/PDT/2020. The cancellation of the auction has certain legal impacts on the parties, in this case the actual owner of the auction object, the auction buyer and creditors. Therefore, this research was conducted to raise issues related to (1) unlawful acts which are the basis for canceling auctions; and (2) protection for parties who are harmed in a series of land rights control events. This legal research is a doctrinal research with an explanatory research type. The results of the research are as follows: (1) forgery of the debtor's identity is categorized as unlawfull act and can be used as a cause for canceling the auction; and (2) the form of legal protection for the owner of the auction object is in the form of the right to submit a claim to the Court to cancel the auction; while the form of legal protection for auction buyers who have good intentions is the right to get back the settlement for the auction object won; for the creditor, has the right to file a lawsuit against the court for fabricate the identity of the debtor and paying a sum of compensation. Therefore, suggested to the parties that involved in the auction to apply the precautionary principle and cooperate with the Directorate General of Population and Civil Registration and the Land Office to background check of land ownership. In addition, judges in handling similar cases should be guided by SEMA No. 7/2012 to protect auction winners as buyers with good faith."

"Asas itikad baik dalam perjanjian jual beli merupakan faktor yang sangat penting, sehingga pembeli yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan disini pun diperlukan ketika obyek jual beli tersebut dijadikan jaminan pelunasan kredit dengan dibebani hak tanggungan oleh pihak penjual kepada kreditor. Berdasarkan atas ciri-ciri hak tanggungan, maka diperlukan perlindungan yang seimbang, karena hukum bukan hanya memperhatikan kepentingan kreditor. Perlindungan juga diberikan kepada debitor dan pemberi hak tanggungan, bahkan juga kepada pihak ketiga yang kepentingannya bisa terpengaruh oleh cara penyelesaian utang-piutang kreditor dan debitor. Pihak ketiga itu khususnya para kreditor yang lain dan pihak yang membeli obyek hak tanggungan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Itikad baik dalam perjanjian jual beli merupakan asas yang sangat penting dan pihak-pihak yang beritikad baik harus dilindungi. Dari hasil analisa penelitian ini, ternyata pembeli yang beritikad baik masih kurang mendapat perlindungan hukum.

---

The principle of good faith in the purchase agreement is a very important factor, so the buyer is acting in good faith, will receive equal legal protection in accordance with the legislation in force, the protection is needed here, even when the object is to serve as collateral for the purchase and sale of credit with a mortgage taxed by the seller to the creditors. Based on the characteristics of the mortgage, would require a balanced protection, because the law is not only the interests of creditors. Protection is also given to the debtor and of their mortgages, even to third parties whose interests may be affected by the method of payment of the debts of debtors and creditors. The third was particularly creditors and other interested parties who bought the rights of the dependent objects. This study descriptively analyzed analytically using a normative juridical approach. Good faith in the purchase agreement is a very important principle and parties acting in good faith should be protected. From the analysis of this research, it turns out good faith purchaser still receives less legal protection."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan Notaris terhadap gugatan pembatalan Surat Keterangan Hak Mewaris SKHM oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya SKHM tersebut. Gugatan pembatalan tersebut dilakukan akibat adanya putusan hakim yang memutus bahwa dokumen-dokumen yang mendasari pembuatan SKHM tersebut palsu. Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak memiliki kewajiban untuk meneliti kebenaran materiil, sehingga dalam kasus ini Notaris harus dilindungi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara dilakukan pembatalan SKHM serta akta turunannya, bagaimana akibat pembatalan SKHM dan akta turunannya tersebut terhadap para pihak, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris akibat pembatalan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis.Hasil yang didapat penulis adalah cara pembatalan SKHM dengan mengajukan ke pengadilan oleh orang yang merasa dirugikan, dimana hakim memutus SKHM ldquo;tidak mempunyai kekuatan rdquo;. Akibat ldquo;tidak mempunyai kekuatan rdquo; berarti bahwa keadaan berlaku surut dan kembali ke keadaan semula atau ex tunc. Perlindungan Notaris dalam membuat SKHM dilakukan secara preventif dan represif, secara preventif yaitu dengan membuat Akta Pernyataan yang dihadiri 2 dua orang saksi dan mencantumkan tentang tanggung jawab penghadap jika menyampaikan keterangan palsu, sementara itu perlindungan secara represif yaitu dengan menganut asas praduga sah, hak ingkar serta wajib ingkar.

