Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang berkedudukan sebagai PPAT terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif dan deskriptif analistis. Hasil Penelitian yang di dapatkan ialah bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris yang sedang menjalankan tugas dan jabatannya sebagai PPAT pada saat pelanggaran tersebut terjadi. Hal ini disebabkan karena dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN memberikan kewenangan terhadap Notaris untuk membuat akta yang terkait dengan pertanahan, sehingga melekatkan jabatan PPAT kepada jabatan Notaris. Sehingga Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang berkedudukan sebagai PPAT.

---

This thesis discusses the authority of the Notary Supervisory Council in conducting examinations of Notary who also serves as PPAT in relation with alleged violations of the ethical core. This thesis uses a juridical normative and descriptive analysis method. The analysis shows that the Notary Supervisory Council is authorized to conduct examination of alleged violations of the ethical code committed by a Notary on duty as PPAT. This is due to the provisions in Article 15 point (2) UUJN which grants an authority to the Notary to make land-related deeds, and therefore attaching the PPAT title with Notary title. Thereafter, the Notary Supervisory Council is authorized to conduct examinations of Notary who also serves as PPAT."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas kehidupan di masyarakat. Oleh karena pekerjaan Notaris berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris haruslah diawasi oleh lembaga yang berwenang dan organisasi profesinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Lembaga yang berwenang tersebut ialah Majelis Pegawas Notaris dan organisasi profesi yang dimaksud ialah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Semua orang yang menjalankan Profesi Notaris wajib diperiksa dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan mereka harus berkumpul dalam satu wadah tunggal yang diakui oleh undang-undang, yaitu INI. Tesis ini membahas mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Notaris dan kedudukan organisasi Notaris diluar INI menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa semua Notaris tanpa memandang dari organisasi mana notaris itu berasal dan organisasi Notaris diluar INI tidak diakui dalam UUJN.

---

Notary is a public officials who has an authority to make an authentic deed required to ensure legal certainty in people's live transaction. Due notary's job is dealing with public directly, then in running his/her position as a notary must be supervised by authorized institution and its proffesional organizations as mandated by regulations.

The authorized institution is Notary Supervisor Council and the professional organizations is Ikatan Notaris Indonesia (INI). Everyone who runs the notary proffesion must examined and overseed by Notary Supervisory Council and they have to assemble in single place that recognize by regulations INI.

This thesis discuss about an authority of Notary Supervisory Council to examine Notary and position of organization outside INI under Regulation of Notary's Position (UUJN). The research format of this thesis is normative include type of explanatory research. The data that used in this research are primary data and secondary data. The data collection are through study of literature and interviews while the research results will be analyzed qualitatively.

Based on research results it can be concluded that Notary Supervisory Council has an authorithy to examine all Notaries regardless which organization notaries was derived and organization outside INI doesn't recognize in UUJN."

"Tesis ini membahas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019 yang pada intinya memuat pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Mungki Kusumaningrum, Notaris di Kabupaten Kulon Progo yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis ini membahas identifikasi mengenai peran notaris dalam melahirkan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual, dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut menemukan fakta bahwa akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual dibuat dengan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan syarat materiil jual beli hak atas tanah. Oleh karena itu, akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual tersebut menjadi terdegradasi seperti akta dibawah tangan dan perbuatan hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab secara administratif dan perdata.

---

This thesis discusses the sanctions against a notary who violates the making of a binding purchase agreement with the selling authority. The case study taken by the author is the Decision of the Notary Central Supervisory Board Number 05/B/MPPN/VII/2019 which essentially contains a breach of obligations committed by Mungki Kusumaningrum, a Notary in Kulon Progo Regency who was imposed with a temporary dismissal for 3 (three) months. Based on the foregoing, this thesis discusses the identification of the role of the notary public in the binding agreement of sale and purchase agreement with the selling authority, and the responsibility of the notary to the agreement on the binding agreement of the sale and purchase agreement with the selling authority. Writing this thesis uses normative juridical research methods with an analytical descriptive research type. Based on the analysis of the Notary Central Board of Trustees' Decision, it is found that the deed of the Binding Agreement of the Sale and Purchase of Power of attorney is made not in accordance with the provisions in Article 1320 of the Civil Code, the notarial law and material conditions for buying and selling land rights. Therefore, the deed of the Sale and Purchase Agreement and the power of attorney to sell is degraded, such as a deed under the hand and legal actions can be canceled by the injured party. Then, for these violations, the Notary must be accountable both administratively and civil wise."

