Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Werda Notaris, dimana Werda Notaris ini dapat berperan –aktif di dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (yang kemudian disebut I.N.I.) sebagai Anggota Biasa. Di dalam tubuh I.N.I. terdiri dari tiga yaitu Anggota Biasa (Notaris aktif dan Werda Notaris), Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan. Sebagai Anggota Biasa di I.N.I., Werda Notaris mempunyai peran yaitu: perannya dilihat dari hak dan kewajiban; perannya di dalam Kongres; perannya di dalam Konferensi Wilayah; perannya di dalam Konferensi Daerah; dan perannya sebagai anggota Dewan Kehormatan I.N.I. Namun tidak semua Werda Notaris dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh I.N.I. Hanya yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu saja yang dapat berperan-aktif ikut di dalam kegiatan-kegiatan organisasi I.N.I. Adapun kriteria-kriteria tesebut adalah diberhentikan dengan hormat karena telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun serta dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun; dan berhenti atas permintaan sendiri; mereka yang pada saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang Undang-Undang Jabatan Notaris (yang kemudian disebut UUJN) dan juga yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 84 dan 85 UUJN; mereka yang pada saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang Kode Etik Notaris dan juga yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris; mereka yang ketika masih menjabat sebagai Notaris, turut berperan aktif memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikirannya terhadap organisasi I.N.I; mereka yang aktif mengajar sebagai Dosen di bidang Kenotariatan baik ketika menjabat sebagai Notaris maupun ketika sudah menjadi Werda Notaris. Apresiasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Werda Notaris yang berperan aktif adalah adanya pemberian tanda penghargaan kepada anggota yang telah berjasa bagi kepentingan jabatan Notaris dan perkumpulan; adanya perlindungan dari Perkumpulan, dan bantuan serta layanan dari perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen; tidak adanya kewajiban membayar uang pangkal; dan sumbangan lain bagi Werda Notaris.

---

This Thesis discusses about Retired Notary, where these Retired Notary can active in the Indonesian Notary Organization (called Ikatan Notaris Indonesia) as Ordinary Members. This organization has three members, there are : Ordinary Member (active Notary and Retired Notary); Outstanding Member; and Honorary Member. They have roles as an Ordinary Member in this organization, there are : role that seen from they right and they obligation; role in Congress; role in Stake Conference; role in Regional Conference; and role as a member of board of trustees in the organization. But, not all of the Retired Notary can be included in evey organization activity. Only Retired Notary whose meet the criteria that can be actived in every organization activity. Those criteria are : the Retired Notary whose respectfully dismissed because of the age limit of Notary served in age sixty-five years old and can be extended to sixty-seven years old, and quit from Notary position as they own request; the Retired Notary whose never broke the law (Indonesian Notary’s regulation) when they served as Notary, and they never got sanctions that ruled in section 84(eighty four) and 85 (eighty five) Indonesian Notary’s Regulation; the Retired Notary whose never broke the code of conduct (Indonesia Notary’s Code of Conduct), and they never got sanctions that ruled in section 6(six) subsection 1(one) Indonesian Notary’s Code of Conduct; the Retired Notary whose give their power and their ideas for this Organization, when they served as Notary; the Retired Notary whose active teaching as lecture in notary line, in their liveliness or in their retireness. The appreciation of the Indonesian Notaries Association to play an active Notary Werda is the grant of a token of appreciation to members who contributed to the interests of the Notary instituttion and their associations; the protection of the Society, and the assistance and services of the association in order to obtain any materials or documents, no obligation to pay tuition , and other donations from Retired Notary."

"Notaris merupakan pejabat umum yang mendapatkan kewenangan dan kekuasaan atas itu secara atributif dengan dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai melaksanakan sebagian fungsi publik Negara untuk melayani kepentingan masyarakat umum dalam ruang lingkup hukum perdata. Notaris merupakan sebuah jabatan, bukan profesi, namun dalam menjalankan jabatannya Notaris harus bertindak secara profesional dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris merupakan jabatan yang mulia dan mengedapankan moral yang baik dalam pelaksanaan jabatannya sehingga terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris, salah satunya diatur dalam Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris bahwa seorang Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk: a.) Iklan, b.) Ucapan Selamat, c.) Ucapan belasungkawa d.) Ucapan Terimakasih, e.) Kegiatan Pemasaran, f.) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Terdapat konsekuensi akan sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melanggar larangan ini. Bentuk larangan publikasi diri ini tidak sepenuhnya mutlak terhadap Notaris, karena pada prakteknya terdapat bentuk-bentuk publikasi yang secara tidak langsung yang dapat menjadi media Notaris untuk mempublikasikan dirinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan tipe penelitian eksplanatoris. Penelitian ini juga dilakukan untuk pengkajian yang lebih mendalam berkaitan dengan sanksi yang dapat dikenakan bagi Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan mempublikasikan dirinya tersebut.

