Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIsi dari tesis ini membahas mengenai perubahan peruntukan dari lahan untuk fasilitas sosial(fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang berada di Pluit,Jakarta Utara menjadi peruntukankawasan bisnis terpadu yang terdiri dari gedung apartemen,gedung perkantoran,town house,rumah kantor,pusat perbelanjaaan dan hotel berikut segala fasilitasnya.Sebelumnya diatas lahanini berdiri fasilitas olah raga yang terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan tennis,lapangan bolabasket,lapangan bulu tangkis dan sebuah gedung pertemuan.Tujuan penulis membahas masalahini untuk membuka wawasan masyarakat awam bahwa melakukan perubahan peruntukan tanahbukan merupakan sesuatu yang tabu atau dilarang oleh pemerintah,hal ini juga diatur didalamUndang Undang dan Peraturan Pemerintah yang membuka kesempatan untuk mengadakanperubahan suatu peruntukan tanah.Didalam tesis ini,penulis menggunakan metode penelitianYuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang analisanya berbasis dan mengacu padanorma hukum yang ada,baik yang terdapat pada peraturan perundang undangan,peraturanpemerintah,peraturan pemerintah daerah,maupun peraturan peraturan lain yang sejenis. Dalampembahasan tesis ini penulis menggunakan teori positivisme dari Hart danJohn Austin yangmengatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa kepada rakyatnya yang harus dilaksanakandan apabila dilanggarmaka akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa denda maupunancaman pidana.Kesimpulan dari tesis ini jelas terlihat bahwa pemerintah daerah dan pemerintahpusat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengadakan perubahan peruntukansuatu lahan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku

---

ABSTRACTThe thesis discusses about the change on land usage from social facility and public facility inPluit, Jakarta Utara for the purpose of integrated business complex consisting of apartments,offices, town houses, home office, shopping center, hotels and their supporting facilities,Previously, there was a sport facility in this area consisting of soccer field, tennis court, basketball field, badminton court, and a meeting hall.The purpose of discussing this problem is that toput an insight to the general society that changing the land usage is not a taboo or is prohibitedby the government, as regulated in the Law and Government Regulation, which providesopportunity to change a land usage.In the thesis, the writer uses normative juridical approach,which is categorized into a legal research, of which the analysis is based and referred to theapplicable legal norms, either the law, government regulation, regional regulation, or otherregulations. In the discussion, the writer uses positivism theory of Hart and John Austin whichsaid that law is the order from the ruler to the society resulted in the obedience and execution, ofwhich if it is being violated then a legal sanction will be forced, either in form of penalty orcriminal sentence.The conclusion of the thesis is clear that the regional and central governmentprovides opportunity to the society to change the land usage according to the applicable law andregulations"

"Latar belakang penulisan tesis ini adalah dijadikannya tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah slap bangum yang diperuntukan untuk keperiuan masyarakat lingkungan perumahan Harapan Indah kota Bekasi Jawa Barat menjadi lokasi proyek pembangunan komplek pertokoan atau rumah toko oleh pihak perusahaan pembangunan perumahan, dan yang menjadi pokok permasalahannya adalah 1. Apakah pembangunan komplek pertokoan diatas tanah fasilitas sosial data fasilitas umum yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan 2. Apakah dengan pembangunan komplek pertokoan tersebut maka hak masyarakat atas fasilitas sosial dan fasilitas umum telah terpenuhi?.Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan mengunakaa alat pengumpulan data berupa studi dokumen dengan tujuan uatuk mengumpulkan data sekunder dalam bidang hukum yang terbagi dalam berbagai jenis seperti sumber primer berupa Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, seperti UU Nomor: 5 Tahun 1960, UU Nomor. 4 tahun 1992, PMDN Nomor. 1 tahun 1987, PMDN Nomor. 3 tahun 1987, Perda Kota Bekasi Nomor .77 Tahun 1999. Sumber sekunder berupa Buku, makalah, laporan penelitian dan Tesis, sedangkan sumber tarsier adalah petunjuk geograpis dll.Data yang ada diolah menggunakan pendekatan kualitatif maka kesimpulan yang didapat bahwa pembangunan komplek pertokoan yang terjadi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bangunan komplek pertokoan tersebut bukan merupakan hak dari penghuni perumahan atas fasilitas sosial.