"Jaminan atas kepastian keadilan hukum adalah kebutuhan setiap warga Negara tanpa terkecuali. Tidak ada aturan yang mengistimewakan dan memperlakukan seseorang atau kelompok/golongan tertentu agar berada dalam kondisi ?Kebal Hukum?, setiap orang sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, memiliki kedudukan yang sama dalam hak dan kewajibannya di hadapan hukum, termasuk notaris. Penulisan Tesis ini dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif bermaksud untuk menempatkan perlakuan dan sikap yang benar terhadap dan oleh notaris ketika yang bersangkutan diperiksa oleh majelis pengawas notaris. mulai dari tingkat pemeriksaan majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah sampai pada tingkat majelis pengawas pusat. Apakah peran advokat dibutuhkan pada tingkat pemeriksaan ini atau tidak, dan dalam hal apa atau dalam situasi yang bagaimanakah seorang notaris membutuhkan pendampingan advokat. Untuk memeberikan informasi tambahan sebagai pembanding dan pembedaan maka dimasukkan juga pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap notaris. Mengingat rentannya seorang notaris diperhadapkan dengan masalah-masalah hukum terkait dengan tugas dan kewajiban serta wewenangnya dalam melaksanakan jabatannya sebagai seorang notaris, baik menurut tatacara undang-undang perdata maupun hukum pidana, yang tentunya dapat berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan lunturnya nilai-nilai profesi notaris sebagai jabatan yang mulia.

---

Guarantee the certainty of legal justice is the need of every citizen without exception. There are no rules to privilege and treat individuals or groups / certain groups that are in a state of "Invulnerability Law", any person as stipulated by the constitution of the Republic of Indonesia, has an equal in rights and duties before the law, including the notary. Writing thesis using the Juridical Normative research intends to put the treatment and the right attitude and by the notary in question when examined by a panel of supervisors notary. starting from the examination council area supervisor, area supervisor assembly to assembly supervisor at the center. Is the role of the advocate is needed at this examination or not, and in what way or in a situation that requires assistance how a notary advocate. For additional release information for comparison and distinction that also included an inspection by the Honorary Board of the Indonesian Notaries Association (INI) to the notary. Given the vulnerability of a notary confronted with legal issues related to the duties and obligations and authority in carrying out his job as a notary, according to both civil procedure law and criminal law, which of course can result in loss of public confidence in the profession of notary and erosion notary profession as a noble occupation."

"Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik tidak terlepas dari kesalahan dan kelalaian. Kesalahan dan kelalaian yang terjadi pada saat pelaksanaan kewenangan Notaris mengakibatkan Notaris bersangkutan dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Untuk memenuhi gugatan yang diajukan terhadap Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus memanggil Notaris bersangkutan untuk dimintakan keterangan. Penyidik, penuntut umum atau hakim dalam memanggil Notaris untuk dimintakan keterangan, harus mengirimkan surat permintaan persetujuan pemanggilan Notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah di wilayah Notaris bersangkutan menjabat. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris yang disampaikan oleh pihak penyidik, penuntut umum atau hakim. Berdasarkan kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/TUN/2020, Notaris KN menggugat Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Riau kepada Peradilan Tata Usaha Negara karena mengeluarkan surat keputusan yang berisi persetujuan pemanggilan atas dirinya yang disampaikan oleh Direktorat Reskrimum Kepolisian Daerah Riau. Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, Notaris KN merasa dirugikan dan merasa tidak pernah membuat Akta yang dilaporkan pada Kepolisian Daerah Riau. Dalam Akta tersebut terdapat dugaan tindak pidana “membuat dan menggunakan surat palsu”. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu diperlukannya kesadaran bagi Notaris, bahwa dalam menjalankan wewenangnya ia memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Sehingga menjadi keharusan juga untuk memberikan keterangan atas akta yang dibuatnya, dan tidak memperhitungkan materi diatas kebenaran dan kepastian hukum yang seharusnya dimiliki oleh para penghadap maupun masyarakat luas.

