Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 91229 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Peranginangin, Aslina
"ABSTRAK
Berlakunya UU Rumah Sakit sejak tanggal 28 Oktober 2011, telah mewajibkan Pengelola Rumah Sakit untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, khuhusnya memisahkan atau merubah kegitan usahanya menjadi hanya dibidang perumahsakitan saja. Rumah Sakit didirikan oleh Pemerintah atau swasta dalam bentuk Badan Hukum, dan Yayasan adalah salah satu Badan Hukum pengelola Rumah Sakit yang wajib memisahkan bidang usahanya Pemisahan ini mengakibatkan perubahan status hukum harta kekayaan Yayasan, karena pada hakekatnya Yayasan merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pemisahaan bidang usaha Yayasan harus diikuti pemisahan harta kekayaan Yayasan yang akan dibagi secara proposional sesuai dengan pemisahan bidang usaha Yayasan tersebut.

ABSTRACT
The Hospital Law start applied on October 28th , 2011, has required Hospital’s owner to adapt their statutes, especially for separate or change to the field of activity to be a hospitalization only.The Hospital could established by the Government or the private sector by legal persons, and the Foundation is one of the legal persons who founding the Hospital be required to separate their business, its will be lead to changes in the legal status of these assets the Foundation, because the Foundation founded as a wealth separated to achieve certain goals in the field of social, religious and humanitarian. Business separation of the Foundation must be followed with separation of assets, will be divided according to proportional business sectors of the Foundation."
2013
T33189
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Toifur
"Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya harta kekayaan milik pendiri terpisah dari harta kekayaan yayasan. Tesis ini menganalisis pernyataan para ahli waris pendiri yayasan yang menyatakan bahwa harta kekayaan milik Ny. SB yang merupakan pendiri yayasan PDS merupakan harta pribadi Ny. SB, bukan merupakan harta kekayaan yayasan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan studi kasus, dan pendekatan perbandingan dengan negara pembanding Jerman, Belanda, dan Spanyol yang dipilih karena merupakan negara civil law. Dalam kesimpulannya, tesis ini menegaskan bahwa yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pendirinya, pemisahan kekayaan tersebut terjadi pada saat pendiri menyerahkan kekayaannya kepada yayasan dan disertai “surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan”. Pendiri yayasan sudah tidak berhak lagi atas kekayaan yang diberikannya pada yayasan karena kekayaan tersebut sudah menjadi milik yayasan. Hasil perbandingan juga menunjukkan bahwa Indonesia, Belanda, Jerman dan Spanyol memiliki kesamaan yaitu yayasan memiliki kewenangan penuh atas kekayaannya dan terpisah dengan kekayaan pendiri yayasan. Tesis ini juga menyimpulkan bahwa tuntutan ahli waris Ny. SB atas kekayaan atas nama pribadi Ny. SB yang dibeli dengan menggunakan dana yayasan PDS adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang yayasan dan tergolong sebagai perbuatan melawan hukum.

Foundation is a legal entity consisting of separated assets. Therefore, the founder’s assets should be separated from the foundation’s assets. This thesis analyzes the claims of the founder's heirs that the assets of Ny. SB, the founder of the PDS foundation, are Ny. SB's private assets, not the foundation's assets. This normative juridical research uses three approaches, namely the statutory approach, the case study approach, and the comparative approach with Germany, the Netherlands, and Spain, which were chosen because of their civil law status. In conclusion, this thesis asserts that the foundation as a legal entity has separate assets from the founder's assets, the separation of assets occurs when the founder hands over his assets to the foundation and is accompanied by "the founder’s declaration letter regarding the legitimacy of the separated assets (surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan)". The founder of the foundation is no longer entitled to the assets given to the foundation because the assets have become the sole property of the foundation. The comparison also shows that Indonesia, the Netherlands, Germany and Spain have similarities where the foundation has full authority over its assets and is separate from the founder's assets. This thesis also concludes that the claim of Ny. SB's heirs to the wealth in Ny. SB's personal name that was purchased using PDS foundation funds is a statement that is not in accordance with the laws and regulations on foundations and is classified as an unlawful act."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rheza Ganeswara Karana
"Sumber daya manusia yang sehat dan terampil sangat diperlikan dalam membangun negara. Oleh karena itu sangat diperlukan fasilitas kesehatan antara lain rumah sakit yang memadai, berkualitas serta dapat menjamin hak dari pengguna jasa dan mitra kerjanya. Terdapat beberapa bentuk badan hukum rumah sakit di Indonesia antara lain adalah Perseroan Terbatas dan Yayasan. Skripsi ini membahas beberapa keunggulan dan kekurangan dari rumah sakit dengan badan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing bentuk badan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing bentuk badan hukum memiliki konsekuensi dan bentuk manajemen yang berbeda. Dari penelitian yang dilakukan di dua rumah sakit yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa rumah sakit dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan badan hukum Yayasan.

