Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman ke arah era digital, buku sebagai salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, mulai beralih bentuk dari yang tadinya berupa cetakan, menjadi bentuk non cetak atau buku elektronik. Perubahan bentuk ciptaan buku elektronik ini mengakibatkan pencipta atau dalam hal ini penulis, serta penerbit, harus menerapkan mekanisme perlindungan yang lebih kompleks guna melindungi hak cipta dari buku elektronik tersebut karena hak cipta atas buku elektronik rentan pembajakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, yang ingin mengambil keuntungan dari nilai komersil dari buku elektronik. Berkenaan dengan perkembangan zaman ke arah era digital tersebut, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta belum cukup mengatur perlindungan hak cipta atas buku eletronik, termasuk mekanisme lisensi hak cipta buku elektronik. Oleh karena itu penulis berpendapat perlu adanya penambahan regulasi mengenai pengaturan hak ekonomi secara khusus terutama atas buku elektronik sehingga hak ciptanya dapat dilindungi dalam pengeksploitisasinya secara komprehensif terutama dalam era digital.

---

Along with the changes and developments towards the digital age, books as a form of protected copyrighted creations, start to undergo transformation from the former print version into the non-print version or electronic books. The changes in the form of creation of electronic books have a consequence that the creators, or in this case the authors and publishers, must implement more complex protection mechanism to protect the copyright of the electronic books since the copyright of the electronic books is vulnerable to piracy by irresponsible parties, who want to take advantage of the commercial value of the electronic books. With regard to such developments towards the digital age, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta" is no longer adequate to govern copyright protection on electronic books, including licensing mechanism for the copyright of electronic books. Accordingly, the author suggests the need for an additional regulation on special economic rights, especially for electronic books, so that the copyright can be protected in its exploitation comprehensively, especially in the digital age."

"Pencipta dalam melahirkan suatu karya cipta membutuhkan kreativitas dari kemampuan daya pikir yang membutuhkan pengorbanan serta pertimbangan untuk mewujudkan idenya, seperti waktu, tenaga, dan pikiran. Dengan begitu, sudah sepantasnya bagi pencipta untuk diberikan penghargaan dan perlindungan hukum atas hasil karya ciptanya. Namun, masih kerap terjadi tindakan penjiplakan karya cipta rancangan busana untuk memperoleh manfaat ekonomi dengan memproduksi busana dari karya tersebut. Perbuatan penjiplakan karya cipta dengan tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini, timbul problematika bagaimana bentuk perlindungan hukum para pencipta rancangan busana tersebut, apakah hak cipta atau desain industri yang lebih tepat untuk memberikan perlindungan hukum dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian dalam skripsi menggunakan metode yuridis normatif, yang mana mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi literatur dan wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa rezim hukum dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual yang lebih tepat untuk memberikan perlindungan terhadap karya rancangan busana adalah hak cipta.

---

In creating a creative work, the creator requires creativity from the ability of the mind that requires sacrifice and consideration to actualize the idea, such as time, energy, and thoughts. Therefore, it is appropriate for creators to be given appreciation and legal protection for their works. However, there are still frequent cases of plagiarizing the copyrighted fashion designs to obtain economic benefits by producing clothing from those works. Copying the copyrighted works without permission is an illegal act. In this case, a problem arises as to the form of legal protection for the creators of those fashion designs, whether copyrights or industrial designs are more appropriate to provide legal protection from the perspective of Intellectual Property Rights. The research in the thesis used the normative juridical method, which refers to legal norms in statutory regulations. The data sources used in this study are secondary data through literature studies and interviews with informant. The data obtained will be analyzed using qualitative data analysis methods. Based on the results of the research, the author argues that the legal regime in the perspective of Intellectual Property Rights that is more appropriate to provide protection for fashion design works is copyright."