---

This thesis discusses regarding the Notary protection against cancellation lawsuit of Inheritance Right Letter Surat Keterangan Hak Mewaris SKHM by third party who feels aggrieved by the issuance of SKHM. Cancellation lawsuit was made due to a judge 39 s decision to decide that the documents underlying the SKHM are counterfeit. Notary in carrying out his her position has no obligation to examine material truth, so in this case the Notary must be protected. The main problem in this research are how to do the cancellation of SKHM and its derivative deed, the consequences of the cancellation of SKHM and its derivative deeds to the parties, and legal protection to Notary due to the cancellation. This research is an analytical descriptive research.The results obtained by the author are the way of cancellation of SKHM by appealing to the court by the person who feels aggrieved, in which the judge decides SKHM has no legal force . The effect of has no legal force means that the state is retroactive and returns to its original state or ex tunc. Notary 39 s protection in making SKHM is done preventively and repressively, preventively by making a Deed of Statement attended by 2 two witnesses and mentioning responsibility to confront if giving a false information, while repressive protection done by adopting the principle of legitimate prejudice, right of disclaim and obligatory disclaim."

"Tesis ini menganalisa putusan badan peradilan mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik dalam hal terjadi pengalihan piutang (cessie). Permasalahan yang dibahas adalah mengenai sah tidaknya pengalihan piutang yang dimiliki oleh BPPN terhadap PT TPN dengan cara cessie kepada PT VBP dan oleh PT VBP kemudian dialihkan kepada AFL, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPerdata dan Hakim terhadap AFL selaku pihak ketiga beritikad baik. Mulai dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Peninjauan Kembali, AFL dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik dan patut mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya kekonsistenan hakim dalam memutus perkara ini, telah tercipta adanya kepastian hukum bagi seorang pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi oleh hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan para hakim di Indonesia agar terus memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga beritikad baik sehingga tercipta kepastian hukum di Indonesia.

---

The focus of this thesis is to analyze the courts' decision on legal protection of third parties in good faith in terms of receivables transfer (cessie). The main issues that would be discussed are in regards to validity of receivables transfer of Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) to PT TPN by way of cessie to PT VBP, and from PT VBP further transferred to AFL, as well as the legal protection provided by Indonesian Civil Code and the Judge to AFL as a third party acting in good faith. Starting from District Court to Reconsideration level, AFL is declared as purchaser with good faith and therefore it deserves legal protection. The consistency of Judges in deciding this case has created legal certainty for a purchaser with good faith that must be protected by law. The method used in this research is normative juridical research. The conclusion of this study suggests the judges in Indonesia continues to provide legal protection to third parties acting in good faith so as to create legal certainty in Indonesia."

"Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis status Tanah Gasibu dan pembatalan sertifikat hak atas Tanah Gasibu oleh Mahkamah Agung dalam upaya peninjauan kembali dengan Putusan Nomor 35 PK/TUN/2009. Dalam sengketa Tanah Gasibu, adanya ketidakjelasan status hukum atas tanah diakibatkan karena dualisme hukum tanah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) antara tanah adat dan tanah negara. Selain itu, adanya putusan pengadilan mengenai pembatalan sertifikat-sertifikat hak atas tanah meskipun dalam hukum pertanahan nasional, sertifikat diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang kuat. Oleh karena itu, analisis ini diharapkan dapat menelaah bagaimanakah status hukum Tanah Gasibu, dan apakah pembatalan sertifikatsertifikat hak atas Tanah Gasibu telah sesuai dengan hukum perpajakan, pertanahan, dan peradilan tata usaha Negara Indonesia serta mengkaji juga terkait eksekusi putusan pembatalan sertifikat hak atas Tanah Gasibu tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk memberikan gambaran dan menjelaskan secara deskriptif analitis secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan yang disajikan dalam bentuk uraian. Penelitian ini adalah penelitian monodispliner yang didasarkan pada satu disiplin ilmu yaitu ilmu hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, pertama, status Tanah Gasibu adalah Tanah adat yang merupakan tanah yang dipunyai bangsa Indonesia. Kedua, pembatalan sertifikat-sertifikat hak atas tanah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum sertifikat diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya melakukan penelusuran secara teliti dengan memperhatikan sejarah dan asal usul tanah dan melakukan inventarisasi ulang tanah-tanah yang ada di Indonesia. BPN dan Pengadilan Tata Usaha Negara juga harus bersikap objektif untuk dapat menjamin hak-hak masyarakat. Selain itu, harus ada upaya transformasi aturan hukum tanah adat dalam produk hukum tanah nasional yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hukum tanah nasional dan perkembangan masyarakat.

---

This research is aimed for analyze the Gasibu Land status and Gasibu Land Rights certificates cancellation by supreme court number 35 PK/TUN/2009. In this Gasibu Land Case, Unclear legal status of the land is caused by the dualism of the land law in Indonesia before Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria applied between indigenous lands and state lands. In addition, The court decides to cancel the land rights certificates, eventhough the national land law regulates that the certificates is recognized as strong land rights proof. Therefore, This analysis is expected to examine how the gasibu land legal status is and whether the gasibu land rights certificates cancellation by national taxation, land, and administrative court laws and also reviews the execution Gasibu land rights certificate cancellation of the court decision.