The national development always requires qualified human capital both for their health and competency. Furthermore, all facilities to support that condition should be provided properly. This paper will discuss only the health facilities such as hospital. The focus of discussion is legal aspect of hospital which will affect the operation of hospital itself. To compose this paper, writer conducted literature study as well as interviewed with several hospital that have different legal entity. The result indicates that hospital with limited company legal entity is better than hospital with foundation legal entity.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S61695
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aulia Tusyifa Tri Raharjo
"Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 dan standar oprasional prosedur dari rumah sakit militer. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, tipe penelitiannya adalah deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yang terlihat jelas yaitu terdapat beberapa perbedaan antara penyelesaian sengketa di rumah sakit umum dengan di rumah sakit militer. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 berlaku bagi dokter militer dan tidak ada pembeda standar operasional prosedur antara pasien sipil dan militer.

This thesis discusses the applicability of the Act No. 29 of 2004 and standard operational procedures of the military hospital. This study is normative, the type of research is descriptive, the type of data used are primary data and secondary data. Data collection tools used in the form of study documents or library materials and interviews. Analysis of the data used by the authors is the qualitative approach. The results of the study clearly visible, for example, there are several differences between the settlement of disputes in a public hospital with at the military hospital. Law No. 29 of 2004 applies to military doctors and there are no standard operating procedures distinguishing between civilian and military patients."
2016
S65184
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Selasih J. Rusma
"ABSTRAK
Yayasan merupakan badan hukum nirlaba yang mempunyai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan karenanya harta kekayaan yayasan hanya boleh digunakan untuk aksud dan tujuan tersebut. Yayasan-yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, diakui sebagai badah hukum berdasarkan kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Sedangkan yayasan yang berdiri setelah adanya Undang-undang Yayasan adanya yang diakui sebagai badan hukum dan ada yang tidak diakui sebagai badan hukum yang mengakibatkan yayasan tersebut kehilangan status badan hukumnya. Dari hasil penelitian ini, status harta kekayaan yayasan berdiri sebelum berlakukan Undang-undang Yayasan tetapi kehilangan status badan hukumnya tersebut masih diakui keberadaannya dan hanya boleh digunakan oleh yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah pemecahan yang kongkrit, sehingga pendirian Yayasan sejak berlakunya Undang-Undang tidak menemui banyak masalah.

ABSTRACT
Prior to and after the enactment of Law No. 16 year 2001 Juncto Law No. 28 oyear 2004 Regarding The Foundation (Review of Supreme Court’s Decree No. 822 K/Pdt/2010). Foundation is non-profitable leal entity with certain purpose such as, social, religion and humanity purposes. Therefore, the assets owned by Foundation should only be used for those particulal purposes.
Foundations that were established prior to the enactment of the Law of Foundations are being recognized as legal entities, based on habitually, jurisdiction and doctrine. Some of the Foundations that were established after the enactment of Law of Foundation are successfully recognized as legal entities, but some of them are not. As the result, those particular foundations lost their legality statuses.
