Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas alih daya tenaga kerja teller bank pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012. Peraturan Menteri tersebut merupakan peraturan pelaksana UU No. 13 Tahun 2003 yang membatasi kegiatan usaha yang dapat dialihdayakan. Pengaturan tenaga kerja teller alih daya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain. Tesis ini disusun berdasarkan penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa alih daya teller tidak boleh dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih banyak terjadi dalam prakteknya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the outsourcing of employment of bank teller post the enactment of The Regulation of Ministry of Manpower dan Transmigration Number 19 of 2012. Those Ministerial Regulation is a regulation implementing Law no. 13 of 2003 which is concerned about the limitation of manpower activities that can be outsourced. The setting of manpower outsourcing teller further regulated in Regulation of Bank Indonesia Number 13/25/PBI/2011 About Prudential Principles for Public Banks Which Transfers Part of The Implementation Works to The Other Parties. This thesis is arranged based on the research of juridical normative. The results of this study explaines that outsourcing teller should not be done as provided in laws and regulations, but there is still a lot going on in practice."

"ABSTRAKLatar belakang dari penelitian ini adalah trend yang berkembang di kegiatan bisnis di Indonesia dimana dalam rangka untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production) perusahaan-perusahaan menggunakan sistem outsourcing. Ketentuan Outsourcing (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 64 s.d. 66 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK). Kemudian pemerintah pada tanggal 14 November 2012 mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (PERMEN 19) yang pada saat ini banyak menimbulkan polemik antara pengusaha dan pekerja.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama pengaturan outsourcing pasca PERMEN 19, kedua pengaturan dan implementasi PERMEN 19 di perusahaanperusahaan pengguna outsourcing, dalam hal ini difokuskan kepada PT Unilever Indonesia Tbk (Perusahaan). Tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan mengenai outsourcing pasca PERMEN 19 dikaitkan dengan UUK sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum bagi Perusahaan di kemudian hari.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan menekankan pada penggunaan data primer berupa hasil wawancara dengan pihakpihak terkait dan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama PERMEN 19 mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana diatur dalam UUK. Dengan diberlakukannya PERMEN 19 mengakibatkan hanya ada lima macam kegiatan jasa penunjang yang dapat dialihdayakan ke perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Perusahaan telah melaksanakan ketentuan PERMEN 19 dengan baik dan melakukan segala upaya-upaya yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan PERMEN 19.

---

ABSTRACT

The background of this research is due to the growing trend in Indonesia business activity where in order to reduce their costs of production companies use outsourcing system. Regulation on outsourcing in the Indonesian employment law is divided into 2 (two) ie. business process outsourcing and employment provider services as stipulated under Article 64 to 66 of Law No. 13 of 2003 on Manpower (Labor Law). On 14 November 2012, the government then issued the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. 19 of 2012 on the Requirements for Transfer of Partial Work Implementation to Other Companies (PERMEN 19) which at this moment has created problem between employers and workers.

The purpose of this research is to determine, firstly, the regulation on outsourcing following the issuence of PERMEN 19, secondly, the implementation of PERMEN 19 in outsourcing user companies which in this matter it is focused on PT Unilever Indonesia Tbk (the Company). The third is to seek information on the efforts that the Company has made in implementing the provisions on outsourcing following the issuance of PERMEN 19 in relation to the Labor Law in order to mitigate any legal problems for the Company in the future.

This thesis uses juridical empirical methods with an emphasis on the use of primary data in the form of interviews with the stakeholders and secondary data. From the research it can be concluded that firstly PERMEN 19 set further clarification regarding the terms of employment that can be outsourced to other companies as stipulated in the Labor Law. The enactment of PERMEN 19 limits five types of supporting service activities that are allowed to be outsourced to a service worker/laborer provider company. The Company has carried out the provisions of PERMEN 19 well and does all necessary measures to comply with the provisions PERMEN 19."