---

The background of writing this thesis is the conversion of land for social and public utilities for Harapan Indah Residential Community in Bekasi City into location of 'shopping project or Semi Residential Complex by the Land Developer. And the core problems in this case are: (1) whether the construction of shopping complex on such social & public utility land complies with the prevailing laws; (2) whether with the construction of such shopping complex, the residential community's rights upon the social & public utility land have been fulfilled.The method used in writing this thesis includes library research, that is collecting documentary studies as secondary data in legal aspects, which consist of primary resources such as the Constitution and other laws relevant to the problems, including Law No. 5 of 1960, Law No. 4 of 1992, Decree of Minister for Domestic Affairs No. 1 of 1987, Decree of Minister for Domestic Affairs No. 3 of 1987, and Regional Regulation of Bekasi City No. 77 of 1999. Secondary resources include books, articles, research reports and thesis, while tertiary resources include geographic mapping, etc.The data collected with qualitative approach shall conclude that the construction of shopping complex in social and public utility land has breached the prevailing laws and that the shopping complex constructed do not belong to the residential community who deserve to get the social & public utilities."

"Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor: 11/G/2018/PTUN/PDG mengenai keabsahan penerbitan suatu Sertipikat hak milik atas tanah berupa tanah fasilitas umum yang dimana sejak tahun 1953 tanah tersebut telah diserahkan guna kepentingan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana keabsahan dari penerbitan Sertipikat tanah yang objeknya berupa tanah fasilitas umum serta bagaimana keabsahan dari penerbitan Sertipikat hak milik atas tanah berupa tanah fasum dengan Nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua. Untuk menjawab pemasalahan tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Adapun analisa data dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute apprach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah tidak sahnya suatu sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN terhadap tanah Fasilitas Umum terutama tanah Fasilitas Umum yang berada di suatu perumahan karena bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan juga perihal tidak sahnya suatu Sertipikat tanah yang digunakan sebagai Fasilitas Umum, sebagaimana dengan putusan Hakim dalam kasus ini adalah tidak sah, sehingga dibatalkanya Sertipikat hak milik dengan nomor: 9409/Nagari Lingkuang Aua, dalam hal ini pegawai BPN wajib melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang ada dan juga sebaiknya suatu tanah Fasilitas Umum dilakukan pencatatan dalam buku tanah, dilindungi baik secara fisik dengan dibangun fasilitas umum, dipagar, ataupun diberi tanda dan juga dilindungi secara hukum dengan mensertifikatkan tanah Fasilitas Umum tersebut.

---

This thesis discusses the Decision of the State Administrative Court Number: 11 / G / 2018 / PTUN / PDG regarding the validity of the issuance of a certificate of ownership rights over land in the form of public facilities, which since 1953 the land has been handed over for the benefit of the development of Pasaman Barat Regency. The problem of this research is how is the validity of the issuance of land certificate whose object is in the form of public facilities and how is the validity of the issuance of certificate of ownership rights to land in the form of public land with Number 9409 / Nagari Lingkuang Aua. To answer these problems, a normative juridical method with a descriptive analytical research typology was used. The data analysis was carried out using a statute apprach and a case approach. The result of this research is that a certificate issued by BPN is invalid on Public Facility land, especially Public Facility land located in a residential area because it is against Law No.1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas. And also regarding the illegality of a land certificate used as a public facility, as the judge's decision in this case is invalid, so the certificate of ownership rights is canceled with number: 9409 / Nagari Lingkuang Aua, in this case BPN employees are obliged to carry out their duties according to the regulations There is and it is better if a public facility is recorded in the land book, protected either physically by building public facilities, fenced in, or marked and also legally protected by certifying the land of the Public Facility."

