Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Islam, gadai disebut dengan Rahn. Rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang untuk tanggungan utang, dimana murtahin menahan harta milik rahin (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh rahin. Saat ini, lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank, seperti bank berbasis syariah dan pegadaian unit layanan syariah, memiliki produk gadai, khususnya gadai emas, dengan alasan emas dinilai mempunyai nilai yang lebih stabil dan mudah dicairkan dalam bentuk uang. Namun, dalam hal pelunasan pinjaman, tidak semua rahin, dapat melakukannya tepat waktu. Dari hal tersebut diatas, permasalahan yang akan penulis teliti adalah bagaimana perbedaan prosedur pelaksanaan gadai emas pada PT Bank Syariah Mandiri dan dan Pada Pegadaian Syariah, dan bagaimana dengan perbedaan Penyelesaian Masalah apabila Terjadi keterlambatan pengembalian Terhadap Pinjaman pokok Gadai Emas syariah Pada PT Bank Syariah mandiri dan pada pegadaian Syariah. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dan Tipe penelitian yang dipergunakan dilihat dari sudut sifatnya adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, ada banyak perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam pelaksanaan gadai syariah pada gadai emas syariah pada PT Bank syariah mandiri dan pegadaian Syariah ini, yang mendasar adalah jumlah biaya pemeliharaan dan administrasi yang dipungut masing-masing lembaga pembiayaan tersebut, akad yang digunakan antara bank syariah mandiri dan pegadaian syariah adalah sama, yaitu Pelaksanaan gadai emas syariah ini menggunakan Akad Qardhul Hasan dalam rangka pelaksanaan rahn, dan Menggunakan Akad Ijarah dalam rangka pemeliharaannya. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran biaya pinjaman pokok, maka terhadap barang jaminan, PT Bank Syariah Mandiri akan melakukan penjualan, sedangkan Pada Perum Pegadaian Syariah, akan dilakukan lelang terhadap barang jaminan tersebut.

---

In islam, pawn called with Rahn. Rahn is a type of agreement to hold an item for dependents debts, where murtahin retain their possessions rahin (debitoor) as collateral for the loan is received by rahin. Currently, financial institutions banks and nonbank financial institutions, such as banks and syariah-based unit of Islamic services, pawn shops have a pawn products, especially the Golden pawn, citing Gold rated has a value which is more stable and easily disbursed in the form of money. However, in terms of loan repayment, not all rahin, can do so in a timely manner.

From the above, the problem will be the author carefully is how differences in procedure implementation gold pawn at PT Bank Syariah Mandiri and pawn shops and on Sharia, and what about the difference in solving problems in the event of late repayment Of Loan Principal Islamic Gold Pawn At PT Bank Syariah mandiri Syariah and at pawn shops. The method that the author use in this research is a method of normative juridical approach, and the type of research used as seen from the corner of his nature is a type of research that is descriptive analytic.

Based on the results of the study, there are many differences and similarities found in the implementation of Sharia in pawn gold pawn of Sharia on PT Bank Mandiri Syariah and pawn shops, the fundamental is the amount of the cost of maintenance and administration charged each of the financing institutions, contract were used between Islamic banks and Islamic pawn shops is the same, namely the implementation of Sharia gold pawn uses Contract Qardhul Hasan in the framework of the implementation of the rahnAkad Ijarah, and are using in order of his Providence, this applies to the standalone Islamic bank, as well as on Islamic pawnshops. whereas in the event of delay in the payment of the cost of the loan principal, then it will be done a sale or auction of goods the guarantee."

"Pegadaian syariah didirikan dengan tujuan untuk merespon kecenderungan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang ingin bertransaksi secara halal menurut ajaran agama Islam. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan sistem bunga, dalam konsep gadai syariah diterapkan akad ijarah yang merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Permasalahan dalam tesis ini mengenai bagaimana penerapan akad ijarah dalam gadai syariah dan bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi dalam gadai syariah di Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat. Penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang didukung oleh mewawancarai sumber informasi (informan) mengenai pokok permasalahan dan menganalisis dengan cara kualitatif untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti. Pada gadai syariah, akad ijarah diterapkan sebagai sewa tempat. Pemberi gadai menyewa tempat penyimpanan marhun dengan dikenakan biaya sewa tempat tersebut selama akad rahn berlangsung. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah dalam ajaran agama Islam yang juga termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. Wanprestasi dalam gadai syariah dapat terjadi karena dua hal yaitu karena rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo dengan tidak memperpanjang akad dan juga karena kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin (pegadaian). Dalam hal penyelesaian kasus-kasus wanprestasi yang terjadi, Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat mengacu pada prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan Pedoman Operasional Gadai Syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007. Namun demikian dalam prakteknya penyelesaian wanprestasi dengan proses lelang belum dapat dijalankan sepenuhnya karena alasan efisiensi, sedangkan jika terjadi kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Sharia-based pawning was established with the purpose to respond the in Indonesian society, of which members are largely Muslims who want to conduct lawful dealings in accordance with the Islamic teachings. Unlike the conventional pawning which applies an interest system, sharia-based pawning applies the ijara contract, which is a contract on the transfer of rights to the goods services through a payment of rent, without being followed by the transfer of ownership of the goods themselves. The main problems examined in this thesis how the ijara contract in the sharia-based pawning is applied, as well as how settlement of defaults in the sharia-based pawning is carried out at the Kramat Branch Office of the state-owned sharia pawnshop.