---

A Notary is a public official who is given the authority and power upon it attributively and is inaugurated by the Minister of Law and Human Rights. A Notary carries out part of state functions to serve the public interest within the scope of civil law. Notary is a position, not a profession, but in carrying out the duties, a Notary must act in a professional manner without ignoring the regulations as stipulated in the Law No. 30 of 2004 regarding Notary Position and Code of Ethics. Notary is a noble position and promotes good morals in the execution of duties, therefore, there are restrictions that should not be done by a notary, one of them is set out in Article 4 paragraph 3 of the Code of Ethics of Notaries that a Notary is prohibited from carrying out any self publication or promotion, either individually or jointly, showing the name and title, using the means of printed and/or electronic media, in form of: a.) Advertisement, b.) Greetings, c.) Condolences d.) Thank-you notes, e.) Marketing activities, f.) Sponsor activities, be it in the field of social, religious, or sports. Notaries who violate the regulation will be sanctioned in its consequences. Form of self publication prohibition is not entirely absolute against Notaries, because in practice there are forms of indirect publicity can be a Notary media to publicize himself. This study uses normative legal research method with the analysis of the Law of Notary Position and Code of Ethics and is an explanatory research. This study was also carried out for a more in-depth assessment relating to the sanctions that can be imposed on a Notary Public who commits malfeasance by doing self publication."

"Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, staadblad 1860 no.3 Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik sepanjang oleh peraturan umum tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Peran Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan secara atribusi yang diangkat oleh Penguasa Umum (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menjalankan sebagian Fungsi Publik dari Negara untuk menciptakan Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum, dan Perlindungan Hukum dalam melayani masyarakat. Pandangan ini membawa konsekwensi bahwa Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karekteristik yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri dibandingkan profesi lain seperti : Advokat, Jaksa, Arbirter dan Hakim, dimana Notaris membutuhkan keahlian khusus dan keterampilan khusus sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi profesional dalam profesi tersebut, oleh karenannya Profesi Notaris merupakan jabatan yang terhormat (officium nobile) yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris tidak boleh mengabaikan ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ketentuan-ketentuan dari perundangan lainnya yang terkait dengan masalah hukum yang dibuat, termasuk juga Kode Etik Jabatan maupun Kode Etik Organisasi.

---

Based on Article 1 section 1 of Law number 30 year 2004 about Notary position in article 1 of Notary Regulation, staadblad 1860 no.3 Notary is the only one General officer who have authority to make an authentic deed as long as the general rules does not include the other officer. Notary`s role as general officer who have authority in attribution raised by public authority (Ministry of Justice and Human Rights) perform some public function from the state to create the law certainty, law order and law protection in serving the community. This view brings the consequence that notary is one of the profession that has characteristic that require the integrity and qualifications of its own compared to other professions such as : advocate, attorney, arbiter and judge, which notary need special expertise and special skill as one of the prerequisites to become a professional in the profession, because of that notary is a respectable position (officium mobile) in carrying out the duties and position, Notary should not neglect the terms which already regulated by Law number 30 year 2004 about notary, the provisions of other law related to legal issues created, including the profession ethic code as well as organization ethic code."

"Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kealihan dalam bidang kenotariatan dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam pembuatan akta yang tidak boleh diperantarakan melalui pihak ketiga. Kasus kerjasama Notaris dengan Konsultan Kenotariaran Pertanahan dalam proses pembuatan akta di Jakarta Utara yang sampai pada saat ini masih terjadi dan harus segera dihentikan. Tesis ini membahas tentang peran Organisasi I.N.I dalam memantau pelaksanaan dan jabatan etika Notaris berkaitan dengan adanya Notaris yang menjalin Kerjasama dengan Konsultan Kenotariatan Pertanahan maupun kekuatan, keabsahan, dan dampak hukum pembuatan akta Notaris melalui Konsultan Kenotariatan Pertanahan. Metode Penelitian yang di gunakan dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah kewenangan Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris hanya meliputi, pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris saja, serta menunggu laporan dari masyarakat atau rekan sesama Notaris, namun pada praktiknya Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris juga dapat berperan aktif dan turut memeriksa ketika ada isu adanya Notaris yang menjalin Kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pembuatan akta . Kekuatan, keabsahan pembuatan akta Notaris melalui Konsultan Kenotariatan Pertanahan tetap autentik, tetapi dalam pelaksanaan dilapangan terjadi cacat prosedur dalam proses pembuatan akta  sehingga mengurangi keautentikan akta itu sendiri yang seharusnya penghadap di hadapkan secara langsung di hadapan Notaris sedangkan dampak hukum Notaris yang menjalin kerjasama dengan Konsultan Kenotariatan Pertanahan dapat berupa sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat tergantung dari kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris akan menelusuri secara internal sebagai upaya pembuktian.

---

A notary as a public official who has expertise in the notarial field and has its own characteristics in making a deed that cannot be brokered through a third party. The case of cooperation between a Notary and a Land Notary Consultant in the process of making a deed in North Jakarta is still happening and must be stopped immediately. This thesis discusses the role of the I.N.I Organization in monitoring the implementation and ethical positions of Notaries related to the existence of a Notary who collaborates with a Land Notary Consultant as well as the strength, validity, and legal impact of making a Notary deed through a Land Notary Consultant. The research method used in this thesis is normative juridical. The result of this research is that the authority of the Notary Honorary Council and the Notary Supervisory Council only includes supervision of the implementation of the position and behavior of the Notary, as well as waiting for reports from the public or fellow Notaries, but in practice the Notary Honorary Council and the Notary Supervisory Council can also play an active and participate in checking when there is an issue of a Notary collaborating with a third party in the process of making a deed. The strength, validity of making a Notary deed through a Notary Land Consultant remains authentic, but in the field implementation there is a procedure defect in the process of making a deed so that it reduces the authenticity of the deed itself which should appear before a Notary, while the legal impact of a Notary who cooperates with a Notary Consultant Land can be in the form of reprimand, warning, temporary dismissal, respectful or dishonorable dismissal depending on the quantity and quality of violations committed by the Notary and the Notary Honorary Council will investigate internally as an effort to prove."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kewenangan besar yang diberikan kepada Notaris, memerlukan pembatasan dan pengawasan dari suatu organisasi profesi. Organisasi profesi notaris di Indonesia berbentuk wadah tunggal, artinya pemerintah hanya mengakui keabsahan satu organisasi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dengan wadah tunggal akan memudahkan pengawasan terhadap kinerja Notaris. Atas dasar tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 009-014/PUU-III/2005 menegaskan INI sebagai satu-satunya organisasi notaris sebagaimana yang diatur UUJN. Dalam Anggaran Dasar INI, salah satu tugas INI dalam meningkatkan kinerja notaris adalah terkait penyelenggaraan pendidikan kenotariatan. Sebelum tahun 2000, INI adalah salah satu konseptor pendidikan kenotariatan di Indonesia, namun setelah tahun 2000, INI tidak terlalu berperan dalam pendidikan kenotariatan, khususnya dalam pemberian rekomendasi pembukaan program studi Magister Kenotariatan baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Hal tersebut dijadikan celah bagi pihak tertentu untuk dapat membuka prodi kenotariatan atas rekomendasi selain dari INI. Penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif dengan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa ketentuan satu wadah organisasi notaris yang diatur oleh UUJN, tidak bertentangan dengan kebebasan para notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Demi meningkatkan profesionalitas notaris, semua pihak terkait kenotariatan wajib tunduk dan menghormati peraturan terkait eksistensi INI termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan kenotariatan.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed. A huge authority given to notary, requires restriction and supervision of a professional organization. Notary professional organizations in Indonesia should be united only in one single organization, mean that the government only recognizes the validity of one notary organization,which is the Indonesian Notaries Association (INI). With a single organization will facilitate monitoring of the performance of a Notary. Those mindset become basis of the Constitutional Court in its Decision No. 009-014/PUU-III/2005 this confirmed as the only organization of notaries as written on Law Number 30, 2009 about Notarial Profession regulates (UUJN). In Statutes INI, one task to improve performance is related to notary education. Before 2000, INI is one of the conceptor notary education in Indonesia, but after 2000, INI is not too involve in notary role education, particularly in the opening program of the recommendations in both studies Master of Notary Public Universities and Private Colleges. It is used as a loophole for certain parties to be able to open the notary department of the recommendation from other organization beside INI. Authors interested in the issues raised by conducting research with normative juridical form with data analysis using methods of qualitative analysis. Based on the results of the study can be stated, that the provisions of the organization is governed by UUJN, does not conflict with constitutional 1945, for getting freedom of association and of expression. In order to improve the professionalism of notaries, all parties shall be respect the existence which is included in notary education. "

