Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak atas informasi lingkungan merupakan salah satu pilar penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai persoalan lingkungan hidup yang muncul seringkali berkaitan dengan lemahnya pemenuhan akses masyarakat terhadap hak atas informasi lingkungan. Tesis ini berupaya menganalisa tentang pentingnya pemenuhan akses informasi lingkungan dan bagaimana jaminan hukum pemenuhan akses informasi lingkungan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, tesis ini juga menganalisa bagaimana strategi pengembangan jaminan hukum pemenuhan akses informasi lingkungan hidup. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang menitikberatkan kepada studi penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan keterbukaan informasi lingkungan. Metode lainnya yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah dengan mendeskripsikan dan menganalisa berbagai bahan hukum secara sistematis atau disebut dengan penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa pemenuhan akses informasi lingkungan memiliki peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bukan saja sebagai hak yang harus dipenuhi berdasarkan hukum, pemenuhan akses informasi lingkungan juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui suatu mekanisme partisipasi publik atau proses deliberatif. Proses deliberatif dalam pengambilan keputusan diperlukan untuk mengatasi keterbatasan pendekatan ilmiah dalam mengakomodir persoalan-persoalan lain yang perlu dipertimbangkan seperti nilai, moral, budaya, kesadaran masyarakat, dan sebagainya. Hasil analisa juga menyimpulkan bahwa jaminan hukum atas pemenuhan akses informasi lingkungan di Indonesia belum memadai. Oleh karena itu, penulis juga menganalisa bagaimana memperkuat ketentuan hukum, strategi, dan faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan.

---

Right to information is one of important pillars in the environmental protection and management. Environmental problems often relates to the weak public access to information. This thesis examines the importance of public access to environmental information and legal guarantee for its fulfillment in Indonesia. Further, the thesis provides analysis regarding legal guarantee improvement for the fulfillment of public access to environmental information.

The author applies doctrinal research method which is based on the study of the positive law norms implementation and relevant literatures study. The method also includes descriptive analysis approach by providing description and analyzing various law sources systematically.

Based on the analysis, it is concluded that the fulfillment of access to environmental information plays significant role in the environmental protection and management. The access is not only a right to be fulfilled but also required in order to enhance the quality of decision making process through public participation mechanism or deliberative process. Deliberative process in decision making is needed to overcome the limitation of science approach. The process includes accommodating other aspects such as norms, moral, culture, and people's awareness. It is argued that legal guarantee to the fulfillment of access to information in Indonesia is not yet sufficient. Therefore, the author also analyzes strategy to strengthen the legal guarantee and other factors that need to be considered."

"Skripsi ini membahas mengenai keterbukaan atas dampak lingkungan. Dengan dibukanya informasi mengenai dampak lingkungan, maka masyarakat dapat terlibat dalam usaha perlindungan lingkungan secara lebih optimal. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Terdapat pembahasan mengenai keterbukaan informasi lingkungan serta penerapannya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan sifat eksploratoris dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi lingkungan sudah diatur dan diterapkan di Indonesia. Meskipun demikian, belum terdapat ketentuan yang jelas mengenai keterbukaan informasi dampak lingkungan. Selain itu tindak lanjut dari dampak lingkungan yang dipublikasikan tersebut juga masih belum diatur secara jelas.

---

This thesis discusses the transparency on environmental damage information. The transparency is related to the people?s right on healthy environent. By the disclosure of environmental damage, it is hoped that the protection of environment can be improved. This thesis studies the theories and regulations on the publication of environmental information and its application in Indonesia. The study is an exploratory law doctrinal research which uses secondary data. The result of the research indicates that the transparency of environmental information has been regulated and applied in Indonesia. However, there is no regulation that follows up on the publication of the damage and force the companies to disclose their environmental damage information."