---

Notary as a public official who fully makes an authentic deed cannot be separated from errors and mistakes. Mistakes and errors that occur during the exercise of a Notary's authority result in the Notary concerned being sued by a person or civil legal entity. In order to comply with a claim filed against a Notary, investigators, public prosecutors or judges must summon the Notary concerned for information. Investigators, public prosecutors or judges when summoning a Notary to request information, must send a letter requesting approval for the summons of a Notary to the Regional Notary Honorary Council in the area where the Notary concerned holds office. The Regional Notary Honorary Council has the authority to approve or reject requests for approval to summon a Notary submitted by investigators, public prosecutors or judges. Based on the case in Supreme Court Decision Number 36 PK/TUN/2020, Notary KN sued the Head of the Riau Province Notary Honorary Council to the State Administrative Court for issuing a decision letter containing approval for summons submitted by the Riau Regional Police Criminal Investigation Directorate. With the issuance of the decree, Notary KN felt aggrieved and felt he had never made a deed which was reported to the Riau Regional Police. In the deed there is an alleged criminal act of "making and using fake letters". As for the advice that can be given, namely the need for awareness for Notaries, that in exercising their authority they provide certainty, order and legal protection for interested parties as well as for society as a whole. So that it is also mandatory to provide information on the deed he made, and not to take into account the material above the truth and legal certainty that should have been owned by the appearers and the wider community."

"Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan membuat Akta yang sifatnya otentik, yang pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, akta dibuat juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dalam melaksanakan kewenangannya Notaris, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diawasi,dibina, serta diperiksa oleh Majelis Pengawas Notaris. Diwilayah hukum Kota Bekasi majelis tersebut disebut MPD Notaris Kota Bekasi yang anggotanya berjumlah 9 orang. Peranan MPD Notaris kota Bekasi meliputi fungsi Pengawasan,Pembinaan, dan Pemeriksaan. Adapun tindakan pemeriksaan MPD Notaris Kota Bekasi merupakan tindakan yang dilakukan secara priodik maupun secara temporer, jika diduga kuat ada Notaris yang melakukan tindakan melanggar kode etik Notaris, yang dilaporkan dan dikehendaki pihak masyarakat maupun penegak hukum kepolisian, kejaksaan maupun pihak pengadilan. Adapun dasar hukum acara pemeriksaan terhadap Notaris atas dugaan melanggar kode etik tersebut, bahwa MPD Notaris Kota Bekasi berdasarkan Pasal 138 HIR. Berdasarkan HIR tersebut MPD berkewajiban melakukan telaah kekuatan alat bukti (Akta) serta prosedur pembuatan Akta berdasarkan pengakuan Notaris sebagai obyek pemeriksaan. Bahwa pengawasan pelaksanaan sanksi terhadap Notaris, sementara ini dilakukan secara sinerji oleh MPD Notaris Kota Bekasi dengan pihak penegak hukum lainnya, serta koordinasi informal dengan pihak organisasi kelembagaan Notaris.

---

In Act No. 30 of 2004 on Notaries Notary explained that the Act has the authority to make the character authentic, whose creation must not conflict with laws and regulations that exist. Notaries are public officials authorized to make authentic deeds as far as making some authentic act is not reserved for other public officials. There is an authentic deed required by legislation in order to create certainty, order and protection of the law. In addition to an authentic deed, made before Notary, which are required by legislation, the deed was made as well as desired by the parties concerned to ensure the rights and obligations of the parties for the sake of certainty, order, and legal protection for interested parties. Deed essentially authentic includes formal truth according to what the parties notified the Notary. Notary is obliged to include that what is contained in the Deed has been taken seriously and in accordance with the will of the parties, in particular by making it clear to read the contents Deed, as well as provide access to information, including access to laws and regulations related to the parties signatory to the deed. The parties can freely decide to approve or not approve the contents of the Deed will be signing. In exercising its authority Notary, based on Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, controlled, supervised, and examined by the Supervisory Council of Notaries. In jurisdictions such assemblies Bekasi called MPD Notary Bekasi whose members amounted to 9 people. The role of MPD Notary Bekasi city include oversight function, Development, and Inspections. The MPD investigation actions Bekasi Notary is an act that is done on a temporary basis priodik or, if there is a Notary allegedly unethical action Notary, who reported and desired the law enforcement community and the police, prosecutors and the courts. The legal basis for the investigation of the alleged violation Notary code, that MPD Notary Bekasi HIR under Article 138 (Article 164 RBG, 148 Rv). Based on the MPD HIR obliged to examine the strength of evidence (deed) and the procedures of recognition based on Notarial Deed as an object of examination. That monitoring the implementation of sanctions against the Notary, as is done in synergy by MPD Notary Bekasi with other law enforcement authorities, as well as informal coordination with the institutional organization of Notary."