"Tesis ini membahas tentang Jabatan notaris selaku pelaksana fungsi publik dalam hukum perdata sebagai pembuat minuta akta. Minuta akta dikategorikan sebagai arsip Negara. Notaris diwajibkan untuk merahasiakannya, akan tetapi ketika terjadi sengketa ada kemungkinan untuk dilakukan penyitaan akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik. Untuk itu selaku notaris harus dapat mencermati bagaimana pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik dan upaya yang dapat dilakukan oleh notaris.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder sebagai acuan utama dengan bantuan tambahan wawancara dan bahan-bahan penunjang lainya sehingga mengahasilkan analisa dengan cara deduktif analisis yang menyimpulkan bahwa dalam melakukan penyitaan minuta akta notaris, penyidik harus dapat memperhatikan undang-undang jabatan notaris sebagai payung hukum notaris dan penyidik hendaknya juga menjadikan akta sebagai bukti bukan keterangan notaris, tapi apabila kedudukan notaris sebagai tersangka maka notaris dapat dimintakan keteranganya oleh penyidik maupun dipengadilan. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh notaris apabila merasa keberatan dengan tindakan penyidik yaitunya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas putusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, dan upaya menggunakan hak ingkar yang melekat pada Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses about Title notary who carry out public functions in the civil law as a maker deed minute. Deed minute categorized as State archives. Notaries are required to keep it a secret, but when the dispute is likely to do foreclosure deed and notary by calling an investigator. For it as a notary must be able to observe how the decision deed minute and calls notarial by the investigator and the efforts to be made by a notary.

The study was conducted with the normative method using secondary materials as the main reference with the help of additional interviews and other supporting materials that result in the analysis of the deductive method of analysis which concludes that in conducting foreclosure deed minute, the investigator should be able to pay attention to the law office of notary as notaries and legal protection investigator should also make the deed as evidence not notarized statement, but if the position the notary notarized as a suspect may be requested the investigator and his testimony in court. As for efforts to be made by a notary public if objected to investigators that his actions by filing a lawsuit to the Administrative Court against the decision of the Regional Supervisory Council approval, and efforts to use the dissenter rights attached to the Notary."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah melahirkan MajelisPengawas Notaris, dalam pemebentukannya dilakukan oleh Menteri. Majelis PengawasNotaris menjalankan fungsi semi yudisial (semi peradilan) sebagai peradilan profesinotaris yaitu menyelenggarakan sidang, memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas dugaanpelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan atau kode etik notaris, Majelis PengawasNotaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris yang dibentuk ditingkatKota/Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris yang dibentuk ditingkatPropinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris yang dibentuk ditngkat Pusat atau IbuKota Negara. Pembentukan secara berjenjang ini dimaksudkan agar adanya suatupemeriksaan adanya dugaan pelanggaran kode etik atau UUJN dimulai dari tingkat bawahatau daerah, bagi para pihak yang keberatan dengan keputusan Majelis Pengawas tersebutdapat mengajukan banding ke Majelis Pengawas yang lebih tinggi. Sesuai denganpermasalahan dan tujuan penelitian maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis,maksudnya adalah penelitian untuk mendapatkan gambaran atau data teliti tentangKewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam mengadili sendiri. daripendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tata CaraPemeriksaan diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 dan hukumAcara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum. selanjutnya PutusanNomor Nomor 04/B/Mj.PPN /2012 dan Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013 terhadapupaya hukum banding atas 1 (satu) putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa BaratNomor 03/Pts/MPWN.Prov.Jabar/2012 tanggal 20 Januari 2012. Kedua Putusan yangdiambil oleh Majelis Pemeriksa Pusat dengan susunan Majelis yang berbeda mengandungcacat prosedur atau cacat formil.