"Ketentuan hukum dari Organisasi Perdagangan Dunia yang memberikan perlindungan khusus untuk lingkungan dapat ditemukan dalam Pasal XX (b) dan (g) PUTP 1994, dan dapat ditemukan secara sempit dalam Perjanjian tentang Aplikasi Sanitasi dan Fitosanitasi Tindakan (Perjanjian SPS) dan Perjanjian tentang Hambatan Teknis untuk Perdagangan (TBTPersetujuan). Kebijakan itu bisa diterapkan oleh suatu negara di ranah perdagangan internasional ditujukan untuk melindungi lingkungan tidak dapat dilakukan semata-mata atas dasar ini tujuan. Sehubungan dengan ini, pada tahun 2011 Uni Eropa mengeluarkan Uni Eropa Peraturan No. 1169/2011 terkait dengan kebijakan kewajiban untuk melalui a proses sertifikasi standar, tetapi pihak Indonesia tidak mengajukan gugatankebijakan yang merugikan eksportir minyak sawit Indonesia melalui Penyelesaian Sengketa WTO Tubuh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan studi literatur Peraturan Pelabelan dengan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan Indonesia kebijakan. Pelabelan minyak kelapa sawit bertujuan untuk melindungi kesehatan dari dugaan bahaya minyak sawit untuk kesehatan manusia, melestarikan hutan dunia, dan memberikan informasi kepada konsumen produk minyak sawit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelabelan UE kebijakan produk minyak sawit Indonesia telah melanggar ketentuan GATT dan Perjanjian TBT, dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX (b) atau (g) ​​PUTP 1994. Ini kebijakan dapat menimbulkan biaya dan kerugian daya saing produk minyak sawit. Ini kebijakan termasuk dalam kebijakan diskriminatif berdasarkan ketentuan GATT dan Perjanjian TBT. Pembenaran untuk hambatan terhadap perdagangan internasional harus bisa memenuhi unsur chapeau Pasal XX GATT, tidak hanya ketentuan dalam surat artikel saja.

---

Legal provisions of the World Trade Organization that provide special protection for the environment can be found in Article XX (b) and (g) PUTP 1994, and can be found in full in the Agreement on Sanitation and Phytosanitary Applications, the Agreement Signing Agreement and the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Approval). That policy can be applied by a country in the realm of international trade aimed at protecting the environment cannot be done free of charge. In connection with this, in 2011 the European Union issued the European Union Regulation No. 1169/2011 related to policy requirements through a standard certification process, but the Indonesian side did not request a lawsuit WTO Body. This study uses a normative juridical method, by conducting a study of the Labeling Regulations literature with palm oil certification managed by Indonesia. Palm oil labeling to protect health from the suspected danger of palm oil for human health, preserve the world's forests, and provide information to consumers of palm oil products. The results of this study indicate that the EU labeling of Indonesian palm oil product policies has agreed to the provisions of the GATT and the TBT Agreement, and cannot be justified under Article XX (b) or (g) PUTP 1994. palm. This policy is included in a discrimination policy based on GATT provisions and the TBT Agreement. Article XX GATT, not only provisions in the article letter only."

"Skripsi ini membahas mengenai tiga pokok permasalahan seperti pengelolaan sampah di Kota Depok, penyediaan dan pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Kota Depok, serta perbandingan pengelolaan sampah di Kota Depok dan Kota Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Jakarta lebih baik daripada pengelolaan sampah di Kota Depok. Oleh karena itu, sistem pengelolaan sampah di Kota Depok perlu diperbaiki supaya permasalahan sampah di Kota Depok dapat teratasi.

---

This thesis discusses three main issues such as waste management in Depok City, the provision and operation of Final Waste Processing Sites in Depok City, and comparison of waste management in Depok City and Jakarta City. The research method used is juridical-normative method. The result of this research indicates that waste management in Jakarta City is better than waste management in Depok City. Therefore, the waste management system in Depok City needs to be repaired in order to overcomes the waste problems in Depok City."

"Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) merupakan suatu pembangkit tenaga listrik dengan daya termal yang memaksimalkan satu atau lebih reaktor nuklir selaku sumber panas. PLTN memiliki ragam manfaat esensial terhadap pemenuhan kebutuhan energi suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Sampai sekarang, Indonesia belum memiliki PLTN terlepas dari adanya wacana pembangunan PLTN dari sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Hingga akhirnya UU ini dicabut dengan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan PLTN kembali diperkuat dengan adanya landasan hukum yang membolehkan PLTN untuk dibangun di Indonesia selama mempertimbangkan faktor keselamatan yang ketat. Kendati demikian, prospek yang cerah terhadap pembangunan PLTN pun tidak kunjung membawakan adanya realisasi pembangunannya secara nyata di Indonesia. Berangkat dari latar belakang berikut, tulisan ini akan menggali, mengkaji, dan menganalisis tinjauan rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang dilihat dari segi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan lensa hukum lingkungan dalam menjelaskan prospek PLTN jarang diliput secara ilmiah, terlebih dari kacamata hukum lingkungan Indonesia. Analisis dalam tulisan menggunakan pendekatan yuridis berupa penelitian keseluruhan data sekunder hukum terkait PLTN di Indonesia untuk menjawab permasalahan kajian prinsip hukum ketenaganukliran, kesesuaian rencana PLTN, dan tinjauan lainnya dalam rangka memberikan gambaran komprehensif secara meluas (helicopter view). Dari sini, akan didapatkan rekomendasi langkah yang harus diambil Indonesia dalam menetapkan peta jalan pembangunan PLTN jika (akhirnya) terwujudkan.

---

A nuclear power plant (NPP) is a power plant with thermal power that maximizes one or more nuclear reactors as heat sources. NPPs have a variety of essential benefits for meeting the energy needs of a country, including in Indonesia. Until now, Indonesia has not had a nuclear power plant apart from the discourse on nuclear power plant development since the enactment of Law Number 31 of 1964 concerning the Basic Provisions of Atomic Energy. Until finally this law was repealed by Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the regulation of NPP was again strengthened by the existence of a legal basis that allowed nuclear power plants to be built in Indonesia as long as it considered strict safety factors. However, the bright prospects for the construction of NPPs have not led to a real realization of its development in Indonesia. Departing from the following background, this paper will explore, study, and analyze a review of the NPP development plan in Indonesia in terms of environmental protection and management. The use of environmental law lenses in explaining the prospect of nuclear power plants is rarely covered scientifically, especially from the perspective of Indonesian environmental law. The analysis in the paper uses a juridical approach in the form of research on all secondary legal data related to nuclear power plants in Indonesia to answer the problems of nuclear law principle studies, the suitability of nuclear power plants, and other reviews in order to provide a comprehensive overview in a broad manner (helicopter view). From this, this thesis provides recommendations for steps that Indonesia should take in determining the road map for NPP development if (in the end) it is realized."

"Perkembangan teknologi digital dan internet selain membawa manfaat bagi pencipta bagaimana suatu ide diekspresikan dalam bentuk ciptaan digital juga menimbulkan adanya bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta baru terkait ciptaan digital. Hal ini semakin menegaskan perlunya penggunaan sarana teknologi sebagai alat perlindungan dan pencegahan pelanggaran hak cipta atas karya digital. Bentuk perlindungan dengan menggunakan cara atau sarana teknologi atas karya digital perlu mendapatkan legitimasi hukum, sehingga pada tahun 1996 diadakan WIPO Diplomatic Conference yang membahas bentuk perlindungan baru atas karya digital, sebagai tambahan dari apa yang sudah diatur dalam Bern Convention. Salah satu hal penting dalam WIPO Copyright Treaty (WCT) adalah diaturnya larangan atas tindakan pembobolan (circumvention) dalam pasal 11 atas teknologi proteksi atas ciptaan (technological protection measures), dan juga larangan tindakan pengubahan/peniadaan identitas digital dari suatu ciptaan (rights management information-RMI) dalam pasal 12, sebagai mekanisme proteksi ganda (double protection) atas ciptaan. Uni Eropa dan terutama Amerika Serikat merupakan penggagas utama kebutuhan perlindungan atas karya digital. Sebagai bentuk harmonisasi ketentuan hak cipta atas ditandatanganinya WCT oleh negara peserta, maka baik AS dan Indonesia menerjemahkan aturan tentang RMI pada ketentuan masing-masing negara. Studi ini mencoba menjelaskan dengan metode perbandingan hukum bagaimana aturan tentang RMI dalam WCT diterapkan dalam Digital Millenium Copyright Act 1998 di AS dan UU No.19 tahun 2002 di Indonesia, dimana ternyata ada perbedaan variasi dan corak pengaturan ketika diterjemahkan dalam legislasi nasional. Perbedaan tersebut tercermin dalam 5 (lima) hal : sistematika pengaturan, definisi pengaturan, tindakan yang dilarang, sanksi, serta pengecualian/pembatasan. Dalam Pasal 25 UUHC tercermin bahwa selain pengaturannya tidak sesuai dengan konsep dalam RMI dalam WCT juga terdapat perbedaan yang menonjol apabila dibandingkan dengan pengaturan di AS. Perbedaan-perbedaan tersebut diharapkan menjadi masukan yang berarti bagi arah perumusan ketentuan RMI pada ketentuan UU Hak Cipta di Indonesia pada masa yang akan datang.

