Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa keabsahan grosse akta hipotek atas kapal yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan mendiskripsikan karakteristik grosse akta hipotek atas kapal sebagai sarana proteksi perjanjian kredit dan juga menganalisa peluang-peluang yang dihadapi oleh pemegang hak jaminan hipotek atas kapal dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berpotensi menjadi masalah dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipologi penelitian bersifat eksplanatoris, sedangkan data yang digunakan adalah data hukum primer, sekunder dan tersier dan menggunakan analisis kualitatif, serta logika berfikir induktif dengan mendasar bahwa keabsahan grosse akta hipotek atas kapal haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan suatu ketetapan yang sah. Dari penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat terjawab. Pertama, Akibat hukum yang timbul apabila suatu grosse akta hipotek atas kapal tidak memenuhi ketentuan-ketentuan keabsahan grosse akta hipotek atas kapal adalah penerbitan grosse akta hipotek atas kapal menjadi cacat hukum sehingga menyebabkan akta hipotek atas kapal tersebut menjadi batal demi hukum dan grosse akta hipotek atas kapal menjadi tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Kedua, Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Kreditor selaku pemegang hak jaminan hipotek atas kapal diantaranya adalah penyelesaian perkara melalui proses pengadilan dalam praktiknya dinilai tidak efektif; Lembaga eksekusi atas kekuasaan sendiri menjadi tidak lebih efisien daripada eksekusi berdasarkan grosse akta hipotek atas kapal. Peluang dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut, adalah: pelaksanaan eksekusi objek jaminan hipotek atas kapal yang baik, dan terupayanya efisiensi serta efektifitas dalam prosedur eksekusi jaminan hipotek atas kapal.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the validity of the deed of mortgage on vessels made ​​by Registrant and Registrar Officials for Vessels Transfer of Title by describing the characteristics of the deed of mortgage on vessels as means of protection for loan agreement and by analyzing the opportunities faced by holders of mortgage on vessels insurance to deal with challenges that could potentially be problematic in the future. This study uses normative method and the typology is explanatory; while the data included are data of primary, secondary and tertiary law by using qualitative analysis, and the logic of inductive thinking considering that the validity of the deed of mortgage on vessels must observe the terms of legal provisions. From this study, there are several things that may be answered. First, the legal consequences that arise when a deed of mortgage on vessel does not meet the terms of the validity is that the publishing of deed of mortgage on vessels may be legally defective, causing the mortgage on vessels deeds become null, and deed of mortgage on vessels becomes powerless in terms of executorial. Second, the challenges faced by the creditor as collateral mortgage holders on vessels including the settlement through the court process considered practically ineffective; Institute for the execution of the power itself becomes less efficient than the execution of the deed of mortgage on vessels. Opportunities in responding to these challenges are: the execution of the good mortgage collateral objects on the vessels, and efficiency and effectiveness in the execution procedure collateral mortgage on the vessels."

"Tesis ini meneliti tentang keberlakuan surat kuasa membebankan hak tanggungan disaat debitur pelaksana kredit meninggal dunia sebelum terpasang hak tanggungan pada objek yang akan dijadikan jaminan kredit. Perekonomian yang sekarang berlangsung dinamis dalam kehidupan masyarakat secara tidak langsung berdampak pada roda perekonomian Indonesia. Salah satu ciri dinamisnya perekonomian adalah meningkatnya pinjaman kredit yang diberikan oleh Bank sebagai salah satu modal usaha. Dalam memberikan perjanjian kredit, terkadang kreditur dalam hal ini Bank memerlukan suatu jaminan untuk menjamin pelunasan hutang tersebut. Hak Tanggungan adalah jaminan yang sering dipakai dalam proses pinjam meminjam dimana objek yang dijadikan jaminan adalah berupa tanah beserta bangunan di atasnya. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan merupakan pernyataan pemberian kuasa khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa / pemberi Hak Tanggungan dalam bentuk tertulis atau autentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan maksud untuk digunakan pada waktu melakukan pemberian Hak Tanggungan dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan Pejabat Akta Tanah dalam rangka pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, namun dalam perkembangannya banyak terjadi permasalahan yang terjadi seiring dengan berjalannya kredit, masalah juga terjadi pada kredit Bank "PT BPR TKI" dan "BSL" dimana "BSL" selaku debitur perjanjian kredit meninggal dunia pada saat perjanjian kredit masih berlangsung dan objek yang dijaminkan belum sempat dibebani Hak Tanggungan namun sudah terlebih dahulu dibuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang menurut Undang - Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak dapat berakhir dan dicabut selain karena sudah habis masa berlakunya.