"Tulisan ini menganalisis doktrin freedom of panorama (Kebebasan Panorama) dalam konteks perlindungan hak cipta atas karya fotografi. Doktrin ini berkaitan dengan limitasi (limitations) dan pengecualian (exception) dalam peraturan terkait hak cipta. Hak cipta menimbulkan hak eksklusif Pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Karya fotografi merupakan salah satu jenis karya cipta yang dilindungi namun sejauh mana perlindungannya jika terdapat unsur ciptaan lain di dalamnya.  Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum bersifat normatif, yang menitik beratkan pada norma atau aturan hukum dengan pendekatan Inter-Disiplin, dan analisis data kualitatif untuk menjawab pokok permasalahan berikut: bagaimana hak cipta atas karya fotografi dapat lahir, apakah Pencipta karya fotografi harus meminta izin kepada pemilik setiap objek yang difotonya, dan apakah doktrin Freedom of Panorama diakui dalam hukum hak cipta di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Hak cipta atas karya fotografi lahir saat Ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata, dideklarasikan, dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun, dan merupakan karya yang orisinal atau berasal dari kreasi, imajinasi, dan ekspresi pribadi penciptanya, tanpa meniru atau menjiplak karya orang lain. Perlindungan atas karya fotografi bersifat terbatas, Hak ekonomi berlaku selama periode tertentu, yaitu 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Status ciptaan menjadi public domain setelah waktu perlindungannya habis. Pencipta karya fotografi harus berhati-hati dalam memilih objek foto. Kebutuhan atas izin tergantung objek dan tujuan pemanfaatan karya fotografinya, mengingat relasi objek dan subjek hukum bervariasi. Tedapat objek foto yang memerlukan izin contohnya apabila patut diduga karya tersebut masih dilindungi hak cipta berdasarkan UUHC 2014. UUHC 2014 tidak mengatur mengenai pemanfaatan karya cipta yang berlokasi secara permanen di tempat umum secara khusus dalam aturan pembatasannya, khususnya yang berhubungan dengan karya fotografi. Selama UUHC 2014 masih berlaku dan perlindungan hak cipta atas ciptaan juga masih berlaku, hak eksklusif Pencipta dan/atau pemegang hak juga berlaku.

---

This thesis analyses the freedom of panorama doctrine in the context of copyright protection for photographic works. Freedom of Panorama is related to limitations and exceptions in regulations related to copyright. Copyright gives rise to the exclusive rights of the Author and/or copyright holder. Photographic works are a type of copyrighted work that is protected, but to what extent is the protection if there are other works in it. This thesis was prepared using normative legal research methods, which focus on legal norms or rules with an inter-disciplinary approach, and qualitative data analysis to answer the following main issues: how can copyright for photographic works arise, whether the Author of a photographic work must ask permission from the owner of each the objects they photographed, and whether the Freedom of Panorama doctrine is recognized in copyright law in Indonesia. The result of this research is Copyright for photographic works is born when the idea is embodied in a tangible form, declared, can be seen, heard, reproduced, or communicated through any device, and is an original work or derived from the creation, imagination, and personal expression of its author, without imitating or plagiarizing the work of others. Protection of photographic works is limited, Economic rights are valid for a certain period, which is 50 (fifty) years from the date of Publication. The status of the works becomes public domain after the protection time expires. Author of photographic works must be careful in choosing photo objects. The need for permission depends on the object and purpose of using the photographic work, considering that the relationship between object and legal subject varies. There are photo objects that require permission, for example if it is reasonable to suspect that the work is still protected by copyright under UUHC 2014. The UUHC 2014 does not regulate freedom of panorama or the use of copyrighted works that are permanently located in public places specifically in its limitations, especially those relating to photographic works. As long as the 2014 UUHC is still in effect and copyright protection of the work is still in effect, the exclusive rights of the Author and/or rights holder also apply."

"Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan mengenai aspek hak cipta terkait Undang-Undang Hak Cipta yang terdapat dalam karya lagu yang diciptakan dengan menggunakan metode digital song sampling. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif. Aspek hak cipta yang diteliti adalah mengenai bentuk ciptaan, orisinalitas serta kepemilikan dari hak cipta itu sendiri. Metode digital song sampling merupakan sebuah metode yang beberapa waktu kebelakang umum digunakan para produser lagu dalam menciptakan lagu, pada dasarnya dalam metode ini diambil sebagian hal dari lagu yang sudah ada dan terhadap bagian tersebut dilakukan pengolahan untuk kemudian diletakan ke dalam lagu yang baru. Dalam hal karya lagu yang diciptakan melalui metode digital song sampling diketahui bahwa bentuk yang dimiliki merupakan bentuk ciptaan turunan atau karya derivatif, hal ini dikarenakan lagu tersebut memenuhi unsur dari bentuk karya derivatif yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Karya ini bersifat orisinal namun hal orisinalitas tersebut terbatas pada elemen baru yang ditambahkan dalam karya tersebut sehingga tidak meliputi elemen lagu lain yang digunakan dalam karya tersebut meskipun terhadap elemen tersebut telah dilakukan modifikasi sedemikian rupa terhadapnya. Sementara itu mengenai kepemilikan hak cipta karya ini khususnya pada hak ekonomi dimiliki Pencipta sesuai dengan kesepakatan dari pemilik hak ekonomi dari lagu yang dilakukan sampling.

---

This writing is the result of research on the aspects of copyright related to the Copyright Law found in a song created using the digital song sampling method. The study employs a descriptive normative method, focusing on the form of creation, originality, and ownership of the copyright itself. Digital song sampling is a method commonly used by music producers to create songs by taking portions from existing songs and processing them into a new composition. In the case of songs created through digital song sampling, it is known that the form it takes is a derivative creation, meeting the criteria outlined in the Copyright Law for derivative works. While the work is original, this originality is limited to the new elements added, excluding elements from other songs used in the work, even though modifications have been made to those elements. Regarding copyright ownership, particularly economic rights, the Creator holds them according to the agreement with the owner of the economic rights of the sampled song."

"Doktrin first sale merupakan sebuah doktrin yang memperbolehkan konsumen untuk memberikan dan menjual kembali ciptaan atau salinan ciptaan yang telah dibelinya secara sah tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, sampai saat ini masih diperdebatkan terkait dengan penerapan doktrin first sale terhadap karya digital, salah satunya adalah terhadap e-book dikarenakan dalam mendistribusikan suatu e-book konsumen perlu untuk membuat salinan baru terlebih dahulu, dimana tindakan tersebut berada di luar ruang lingkup penerapan doktrin first sale. Selain itu, teknologi Digital Rights Management yang seringkali dipasang dalam e-book juga mencegah seseorang untuk melakukan pendistribusian e-book. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dimana hasil dari penelitian ini bersifat preskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah e-book yang diproteksi dengan Digital Rights Management tidaklah dijual, melainkan dilisensikan terhadap konsumen, yang dalam hal ini berbeda dengan penjualan buku cetak dan berada di luar lingkup penerapan doktrin first sale. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah sebaiknya mengatur lebih spesifik mengenai keabsahan dari penerapan doktrin first sale dalam UU HC, khususnya terhadap karya-karya digital seperti e-book. Pengaturan ini dapat mencakup kompensasi terhadap setiap penjualan kembali yang dilakukan oleh pembeli e-book. Selain itu, aplikasi-aplikasi e-reader juga dapat menerapkan sistem yang memperbolehkan seseorang untuk memberikan suatu e-book tanpa harus menggandakannya terlebih dahulu.

---

The first sale doctrine allows consumers to sell or otherwise dispose the works or particular copies of the works that they have legally purchased, without the authority of the copyright owner. However, there has been a wide and varied debate regarding its application towards digital works, such as e-books where the buyer has to make a new copy for the new owner, in which it is considered to be outside the scope of the first sale doctrine. Moreover, the Digital Rights Management technology that is often implemented in e-books will prevent someone from distributing the e-books that they have bought. The author will use the statutory approach and the case approach to answer those issues, where the result of this study will be prescriptive. This study found that unlike its printed counterpart, e-books that are protected by Digital Rights Management are licensed, not sold, meaning that the first-sale doctrine cannot serve as a legal milestone towards the distribution of e-books. The study suggests that the amendment of Indonesian Copyright Act should include provisions regarding the first sale doctrine, especially towards digital works like e-books. These new provisions can include compensation and royalties every time a buyer resell an e-book that they have previously purchased. Furthermore, e-reader apps should implement a system that allows the consumers to lend or give an e-book without having to make a new copy beforehand."

"Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya digitalisasi perkembangannya sangat cepat pada saat ini. Perkembangan ini secara bertahap akan dapat mengungkapkan penipuan yang telah terjadi terhadap penciptaan nilai ekonomi. Dalam isu ini, Penulis akan membawa analisis tentang musik digital yang bernama spotify. Musik digital ini sedang digugat oleh penerbit musik besar dengan kerugian $ 1,6 miliar dan ganti rugi yangbernama wixen music publishing, yang mempunyai lisensi lebih dari 200 artis. Gugatan itu diajukan di California pada 29 Desember 2017, anggapan wixen adalah spotify melanggar pelanggaran hak cipta yang disebut hak mekanik, secara khusus menuduh spotify menggunakan ribuan lagu itu tanpa lisensi yang tepat dan izin dari wixen. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif yang berarti kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum spesifik dengan cara menganalisis. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam makalah penelitian ini akan menganalisis penggunaan hak cipta spotify selama menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum, konvensi dan peraturan yang berlaku. Hasil dari makalah penelitian ini adalah untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana spotify menghasilkan uang, legalitas fonogram digital dan menganalisis kasus spotify. Dengan melakukan hal itu diharapkan bahwa dalam makalah penelitian ini dapat memberikan saran untuk perbaikan pada penggunaan hak cipta musik digital dalam perspektif hukum hak cipta dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan pelanggaran hak cipta dalam industri musik digital dalam Konvensi Internasional tentang Hak cipta dan hukum peraturan nasional No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

The advancement of science and technology especially the rapidly digitizing technology nowadays. The development of digitalization will gradually be able to reveal the fraud that has occurred so far against the creation of economic value. In this issue, Writer brings an analysis on digital music named spotify. This digital music is being sued by a major music publisher for $1,6 billion in damages and injuncitve named wixen music publishing, which licenses music from about 200 artists. The lawsuit was filed in California on December 29 2017, wixen assumption is spotify violates copyright infringement which called mechanical rights, specifically alleging spotify is using thousands of it is songs without a proper license and permission from wixen. This research paper is made by using normative judicial method which means a scientific activity based on method, systematics, and certain thoughts that aim to learn one or more specific legal phenomena by analyzing. In this research paper will analyze copyright use of spotify during running its business pursuant to prevailing laws, conventions and regulations. The result of this research paper is to draw a conclusion on how spotify makes money, the legality of digital phonogram and analyze spotify case. By doing so it is hope that in this research paper could provide any suggestion for the improvement on the copyright use of digital music in copyright law perspective and also increase people’s awarness to implement the preventive measures of copyright infringment in digital music industry in International Convention on Copyright and national regulation law no. 28 year 2014 on Copyright."

"[Skripsi ini membahas tentang perlindungan jangka waktu terhadap suatu karya seni, terutama karakter kartun. Dengan adanya perubahan perlindungan jangka waktu, membuat ada hal yang harus diteliti lebih lanjut mengenai alasan-alasan mengapa terjadi perubahan jangka waktu terhadap perlndungan. Lalu apa akibat yang terjadi terhadap karya terutama karakter kartun dengan adanya perubahan jangka waktu ini. Dan apa yang terjadi jika ada perbedaan mengenai jangka waktu antara negara asal ciptaan dengan negara dimana ciptaan tersebut beredar, haruskan peraturan negara asal ciptaan tersebut diikuti atau mengikuti peraturan negara dimana ciptaan tersebut digunakan