---

ABSTRACTLaw No. 30 of 2004 concerning Notary, Notary Supervisory Council has established, theformation was made by the Minister. Notary Supervisory execute Council semi- judicialfunction ( semi- judicial ) as a court notary profession is conducting the trial, check andimpose sanctions for alleged violations of the notary office and the implementation of acode of ethics or a notary, Notary Supervisory Council were composed by the RegionalSupervisory Council (MPD) that established by Notary the City/District, RegionalSupervisory Council (MPW) that established by Notary Provincial and Central SupervisoryCouncil (MPP) that established in the State Capital Notary. Staging development wereintended that the existence of an examination of the alleged violations of the code or UUJNstarting from the bottom or regional level, for the parties objected to the decision of theSupervisory Council may be appealed to a higher Supervisory Council. In accordance withthe problems and research objectives, the purpose of this research is descriptive analyzed,which mean this research were conducted to get the data overview from these research ordetailed data about the authority of the Supervisory Council meticulous Notary Center inprosecuting its own. These research were approached by normative juridical methodapproach. The Inspection Procedures is set in Notary Law and Regulation of the Ministryof Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 year 2004and civil law that applicable in general of court. Furthermore, from the decree number04/B/Mj.PPN/2012 and decree number 07/B/Mj.PPN/V/2013 concerning about legalappeal upon 1 (one) supervisory council in Notary region on west java decree number03/pts/MPWN.Prov.Jabar/2012 on date January 20th 2012. Both decrees that already beentaken by state supervisory council is not according to the procedure because thecomposition of the council is different."

"Protokol notaris wajib disimpan oleh notaris dan berfungsi sebagai alat bukti tulisan. Notaris wajib untuk menyimpan protokol notarisnya sendiri atau menyimpan protokol notaris dari notaris yang telah berakhir masa jabatannya (werda notaris). Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan hak dan kewajiban Notaris dan Werda Notaris terhadap protokol notaris sebagai dokumen Negara dan bagaimana kedudukan protokol notaris untuk kepentingan pembuktian terhadap werda notaris dalam sengketa hukum berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Penelitian dilakukan menggunakan hukum normatif, bersifat desktriptif, berbentuk preskriptif, menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data secara studi kepustakaan serta menggunakan logika deduktif. Hak dan kewajiban Notaris dan Werda Notaris terhadap protokol notaris diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Werda Notaris dapat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan sehingga berhak untuk menggunakan protokol notarisnya dengan sebagai alat bukti dalam perkaraperkara terkait dengan menghadirkan notaris pemegang protokol notaris dari Werda Notaris tersebut. Secara normatif belum diatur mengenai penggunaan protokol notaris dari Werda Notaris sebagai alat bukti sehingga perlu ditambahkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada Werda Notaris jika ada laporan dugaan pelanggaran undang-undang jabatan notaris yang dilakukan Werda Notaris harus ditolak.

---

Notary protocol must be kept by the notary and serves as written evidence. Notary is obliged to keep his own notary protocol or keep notary protocol of the notary who has ended his term (retired notary). The problems discussed is how the arrangement of rights and duties of Notary and Retired Notary to notary protocol as state documents and how the position of notary protocols for the sake of proving to the retired notary in a legal dispute relating to the deeds made. The study was conducted using normative law, descriptive explanation, prescriptive form, use data sources in the form of primary legal materials, secondary and tertiary, literature study data collection and use deductive logic.

The rights and obligations of the Notary and Retired Notary to notary protocol are stipulated in Law Notary. Retired Notary can be considered as interested parties that are entitled to use the notary protocol as evidence in cases related to the notary present holder of a notary protocol of the Retired Notary. Normatively has not been set on the use of Retired Notary?s notary protocol as evidence so it needs to be added in the Law Notary. Notary Supervisory Council can?t impose sanctions on Retired Notary if there are reports of alleged violations of the Notary law by Retired Notary must be rejected."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai adanya seseorang yang mengaku sebagai Notaris Pengganti dari Notaris yang masih aktif dimana orang yang bersangkutan menggunakan nomor Surat Ketetapan pengangkatan palsu dalam membuat akta Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat selaku pengguna jasa dari orang yang bersangkutan karena akta yang dibuat oleh orang yang bersangkutan menjadi akta yang tidak otentik dan tindakan hukum yang tertuang didalamnya ikut batal terkait hal tersebut tentu kita dapat melihat peranan Notaris yang namanya digunakan oleh orang yang bersangkutan terutama jika Notaris tersebut mengetahui penggunaan namanya dan tidak melakukan tindakan apapun atau bahkan bekerja sama dengan orang tersebut maka ia dapat dikenakan pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengenai turut serta sanksi berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan sanksi dari segi Kode Etik karena telah berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan Oleh karenanya seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus patuh kepada ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris terutama untuk selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat Notaris Kata kunci Notaris Notaris Pengganti Kode Etik Notaris