Research method that is used in this research is normative juridical. The data were analyzed with qualitative analysis method to provide an overview and explain with descriptive analytical througly and systematically from the issues that is presented in essay. This research is monodiscipliner based on the the science of law. The data use in this research is secondary data.

Based on this research, firstly, Gasibu Land status is customary land which is the land tand belongs to the nation of Indonesia. Secondly, the Gasibu Land rights certificates camcellation is accordance to the law. Certificates issued by National Land Institution (BPN) should conduct thorough searches by taking into account the history and origins of the land and take inventory of over lands in Indonesia. BPN dan administrative courts should also be objective to ensure the civil society rights. In addition, there should be efforts to transform the rules of customary land law in the national land law that is adapted to the needs of national land law and the development of society."

"Asas pacta sunt servanda dan syarat sah perjanjian merupakan aspek yang penting guna menentukan keabsahan suatu perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dalam memutuskan terkait pembatalan perjanjian. Namun kenyataannya, Majelis Hakim dalam membatalkan suatu perjanjian menggunakan asas terang dan tunai serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1816 K/Pdt.G/1989 sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, penelitian ini terfokus pada penggunaan asas terang dan tunai oleh Majelis Hakim serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembatalan perjanjian pengikatan jual beli. Guna menjawab fokus utama permasalahan pada penelitian ini tersusun menjadi 2 (dua) rumusan masalah yaitu perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata serta pertimbangan hakim mengenai asas terang dan tunai maupun ketidakcermatan pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian hukum doktrinal ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan studi kepustakaan. Pengumpulan data ini kemudian dilakukan kesesuaian antara satu dengan lainnya agar menghasilkan simpulan yang sistematis, logis, dan efektif guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam PPJB 63 Tahun 2011 harus melihat dahulu syarat sah perjanjian serta asas-asas perjanjian. PPJB 11a Tahun 2011 berlakunya asas pacta sunt servanda dimana perjanjian ini menjadi undang-undang bagi para pihak. PPJB 63 Tahun 2011 melanggar syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal. Disamping itu, calon penjual wanprestasi atas kesepakatan yang terjalin dalam PPJB 11a Tahun 2011 karena menjual kembali objek tanahnya kepada pihak lain. Selanjutnya calon pembeli yang mendapatkan perlindungan hukum serta melanjutkan perikatan sampai peralihan hak atas tanah yaitu calon pembeli PPJB 11a Tahun 2011, sedangkan calon pembeli PPJB 63 Tahun 2011 tidak mendapatkan perlindungan hukum. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan menggunakan asas terang dan tunai serta yurisprudensi dalam membatalkan PPJB 63 Tahun 2011. Seharusnya Majelis Hakim mengedepankan syarat sah perjanjian serta asas-asas perjanjian.

---

The principle of pacta sunt servanda and the legal requirements of an agreement are important aspects to determine the validity of a land sale and purchase binding agreement on land in deciding whether to cancel the agreement. However, in practice, the Judges Panel in canceling an agreement uses the principle of real and cash and Supreme Court Jurisprudence Number 1816 K/Pdt.G/1989 as a legal basis. Therefore, this research focuses on the use of the principles of real and cash by the Judges Panel as well as legal protection for the parties in canceling the binding agreement of sale and purchase. In order to answer the main focus of the problem in this research, it is organized into 2 (two) problem formulations, namely legal protection for prospective buyers in a sale and purchase binding agreement if it is related to Article 1320 of the Civil Code and the judge's consideration of the principle of real and cash and the imprudence of the parties in the sale and purchase binding agreement. This doctrinal legal research is used to collect legal materials with literature studies. This data collection is then carried out in accordance with one another in order to produce a systematic, logical, and effective conclusion to answer the problems raised in this study. The results of the analysis show that the provision of legal protection for prospective buyers in PPJB 63 of 2011 must first look at the legal requirements of the agreement and the principles of the agreement. In PPJB 11a of 2011, the principle of pacta sunt servanda service applies, where this agreement applies as law to the parties. PPJB 63 of 2011 violates the legal requirements of the agreement regarding a lawful cause. Besides that, the prospetive seller defaulted on the agreement in PPJB 11a Tahun 2011 because resold that land object to another party. Furthermore, prospective buyers who get legal protection and continue the engagement to the stage of transferring land rights are prospective buyers of PPJB 11a of 2011, while prospective buyers of PPJB 63 of 2011 do not get legal protection. The consideration of the Judges Panel in the decision used the principles of real and cash and jurisprudence in canceling the PPJB 63 of 2011. The Judges Panel should have prioritized the legal requirements of the agreement and the principles of the agreement."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan pemegang gadai tanah apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Adapun yang menjadi latar belakang Penulis membahas hal ini adalah karena jual gadai merupakan konsep gadai dalam hukum adat yang masih banyak dilakukan dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terang dan tunai. Akan tetapi pada kenyataanya masih ditemukan jual gadai yang dilakukan tidak secara terang sehingga menimbulkan sengketa. Penelitian difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap putusan nomor 1948 K/Pdt/2014. Inti dari permasalahan dalam putusan ini adalah adanya pihak ketiga yang mengaku telah membeli sebidang tanah yang sedang dalam kondisi digadaikan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pemegang gadai tanah adalah lebih tinggi apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Kata kunci:Jual gadai, pemegang gadai, pihak ketiga yang beritikad baik.