---

This thesis examines the validity of a power of attorney to charge mortgage loans when borrowers die before the mortgage is attached to the object to be used as loan collateral. The economy is now dynamic occurred in people's lives indirect impact on the economy of Indonesia. One characteristic of the dynamic economy is growing loans granted by the Bank as one of the capital. In providing credit agreements, sometimes creditors in this case the Bank requires collateral to guarantee repayment of a debt. Mortgage insurance is often used in the process of lending and borrowing in which the object is used as collateral in the form of land and buildings on it. Power of Attorney for Mortgage impose a special authorization statement provided by the authorizing / giver Mortgages in writing or authentically created by and in the presence of Notary or Land Deed Official (PPAT) with a view to use when conducting delivery Mortgages in Mortgage providers it can not present itself in the presence of officials in order to manufacture the Land Deed Granting Mortgage Deed, but in its development much going problems occurred with the passing of the credit, credit problems also occur in the "PT. BPR TKI" and "BSL" where "BSL"credit Agreement as the debtor dies during the loan agreement is still ongoing and the objects have not been encumbered collateral Mortgages however have first made Attorney Impose a Statutory Mortgages - Mortgages Act No. 4 of 1996 and the end can not be revoked except as expired."

"[PT Pegadaian (Persero) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh dana yang mereka butuhkan, berusaha untuk meningkatkan layanan dengan menambah program kegiatannya. Selama ini PT Pegadaian (Persero)hanya dikenal dengan produk jasa gadai. Salah satu bentuk penyaluran pinjaman yang sekarang dijalankan oleh PT Pegadaian (Persero) yaitu perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia. Konsekuensi yuridisnya, PT Pegadaian (Persero) harus mengikuti ketentuan yang diamanatkan dalam UUJF. Perjanjian jaminan fidusia agar mempunyai kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, harus dibuatdengan akta notaris. Perjanjian jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia, supaya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, kreditur tetap dapat menjalankan ketentuan yang diatur dalam UUJF. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan jaminan fidusia pada PT Pegadaian (Persero) ditinjau dari fungsi PT Pegadaian (Persero) sebagai lembaga gadai dan untuk mengetahui akibat hukumnya perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila terjadi waprestasi. Untuk mencapaitujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis denganmenggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian jaminan fidusia pada PT Pegadaian (Persero) dengan nilai penjaminan diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibuat dengan akta jaminan fidusia dihadapan notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sedangkan nilai penjaminan dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya dibuat denganperjanjian jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, apabila debitur wanprestasi dalam pelaksanaan eksekusi kreditur dapat menerapkan Pasal 15 dan Pasal 29 UUJF. Perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam pelaksanaan eksekusinya, kreditur harus mengajukan gugatan kepada pengadilan dan dapat menerapkan Pasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 365 KUHP. Sebab lain perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah karena biayanya yang mahal dan jarak Kantor Pendaftaran Fidusia yang sangat jauh, karena hanya ada di Ibukota Propinsi DKI Jakarta. Seharusnya,Kantor Pendaftaran Fidusia mempunyai kantor perwakilannya pada setiap Kabupaten/ Kotamadya di Indonesia.