"ABSTRAKSeorang notaris diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai PPAT oleh karena ada masyarakat yang kurang mengerti perbedaan masing-masing jabatan tersebut, mengakibatkan adanya pelaporan tentang kesalahan PPAT yang diadukan kepada Majelis Pengawas Notaris MPN . Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya selaku PPAT dan bagaimana wewenang Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris yang melaksanakan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam kasus: Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/ XI/2014. Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan metode yuridis-normatif, tipologi deskriptis analitis, menggunakan data sekunder, melalui studi kepustakaan dan berbentuk deduktif. Kesimpulan dari tesis ini ialah Meskipun jabatan notaris maupun jabatan PPAT dapat dimiliki oleh satu orang akan tetapi masing-masing jabatan bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap jabatan tersebut. Terhadap notaris yang melaksanakan jabatannya selaku Pejabat PPAT Majelis Pengawas Notaris hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan notarisnya saja, walaupun orang tersebut memiliki dua jabatan sebagai notaris dan PPAT yaitu terkait etika dan prilaku notaris. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini ialah perlu adanya kordinasi yang lebih terorganisir antara Majelis Pengawas Notaris dan Badan Pertanahan Nasional selaku pengawas masing-masing jabatan tersebut dan putusan Majelis Pengawas Notaris hendaklah dibuat lebih mendietail. sehingga masyarakat memperoleh pengertian yang terkait wewenang MPN.

---

ABSTRACTA notary allowed to and office as PPAT because there are people who less understand the difference each with it, resulting in the reporting what error ppat who with to the tribunal supervisory notary MPN .Problems in the this is how the responsibility of the notary in run his position as ppat and how the powers of the assembly supervisory notary to of the notary who carry out his position as officials certificate maker the ground PPAT in the case of the award of the tribunal examiner areas notary number 07 PTS Mj.PWN.Prov. DKI.Jakarta XI 2014.The thesis it was an research result with the methods yuridis normatif, typologies deskriptis analytical, use secondary data, through study literature and shaped deductive. The conclusion of the this is although office notary and office ppat can develop by one person but each such office responsible singly to the post had. Against the notary who carry out his position as PPAT the tribunal supervisory notary only provide guidance and oversight of office notarisnya just, although the person having two positions as a notary and ppat is that related to ethics and unmannerly notary .Advice that can be given in this research is need of the coordinates more organized between the tribunal supervisory notary and national land agency as supervisory each the post had and the award of the tribunal supervisory notary let made more mendietail. So that the community gaining insight related authority MPN."

"Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik. Untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik pembuatan Akta harus dibuat dihadapan Notaris sepanjang isinya dikehendaki oleh para pihak dan sesuai dengan tata cara dan/atau prosedur yang ditetapkan dalam UUJN. Namun dalam prakteknya terdapat akta Notaris selaku PPAT khususnya Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT namun tidak didasarkan pada tata cara dan/atau prosedur yang berlaku, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli yang dibuatnya terhadap para pihak serta apakah Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT dapat dipersalahkan apabila dalam pelaksanaan Akta Jual Beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan sesuai apa yang diperjanjikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat eksplanatoris.Hasil penelitian ini adalah Notaris yang menjalankan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dilepaskan tanggung jawabnya sebagai Notaris dan harus mentaati dan mengikuti perilaku dan pelaksanaan Peraturan Jabatan Notaris yang diatur dalam UUJN. Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT dapat dipersalahkan terkait dengan ketelitian dan kecermatan, karena apabila Notaris tidak membuat Akta sesuai dengan prosedur, maka akta tersebut dapat menjadi akta di bawah tangan.

---

A notary is a public official who has the authority to make an authentic Deed. To be described as an act of conscious creation should be made before the Notary Deed all the contents desired by the parties and in accordance with the Ordinance and/or procedures set out in UUJN. However, in practice there is a notary deed as a PPAT in particular deed of sale and purchase made by PPAT, but not based on ordinances and/or the applicable procedure, which became the principal issue is how the responsibility of the Notary as a PPAT in the making of the deed of sale and purchase he had made against the parties, as well as whether the notary in his capacity as a PPAT can be blamed when in the execution of the deed of sale and purchase one of the parties does not perform according to what exchanged. This research is a normative law that is explanatory.

Results of this research is the Notary who runs his post as Land Deed Officer (PPAT) can not be discharged his responsibilities as a Notary and must obey and follow the behavior and Notary Regulations stipulated in UUJN. Notary public in his capacity as a PPAT can be blamed and thoroughness associated with incredible detail, because if the notary public does not make the Act in accordance with the procedure, then the deed can be a certificate under his hand."