This research indicate that the assets’s status of the Foundation that were established prior to the enactment of The Law of Foundation, but lost its legality status are still recognized, and could only be used for Foundations with similar purposes. Therefore, accurate steps of solution is needed, so the establishment process of new foundations could encounter less trouble, along with the enactment of the Law of Foundations."
Universitas Indonesia, 2013
T32776
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rianda Riviyusnita
"Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undangundang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan yang tidak berstatus sebagai badan hukum, perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan yang berstatus sebagai badan hukum dan perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004.
Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literature-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini ditemukan dalam praktek bahwa dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 sebenarnya harta kekayaan yayasan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang Yayasan tersebut. Untuk itu masih dibutuhkan peran aktif yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansi-instansi yang terakut dengan permasalahan ini agar amanat Undang-undang dapat tercapai.

The Foundation is a legal entity consisting of separated assets with social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No.28 of 2004 on Foundation, it has become a necessity that the foundation should be opearated using the principle of non-profit oriented. Subject to be discussed in this writing is about legal protection of Foundation's assets as a non legal entity, as a legal entity and based on Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation.
This writing method is using the judicial normative which focuses on promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation, Foundation's assets actually get the legal protection of the Laws that apply Foundation. For it is still needed a very active role of government to socialize the law Foundation and other regulations related to society, to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28938
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yoko H. Haryono
"LAHIRNYA UU NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
Pemerintah telah mengesahkan UU Yayasan yang ditujukan untuk mengatur organisasi yayasan yang selama ini belum memiliki ketentuan yang jelas dan hal ini dianggap membuka kesempatan digunakannya wadah yayasan sebagai perlindungan untuk aktivitas yang dianggap telah tidak sesuai dengan jiwa yayasan itu sendiri.
PERMASALAHAN YANG TERJADI DENGAN PENERAPAN UU YAYASAN
UU no 16 tahun 2001 memberikan penekanan pada akuntabilitas terhadap publik yang dilakukan melalui persyaratan dan pengawasan yang ketat pada yayasan, termasuk sejak dari persyaratan pendirian suatu yayasan , pelaksanaan pendirian, AD & ART yayasan , pembentukan, susunan & tanggung jawab organ, serta hal kekayaan. Meskipun demikian semua pengaturan dan pengawasan tersebut hanya mencakup badan Yayasan itu sendiri.
Sedangkan unit-unit usaha yang dimiliki Yayasan tidak disebut-sebut sama sekali dalam UU tersebut. Dalam kasus Yayasan RS Jakarta yang memiliki unit usaha khususnya RS Jakarta, hal ini menjadi permasalahan karena UU tersebut hanya mempunyai kekuatan pada Yayasan, sedangkan aktivitas unit usaha yang dalam kasus ini sangat menentukan kinerja Yayasan secara keseluruhan, tidak terjangkau olehnya. Konformasi yang dapat dilaksanakan oleh Yayasan terhadap UU Yayasan yang mencakup aspek struktural dan legal, dengan sendirinya tidak menghasilkan perubahan yang berarti, dikarenakan unit usaha tidak dapat dikendalikan melalui UU Yayasan ini. UU Yayasan memberikan waktu lima tahun bagi Yayasan yang telah ada untuk menyesuaikan AD dan ARTnya, sedangkan Yayasan yang baru berdiri sudah wajib mengikuti semua persyaratan pada UU tersebut. Hal ini merupakan kelonggaran yang besar terhadap yayasan lama.
GAMBARAN SINGKAT YAYASAN RUMAH SAKIT JAKARTA
Yayasan Rumah Sakit Jakarta berdiri tanggal 10 November 1953, dan berlokasi di jalan Jenderal Sudirman kav 49 Jakarta, merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang layanan kesehatan. Yayasan ini memiliki dua unit usaha, berupa unit RS Jakarta dan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan yang membawahi Akademi Keperawatan (DIII).
KONSEP DASAR KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA.
Organisasi nirlaba bukan tidak diperbolehkan mencari keuntungan, melainkan bahwa sisa hasil usahanya harus dipergunakan untuk perluasan dan perbaikan layanan kepada masyarakat dan tidak diperuntukkan bagi pihak pengelola. Modal dari suatu organisasi nirlaba umumnya berasal dari publik melalui donasi dan oleh sebab itu maka pengembaliannya pun kepada publik pula.