---

This thesis discusses about the standing of land pawn holders against the good faith ndash third parties. The background of this writing is because land pawn is a concept of pawn known in custom law, which still often be done by society, and the implementation is done brightly and in cash. However, in fact it is still found that the land pawn is not done brightly and cause a dispute. The focus of this study is to analyze Court Decision Number 1948 K Pdt 2014. The core issues in this court decision is the existence of a third party who claimed to have bought a plot of land that has been pawned before to the pawn holder. This research is normative juridicial with descriptive typology and qualitative approach. The result of this research shows that the standing of land pawn holders is stronger than the good faith ndash third party. Key words Land pawn, land pawn holders, good faith third parties."

"Pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya khususnya dalam pemenuhan hak asasi dijamin sepenuhnya oleh Konstitusi. Pengalihan tanggung jawab ini yang kemudian dilakukan bentuk perjanjian pengalihan kepada pihak ketiga dalam hal pemenuhan hak asasi di bidang air minum menyebabkan permasalahan dengan tingginya harga air minum yang terjadi. Hal ini karena dalam perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan swasta tersebut, diberikan hak sepenuhnya kepada swasta untuk menetapkan harga jual air kepada konsumen sehingga yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah diambil alih oleh swasta dengan dasar perjanjian. Dan hal inilah yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa, sehingga pada saat hal tersebut dilakukan pengujian dengan cara digugat oleh beberapa warga negara dengan mekanisme citizen lawsuit, hakim yang menjadi penegak hukum khususnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan memandang perlu untuk melakukan pembenaran atau pembetulan keadaan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut mengenai pemenuhan kebutuhan air minum rakyat yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

---

The Government's Accountability to its citizens especially in the fulfillment of the rights guaranteed by the Constitution completely. Transfer of this responsibility which is then in agreement to a third party in the event of the fulfilment of human rights in the field of drinking water causes problems with the high price of drinking water that is happening. This is because in the agreement made by the Government and the private sector, given the right entirely to the private sector to set the selling price of water to consumers so that Government authorities should be taken over by the private sector on the basis of the agreement. And this became the basis in tort by the ruler, so that by the time it is exercised by way of get sued by some citizens with mechanisms of citizen lawsuits, the judge became law enforcement the enforcement of legislation, especially in respect of the need to conduct a justification or rectification of circumstances so that compliance with the provisions of legislation specifically concerning about meeting the needs of people who are drinking water in DKI Jakarta Province."

"ABSTRAKTesis ini membahas kekuatan Akta Kuasa Menjual dalam jual beli tanah dan Asas Itikad Baik yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1743 K/Pdt/2016, serta membahas kekuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris. Bentuk penelitian yang akan dipakai adalah bentuk penelitian yuridis-normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pengumpulan data, menganalisis suatu perkara hingga penyusunan laporan penelitian. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya ketelitian dan pentingnya pemahaman Notaris dalam pembuatan Akta, serta pentingnya pemahaman Hakim dalam mempertimbangkan putusannya terutama mengenai Akta yang seharusnya dapat dibatalkan, batal demi hukum, Wanprestasi serta Asas Itikad Baik serta diharapkan adanya keadilan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara.

---

ABSTRACT The focus of this Thesis is to discuss the Deed of Power of Attorney to Sell Land and Legal Protection for Good Faith Parties in a verdict of the Supreme Court of Indonesia Number 1743 K Pdt 2016. The approach of this research is juridical normative and the method employed for analyzing the data is a qualitative method, such as collect data, case analysis, and researcher report. The data in this research was obtained from previous research, documents or library materials. The results of this research suggest that Notary needs to be thorough when making Deed, and Judge needs to understand when considering their verdict particularly about the Deed and Good Faith and there will be justice when deciding cases."