---

Development of digital technology and the internet is not only bringing benefits to the creator of how an idea is expressed in the form of digital works, but also gave rise to new forms of copyright infringement related to new digital creation. This further confirms the need to use technology as a means of protection and prevention of copyright infringement on digital works. Form of protection by using a method or means of digital technology on the works seeks to get legal legitimacy, so that in 1996 WIPO Diplomatic Conference held to discuss new forms of protection for digital works, as an addition to what is already regulated in the Berne Convention. One of the important point in WIPO Copyright Treaty (WCT) is arrangement of banning on acts of circumvention as regulated in Article 11 on technological protection measures, and also bans the alteration action / removal of digital identity of a works (rights management information -RMI) in chapter 12, as a double mechanism protection of works. The European Union and especially the United States is the main initiator for enhance and develop the protection of digital works. As a form of harmonization of the provisions of the copyright as legal consequence for the signing of the WCT by participating countries, the U.S. and Indonesia both translate the rules of the RMI to the provisions of each country. This study attempts to explain how the rules of the RMI in the WCT were interpreted in the Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA) in the U.S. and Act 19 of 2002 in Indonesia, where there were differences in variety and style settings when it translated into national legislation. Differences are reflected in the 5 (five) things: a systematic arrangement, the definition of regulation, provision which prohibited acts, penalties, and exclusion / limitation. UUHC as reflected in Article 25 reveals that the arrangements do not fit with the concept of the RMI in the WCT also there is a difference that stands out when it compared to the U.S DMCA. These differences are expected to be a significant input for the formulation of the provisions of the RMI in developing better Indonesian Copyright Law in the future."

"Anti Strategic Lawsuit Against Publik Participation merupakan suatu ketentuan yang ditujukan untuk melindungi partisipasi masyarakat dari adanya upaya pembungkaman melalui sarana litigasi. Dalam konteks hukum Indonesia ketentuan ini ditujukan untuk melindungi hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan dapat ditemukan dalam Pasal 66 UUPPLH. Walaupun telah diatur dalam suatu ketentuan Undang-Undang namun dalam kenyataannya masih saja ditemukan masyarakat yang dituntut ketika memperjuangkan hak atas lingkungan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai permasalahan mulai dari belum jelasnya konteks partisipasi yang dilindungi, sulitnya penegakan hukum terkait ketentuan Anti SLAPP serta tidak jelasnya kedudukan ketentuan Anti SLAPP dalam hukum pidana Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi yang dapat dilindungi disini adalah konteks partipasi yang terdapat dalam UUPPLH dan Undang-Undang Pencegahan Perusakan Hutan selama partisipasi ini ditujukan untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup  yang baik dan sehat, serta memenuhi syarat sebagai partisipasi yang layak dilindungi. Terkait dengan penegakan hukum Anti SLAPP belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di Indonesia karena berbagai kelemahan dan permasalahan yang ditemukan dalam prakteknya. Selanjutnya terkait dengan kedudukan ketentuan Anti SLAPP dalam hukum pidana Indonesia, untuk menjadikan ketentuan ini dapat diimplementasikan dengan baik maka Anti SLAPP perlu dijadikan sebagai salah satu alasan penghapus pidana.Kata Kunci: Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation, Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, Pasal 66 UUPPLH.