"ABSTRAKNama : MIRANTO RAHMA PUTRAProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : KEABSAHAN SERAH TERIMA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016 Dalam suatu perumahan keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sangat penting. Pemerintah telah mengatur tentang pelaksanaan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan pemilik hak atas tanah yang lama melepaskan hak atas tanahnya kepada pemerintah daerah setempat. Permasalahan yang akan dianalisis di penelitian ini adalah status hukum fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diserahkan pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat, tapi belum ada surat pelepasan hak atas tanah sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap keabsahan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat. Jenis data yang digunakan meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan serah terima tersebut belum sah, peralihan hak atas tanah dapat terjadi apabila sudah ada surat pelepasan hak atas tanah tersebut atau masa habisnya jangka waktu sertipikat Hak Guna Bangunan. Serah terima yang tidak memenuhi tata cara persyaratan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diatur mengakibatkan peralihan hak atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya diatur jangka waktu maksimal kapan serah terima itu harus dilakukan, sehingga jika melewati batas waktu tersebut secara otomatis peralihan hak atas tanah tersebut telah terjadi. Kata Kunci: Serah Terima, Hak Atas Tanah, Peralihan.

---

ABSTRACTName MIRANTO RAHMA PUTRAMajor MASTER OF NOTARYTitle KEABSAHAN SERAH TERIMA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT Analysis of Supreme Court Judgment Number 256 K TUN 2016 In a housing the existence of social facilities and public facilities is very important. The Government has arranged the implementation of the handover of social facilities and public facilities. The regulation requires the old landowners to relinquish their land rights to the local government. The problem to be analyzed in this research is the legal status of social facilities and public facilities that have been submitted by the housing developer to the local government, but there has not been a letter of release of the land in connection with the Supreme Court Decision Number 256 K TUN 2016. This research uses literature research method that is juridical normative, meaning that this research is seen from the whole secondary data of law to answer the problem to the validity of the handover of social facilities and public facilities from the housing developer to the local government. The types of data used include court decisions, statutory regulations, books, journals, and legal dictionaries. The result of the research indicates that the handover is not yet valid, the transfer of rights to the land may occur if there is a letter of release of the land right or the expiry of the period of the Land Use Rights certificate. Handover that does not meet the procedures for the handover of social facilities and public facilities that have been arranged to cause the transfer of rights to the land does not have the power of law. It should be set the maximum time period when the handover must be done, so if it passes the time limit automatically the transfer of rights to the land has occurred. "

"Dengan terjadinya fenomena pandemi akibat virus Covid 19 dan semakin berkembangnya zaman, teknologi pemasaran dan penjualan secara online semakin banyak diterapkan oleh UKM, khususnya di Indonesia. Teknologi online yang kerap digunakan oleh UKM dalam hal ini adalah media sosial sebagai platform yang membantu UKM menjalankan strategi usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang akan membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mengadopsi Media Sosial sebagai alat pemasarannya. Selain itu, selanjutnya akan diteliti dampak dari adopsi media sosial terhadap UKM tersebut. Adopsi media sosial oleh UKM memiliki dampak yang cukup besar terhadap peningkatan hasil usaha UKM. Sebuah model teoritis telah dikembangkan dengan bantuan teori yang diambil dari model TAM dan UTAUT2 untuk mengeksplorasi dampaknya terhadap adopsi media sosial sebagai alat pemasaran. Selanjutnya juga diidentifikasi dampaknya terhadap peningkatan penjualan, tingkat hubungan dengan pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan sampai dengan kreativitas karyawan melalui variabel impact on business sebagai bentuk analisis pada pertumbuhan bisnis. Model teoritis tersebut telah divalidasi secara empiris menggunakan survei terhadap 30 UKM dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut pada 165 UKM untuk mengetahui jawaban penelitian yang perlu dicapai. Hasil penelitian ini menyoroti bahwa persepsi kegunaan yang dirasakan, persepsi kemudahan penggunaan dan faktor biaya yang dirasakan secara berpengaruh secara signifikan terhadap adopsi media sosial oleh UKM. Sedangkan, kondisi fasilitas dan kompatibilitas memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap penggunaan SMM oleh UKM. Adopsi media sosial sebagai alat pemasaran pada UKM tersebut selanjutnya diketahui berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan bisnis.