---

This mini thesis is discusses about the Copyright Term Protection of Character Cartoon works. With the changes of the regulation, makes things that should be considered such as the reason of the changes of the copyright term protection. Then what is the impact for the Cartoon Character Works with the term change. And what happened if there’s the different about the copyright term between the Origin Country and the Country that the works being used, which regulation should be used;This mini thesis is discusses about the Copyright Term Protection of Character Cartoon works. With the changes of the regulation, makes things that should be considered such as the reason of the changes of the copyright term protection. Then what is the impact for the Cartoon Character Works with the term change. And what happened if there’s the different about the copyright term between the Origin Country and the Country that the works being used, which regulation should be used.;This mini thesis is discusses about the Copyright Term Protection of Character Cartoon works. With the changes of the regulation, makes things that should be considered such as the reason of the changes of the copyright term protection. Then what is the impact for the Cartoon Character Works with the term change. And what happened if there’s the different about the copyright term between the Origin Country and the Country that the works being used, which regulation should be used, This mini thesis is discusses about the Copyright Term Protection of Character Cartoon works. With the changes of the regulation, makes things that should be considered such as the reason of the changes of the copyright term protection. Then what is the impact for the Cartoon Character Works with the term change. And what happened if there’s the different about the copyright term between the Origin Country and the Country that the works being used, which regulation should be used]"

"ABSTRAKRasa, cipta dan karsa masyarakat menghasilkan norma-norma dan ilmu pengetahuan yang merupakan kebudayaan kebendaan. Hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas segala hak yang timbul bila ciptaan tersebut dialihwujudkan dalam bentuk produk-produk yang berbeda. Buku adalah salah satu ciptaan yang termasuk dalam perlindungan hak cipta. Buku merupakan kekayaan intelektual seorang pencipta yang tidak hanya mempunyai arti ekonomis bagi yang mengeksploitasinya tetapi juga memiliki nilai yang luar biasa bagi pembangunan spiritual dan materiil suatu bangsa. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perbanyakan buku tanpa izin sering terjadi, dengan modal yang ringan tetapi mencari keuntungan yang besar. Pembajakan buku dinyatakan sebagai suatu tindak pidana kejahatan. Tidak adanya keseragaman terhadap penafsiran dan tindakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani pembajakan buku merupakan faktor-faktor yang menunjukkan bahwa pembajakan buku ini belum ditangani secara efektif dan professional. Hak moral dan hak ekonomi adalah bentuk yang dilindungi dalam hak cipta ini.

---

ABSTRACTFeeling, creativity and initiative of the people generate norms and knowledges which is the culture. The results of each creator’s work that shows originality in the field of science, art, and literature. The copyright holder has the exclusive rights to all the rights which arise if the creation is changed in the form of different products. Book is a type of creation that is included in the copyright protection. Book is an intellectual property of a creator that is not only having economic significance for the exploited but also having tremendous values for the spiritual and material development of a nation. This research is a doctrinal legal research (normative) using qualitative descriptive analysis. The results explain that the book reproduction without permission often happen, with a minimum capital but looking for a big profits. Book piracy is expressed as a crime. The lack of uniformity in the interpretation and action by law enforcement in dealing with piracy of books are the factors which show that the book piracy has not been dealt effectively and professionally. Moral rights and economic rights are the forms that are protected in this copyright."

"

ABSTRAK

 

Nama              : JEANE PHIALSA

Program studi  : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Judul               : Perlindungan Hak Cipta Bagi Digital Audio Sampling di Indonesia

Pembimbing    : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.

 

Tesis ini membahas mengenai perlindungan hak cipta atas sebuah hasil rekaman suara yang kemudian dijadikan sebuah digital audio sampling untuk selanjutnya digunakan kembali dalam suatu karya yang baru. Digital audio sampling ini memberikan kemudahan dan sebagai alternatif untuk memproduksi musik agar lebih efektif dari segi waktu, tenaga dan biaya, tanpa harus mempekerjakan musisi untuk melakukan rekaman dan membayar biaya sewa studio rekaman, maka para pencipta lagu maupun produser dapat menghemat banyak sekali biaya produksi yang seharusnya dikeluarkan. Di Indonesia pun sudah sangat popular dalam penggunaan sampling tersebut, dari sampling alat musik pada umumnya seperti strings, drum, gitar, bass, piano, alat tiup hingga alat musik tradisional. Namun Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya mengakomodir pengaturan mengenai rekaman suara maka keberadaan pembuatan hingga penggunaan digital audio sampling. Begitu juga fenomena keberadaan samplingalat musik tradisional Indonesia yang sudah banyak diproduksi oleh pihak asing dan dijual secara online, Undang – Undang Pemajuan Kebudayaan mempunyai pengaturan mengenai pengamanan namun impelementasi dari Pemerintah masih belum maksimal sehingga fenomena tersebut masih terus berlangsung, dikhawatirkan akan merugikan Indonesia karena komersialisasi yang tidak diawasi langsung oleh negara Indonesia sebagai pemilik ha katas kebudayaan tradisional tersebut.