Perbedaan utama pengelolaan keuangan bagi organisasi Nirlaba bila dibandingkan dengan usaha komersial biasa adalah sebagai berikut:
- Pilihan antara penggunaan basis kas dan akrual. Masing-masing pemilihan dapat digunakan dan mempunyai pembenarannya sendiri.
- Adanya " Fund Accounting ", yang mentpakan suatu system akuntansi yang membuat pencatatan terpisah atas sumber daya terbatas dan tidak terbatas.
- Tujuannya adalah akuntabilitas atas masing-masing sumber daya kepada penyedia sumber daya tersebut.
- Adanya lnterfund Transfer, yang merupakan pemindahan dana antar fund, dan appropriasi yang merupakan otorisasi penggunaan sumber daya di masa depan.
- Perlakuan terhadap Aktiva tetap. Terdapat pandangan yang membebankan perolehan menjadi biaya, dan ada pandangan untuk melakukan kapitalisasi.
- Sejalan dengan hal tersebut, terdapat pula pandangan yang meyakini perlunya dilakukan penyusutan, dan ada pula yang tidak.
KONDISI FAKTUALYAYASAN RUMAH SAK/T JAKARTA
- Belum terbentuk program yang teratur untuk peningkatan ataupun perbaikan layanan. Aktivitas sosial yang terbatas dan bersifat kasuistik saja.
- Tidak adanya sumbangan baru dan perincian/catatan terinci mengenai nilainilai sumbangan yang ada, menyebabkan tidak dilakukannya 'fund accounting'
- Pengawasan dari Yayasan terhadap unit-unit belum optimal, dikarenakan terbatasnya perangkat yang dapat melakukan kontrol yang memadai terhadap unit.
KONDISI FAKTUAL RS JAKARTA
- Kondisi keuangan RS Jakarta, yang mempunyai omzet terbesar dan sekaligus pengguna sumber daya terbesar pula, mengalami defisit berkesinambungan.
- Keterbatasan SDM menghambat pelaporan keuangan, baik dari segi ketaatan azas, akurasi maupun kelengkapan.
USULAN PERBAIKAN
Usulan perbaikan terhadap UU no 16 tahun 2001 mengenai Yayasan.
Diusulkan agar lembaga Legislatif dalam hal ini DPR, dapat mempertimbangkan untuk melakukan penyempurnaan atas UU Yayasan, agar mencakup ketentuan pengawasan atas unit usaha Yayasan dan ketentuan yang dapat juga menjangkau Yayasan-yayasan yang telah lama berdiri, dan dengan demikian peran UU ini menjadi tidak terbatas pada Yayasan baru saja.
Usulan perbaikan bagi Yayasan, mencakup :
- Bidang Sosial, dengan meningkatkan peranan Yayasan dalam memberikan pelayanan kepada publik yang diusulkan berupa program Yayasan untuk peningkatan subsidi layanan RS pada pasien tidak mampu, melalui subsidi silang.
- Bidang Hukum, dengan menjalankan akuntabilitas publik melalui pengelolaan keuangan sesuai ketentuan organisasi nirlaba dan pelaporan sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta menjalankan transparansi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian atas manajemen keuangan unit usaha yang berperan utama dalam aktivitas Yayasan
Sedangkan usulan perbaikan bagi unit RS Jakarta, mencakup :
- Bidang Profrtabilitas, untuk memperbaiki profitabilitas unit RS, melalui penentuan kembali target pasar RS Jakarta.