---

ABSTRACTThis thesis discuss the existence of someone who is claimed to be a Substitute Public Notary while The Public Notary is still active Which the person concerned is alleged to be using false numbers Decree in making deed It is certainly very detrimental to the public as costumers of the Public Notary that uses their services are concerned that the deeds are not authentic and legal actions contained were null and void it is unauthorized certainly to those as we can see that role of a Public Notary whose name were used by people alleged especially the Public Notary knows that her legal name were used and does not do anything about it or even cooperated with those unauthorize d subtitute Public Notary if it so then the Notary public can be subject to article 55 of the Criminal Law Code about participating sanctioned by law No 30 Year 2004 about Notary title and sanctions in terms of the Code because it has not inapropriate in accordance with the provisions Therefore a Notary Public in carrying out his must obey the provisions of Law No 30 Year 2004 concerning Notary and Code of Conduct a Notary primarily to always uphold the dignity of a Notary "

"ABSTRAKAmar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwafrasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, mengakibatkan bahwa untuk kepentinganproses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, berwenang mengambilfotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atauProtokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadirdalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau ProtokolNotaris yang berada dalam penyimpanan Notaris Tanpa Persetujuan MajelisPengawas Daerah. Pada saat notaris dipanggil oleh penyidik, penuntut umum,atau hakim, maka harus harus memenuhi panggilan tersebut, resiko kesewenangwenangandari penegak hukum semakin tinggi, dan cenderung mengarahkan padakriminalisasi notaris, kurangnya pengetahuan dari penegak hukum tentang dunianotaris juga menimbulkan kekhawatiran bagi notaris, yang mengakibatkanketidakadilan karena disatu sisi notaris harus menjalankan kewajibannya sebagaipejabat umum, dan disisi lain ada bagian yang merupakan diluar tanggung jawabnotaris. Peran, fungsi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis PengawasNotaris pasca putusan MK adalah lebih kepada mendampingi dan memberibantuan hukum kepada notaris yang dipanggil oleh pihak penyidik atau badanperadilan dan dengan diberlakukannya UUJN yang baru, yang menggantikanPasal 66 ayat (1) UUJN, bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik,penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notarisberwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkanpada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; danmemanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan aktayang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

---

ABSTRACTThe Verdict of the Constitutional Court Number 49/PUU-X/2012 which states thatthe phrase " with the approval of the Regional Supervisory Assembly” in Article 66paragraph (1) of Law No. 30 of 2004 concerning Notary not have binding legal force, thatresult for the sake of judicial process, investigator, prosecutor, or judge authoritiestake the photocopy of Deed Minuta and / or letters which is attached to DeedMinuta or Notary protocol in notary storage and and call the Notary to be presentin the examination relating to a deed that notary’s made or protocols that are inthe notary’s storage without the Regional Supervisory Assembly approval. at thetime of notary summoned by the investigator, prosecutor, or judge, it must have tofulfill the call, risk the arbitrariness of law enforcer is higher, and tend to lead tothe criminalization of the notary, lack of knowledge from the law enforcer aboutnotary’s world also raises the worries for the notary, which resulted in injusticebecause in the one side, the notary must fulfill their obligations as public officialsand the other side there are parts which is outside from the responsibility of thenotary. The role, function and the efforts made by the Notary Supervisory Councilafter the decision of the Constitutional Court is more for assist and provide legalassistance to the notary summoned by the investigating authorities or judicialbodies and with the implementation of the new UUJN which replaces Article 66paragraph ( 1 ) UUJN, that for the purposes of the judicial process investigator,prosecutor, or judge with the approval of the Notary Honorary Council authoritiestake a photocopy of the deed minuta and / or letters attached to the deed minuta orin the notary’s protocol in notary’s storage ; and call the notary to be present inthe examination relating to a deed that notary’s made or notary’s protocols innotary’s storage."