---

Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation is a provision intended to protect public participation from silencing efforts through litigation. In the context of Indonesian law, this provision is aimed at protecting the right to good and healthy environment and can be found in Article 66 of the law No. 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection. Even though it has been regulated in a provision of the Law, in reality, people are still being prosecuted when fighting for the right to the environment. This can be caused by various problems ranging from the unclear context of protected participation, the difficulty of law enforcement related to Anti-SLAPP provisions and the unclear position of Anti-SLAPP provisions in Indonesian criminal law. In this research, the normative Juridical Method is used with a legal, conceptual and case approach. The results of this study conclude that participation that can be protected here in the context of participation contained in the environmental law and the Law on Prevention of Destruction of Forests during this participation aimed at fighting for the right to a good and healthy environment and fulfilling the requirements for participation that is worth protecting. Regarding Anti-SLAPP law enforcement, it cannot yet be fully implemented in Indonesia due to various weaknesses and problems found in practice. Furthermore, related to the position of Anti-SLAPP provisions in Indonesian criminal law, to make this provision can be implemented properly, Anti-SLAPP needs to be used as one of the reasons to eliminate punishment.Keyword: Anti Strategic Lawsuits Against Public Participation, Right to Good and Healthy Environment, Article 66 of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection."

"Partisipasi masyarakat, konsep ini hadir untuk menjamin hak masyarakat untuk berpendapat terhadap segala aktivitas yang melibatkan lingkungan mereka. Namun, hak ini seringkali dicampakan oleh pemerintah dengan salah satu alasannya membatasi kemajuan pembangunan dan investasi, seperti yang terlihat di era ini. Gagasan demokrasi lingkungan atau Ekokrasi berusaha mengakomodir hak masyarakat atas lingkungan hidup. Hal ini karena tak cukup hanya meletakkan demokrasi sebagai penyelesaian masalah belaka, perlu adanya demokrasi yang peduli dan berwawasan lingkungan sehingga tidak meletakkan aspek tersebut sebagai hal yang tidak penting. Seperti halnya yang diamanahkan dalam Deklarasi Rio dan Aarhus Convention mengenai partisipasi masyarakat yang berorientasi pada lingkungan hidup serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Semenjak terjadi perubahan pengaturan partisipasi publik dalan penyusunan Amdal sejak disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni dengan dikuranginya klasifikasi masyarakat menjadi hanya masyarakat terdampak langsung dan menanggalkan dua klasifikasi lainnya yakni pemerhati lingkungan dan masyarakat terdampak lainnya partisipasi masyarakat menjadi dipertanyakan. Dengan metode yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif analisis, penelitian ini akan membahas perihal studi Ekokrasi dan hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

Public Participation is concept exists to guarantee the community's right to have an opinion on all activities that affect their environment. However, this right is usually neglected by the government with one of the reasons being that it limits development progress and investment, as seen in this era. The idea of environmental democracy seeks to accommodate people's rights to the environment. This is because it is not enough to just put democracy as a mere solution to problems, it is necessary to have a democracy that cares and has an environmental perspective so that it does not put these aspects as unimportant things. As mandated in the Rio Declaration and the Aarhus Convention regarding environmental-oriented community participation and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the Indonesian constitution. Since there has been a change in arrangements for public participation in the preparation of the EIA since the enactment of Law No. 11 of 2020 of Job Creation, namely by reducing the classification of the community to only those directly affected and removing the other two classifications, namely non-governmental organization and other affected communities, public participation has become questionable. Using a juridical-normative method which is structured by descriptive analysis, this thesis will discuss the study of Ecocracy and its relationship with community participation in the preparation of the EIA in Law no. 11 of 2020 of Job Creation."

"Perizinan berusaha berbasis risko merupakan pemutakhiran terhadap rezim perizinan berusaha di Indonesia yang sebelumnya sudah terintegrasi secara elektronik. Perizinan berusaha berbasis risiko yang saat ini terintegrasi dalam sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) melakukan penyederhanaan proses permohonan perizinan berusaha, yang sebelumnya bersifat ex-ante (persyaratan terpenuhi diawal) menjadi konsep perizinan ex-post (verifikasi dilakukan setelahnya). Namun, dengan mengubah konsep dasar perizinan tersebut berimplikasi pada upaya pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena pada proses perizinan sebelumnya bentuk persyaratan adalah berupa izin lingkungan, yang kemudian saat ini diubah menjadi persetujuan lingkungan. Dalam praktiknya, proses perizinan berusaha berbasis risiko telah terbukti dapat memberikan kemudahan berusaha dengan salah satu indikatornya yaitu terjadinya peningkatan jumlah perizinan berusaha yang dikeluarkan melalui sistem OSS-RBA, yang mendorong akselerasi peningkatan penanaman modal dalam negeri, namun di sisi lain juga terdapat permasalahan dalam pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu berkaitan dengan kriteria risiko dalam perizinan berusaha, integrasi rencana detail tata ruang kedalam sistem OSS-RBA, proses pengawasan terhadap pelaku usaha, dan skema pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pisau analisis berupa teori perlindungan lingkungan dan teori perizinan berusaha, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perizinan berusaha berbasis risiko saat ini terhadap pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