---

With the Covid 19 pandemic and the development of the times, online marketing and sales technology is increasingly being applied by SMEs, especially in Indonesia. Online technology that is often used by SMEs in this case is social media marketing that is applied by SMEs to carry out their business strategy. The purpose of this study is to determine the influence of the factors that will help Small and Medium Enterprises (SMEs) to adopt Social Media as a marketing tool. In addition, it will further examine the impact of social media adoption on these SMEs. The adoption of social media by SMEs has a considerable impact on improving SME business results. A theoretical model has been developed with the help of theories taken from the TAM and UTAUT2 models to explore their impact on the adoption of social media as a marketing tool. Furthermore, it also identified its impact on increasing sales, connect with customers, identifying customer needs and employee creativity through the impact on business variable as a form of analysis on business growth. The theoretical model has been empirically validated using a survey of 30 SMEs and then further analyzed on 165 SMEs to find out the research answers that need to be achieved. The results of this study highlight that perceived usefulness, ease of use and cost significantly influence the adoption of social media by SMEs. Meanwhile, the facility conditions and compatibility has no significant impact on the use of Social Media Marketing by SMEs. Adoption of social media as a marketing tool for SMEs is known to have a significant effect on business growth."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis akuntansi pendapatan fasilitas sosial Fasos dan fasilitas umum Fasum pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat praktik akuntansi pendapatan fasos fasum yang dijalankan di Pemda tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penghentian piutang. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan fasos dan fasum merupakan item non-moneter. Fasos dan fasum terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah, aset selain tanah, serta tanah dan selain tanah. Pengakuan pendapatan fasos dan fasum dilakukan pada saat serah terima aset. Kebijakan akuntansi pendapatan fasos dan fasum belum menjabarkan basis pengukuran untuk mengestimasi pendapatan seperti basis pengukuran menurut IPSAS serta tidak memiliki kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal piutang terkait dengan perubahan tingkat harga. Penyajian piutang fasos fasum tidak dipisahkan dengan piutang moneter. Dana yang diterima sebagai pengganti kewajiban penyediaan tanah tidak memiliki kebijakan pengungkapan. Kedua pemerintah daerah menghentikan piutang karena pelunasan kas atau penyerahan aset atau penghapusan. Penelitian menyarankan perubahan titik pengakuan pada saat awal proses penyerahan aset. Merinci basis pengukuran seperti pada IPSAS dan membuat kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal. Menyajikan piutang fasos dan fasum terpisah dari piutang moneter. Mengungkapkan informasi terkait dengan pembatasan suatu aset.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the accrual accounting for revenue of social and public facilities at the local government in Indonesian taking samples on two local governments namely the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi. This research used case study approach analyzing the accounting practices of social and public facilities revenues undertaken in the local government relating to the recognition, measurement, presentation, disclosure and the receivables derecognition. We identify that the social and public facilities revenues are non monetary items. Both local governments failed to recognize the revenues at early stage of submission process. Accounting policies had no detail measurement basis such as IPSAS for estimating the revenue and had no policies to adjust initial measurement of receivables related to price level changes. Presentation of the receivables did not distinguish it from monetary receivables. Funds received as land substitution did not have any disclosure policies. Both governments derecognized the receivables because of settlement cash payment or assets submission or deletion. Research suggests a change of recognition point the revenues at the early stage of submission process. Detail the measurement basis such as IPSAS and make policies to adjust initial measurement. Present the receivable differently from monetary receivables. Disclose any information such as limitation of assets."