"Perlu kiranya untuk diketahui, bahwa salah satu alasan timbulnya outsourcing diantaranya adalah untuk membagi risiko usaha dalam bebagai masalah termasuk masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan paradigma di negara Barat yaitu "pekerja adalah aset terbesar perusahaan berubah menjadi pekerja adalah kewajiban terbesar perusahaan" dimana banyak pemilik modal mengeluh bahwa mereka tidak memiliki waktu lagi untuk berkonsentrasi pada produk dan layanan, nasabah dan pasar, serta pada kualitas dan distribusi. Mereka tidak dapat bekerja untuk hasil yang lebih baik karena konsentrasi mereka habis untuk masalah-masalah ketenagakerjaan. Paradigma tersebut kemudian berubah dari pandangan kerja tradisional bahwa "pekerja melayani sistem" menjadi pandangan kerja modern bahwa "sistem hares melayani pekerja" dimana yang dioutsourcing yang akan melayani pekerja dalam organisasi perusahaan, sehingga tidak diperlukan lagi orang khusus Kepala Pengawas/Manajer untuk melayani dan mengendalikan fungsi dan proses yang dioutsourcing tersebut. Mengingat outsourcing telah sangat popular dan banyak dijalankan oleh perusahaan termasuk perbankan, diantaranya adalah dengan meng-outsourcing tenaga kerja tellernya, maka perlu kiranya untuk mengetahui kedudukan hukum tenaga kerja teller outsourcing bank menurut undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kedudukan hukum tenaga kerja teller outsourcing bank menurut KUH Perdata dan akibat hukum bagi bank apabila mempekerjakan teller outsourcing."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum penerapan manajemen risiko dalam penggunaan tenaga kerja alih daya pada perbankan, khususnya pada Bank X. Kegiatan alih daya selain memberikan manfaat, juga berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi bank. Untuk meminimalisasi risiko, bank kemudian menerapkan manajemen risiko pada kegiatan alih daya yang dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai manajemen risiko dalam penggunaan tenaga alih daya oleh bank umum dan bagaimana penerapannya oleh Bank X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko mengenai kegiatan alih daya pada bank telah diatur dalam PBI No. 13/25/PBI/2011 serta peraturan perundang-undangan terkait perbankan dan ketenagakerjaan. Pelaksanaan manajemen risiko penggunaan tenaga kerja alih daya pada bank, mencakup: pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; kecukupan kebijakan dan prosedur; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen; dan sistem pengendalian intern. Bank X dalam kegiatan alih dayanya, telah memiliki peraturan internal dimana dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis explains about legal analysis on risk management implementation in the usage of outsourcing-worker in Indonesian banking, especially in Bank X. Outsourcing, besides it gives banks several benefits, it also raise the risks for the bank themself. So, in order to minimize the risks, banks have to implement the risk management on the outsourcing they do in accordance with the provisions in PBI No. 13/25/PBI/2011 concerning Prudential Principles for Banks Who Do Outsourcing (hereinafter PBI Outsourcing).

The subject matters in this thesis are how is the regulation about the risk management on outsourcing in Indonesian banking and how is its implementation in Bank X. The completion of this thesis is using normative juridical method. The research in order to complete this thesis, shows that risk management on outsourcing in banking is already regulated in PBI Outsourcing and the others related prevailing law in banking and labor sector.

The implementation of this kind risk management is including: active supervision from board of directors and also board of commisioners, comprehensive provisions and procedures, adequate systems of identification, measurement, monitoring, risk control, management information, and internal control. Bank X itself, as the sample in this thesis, has already have internal regulations that the implementation of them are already complied with the prevailing laws."

"Globalisasi juga telah membuka kesempatan bagi warga negara asing dapat bekerja di Indonesia. Untuk menanggapinya, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang khusus mengatur tata cara penggunaan TKI di Indonesia. Namun peraturan tersebut menyebabkan persaingan pekerja lokal menjadi semakin berat. Penelitian ini berusaha mengungkap ideologi neoliberalisme, serta latar belakang memasukkan ideologi tersebut ke dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peneliti juga hendak mengungkap pengaruh asing yang mendorong pemerintah menggunakan ideologi tersebut ke dalam peraturan. Konsep yang digunakan adalah neoliberalisme, globalisasi, kapitalisme baru, determinisme teknologi, analisis wacana kritis, dan semiotika. Penelitian dengan paradigma kritis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan metode penelitian analisis wacana kritis pada level teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosiokultural, terungkap bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya deregulasi, liberalisasi perdagangan dan industri, debirokratisasi, pemotongan pajak, kebijakan bersifat moneter, perluasan pasar internasional, dan privatisasi badan publik. Ideologi neoliberalisme dalam peraturan digunakan karena tekanan investor.