 

Kata Kunci      : Perlindungan Hak Cipta, Digital Audio Sampling, Musik Tradisional Indonesia.

 

---

ABSTRACT

 

Name                          : JEANE PHIALSA

Study Program            : Master of Law, Intellectual Property Right

Title                            : Copyright Protection of Digital Audio Sampling in Indonesia

Counsellor                  : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.

 

This thesis discusses the protection of copyright for a sound recording which is used as a digital audio sampling who re-used in a new project. Digital audio sampling is an alternative to producing music to be more effective in terms of time, effort and cost, without have to hire recording musicians and pay the rental fees for recording studios. Songwriters and producers can save a lot of production cost. In Indonesia, it has been very popular sampling, from sampling musical instruments in general such as strings, drums, guitars, basses, pianos, wind instruments until traditional musical instruments. However, Undang-Undang HakCiptahas not fully accommodated the protection regarding sound recording, the existence of the manufacture to the use of digital audio sampling. Likewise, the phenomenon of the existence of sampling Indonesian traditional musical instruments that have been produced by foreign parties, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaanhas arrangements regarding safety, but implementation from the Government is still not optimal so that the phenomenon continues until now, it is feared that it will harm Indonesia due to commercialization which was not directly monitored by the Indonesian state as the owner of the traditional culture.

 

Keyword         :Copyright, Digital Audio Sampling, Indonesian Traditional Musical Instrument.

"

"Menciptakan audiobook merupakan tindakan yang berkaitan dengan hak cipta suatu buku. Keberadaan hak cipta memberikan perlindungan atas setiap buku sehingga tidak semua orang dapat menciptakan audiobook atas buku yang dilindungi oleh hak cipta. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hak cipta atas tindakan menciptakan audiobook dari suatu buku yang dilindungi oleh hak cipta. Penelitian ini memfokuskan pembahasan menciptakan audiobook dalam kaitannya dengan hak moral yang dimiliki oleh pencipta buku dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Penelitian ini akan memecahkan permasalahan mengenai kedudukan audiobook dalam hak cipta, tindakan menciptakan audiobook yang sesuai dengan ketentuan hak cipta, serta perlindungan dan upaya hukum atas tindakan menciptakan audiobook yang melanggar hak moral yang dimiliki oleh pencipta buku dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Penelitian ini dilakukan dengan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan yang akan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan United States Copyright Act of 1976. Penelitian ini menunjukkan bahwa menciptakan audiobook hanya dapat dilakukan oleh pencipta buku sebagai pemegang hak moral buku dan pemegang hak ekonomi sehingga siapa pun yang ingin menciptakan audiobook harus memperoleh persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila terdapat pihak yang menciptakan audiobook tanpa memperoleh izin dari pihak yang berhak maka pihak tersebut dapat digugat dan/atau dituntut secara pidana.

---

The creation of an audiobook is related to copyright of a book. The existence of copyright provides protection for every book, so only certain people can create audiobook by copyright. This research will discuss copyright protection for the act of creating an audiobook from a book that is protected by copyright. This research focuses on the study of creating audiobook in relation to the moral rights owned by the creator of the book and the economic rights owned by the copyright holder. This research will solve problems regarding the position of audiobook in copyright, the act of creating audiobook that complies with copyright provisions, as well as protection and legal remedies for the act of creating audiobook that violates moral rights owned by the creator of the book and economic rights owned by the copyright holder. This research was conducted using statute and comparative approach based on The Law of The Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright and the United States Copyright Act of 1976. This research shows that creating audiobook can only be done by the author of the book as the holder or moral rights and the holder of economic rights so that anyone who wants to create an audiobook must obtain the approval of the creator or copyright holder. If there is a party who created an audiobook without obtaining the permission from the rightful party, then that party can be sued and/or criminally charged."