---

Risk-based business licensing is an update to the business licensing regime in Indonesia which was previously integrated electronically. The risk-based business licensing which is currently integrated into the Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) system simplifies the business licensing application process, which previously was ex-ante (requirements met at the beginning) to become the concept of ex-post licensing (verification is carried out after ). However, changing the basic concept of licensing has implications for efforts to fulfill environmental protection and management, because in the previous licensing process the form of the requirements was in the form of an environmental permit, which has now been changed to an environmental approval. In practice, the risk-based business licensing process has been proven to provide ease of doing business with one of the indicators, namely an increase in the number of business licenses issued through the OSS-RBA system, which has accelerated the increase in domestic investment, but on the other hand there are also problems in compliance environmental protection and management, namely related to risk criteria in business licensing, integration of detailed spatial plans into the OSS-RBA system, monitoring processes for business actors, and schemes for imposing sanctions on business actors. By using normative juridical research methods and analytical tools in the form of environmental protection theory and business licensing theory, this paper will analyze how the fulfillment of environmental protection and management in current risk-based business licensing against risk-based business licensing arrangements in an effort to realize sustainable development."

"Perkembangan industri di dunia termasuk di dalamnya industri pulp dan kertas Indonesia telah memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup. Untuk mengatasi hal tersebut diperkenalkanlah prinsip sustainable development yang bertujuan agar pembangunan dapat terus berjalan tanpa merusak lingkungan. Salah satu metode yang berkaitan erat dengan prinsip sustainable development adalah life cycle assessment. Melalui life cycle assessment, diharapkan pembangunan dan kelestarian lingkungan dapat berjalan seiringan, yakni dengan cara melihat dampak lingkungan dari suatu produk dalam tiap fase kehidupannya. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana peran LCA dalam melindungi lingkungan dan bagaimana penerapan LCA di Indonesia. LCA adalah metode yang sifatnya voluntary, di mana LCA memiliki keunggulan dalam melindungi lingkungan dibandingkan dengan tool/ metode lain karena LCA telah distandarisasi oleh ISO. Akan tetapi LCA di Indonesia belum banyak dilakukan oleh pihak swasta/industri padahal mampu menunjukkan dampak lingkungan yang paling lengkap dalam tiap tahapan dalam siklus hidup. LCA perlu diterapkan karena LCA tidak hanya terbukti secara ilmiah dapat melindungi lingkungan, namun juga dapat membuat suatu produk memiliki daya saing di pasar global yang memiliki kecenderungan untuk memilih produk yang ramah lingkungan dan sustainable. Apabila LCA diterapkan bagi produk maka konsumen dapat memilih produk yang ramah lingkungan dan melindungi lingkungan. Kemudian Pemerintah diharapkan dapat mempromosikan LCA kepada industri agar lebih banyak industri yang akan paham dan menggunakan metode LCA sehingga tercapai sustainability.

---

The developing of industry in the world, including pulp and paper industry came with negative impact for environment. To address that issue sustainable development is introduced with the purpose to reach developments goal without damaging the environment. One of the method thats closely related to sustainable development is life cycle assessment. Through life cycle assessment, environmental impact can be assessed throughout products entire life cycle.

This writing will discuss how LCA can protect the environment and how LCA is implemented in Indonesia. LCA in Indonesia is voluntary based, in which LCA is better than other tool / method because LCA is standardized by ISO. Despite all of that private party and government has not been implementing LCA much even though it can show the most through environmental impact in its entire life cycle. LCA need to be implemented because not only it can be proven scientifically to protect the environment, it also can make a product have competitiveness in global market which show tendency towards environmental friendly and sustainable product. LCA. If LCA is implemented in a product consumer can choose more environmental friendly product and therefore can protect the environment. Government is expected to promote LCA so industries can get better knowledge about LCA therefore can implement LCA to reach sustainability goal. "