- Bidang Teknis pelaporan, agar menghasilkan laporan yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga dapat memberikan gambaran utuh atas kondisi unit RS, yang dilakukan melalui penetapan standar kualitas karyawan serta pelatihan yang kontinyu atas SDM RS Jakarta."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T11726
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sarini
"Pelepasan hak atas tanah seringkali menimbulkan persengketaan baik antara pemilik ataupun orang yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tanpa adanya alat bukti yang sah. Kepemilikan tanah berdasarkan alat bukti berupa pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris bukanlah merupakan alat bukti kepemilikan atas tanah, tetapi hanya baru terjadi pengikatan semata-mata antara pemilik tanah dan pembeli tanah. Dalam hal ini jelaslah bahwa ketika terjadinya pengikatan jual beli bukanlah terjadi peralihan hak atas tanah, tetapi hal ini merupakan proses untuk ditindak lanjutinya peristiwa hukum lainnya yaitu jual beli tanah yang dituangkandalam Akta Jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Dalam studi kasus ini yang dipermasalahkan yaitu tentang mengenai keperdataan status dan kedudukan para penghuni atas kepemilikan tanah yang berada di bagian wilayah Yayasan Rumah Sakit Islam Faisal Makasar yang telah ditempati lebih dari 14 tahun. Upaya hukum apa saja yang dilakukan oleh para penghuni yang keberadaan tanahnya berada di bagian wilayah Yayasan Rumah Sakit Islam Faisal Makasar .Serta status kepemilikan hak atas tanah yang telah dikeluarkan gambar situasi dari tanah tersebut dan telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Makasar.
Penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap norma hukum dan putusan dari pengadilan mengenai kepemilikan hak atas tanah yang menjadi sengketa. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif evaluatif, dimana penulis ingin memberikan gambaran sekaligus memberikan penilaian dan saran mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah berdasarkan pembuktian yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan sebagai dasar hukum yang sah dan akurat.
Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap bahan pustaka seperti literatur-literatur yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Hasil Penelitian ini adalah bahwa kepemilikan atas tanah berupa surat pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris tidak dapat dijadikan sebagai alas hak untuk dapat memiliki hak atas tanah. bukti-bukti lainnya yang merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang dibuat setelah terjadinya pelepasan hak bukanlah merupakan alat bukti yang sah.

The release of land rights often leads to disputes between the owner or person claiming to be owners of land in the absence of valid evidence. Land ownership is based on evidence in the form of binding sale and purchase made by a notary is not an evidence of ownership of land, but only just happened binding solelybetween landowners and land buyers. In this case it is clear that when the binding sale and purchase is not a shift of land rights, but this is a process for follow the next other legal events that buying and selling land as outlined in the Deed of Sale and purchase made by the Acting Land Deed Author.
In this case study in question is about the civil status and position of occupants of land located on the territory of Islam Faisal Hospital Foundation Napier who have occupied more than 14 years. Remedy what is being done by the occupants of the existence of land located on the territory of Islam Faisal Hospital Foundation Napier. As well as the ownership status of land rights that have been issued a picture of the situation and has issued land certificates Right of Building on Land Office Napier.
The study was based on an analysis of legal norms and decisions of the courts regarding the ownership rights to the land in dispute. The nature of research used in this study is descriptive evaluative research, which the authors want to give as well as providing assessment and advice regarding disputes over land ownership rights based on the evidence held to be utilized as a valid legal basis and accurate.
Based on the type and shape, the data used in this research is secondary data. The secondary data obtained from research literature or research on library materials such as literature sourced from the primary legal materials, legal materials secondary, and tertiary legal materials.
The results of this study is that ownership of land in the form of a letter binding sale and purchase made by the Notary can not be used as a base a right to be able to have land rights. other evidence which is evidence of ownership of land made after the waiver is not a valid evidence.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28657
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Kusdinarti
"ABSTRAK
Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi
yang kompleks yang melibatkan berbagai jenis tenaga kesehatan dengan bidang keilmuan
yang berbeda dan harus berinteraksi satu sama lain. Dari aspek pembiayaan, Rumah Sakit
memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya
sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup besar dan
berkesinambungan. Dari segi hukum, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum
dalam rangka meningkatkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan Rumah Sakit maka
perlu didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai mengingat sejalan
dengan fungsinya Rumah Sakit sudah tidak mungkin diselenggarakan sebagai lembaga
kemanusiaan. Penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan secara sosio-legal. Dengan
berlakunya Undang-undang No. 44 Tahun 2009, maka Yayasan Bhakti Timah sebagai suatu
badan hukum yang kegiatan usahanya di bidang perumahsakitan hanya dapat mengelola
rumah sakit publik yang bersifat nirlaba. Kedua, peralihan pengelolaan Rumah Sakit Yang
Dikelola Oleh Yayasan Bhakti Timah dari Yayasan Bhakti Timah kepada PT Rumah Sakit
mengakibatkan beberapa konsekuensi, baik konsuensi yuridis maupun konsekuensi finansial.