---

In Meeting the Needs of communities for acquiring the funds that they need, PT Pegadaian (Persero) works hard to improve its services by adding up its programs of activities. All this time, at PT Pegadaian (Persero) as known for pand service products. One of the on the go loan programs from PT Pegadaian (Persero) is promissory notes receivable by fiduciary transfer of ownership. As a

juridical consequence, PT Pegadaian (Persero) should follow the provisions as mandated by the Fiduciary Act (UUJF). To be able to have a legal certainty for the debtor and the creditor, the agreement of fiduciary transfer of ownership should be made in notarial decree. The agreement of fiduciary transfer of ownership should be registered in Fiduciary Registering Office, so that in case of default done by the debtor, the creditor may use the provisions in the UUJF. Inconnection with that, the writer researched the unregistered agreement of fiduciary transfer of ownership by PT Pegadaian (Persero) to find out the implementation of fiduciary transfer of ownership in PT Pegadaian (Persero) related to the function of PT Pegadaian (Persero) as a pand institution and to find

out legal consequences on unregistered agreement of fiduciary transfer of ownership toward the return and in the case of default. To achieve the objective above, the study was conducted with the analytical descriptive method using normative juridical approach. Data of the research was analyzed by using qualitative method. Based on the research, the result revealed that agreement of

fiduciary transfer of ownership of PT Pegadaian (Persero) with the value of guarantee above Rp. 10.000.000,- (ten millions rupiah), then made with the fiduciary deed before a notary and registered at Fiduciary Registration Office. If the value of guarantee below than Rp.10.000.000,- (ten millions rupiah), then only be made with agreement of fiduciary transfer of ownership and not be registered. In a registered agreement of fiduciary transfer of ownership, if the debtor are in default in the implementation of the execution, the creditor can apply Article 15 and Article 29 of UUJF. In a unregistered agreement of fiduciary transfer of ownership, to the execution, the creditor must must file a lawsuit to the court and could apply Article 1365 of the Civil Code juncto Article 365 of the Book of Criminal Law. There is a factor when an agreement of fiduciary transfer of ownership is not registered, its is due to expensive cost and great distance of Fiduciary Registration Office, because its only located in the Provincial Capital. The Fiduciary Registration Office shoulc have representatives in every Regency/City.

;In Meeting the Needs of communities for acquiring the funds that they

need, PT Pegadaian (Persero) works hard to improve its services by adding up its

programs of activities. All this time, at PT Pegadaian (Persero) as known for pand

service products. One of the on the go loan programs from PT Pegadaian

(Persero) is promissory notes receivable by fiduciary transfer of ownership. As a

juridical consequence, PT Pegadaian (Persero) should follow the provisions as

mandated by the Fiduciary Act (UUJF). To be able to have a legal certainty for

the debtor and the creditor, the agreement of fiduciary transfer of ownership

should be made in notarial decree. The agreement of fiduciary transfer of

ownership should be registered in Fiduciary Registering Office, so that in case of

default done by the debtor, the creditor may use the provisions in the UUJF.

Inconnection with that, the writer researched the unregistered agreement of

fiduciary transfer of ownership by PT Pegadaian (Persero) to find out the

implementation of fiduciary transfer of ownership in PT Pegadaian (Persero)

related to the function of PT Pegadaian (Persero) as a pand institution and to find

out legal consequences on unregistered agreement of fiduciary transfer of

ownership toward the return and in the case of default. To achieve the objective

above, the study was conducted with the analytical descriptive method using

normative juridical approach. Data of the research was analyzed by using

qualitative method. Based on the research, the result revealed that agreement of

fiduciary transfer of ownership of PT Pegadaian (Persero) with the value of

guarantee above Rp. 10.000.000,- (ten millions rupiah), then made with the

fiduciary deed before a notary and registered at Fiduciary Registration Office. If

the value of guarantee below than Rp. 10.000.000,- (ten millions rupiah), then

only be made with agreement of fiduciary transfer of ownership and not be

registered. In a registered agreement of fiduciary transfer of ownership, if the

debtor are in default in the implementation of the execution, the creditor can apply

