Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJenis Ikan Beruaya Jauh khususnya Tuna bagi Indonesia merupakan Ikan yang mempunyai nilai Ekonomis yang sangat tinggi dan sesuai sifat biologisnya, Tuna akan beruaya lintas samudera sehingga dalam pengelolaan dan konservasinya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 mengatur secara khusus hal tersebut. Tesis ini membahas mengenai pengelolaan dan konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh ditinjau baik dari ketentuan hukum internasional termasuk Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional yang berlaku di Indonesia, karena sebagai konsekuensi Indonesia yang meratifikasi berbagai Konvensi dan Persetujuan Internasional yang terkait dengan Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh serta keanggotaan Indonesia dalam beberapa Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional yang area konvensinya berada di laut lepas di sekitar Indonesia. Penelitian ini mengkaji ketentuan kompabilitas dan implikasi hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek dalam pengaturan terhadap Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh sangat beragam dan implikasi untuk menyusun pengaturan ke dalam peraturan nasional sangat banyak dan perlu dilakukan penyesuaian bagi peraturan nasional yang tidak kompatibel maupun bertentangan dengan konvensi/persetujuan. Pada akhir penelitian ini disarankan bahwa dalam penyusunan resolusi khususnya dalam sidang-sidang Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional, sebagai negara anggota selalu diundang dan diminta untuk terlibat penuh dalam sidang tersebut sehingga kesempatan tersebut harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar kepentingan nasional dapat tertampung dalam setiap keputusan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

---

ABSTRACTHighly Migratory Species esspecially Tuna for Indonesia has high economic value, and as a biology characteristic Tuna will migrate over high seas or zona economic exclusive, so for its conservation and management, United Nations on the Law of the Sea 1982 regulate that manner.This thesis discussed about conservation and management highly migratory species in preview not only International Law but also Regional Fisheries Management Organizations measures that apply in Indonesia, as the consequence for Indonesia ratify Conventions and Agreements relevant, furthermore Indonesian membership at many Regional Fisheries Management Organizations which its are conventions or agreements in the high seas serounding Indonesian waters.This research analysis International law compatibility and implication in national law that regulate conservation and management highly migratory species. This research is a normative juridical research in conjuntion with statute approach and comparative approach.Result of research conclude that many aspect in conventions and agreements also its resolution reganding conservation and management highly migratory species that need to be done and to be adjusted with national laws. However, in the end of this research We suggested when the Regional Fisheries Management Organizations meeting or conference, as a full member State, Indonesia has more active and has strong bargain for national interest as well as the decision results have more beneficial for Indonesia."

"ABSTRACTWhale Shark (Rhincodon typus) is one of the marine fishes that commonly make transnational migration. Whale sharks that were tagged in Australia were known to do a migration pattern crossing the state of East Timor and the Indonesia especially to the F [ores Sea. According to red list IUCN, a world conservation organisation, the whale shark is categorized as Vulnerable and put in Appendix II CITES. While in CMS (Conservation of Migratory Species), this species is classified in Appendix I (Reserved). Several countries in the world such as Australia, Honduras, India, Malaysia, the Philippines, Mexico, Taiwan, the Maldives, southern Africa and Indonesia have determined the conservation status of these fish as fully protected. This paper describes some aspects of eco biology, utilization and management of these fish in several countries as well as the review on the conservation and management of whale sharks in Indonesia."

"Usaha dengan sistem waralaba sudah mempunyai pengaturansendiri dengan ditetapkannya PP No. 16 Tahun 1997 tentangWaralaba dan Keputusan Menteri Perdagangan No.12 MDAG/PER/3/2006 tentang Pengaturan dan Prosedur PenerbitanRegistrasi Identitas dari Waralaba. Di samping peraturanyang ada tersebut, isi dari perjanjian waralaba yang dibuatoleh franchisor selaku pemberi waralaba dan franchiseeselaku penerima waralaba, diatur berdasarkan kesepakatankedua belah pihak. Hal tersebut, memberikan peluang lahirnyakonsep Mitra Laba sebagai pengembangan dari waralabakonvensional dengan mengedepankan prinsip syariah dalamwujud mudharabah muqayaddah kewajiban yang harus dipenuhioleh Penerima Waralaba (franchisee) sebagai kompensasikepada Pemberi Waralaba (franchisor). Pokok masalah yangdihadapi adalah mengenai Bagaimanakah pengaturan mengenaiwaralaba dalam Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997 danKeputusan Menteri Perdagangan No.12 M-DAG/PER/3/2006 ?,Apakah yang menjadi dasar hukum bagi perubahan dari konsepwaralaba menjadi konsep mitra laba? dan Apakah keunggulandan kelemahan dari konsep mitralaba bila dibandingkan dengankonsep waralaba konvensional. Pokok permasalahan tersebutdijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yangmenghasilkan kesimpulan bahwa PP No. 16 Tahun 1997 danKepmendag No.12 M-DAG/PER/3/2006 lebih mengatur mengenaiteknis operasional usaha waralaba dimana pengaturan mengenaipengembangan waralaba sendiri masih melihat kepada Buku IIIKUHPerdata, dan bahwa keunggulan utama Mitra Laba atasWaralaba adalah Mitra Laba lebih adil karena pembagian hasiluntuk semua pelaku (share holder) didasarkan atas keuntunganbersih, sementara kelemahan utamanya adalah Konsep MitraLaba merupakan konsep Perjanjian baru yang masih perludiatur lebih lanjut hak dan kewajiban dari masing-masingpihak. (WNM)"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia guna memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yaitu penenggelaman kapal penangkap ikan berbendera asing pelaku IUU Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu penelitian ini akan menguraikan ketentuanketentuan yang terkait penenggelaman kapal penangkap ikan berbendera asing pelaku IUU Fishing baik berdasarkan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Konvensi Hukum Laut 1982. Salah satu tujuan dilaksanakannya tindakan penenggelaman kapal adalah untuk memberikan efek jera, namun demikian tindakan ini perlu memperhatikan aspek hukum, politis, dan lingkungan. Disarankan penenggelaman kapal merupakan upaya terakhir dalam rangka pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing. Aspek penting yang perlu diperkuat adalah dari segi pengawasan.

---

ABSTRACT

This thesis reviews the law enforcement undertaken by the Government of the Republic of Indonesia to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)Fishing, namely the sinking of the foreign fishing vessels the actors of IUU Fishing in regional fisheries management of the Republic of Indonesia. Therefore, this research will outline the relevant provisions of the sinking of foreign fishing vessels both under the provisions of the international law as well as the national law.

The outcome of this research shows that Indonesia has legislation that refers to the Convention on the Law of the Sea 1982.One of the purposes of implementing the sinking action is to provide a deterrent effect, however, these measures need to pay careful attention to legal, political, and environmental aspects. The sinking of the fishing vessel is suggested to be the last option to prevent and overcome IUU Fishing. The important aspect that need to be strengthened is surveillance."