Dengan berkurangnya aset dan sumber daya manusia/karyawan disarankan Yayasan Bhakti
Timah melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana yang diperbolehkan berdasarkan
Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Timah maupun peraturan perundang-undangan, selain
perumahsakitan.

ABSTRAK
Having various character and complex organization of Hospital Management related to the
different kind of health and physical expertise to interface each other. In respect of financial
aspect the Hospital as Business Activity shall acquire the operasional funding and numerous
amount of the investment, consequently the condition should be provided with proper
financial support. In order to improving and provide the legal protection and legal certainty
for the basic management and performance shall sustain with proper law and regulation to
comply with the functional use of the humanity entities of the Hospital which condition are
impossible nowadays. The research method are the legal normative jurisdiction method
approaching in sosio-legal point of views. The result of the research may deliberate that
Yayasan Bhakti Timah shall merely managing the non-profit public hospital by Law No. 44
Year 2009. The managerial transfer of the hospital shall cause two consequences whic is
jurisdiction concequences and financial conscesquences. By the alleviation of asset and
human resources of Yayasan Bhakti Timah shall provide the other business activity to
support the hospital management based on the Article of Association of yayasan Bhakti
Timah."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41528
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Leonardus A Priyonugroho
"PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) didirikan bersamaan dengan pengakhiran tugas serta pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dimana aset negara yang sebelumnya dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional telah dialihkan untuk dijadikan penyertaan modal negara dalam pendirian PT Perusahaan Pengelola Aset.
Tesis ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji bagaimana posisi hukum dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero terkait dengan status kekayaan Persero. Latar belakang penulisan ini adalah adanya kerancuan konstruksi hukum terhadap konsep keuangan negara yang ruang lingkupnya sangat luas hingga mencakup keuangan badan hukum yang mendapatkan penyertaan modal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia di bidang keuangan negara, perbendaharaan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan Perseroan Terbatas dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah hasil seminar. Selain itu, dalam penyusunan tesis ini Penulis menggunakan kerangka teori guna menganalisa bahan-bahan hukum yang ada, yaitu teori badan hukum, teori kepunyaan, teori keuangan publik, dan teori transformasi keuangan publik.

Asset Management Company (Public Company) is a State-Owned Enterprises in the form of Public Company which established based on Government Regulation Number 10 Year 2004 regarding Establishment of Public Company in the Field of Asset Management. Asset Management Company (Public Company) established altogether with the termination of duty and dissolution of Indonesian Bank Recapitalization Agency. The State assets which were previously managed by Indonesian Bank Recapitalization Agency has been diverted to become state capital participation in the establishment of Asset Management Company (Public Company).
The purpose of this thesis is to research and examine the legal position of Asset Management Company (Public Company) as a State-Owned Enterprises in the form of Public Company in connection with the status of assets of the company. The background of this writing is confusion of legal construction regarding to state finance concept which has a very wide scope includes the finance of legal entity that acquire capital participation from the separated state finance.
The writing of this thesis uses a normative-juridical method. The primary legal materials which is used is Indonesian state finance regulation, state treasury regulation, state-owned enterprises regulation, and limited liability company regulation, and the secondary legal materials are books, scientific journals, scientific articles and seminar papers. Besides, in the drafting of this thesis, Writer use theory to analyze the existing legal materials, which are, legal entity theory, theory of ownership, state finance theory, and transformation of state finance theory."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>