This research is a normative juridical study through library research by reviewing secondary data derived from primary, secondary and tertiary legal materials and supported by interviewing informants on the particular problems. Qualitative analysis was carried out to formulate the answer to the problem. In sharia-based pawning, the ijara contract applied referring to a rent. The owner of the goods (rahin) rents the storage of collateral (marhun), for which a certain fee is charged during the rahn contract progresses. This is in accordance with Islamic principles and is also specified in National Sharia Council Edict No. 26/DSN-MUI/III/2002 about Rahn of Gold.

Defaults in sharia-based pawning occur for two factors: a rahin fail to accomplish her obligations on due time by not renewing the contract and some damage to collateral occurs while the particular collateral is still in control of the murtahin. In settling the cases of defaults, the Kramat Branch Office of the stateowned sharia pawnshop follows the dispute settlement procedures in accordance the Operational Guidelines of Sharia-based Pawning, which has been effective as of January 1, 2007. In practice, however, the defaults settlement by auction could not have been fully run for efficiency reasons. Meanwhile should be any damage to the collateral during the murtahin's hold, an amount of compensation will be provided in accordance with the relevant regulations."

"Tesis ini membahas mutu pelayanan PT. Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Pasar Minggu (KCP PT. BSM) pada bulan Juli 2012. Penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif menggunakan metode servqual. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei dengan responden sebanyak 101 orang. Analisis Servqual (service quality) terdiri dari 5 dimensi yaitu tangibles (bukti langsung), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) dan empathy (empati). Hasil pengolahan data terhadap tingkat kepuasan dari kualitas pelayanan KCP PT. BSM Pasar Minggu dengan metode Servqual diperoleh dimensi tangibles (bukti langsung), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) dan empathy (empati) secara berturut-turut sebesar 91,44%, 93,67%, 95,64%, 96,32%, dan 96,37%. Hasil tersebut cukup dapat menjelaskan nilai yang diperoleh PT. BSM tahun 2013 dari pengukuran lembaga riset sebesar 82,72%, yang menandakan bahwa kualitas pelayanan PT.BSM secara umum baik. Nasabah KCP PT. BSM memiliki tingkat kepuasan tertinggi dengan metode Servqual pada dimensi empati dan kepuasan terendah pada dimensi tangible. Atribut yang sangat penting untuk ditingkatkan, yaitu gedung kantor bank selalu bersih dan nyaman, pegawai bank selalu tepat dalam memenuhi janji kepada nasabah, pegawai memahami produk bank dengan baik (termasuk risiko, keuntungan bank, dan biaya), dan penyimpanan dokumen pegawai secara baik dan benar.

---

The thesis discuss about service quality of PT. Bank Syariah Mandiri Pasar Minggu Sub Branch Office (KCP Pasar  Minggu) at July 2012. This research is quantitative with decriptive design use servqual methode. This research collected prime data by survey with 101 responden. Servqual analysis consist of five dimension such as tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy.

The result of processing data about degree of satisfaction from service quality for each dimension are 91,44%, 93,67%, 95,64%, 96,32%, dan 96,37%.  That result is quiet explain about score that received by PT. Bank Syariah Mandiri entering the global competition. The challenge faced by PT. BSM at 2013 from  is that it research institution about 82,72%, that indicated the service quality of PT.BSM generally is good. The costumer PT. BSM Sub Branch Office had highest satisfaction with Servqual Method (service quality) for empathy dimension and the lowest satisfaction for tangible dimension.

There are atribute that are important to be increase in service quality, such office building that are clean and comfort, bank staff alwas exacly get the promises to customer. Staff of the bank understand about the product with clearly  (include risk, profitability of the bank, and also the cost), and keep document correctly."

"Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya penyelamatan bagi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Murabahah merupakan bentuk yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tidak selamanya berjalan sesuai yang telah ditetapkan atau disetujui dalam perjanjian pembiayaan adakalanya terjadi tunggakan-tunggakan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan dana pembiayaan tersebut berdampak negatif kepada nasabah lain sebagai penyalur dana. Sehingga bank berupaya untuk mengembalikan dana nasabah tersebut dengan merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebagai upaya penyelamatan atas pembiayaan bermasalah. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian pengaturan restrukturisasi pembiayaan murabahah dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional serta pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melihat penerapannya dalam kasus restrukturisasi pembiayaan murabahah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu undang-undang, Peraturan Bank Indonesia dan studi kasus. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah melakukan analisis, pengaturan restrukturisasi pembiayaan di Indonesia sudah cukup mengakomodasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di perbankan syariah. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem balloon payment. Sebaiknya dalam melaksanakan restrukturisasi tidak dilaksanakan dengan sistem balloon payment, lebih baik dilakukan dengan cara pengubahan jumlah angsuran (reconditioning) disertai dengan perpanjangan jangka waktu (rescheduling).

---

Financial restructuring is an attempt to rescue the non performing financing conducted by the bank in order to help customers to settle their obligations, through rescheduling, reconditioning, and restructuring. Murabaha is the most dominant form applied in the practice of syariah banking. However in the implementation of murabaha financing does not always run according which has been decided or approved in agreement financing sometimes occurs some arrears causing non performing financing. The inability of customer to refund the funding is have a negative impact to another customers as distributor other funds. So that the bank attempted to refund customer’s fund with restructuring the financing as a rescue efforts on non performing financing.

This research discusses about the suitability of murabaha financing restructuring arrangement wih the provision of the Fatwa National Islamic Council and how the implementation of restructuring murabaha financing at PT Bank Syariah Mandiri Branch Offices Pondok Kelapa is it in accordance with the laws and regulations regulations by looking at its implementation in the case of restructuring murabahah financing.

This research is a normative and qualitative research. After analyzing the problem in this research, I came to the conclusion that the regulation about the restructuring of financing in indonesia has accommodated the implementation of the restructuring of financing in syariah banking.

The implementation of the murabaha financing restructuring on syariah banking in particular Bank Syariah Mandiri in accordance with the legislation, but in its implementation is done with a balloon payment system. Preferably, restructuring is not implemented with a balloon payment system, it is better done by changing the number of installments (reconditioning) accompanied by an extension of the time period (rescheduling)."

"Sejak tanggal 29 Februari 2012, Bank Indonesia memperketat aturan mengenai gadai emas syariah di Bank Syariah dan UUS dengan merilis Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan UUS. BNI Syariah adalah salah satu Bank yang telah menyediakan produk gadai emas sebelum Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dikeluarkan. Akibatnya, BNI Syariah wajib menyesuaikan produk gadai emasnya dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dan apakah pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif evaluatif yang memberikan gambaran dan penilaian atas pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS, yaitu dalam hal penggolongan nasabah dan biaya tutup.

---

Since 29th February 2012, Bank Indonesia tightened the regulations of sharia gold pawning system in sharia banks and sharia based business units by issuing the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS in regard to Qardh Product with Gold Collateral for Sharia Banks and Sharia Based Business Units. BNI Syariah is one of the banks that had gold pawning product before the Circular Letter issued. As a result, BNI Syariah had compulsed to adjust its gold pawning product to the regulations. Main problems in this thesis are how the Circular Letter regulates gold pawning product and whether implementation of gold pawning product at BNI Syariah Branch Office Bogor has been in accordance with the Circular Letter or not. The research used empirical legal research method with evaluative descriptive research type that give a description and evaluation of gold pawning implementation at BNI Syariah Branch Office Bogor after the Circular Letter issued. Based on this research, it is concluded that the implementation of gold pawning at BNI Syariah Branch Office Bogor still has not approriate with the regulations concerning categoration of customers and closure fee."

"Penelitian ini membahas pengaruh dan hubungan dari variabel personal selling terhadap kepuasan nasabah dan variabel sales promotion terhadap kepuasan nasabah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian eksploratif dan deskriptif. Responden penelitian ini berjumlah 170 orang dengan kriteria pernah berkomunikasi atau berhubungan dengan sales funding dan pernah bertransaksi di BNI Syariah minimal 3 tiga bulan terakhir. Model penelitian dengan dua hipotesis diuji dengan analisis regresi. Hasil penelitian menyatakan bahwa personal selling dan sales promotion berhubungan dengan kepuasan nasabah. Akan tetapi personal selling belum berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sedankan sales promotion memiliki pengaruh terhadap kepuasan nasabah.