Article 15 and Article 29 of UUJF. In a unregistered agreement of fiduciary

transfer of ownership, to the execution, the creditor must must file a lawsuit to the

court and could apply Article 1365 of the Civil Code juncto Article 365 of the

Book of Criminal Law. There is a factor when an agreement of fiduciary transfer

of ownership is not registered, its is due to expensive cost and great distance of

Fiduciary Registration Office, because its only located in the Provincial Capital.

The Fiduciary Registration Office shoulc have representatives in every Regency/

City.

Keywords : Fiduciary, PT Pegada, In Meeting the Needs of communities for acquiring the funds that they

need, PT Pegadaian (Persero) works hard to improve its services by adding up its

programs of activities. All this time, at PT Pegadaian (Persero) as known for pand

service products. One of the on the go loan programs from PT Pegadaian

(Persero) is promissory notes receivable by fiduciary transfer of ownership. As a

juridical consequence, PT Pegadaian (Persero) should follow the provisions as

mandated by the Fiduciary Act (UUJF). To be able to have a legal certainty for

the debtor and the creditor, the agreement of fiduciary transfer of ownership

should be made in notarial decree. The agreement of fiduciary transfer of

ownership should be registered in Fiduciary Registering Office, so that in case of

default done by the debtor, the creditor may use the provisions in the UUJF.

Inconnection with that, the writer researched the unregistered agreement of

fiduciary transfer of ownership by PT Pegadaian (Persero) to find out the

implementation of fiduciary transfer of ownership in PT Pegadaian (Persero)

related to the function of PT Pegadaian (Persero) as a pand institution and to find

out legal consequences on unregistered agreement of fiduciary transfer of

ownership toward the return and in the case of default. To achieve the objective

above, the study was conducted with the analytical descriptive method using

normative juridical approach. Data of the research was analyzed by using

qualitative method. Based on the research, the result revealed that agreement of

fiduciary transfer of ownership of PT Pegadaian (Persero) with the value of

guarantee above Rp. 10.000.000,- (ten millions rupiah), then made with the

fiduciary deed before a notary and registered at Fiduciary Registration Office. If

the value of guarantee below than Rp. 10.000.000,- (ten millions rupiah), then

only be made with agreement of fiduciary transfer of ownership and not be

registered. In a registered agreement of fiduciary transfer of ownership, if the

debtor are in default in the implementation of the execution, the creditor can apply

Article 15 and Article 29 of UUJF. In a unregistered agreement of fiduciary

transfer of ownership, to the execution, the creditor must must file a lawsuit to the

court and could apply Article 1365 of the Civil Code juncto Article 365 of the

Book of Criminal Law. There is a factor when an agreement of fiduciary transfer

of ownership is not registered, its is due to expensive cost and great distance of

Fiduciary Registration Office, because its only located in the Provincial Capital.

The Fiduciary Registration Office shoulc have representatives in every Regency/

City.

Keywords : Fiduciary, PT Pegada]"

"Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap Perjanjian Asuransi Jiwa AlliSya Protection Plus pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pembahasan skripsi ini menganalisis akad dalam perjanjian berdasarkan ketentuan akad menurut Hukum Perikatan Islam dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah 'PMK 18/2010'. Penulisan dilakukan secara normatif berdasarkan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ketentuan akad dalam Perjanjian Asuransi Jiwa AlliSya Protection Plus pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah diterapkan secara jelas dalam polis menurut ketentuan akad dalam Hukum Perikatan Islam dan PMK 18/2010. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini badan legislatif membuat suatu undang-undang tentang asuransi syariah secara spesifik untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syariah saat ini, khususnya asuransi syariah.