"Terbitnya SK Menhut Nomor 463/KPTS-II/2013, khususnya pada kawasan seluas 1.834 hektar yang mengubah peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung menimbulkan polemik di Batam. Kawasan yang dimaksud pada faktanya telah berdiri kawasan industri, kawasan perumahan, dan kawasan kantor Pemerintahan, namun dengan terbitnya SK Menhut tersebut maka akan ada pemanfaatan ruang di Batam yang berubah.Permasalahan yang dapat dicermati adalah mengenai bagaimana perubahan peruntukkan tanah hak pengelolaan `menjadi kawasan hutan lindung ditinjau dari perspektif hukum penataan ruang dan bagaimana kedudukan pemegang hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan sehubungan dengan perubahan peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung.Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini apabila dilihat dari sifatnya merupakan penelitian eksploratoris dimana penelitian yang menjelajah sebuah SK Menhut Nomor 463/KPTS-II/2013 tentang perubahan peruntukkan tanah sehingga mengubah pula rencana tata ruang yang telah berlaku di Batam serta berdampak bagi kedudukan warga selaku pemegang hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan yang statusnya menjadi tidak pasti.Adapun simpulan dari permasalahan bahwa SK Menhut tersebut mengesampingkan aturan-aturan yang berlaku khusus di Batam terutama terkait dengan aturan rencana tata ruang di Batam sebagai daerah industri dan mengenai kedudukan pemegang hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan sama dengan pemegang hak atas tanah di atas tanah Negara dan sekalipun perubahan peruntukkan tersebut terjadi maka Pemerintah harus memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah guna mengakomodir kerugian yang ditimbulkan dari perubahan peruntukkan lahan tersebut.

---

Publication of Ministry of Forestry decree No. 463/KPTS-II/2013, especially in an area of 1,834 hectares which change the designation of land management rights be protected forest area in Batam polemical. Region is in fact already established industrial area, residential area, and the Government office region, but with the publication of the Ministry of Forestry decree there will be use of a changing utilization of space in Batam.

Problems that can be observed is about how to change the designation of land management rights be protected forest area viewed from the perspective of spatial planning law and how to position holders of land rights on land management rights with respect to changes in the designation of land management rights be protected forest areas.

The method used in this paper when seen from the nature of exploratory research is research that explores where a Minister of Forestry Decree No. 463/KPTS-II/2013 about changing the designation of the land so as to change anyway spatial plan that has prevailed in Batam and has implications for the position of resident as the holder of land rights on land management rights whose status is uncertain.

The conclusion of the Ministry of Forestry decree issues that override the rules that apply in Batam mainly related to spatial planning rules in Batam as an industrial area and the position holders of land rights over the same land management rights to holders of land rights on the ground state and even change the designation of the case then the Government must provide guarantees and legal protection for holders of land rights in order to accommodate the losses from changes in the designation of the land."

"Fokus utama dari penelitian ini adalah membahas tentang praktik bisnis transaksi mikro dan dampak negatifnya terhadap anak di bawah umur dan remaja. Untuk mencapai itu, Penulis menguraikan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap transaksi mikro antara Indonesia dan Belanda diterapkan? 2) Apakah sistem hukum yang saat ini dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia sudah memadai dalam menghadapi bahaya praktek bisnis microtransaction bagi anak di bawah umur? 3) Apa pendekatan ideal untuk mengatasi masalah ini di Indonesia saat ini? Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini sangat kurang dibandingkan dengan Belanda dalam menangani praktik bisnis transaksi mikro dalam video game online. Oleh karena itu, untuk meminimalisir potensi kerugian bagi anak di bawah umur dan remaja Indonesia, Pemerintah Indonesia harus menyesuaikan tanggung jawab sosial para pelaku usaha video game serta menyebarkan kesadaran akan dampak negatif pembelian produk microtransaction di masyarakat.

---

The main focus of this study is to discuss regarding microtransaction business practice and its negative effects towards youth and adolescents. In order to achieve that, the Author describes the main issues as the following: 1) How is the comparison of legal protection against microtransactions between Indonesia and Netherlands implemented? 2) Is the current legal system that is formulated by the Indonesian Government adequate in dealing with the dangers of microtransaction business practice for minors? 3) What is the ideal approach to tackling this problem in Indonesia currently? Based on the research conducted by the author, it is discovered that the current Indonesian legal system is severely lacking in comparison to Netherlands in handling microtransaction business practice in online video games. Therefore, in order to minimize the potential damages to Indonesia’s youth and adolescents, the Indonesian Government must adjust the social responsibility of video game business actors as well as spread the awareness of the negative effects of purchasing microtransaction products in public.