---

This study discusses the influence and relationship of personal selling against customer satisfaction and sales promotion for customer satisfaction. This research is quantitave research with exploratory and descriptive research design. This survey respondents amounted to 170 peoples by communicate or relate to sales funding and had transaction in BNI Syariah at least 3 three months. The research model with two hypotheses were tested by regression analysis The study states that personal selling and sales promotion relating to customer satisfaction. However personal selling not affect the customer satisfaction while the sales promotion had an influence on customer satisfaction."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan spiritual terhadap budaya organisasi yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut dengan BSM) Kantor Cabang Depok. Kepemimpinan Spiritual diukur menggunakan konsep kepemimpinan spiritual yang dikembangkan oleh Fry (2003) dengan lima dimensi yaitu vission, altruistic love, hope/faith, meaning/calling, membership dan budaya organisasi Bank Syariah Mandiri diukur melalui dimensi Budaya Organisasi ETHIC BSM (Exellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui survei yang dilakukan kepada seluruh karyawan tetap dalam BSM Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Depok, dengan jumlah responden sebanyak 55 orang. Data penelitian ini dianalisa menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemimpinan spiritual dari Kepala Cabang BSM Kantor Cabang Depok berpengaruh positif sebesar 56% terhadap penerapan budaya organisasi ETHIC di BSM Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Depok.

---

This research aims to examine and analyse the influence of spiritual leadership on organizational culture implemented by Bank Syariah Mandiri (hereinafter will be referred as “BSM”) Branch Office and Sub Branch Office Depok. Spiritual leadership can be measured by using the concept of spiritual leadership developed by Fry (2003) with five dimension, vision, altruistic love, hope/faith, meaning/calling, membership, and organizational culture measured by organization culture ETHIC (Exellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus) dimension in Bank Syariah Mandiri. This research used quantitative approach. The research data were collected through survey conducted to all employees in BSM Branch Office and Sub Branch Office Depok, with 55 respondents involved in this research. These research data were analysed by using desriptive analysis and simple linier regression analysis. The result of this research states that spiritual leadership of Head of BSM Branch Office Depok provides positive effect by 56% of the implementation of -organizational Culture ETHIC in BSM."

"Perkembangan bisnis perbankan syariah dewasa ini tampak menunjukan peningkatan, namun perkembangan belum sebagaimana yang diharapkan, dimana target pertumbuhan asset sampai akhir 2008 adalah sebesar 5 % darl asset perbankan nasional, temyata bam terealisir sebesar 2,1 %, berarti target bel urn tercapai. Hal ini karena perbankan syariah menghadapi persaingan diantara perbankan nasional terutarna dengan bank konvensionaL Pada industti produk dan jasa perbankan syariah hat yang menjadi perhatian adalah mutu pelayan yang dibarikan oleh Sumber Daya lnsani (SDl} Bank Syariah tersebut. SDI sebagai penggerak harus memiliki kualitas yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang bennutu kepada nasabahnya. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik melakukan penelitian kualitas SDI (independent variabel) dan pelatihan sebagai independent variabel berbentuk dummy berpengaruh terhadap Mutu Pelayanan (dependent variabel) pada Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri (BSM) di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi bcrganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kealitas SDI berpengaruh siginifikan terhadap mutu pelayanan, sedangkan pelatihan tidak signifikan mempengaruhi mutu pe1ayanan. Namun pelatihan memberikan kontrihusi yang positif dengan koeffisien yang positif. Selanjutnya dalam penelitian ini menyarankan kepada BSM yang diteliti agar lebih meningkatkan kualitas SDinya melalui pelatihan baik secara On the Job Training maupun secara the job training disamping itu agar merekruit tenaga yang memiliki Jatar be1akang study ekonomi Islam daJam rangka mencapai mutu pelayanan yang baik.

---

These days, sharia banking has grown significantly, yet its development has. not yet met the expectation. The target for assets growth up to the end of 2008 was 5% of the the national banking assets, while orJy 2.1% has been realized and it means that the target is not yet achieved. One reason is because there is: a competition between sharia banks and particularly conventional banks in the national banking industry. In the industry which engages in the products and services of sharia banking, one thing which requires attention is the quality of service provided by human resources in the sharia bank in question. The human resources need to be qualified in order to provide quality service to the customers. The writer has been particularly interested in the issue and then conducted research on the human resources quality as an independent variable, and the training, as a dummy independent variable which affect the quality of the service, as the dependent variable, at Bank Syariah Mandiri (BSM) Branch Office in South Jakarta.

The research used Multiple Liner Regression analysis and the result suggests that human resources quality has a significant impact on the service quality, while the training has only a minor one although the training gives positive contribution with positive coefficient. The further suggests that BSM being examined improve the quality of its human resources through both on-the-job and off-the job trainings in order to achieve a good standard of service quality and that BSM recruit personnel w1th Islamic Economy education background."