---

This thesis focuses on judicial review on AlliSya Protection Plus Life Insurance Agreement in PT Asuransi Allianz Life Indonesia. In the analycist section of this thesis analyzes contract in agreement based on provisions stipulated in the Islamic Law and Minister of Finance regulation No. 18 PMK.010 2010 regarding Implementation of Basic Principles on Conducting Insurance and Reinsurance Business According to Sharia Principles 'PMK 18 2010'. The writing was conducted through documentation study. Qualitative analycist using secondary data comprises of primary law source, secondary law source, and tertiary law source.

Based on research, the contract in AlliSya Protection Plus Life Insurance Agreement in PT Asuransi Allianz Life Indonesia has been implemented clearly according to the contract provisions in Islamic Law and PMK 18 2010. Government in this case the legislative composes a constitution of sharia insurance to accomodate the rapid growth of the sharia economic, specifically the sharia insurance."

"Penelitian ini mengkaji aturan hukum yang mengatur tata cara penjaminan tanah dengan jaminan kebendaan hak tanggungan dengan metode penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai tata cara pemberian hak tanggungan dengan cara tidak langsung serta kesesuaian hukum yang berlaku dan digunakan didalam masyarakat Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun aturan telah jelas mengatur mengenai tata cara penjaminan hak tanggungan dengan menggunakan metode Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tetapi masih terdapat penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari Putusan No 1675 Pdt G 2007 PN JKT SEL dan pertimbangan hukum serta putusan hakim masih belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

---

This research studies examines the legal rules that regulate the procedure of land guarantee with material guarantee which is mortgage with Authority Letter of Mortgage Imposing Mechanism as an indirect way to give a mortgage and law suitability that prevails and used in society Writing method that is used is juridical normative The writing of this minithesis is using literature research methods with secondary data as the resource The results of the research shows that although the rules have been clear on the procedure about mortgage with Authority Letter of Mortgage Imposing Mechanism but there`s still a deviation that happens in society which shows in case No 1675 Pdt G 2007 PN JKT SEL and consideration of the law and the judge 39 s verdict is still not in accordance with the rules of the applicable law."

"Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah melalui proses penelitian terlebih dahulu. Sedangkan untuk memperoleh data dan pengolahannya penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi dan mencari data di beberapa sumber kepustakaan, antara lin dalam buku literatu, majalah-majalah dan surat kabar. Analisa datanya dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif. Perumusan yang pemulis kemukakan adalah : bagaimana cara penetapan premi asuransi jiwa, bagaimana cara penetapan jumlah yang dipertanggungkan, bagaimana cara pengajuan dan penyelesaian klaim asuransi jiwa dan apa akibat hukumnya jika tertanggung alali dalam melaksanakan kewajibannya. Setelah melalui beberapa tahap penelitian dan pembahasan masalah, akhirnya didapatkan suatu hasil tentang permasalah di atas, yaitu bahwa besarnya premi ditatapkan berdasarkan usia calon tertanggung, jenis asuransi dan cara pembayaran premi. Uang pertanggungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak sebelum terjadinya kontrak asuransi, dengan batas minimal Rp. 1.500.000,- dan batas maksimalnya untuk polis tanpa pemeriksaan dokter adalah tergantung pada kelompok umur dan mengandung resiko tambahan atau tidak. Sedangkan untuk polis dengan pemeriksaan dokter, besarnya uang pertanggungan maksimal adalah tidak terbatas. Perjanjian asuransi jiwa berakhir jika masa asuransinya berakhir atau jika tertanggung meninggal dunia. Apabila perjanjian asuransi jiwa berakhir, maka tertanggung atau orang yang berkepentingan berhak untuk mengajukan tuntutan klaim, dengan melampiri syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan oleh penanggung. Apabila tertanggung lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar premi, maka ia dikenakan sanksi berupa denda selama dalam masa/waktu leluasa yaitu satu bulan sejak tanggal jatuh temponya. Jika melebihi masa leluasa tersebut, maka polis asuransi tersebut menjadi kadaluwarsa, sehingga penanggung tidak diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya dan perjanjian tersebut menjadi berakhir."