"Tesis ini meneliti mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memeriksa Notaris selaku PPAT. Hal ini terkait dengan akta PPAT yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, dimana antara PPAT dan Notaris memililki tugas dan wewenang berbeda yang diatur dengan 2 dua aturan yang berbeda dan bernaung dibawah 2 dua kementerian yang berbeda dengan kode etik dan aturan jabatan yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat 2 dua pokok permasalahan, pokok permasalahan yang pertama adalah bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya selaku PPAT? Pokok permasalahan yang kedua adalah bagaimana fungsi pengawasan dan pebinaan terhadap Notaris selaku PPAT yang melakukan pelanggaran? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan di bidang jabatan Notaris, jabatan PPAT, kode etik Notaris maupun PPAT, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang diteliti, serta putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Utara dan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa pelanggaran Notaris dalam jabatannya selaku PPAT dilihat melalui subjek dan objek perkaranya, yakni sebagai notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya dan perilaku notaris sebagai pejabat dengan mengingat bahwa perilaku tersebut melekat pada pribadi seorang notaris meskipun ia sedang tidak melakukan tugas jabatannya. Fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap setiap PPAT dilakukan oleh Menteri ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan dalam hal pelanggaran atas pelaksanaan jabatannya, sedangkan dalam hal pelanggaran kode etik dilakukan oleh organisasi Ikatan PPAT IPPAT melalui Majelis Kehormatan.

---

This thesis research about the Authority of Notary Supervisory Board in the case of examining Notary In Position as Land Deed Official. This is related to the land deed that was made by Notary but in his position as Land Deed Official, wheres between Land Deed Official and Notary have differences of duties and authorities which are arranged with 2 two different rules and work under 2 two different ministries with a different code of ethics and also rules. In this research, the author raised 2 two principal issues, the first one is how the authority of the Notary Supervisory Board related to violation committed by Notary in his position as Land Deed Official The second issue is how does the supervisory function of the Land Deed Official This study use normative juridical method that emphasizes norms of written legal norms with juridical approach with secondary data sources that used to analyze various regulations in the field of Notary and Land Deed Officer included their code of ethics, books and articles that have correlation and relevant to the issues to be researched, and the decision of North Sumatera Notary Regional Supervisory Board and decision of Supervisory Board of Center Notary. The results of this study indicate that the authority of the Notary Supervisory Board in examining the violation of Notary in his position as Land Deed Official is seen through the subject and obiect of each case, namely as notary in perform their duties and about their behavior. The supervision function of the Land Deed Officer is done by the Minister of ATR BPN through the Land Office in case of violation in performing their duties, while in the case of code of ethics violation done by the Land Deed Officer Association IPPAT through the Honorary Board."

"Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah ditingkat Kota atau Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah ditingkat Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat ditingkat Ibu Kota Negara, mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan atau Pelaksanaan Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia secara substantif memuat norma etik (moral), norma disiplin dan yang berkaitan dengan norma hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris secara substantif memuat norma moral (etik), norma disiplin dan berkaitan dengan norma hukum pidana dan hukum perdata. Dewan Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh Perkumpulan Ikatan Notaris mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan sidang dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris, begitu pula Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Notaris bersifat organisatoris sedangkan sanksi yang dijajtuhkan Majelis Pengawas Notaris merupakan sanksi hukum (tindakan disipliner). Ada terjadi tumpang tindi (overlapping) dan penggabungan jenis norma, jenis sanksi dan penggabungan kewenangan badan yang melakukan penegakan terhadap norma tersebut. Perlu dilakukan reposisi terhadap jenis norma yang diatur dalam Kode Etik Notaris maupun yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta pengaturan kembali kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan meniadakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menegakkan norma etik (moral).

---

Notary in stages Supervisory Council composed of the Supervisory Council, the City or Regional District, Regional Supervisory Council and the Provincial Assembly of the Supervisory Capital Center State level, has the duty and authority hold hearings and impose sanctions for alleged violations of the Code or a Notary Public and Notary Implementation. Notary Code of Ethics established by the Indonesian Notaries Association substantively contains the norms of ethics (moral) norms relating to discipline and legal norms. Notary Act contains substantive moral norms (ethics), the norm of discipline and norms relating to criminal law and civil law.

Honor Council established by the Society of Notaries Notary Association has the duty and authority to make meetings and impose sanctions against the notary who violates the Code and the Notary Law Notary, Notary Supervisory Council as well as set up by the Minister has the duty and authority held hearings and sanctions against notaries who violate the Code of Ethics and Law Notary Notary. Honor Council sanctions Notary is organizationally while sanctions Notary Supervisory Council is a legal sanction (disciplinary action).

There happens to overlap Tindi (overlapping) and the incorporation of the norm type, the type of sanction and authority of the person making the incorporation of enforcement against the norm. Necessary to reposition the kind of norms that are set out in the Code of Conduct as well as those set in the Notary Law Notary and setting back the authority to abolish the Supervisory Council Notary Notary Supervisory Council the authority to uphold ethical norms (moral)."