---

Globalization has opened up opportunities for foreign workers to work in Indonesia. In respond, the Indonesian Government has issued regulations that specifically regulate the use of migrant worker in Indonesia, that caused a tough working competition. This research seeks to reveal the ideology of neoliberalism, as well as the background of using it in the Minister of Manpower Regulation No. 16 of 2015 and the Minister of Manpower Regulation No. 35 of 2015. Researchers also want to reveal the influence of foreign parties that encouraged the government in using the ideology. The concepts used are neoliberalism, globalization, new capitalism, technological determinism, critical discourse analysis, and semiotics. This is a research with critical paradigm and qualitative research approach. Using critical discourse analysis methods at the level of text, discourse practice, and sociocultural practices, revealed in the regulations there are signs that indicate deregulation, trade and industrial liberalization, debureaucracy, tax cuts, monetary care policies, international market expansion, and privatization of public bodies. The ideology of neoliberalism in regulation is used due to the force of investors."

"Tesis ini membahas mengenai keikutsertaan Indonesia dalam World Trade Organilaion (WTO) ya ng berimpli kasi sangal besar terhadap keberadaan lapangan kerja di Indonesia. Oleh karena itulah dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah tentang Bagai mana Pengaturan Perdagangan lnternasional Jasa Tenaga Kerja terutama mengenai Market Access dan Domestic Regulation dalam lingkup General Agreement on Trade in Service (GATS) di WTO.Selain itu juga akan dipaparkan apakah pembukaan Market Access melalui studi offer dibidang jasa tenaga kerja asing di Indonesia tclah sesuai dengan kepentingan nasional pada umumnya serta bagaimanakah kontribusi positif serta permasalahan penggunaan Tenaga Kcrja Asing dalam sektor perba nkan dan hubungannya dengan kepcntinganjas.a tenaga kerja di Indonesia pada khususnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa markel access bagi tenaga kerja asing di sektor perbankan Indonesia hanya terbuka bagi level manager dan direktur ke alas sehingga sccara kepentingan nasional Indonesia masib melindungi keberadaan Tenaga Kerja Indonesia. Selain i tu sebagai kom pensasi terhadap penggunaan tenaga kerja asing, perusahaan diwa]ibkan un tu k.men unjuk tenaga kerja Indonesia pendamping dcngan tujuan ada sebuah transfer of knowledge yang bermanfaat bagi tenaga kerja Indonesia lainnya.

---

The focus of this studies concerning about the joined oflndonesia to World Trade Organitation which has an implication on the labour market in Indonesia. Because of that this study wi ll take the topic as the problem solver about how does General Agreement on Trade in Service (GATS) regulate the Manpower lntemalional trade especially on the market access a nd Movement of Natural Persons. This study also focus op the Indonesian National Objecti ve Policy on the National Manpower in the relation with that market access.The study shows that the market access for banking sector's foreign workers only openc for the director, commisioner, a nd the branch manager of foreign banking in Indonesia and get the fact that the use of that foreign workers must give a transfer of knowledge for Indonesia Worker during the job."

"Krisis Energi Listrik di Indonesia ditandai dengan seringnya pemadaman bergilir di sebagian besar wilayah negeri ini khususnya daerah di luar pulau Jawa Situasi tersebut menuntut PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengelola ketenagalistrikan di Indonesia mengambil langkah langkah strategis untuk segera mengurangi bahkan menghapus kondisi krisis energi listrik Untuk itu PLN menetapkan langkah strategis Program Percepatan Diversifikasi Energi PPDE 10 000MW yakni dengan membangun pembangkit listrik baru guna menutupi kekurangan pasokan listrik yang terjadi di tanah air Selain pemenuhan tuntutan atas defisit energi PLN Grup juga mendapat tantangan efisiensi biaya PLN dituntut untuk dapat mengoperasikan pembangkit listrik yang dimilikinya dengan Low Cost meskipun harga listrik di Indonesia tidak lebih mahal dibandingkan negara negara tetangga PLN harus mampu setidaknya memproduksi listrik dengan biaya yang lebih rendah dari biaya yang selama ini dikeluarkan PLN dan hal ini mendorong PLN untuk melakukan beberapa perubahan strategi bisnis dalam pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik yang dimilikinya Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara analitis tentang mekanisme Outsourcing yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap program PPDE 10 000MW Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1 Mekanisme Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan PLTU Tahap Supporting antara PT IP dan PT CDB telah memenuhi syarat syarat yang diatur oleh Undang undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen 19 tahun 2012 Tentang Syarat syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 2 Dengan analisa keuangan biaya dalam pengoperasian PLTU 10 000MW khususnya biaya Kepegawaian menunjukkan bahwa skema kontrak OM dalam Pengelolaan Pembangkit Listrik Program 10 000MW tersebut telah memenuhi tuntutan efisiensi dan efektifitas