"

"The present of social facilities and public utility at real estate housing is an important component. Basically, government has published the rule to control implementation of social facilities development. The rule makes the developers of housing concerning to social facilities and public utility, which is needed by society. The intention of this study is to find out and to identify the constraints that are happened in social facility and public utility development process at real estate housing for middle to lower class by the private developer inappropriate to the needs that appear on case study object.To aim the purpose, this study identifies the factors that make social facility and public utility on study case object developed not following the rules; we also analyze social facilities and public utility development processes that are running. This analysis also touches the actors who have playing role in the development process that effect to the result housing social facilities and public utility development physically. The problems that happen in policy and control aspects can be known by comparing the rule with their implementation. To know perception, this study will explore dominant factors or issues in social facilities and public utility development process as the rule run.This study finds out that there are some problems in government and developer that occur in every single step connected with policy, control and perceptions aspects in such process. This study find out too that social facility and public utility development process can be run well if it is dependant on government support by creating clear policy including any punishment for all mistakes. Also, it is important to make clear the role of all stakeholders such as government, developer and society participation to create positive synergy in providing social facilities and public utility. Basically this study has proven that there are some problems that do not make social facility and public utility development process run well especially in middle and lower housing class that caused negative implication to the society.

---

Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan dan pemda untuk menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibutuhkan warganya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan kendala-kendala yang timbul dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkaitan dengan aspek kebijakan, pengawasan, dan pengendalian serta pandangan pengembang dalam pengadaannya.Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengidentifikasi proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari mulai tahap perencanaan sampai tahapan pengelolaan dan pemeliharaan dan mengidentifikasi peranan para aktor/pelaku dalam setiap proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada perumahan. Kendala yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah DKI Jakarta yang terkait dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan peraturan proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di DKI Jakarta. Persepsi pengembang diketahui dengan meneliti faktor-faktor atau isu-isu dominan dalam pengadaan fasilitas sosial sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala yang dialami baik oleh pengembang dan pemerintah daerah sendiri dan terjadi pada tiap tahapan proses pengadaan tersebut dalam kaitannya dengan aspek kebijakan, pengawasan dan pandangan/persepsi dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kelancaran proses pengadaan fasos sangat tergantung pada dukungan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan, termasuk adanya sangsi yang tegas bagi tiap pelanggaran. Selain itu, penting sekali untuk memperjelas peran masing-masing pihak dan melaksanakannya secara konsisten dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum baik itu pemda, pengembang dan partisipasi masyarakat sendiri sehingga dihasilkan sinergi yang bisa menciptakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang mencukupi baik kuantitas dan kualitasnya bagi kepentingan masyarakat banyak."

"Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha negara, koperasi dan swasta untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman. Badan usaha swasta penyelenggara perumahan dan permukiman yang biasa disebut developer banyak berdiri dikarenakan pasaran yang cukup luas di bidang ini. Mereka menawarkan berbagai bentuk perumahan dengan beraneka ragam fasilitas untuk menarik minat pembeli. Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang lengkap merupakan salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan bagi pembeli untuk menentukan pilihannya. Namun setelah melakukan pembelian rumah real estate, ternyata banyak terjadi keadaan dimana fasilitas sosial dan fasilitas umum tidak diselenggarakan sebagaimana yang ditawarkan oleh developer sebelumnya dalam brosur penawaran tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami tentang: (a) hak pembeli perumahan real estate atas penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, (b) prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian jual beli perumahan real estate, (c) saat dimana developer dapat dituntut untuk menyelenggarakan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Untuk meneliti obyek permasalahan digunakan metode deskriptif analitis, dengan data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Seluruh data diolah dan dianalisa secara kualitatif. Pasal 24 UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menentukan bahwa badan usaha di bidang pembangunan perumahao wajib untuk membangun jaringan prasarana lingkungan dan mengkoordinasikan penyediaan utilitas umum. Dalam hal pemenuhan kewajiban tersebut, badan usaha di bidang pembangunan perumahan dikendalikan dan diawasi oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II."