"Nerara Indonesia ada.lah negara yang berdasarkan atas hukum. Setiap persoalan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajikan para warga negaranya harus berlandaskan atas hukum yang berlaku. Hukum melekat pada, setiap sisi kehidupan manusia, baik dalam hukunpan antara sesama manusia-maupun antara manusia dengan penguasa nepara. Hukum pada akhirnya "bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Agar tujuan hukum dapat tercapai dengan baik, hak dan kewajiban masyarakat perlu diatur sedemikian rupa sehngga jelas batas-batasnya. Ini diperlukan supaya tidak terjadi pelanggaran hak maupun pengabaian kewajiban. Kesadaran hukum masyarakat yang sudah semakin tinggi mengakibatkan bertamkahnya pula pengetahuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, dalam mengadakan hubungan hukum para pihak yanp terlibat harus menpetahui denpan jelas batas-batas hak dan kewajiban masing-masinh yang diatur dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama. Demikian pula halnya denpan perjanjian antara seorang anggota masyarakat dengan suatu perusahaan asuransi, Perjanjian asuransi harus mengatur secara jelas hak dan kewajihan masing-masing pihak yaitu tertanggung dan penanggung agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat dapat terlaksana."

"ABSTRAKDalam skripsi ini penulis membahas mengenai bagaimana pelaksaan perjanjian asuransi, khususnya mengenai asuransi jiwa didalam praktek oleh karena itu penulis melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun kepustakaan, juga wawancara dengan pihak atau orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia perasuransian. pada masa pembangunan seperti sekarang ini, masalah asuransi sangat memegang peranan penting, ini berarti bahwa pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah semata seperti halnya sandang, pangan dan papan, melainkan juga kepuasan bathiniah. seperti rasa aman dan pendidikan untuk itu sarana yang paling tepat adalah mengambil asuransi jiwa. Karena dengan mengambil, asuransi jiwa orang dapat melimpahkan. resiko yang mungkin akan dideritanya atau pasti akan menimpa dirinya kelak tergantung dari terjadi atau tidaknya peristiwa yang dimaksud. Misalnya jenis asuransi kematian, jika sitertanggung meninggal dunia maka keluarga yang ditinggalkan akan menerima uang santunan asuransi, karena semasa hidupnya tertanggung telah mengasuransikan jiwanya uang asuransi tersebut tentu saja dapat dipergunakan untuk segala keperluan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Karena dengan meninggalnya seseorang maka hilang pula daya menghasilkannya, dengan lain perkataan setiap orang mempunyai daya menghasilkan yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat selain asuransi kematian masih ada lagi jenis lainnya yaitu asuransi dana bea siswa yang menyediakan beasiswa kepada anak tertanggung pada waktu kontrak asuransi berakhir perjanjian asuransi adalah merupaka perjanjian antara penanggung dan tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian. kepada tertanggung karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk tertentu yang dinamakan polis dan ditanda tangani oleh penanggung didalam polis tersebut tercantum hak dan kewajiban para pihak identitas tertanggung, pemegang polis, orang yang ditunjuk untuk menerima uang pertanggungan; jenis asuransi yang diambil; jangka waktu asuransi; jumlah uang pertanggungan ida1am polis pun dilampirkan, pula syarat-syarat umum polis yang isinya antara lain mengenal prosedur pengambilan asuransi sampai dengan cara penyelesaian jika terjadi persengketaan antara tertanggung dan penanggung aman Yang lebih penting adalah dengan adanya polis kedudukan para pihak lebih terjamin karena polis merupakan alat bukti yang terkuat/sempurna, sehingga dalam pelaksanaannya para pihak dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya secara jelas dan tegas."