---

Power and energy shortage in Indonesia is marked by frequently power cuts in most of Indonesian cities especially outside Jawa island This situation has demanded PLN to take strategic steps through electrification acceleration program known as the 10 000 megawatt MW fast track program The program is to build new power plant to cover the power shortage Furthermore PLN has to deal with in cost efficiency PLN must reduce their cost to operate power plants with low cost It also requires several change in PLN rsquo s business strategies especially in operation and maintenance of power plants Purpose of this research is to describe the outsourcing mechanism in Agreement of Operation and Maintenance Steam Power Plant of 10 000 MW Fast Track Program 10 000MW Steam Power Plat Operation dan Maintenance Agreement Researcher comes to conclusion 1 Agreement of Operation and Maintenance Steam Power Plant of 10 000 MW Fast Track Program between PT IP and PT CDB comply with Law Number 13 Year 2013 concerning Labor and Ministerial Decree No 19 Year 2012 2 analysis of personnel cost in operational of 10 000 MW coal fired steam power plant has proven that Agreement of Operation and Maintenance Steam Power Plant of 10 000 MW Fast Track Program is efficient and effective."

"Semakin meningkatnya kebutuhan listrik di Indonesia membuat Pemerintah berupaya untuk meningkatkan minat pengembang listrik swasta untuk berinvestasi di Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro dengan cara membuat Peraturan Menteri ESDM no 19 tahun 2015 untuk PLTM. Pemerintah membuat tarif fix untuk PLTM dimana pengembang listrik tidak dapat melakukan negosiasi harga terkait tarif PLTM seperti pada pembangkit lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tarif yang diberikan Peraturan Menteri tersebut sudah dapat menarik pengembang listrik swasta dari tingkat keuntungan yang didapat, dengan cara melakukan analisis sensitivitas pada pengembang listrik swasta yang telah memiliki kontrak dengan Perusahaan Listrik Negara dengan menggunakan tarif tersebut. Analisis dilakukan pada dua pengembang listrik swasta di lokasi yang mendapat tarif terendah dan tertinggi dengan membuat skenario perubahan pada perhitungan awal pengembang listrik swasta.Hasil analisisnya dapat dilihat pada tingkat Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period dan Benefit Cost Rationya yang didapat pada perubahan skenarionya. Hasilnya tarif terbaru yang diberikan oleh Pemerintah untuk PLTM sudah layak untuk memancing minat pengembang listrik swasta dari tingkat keuntungan yang didapat. Meski begitu, hal penting yang harus diperhatikan oleh pengembang listrik swasta adalah energi yang dihasilkan setiap tahunnya, karena perubahan tingkat energi yang dihasilkan pertahunnya paling signifikan dalam berubahnya keuntungan untuk menentukan layaknya sebuah investasi.

---

The increasing demand for electricity in Indonesia made the Government seeks to increase the interest of Independent Power Producers to invest in minihydro power plants by making the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 19/2015 for minihydro power plants. The government made fixed tariff for minihydro power plants where Independent Power Producers (IPP) are not able to negotiate tariff for minihydro power plants as in other power plants.This study aims to determine whether a given tariff regulation has been able to attract Independent Power Producers on the level of profits, by performing a sensitivity analysis on the Independent Power Producers who have contracted with Perusahaan Listrik Negara using the tariff. Analysis was performed on two Independent Power Producers in location that received the lowest and highest tariff by making changes to the initial calculation scenarios of Independent Power Producers.Analysis results can be seen at the level of the Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period and Benefit Cost ratio that obtained in the scenario changes. The results is tariff that given by the Government for minihydro power plants is feasible to interest Independent Power Producers of level profits. Even so, the important things that must be considered by the Independent Power Producers is amount of energy produced annually, due to changes in the level of energy produced per year is the most significant changes in profits to determine an investment feasibility."

"ABSTRAKBerdasarkan Permen ESDM No. 3 Tahun 2011, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumimengelola Kilang Minyak Bumi dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihanminyak dan gas bumi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi diberikan kewenanganuntuk memberikan pelayanan jasa pengolahan dengan ketentuan Kontraktor atau BadanUsaha menyediakan minyak bumi dan menerima hasil pengolahan sedangkan PusatPendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi hanya mengolah minyak bumi dan mendapatkanimbalan jasa pengolahan yang wajib disetor ke negara sebagai penerimaan negara bukanpajak. Hal ini menunjukkan pengelolaan Kilang Minyak Bumi oleh Pusat Pendidikan danPelatihan Minyak Bumi tidak berorientasi bisnis dan mencari keuntungan. Denganberoperasinya Kilang Minyak Bumi, maka pptimalisasi Kilang Minyak Bumi sebagai saranapraktek peserta pendidikan dan pelatihan serta mahasiswa Perguruan Tinggi, memberikanwawasan dan pengetahuan tentang kegiatan pengolahan minyak bumi, tata cara dan prosedurpenggunaan peralatan dan sarana pengolahan, perlindungan lingkungan, serta kesehatan dankeselamatan kerja. Dengan adanya Kilang Minyak Bumi, menjadi daya tarik tersendiri ataskelengkapan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi untukmenciptakan tenaga kerja nasional di bidang minyak dan gas bumi yang handal, kompeten,profesional dan siap bekerja. Oleh karena itu butuh dukungan Pemerintah atas jaminanketersediaan minyak bumi yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya di bidangminyak dan gas bumi berbasis kompetensi akan mengurangi ketergantungan dengan negaralain dan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

---

ABSTRACTBased on Regulation of Energy and Mineral Resources Ministerial No. 3 of 2011, Educationand Training Center on Oil and Gas manages oil refinery in order to support education andtraining activities of oil and gas. Education and Training Center on Oil and Gas is authorizedto provide processing services with the terms the Contractor or Business Entity providespetroleum and processing results, while Education and Training Center on Oil and Gasprocessing only get the processing fee that must be paid to the state as revenues non-tax state.This shows that the petroleum refinery management by Education and Training Center on Oiland Gas is not for business oriented and profit purpose. By the operation of the PetroleumRefinery, the optimization of Oil Refinery as a practical means of education and trainingparticipants and university students provides insight and knowledge of the petroleumprocessing activities, processes and the procedures in the use of equipment and processingtool, environmental protection, and health and safety employment.With the Oil Refinery, thecomprehensiveness infrastructure Education and Training Center on Oil and Gas is the mainattraction to create a national workforce in the field of oil and gas that are reliable, competent,professional, and ready to work. Therefore, it needs the support of government to guaranteecontinuous availability of petroleum. Improving the quality of human resources in the field ofoil and gas-based competencies will reduce dependence on other countries and the realizationof prosperity and welfare of the people."

"ABSTRAKKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat dibutuhkan meningkatkan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja. Ini sebagai upaya menciptakan hubungan harmoni industri. Kecelakaan kerja di sektor jasa konstruksi 32% lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Salah satu daerah yang memiliki kasus kecelakaan kerjaDKI Jakarta adalah yang tertinggi. Kecelakaan kerja merajalela karena kelemahan Pengawasan K3. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan faktor penting dalam hal ini mendukung terciptanya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi di lapangan tenaga kerja, khususnya K3. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan supervisi K3 bidang jasa konstruksi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta pada tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep relasi industri, kecelakaan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengawasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam juga menggunakan dokumen dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan K3 dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja Pekerjaan dan transmigrasi DKI Jakarta belum optimal. Ada kendala Supervisor Disnakertrans Jakarta mengalami kekurangan kuantitas dan kualitasdan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera. ABSTRACTOccupational Safety and Health (K3) is an aspect that is urgently needed to improve worker safety in carrying out their work and as a form of labor protection. This is an effort to create industrial harmonious relations. Work accidents in the construction services sector are 32% higher than in other sectors. One area that has cases of work accidentsDKI Jakarta is the highest. Work accidents are rampant due to the weakness of OSH Supervision. Labor inspection is an important factor in this case to support the creation of company compliance with regulations in the labor field, especially K3. This study aims to explain the K3 supervision of construction services by the Jakarta Manpower and Transmigration Office in 2018. The theory used in this study refers to the concept of industrial relations, work accidents, occupational safety and health, and supervision. The approach used in this research is a qualitative approach and collects data by conducting in-depth interviews as well as using documents and literature studies as secondary data. Results The results showed that the K3 supervision carried out by the Department of Manpower, Work and Transmigration of DKI Jakarta was not optimal. There is a problem that the Jakarta Manpower and Transmigration Supervisory Supervisor is experiencing a lack of quantity and quality and sanctions that do not have a deterrent effect."