Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota terhadap akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel entity and time fixed effects dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama 2004-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap akses dan kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah. Kebijakan penetapan proporsi anggaran fungsi pendidikan dari APBD kabupaten/kota minimal sebesar 20% tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong perluasan akses dan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Akses terhadap pendidikan lebih dipengaruhi kepadatan penduduk, tingkat kesejahteraan dan intelektualitas masyarakat, serta keterpencilan daerah. Sementara itu, kualitas pendidikan dasar dipengaruhi ketersediaan guru, dana pendidikan dari provinsi, dan dana BOS, sedangkan kualitas pendidikan menengah berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan. Hasil penelitian ini menyarankan agar alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota didukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mempertimbangkan komposisi anggaran yang diarahkan langsung untuk membiayai proses belajar-mengajar (belanja nonpegawai). Selain itu, anggaran pendidikan harus mampu mengatasi hambatan sisi permintaan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan terpencil, serta daerah padat penduduk dengan tingkat drop-out sekolah yang tinggi dan atau banyak anak usia sekolah yang lebih memilih untuk bekerja. Tidak hanya itu, dibutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas informasi kinerja pendidikan.

---

ABSTRACTThis study examined the effect of kabupaten/kota education spending allocation on the access to and quality of primary and secondary education in Indonesia using the quantitative approach of panel data regression model (entity and time fixed effects). The scope of the study covers all kabupaten/kota and the periode between 2004 and 2009. The results showed that the relationship between kabupaten/kota education spending allocation with the access to and quality of primary and secondary education are very insubstantial. Stipulation that at least 20% of kabupaten/kota government budgets should spend on education are not fully effective in encouraging the access to and quality of education in Indonesia. Access to basic and secondary education are influenced by population density and public welfare, as well as influenced by the level of community?s intellectual capacity and remoteness. The quality of primary education is influenced by school resources, in particular the availability of province education funds, school operational assistance (BOS) and the availability of teachers. While the quality of secondary education was related to the lack of jobs. The results of study suggest that the allocation of kabupaten/kota education spending should supported by good government and take into account of the budget compositions that should be led to directly finance the teaching and learning process as well as to deal with the demand-side barriers, especially in areas with high poverty rates, remoteness, dense population, and high drop-out rate of school, where much more school age children prefer work to school. In addition, it needed a sustained effort to improve the availability and quality of educational performance information."

"Belanja pendidikan merupakan fungsi distribusi dari peran ekonomi pemerintah yang ditujukan untuk kelompok miskin supaya mereka dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mengukur distribusi manfaat belanja pendidikan diantara kelompok rumah tangga berdasarkan tingkat pendapatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 dengan menggunakan Benefit Incidence Analysis. Studi ini hanya fokus pada belanja pendidikan untuk SD/SMP/SMA/SMK Negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manfaat belanjapendidikan SD terdistribusi hampir merata pada tiap kelompok pendapatan. Sebagian besar belanja SMP dan SMA/SMK Negeri diterima kelompok pendapatan menengah ke atas.;Education spending is the distribution of the economic role of government intended for the poor so that they can release from poverty trap. This study aims to measure the distribution of education spending benefits among groups of households based on income levels in Klaten Regency 2009 by using Benefit Incidence Analysis. This research only focus on education spending for SD/SMP/SMA/SMK Negeri. The result is education spending benefits for SD distribute almost equal in each income group. Most of education spending benefits for SMP/SMA/SMK accepted by midlle and upper income group.

---

Education spending is the distribution of the economic role of government intended for the poor so that they can release from poverty trap. This study aims to measure the distribution of education spending benefits among groups of households based on income levels in Klaten Regency 2009 by using Benefit Incidence Analysis. This research only focus on education spending for SD/SMP/SMA/SMK Negeri. The result is education spending benefits for SD distribute almost equal in each income group. Most of education spending benefits for SMP/SMA/SMK accepted by midlle and upper income group."

"Pendidikan merupakan jalan keluar yang paling efektif bagi program pengentasan kemiskinan pada jangka menengah dan panjang. Belanja pendidikan pada prinsipnya diarahkan untuk dapat mendorong masyarakat miskin dalam hal meningkatkan kualitas hidupnya melalui hasil yang dicapai dari pendidikan. Karena itu penting untuk memastikan bahwa manfaat belanja pendidikan diterima secara proporsional oleh golongan masyarakat miskin. Untuk melakukan analisa terhadap distribusi dari manfaat belanja pendidikan yang diterima kelompok pendapatan masyarakat digunakan alat analisa Benefit Incidence Analysis. Manfaat belanja pendidikan yang dibelanjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tingkat SMP Negeri di Kota Adm. Jakarta Barat terdistribusi secara dominan kepada kelompok pendapatan C (Rp. 1000.000 - 3000.000) sebesar 28,12% dan paling kecil diterima oleh kalompok pendapatan terkaya (>5000.000) sebesar 10,38%, sedangkan kelompok masyarakat termiskin hanya menerima 13,46% manfaat belanja pendidikan. Sedangkan dilihat dari kelompok sekolah SMP Negeri di Kota Adm. Jakarta Barat manfaat terbesar diterima oleh kelompok sekolah 2 sebesar 27,41% sedangkan sekolah dengan kualitas terendah hanya mendapat 14,09%. Secara spesifik manfaat riil belanja pendidikan paling banyak diterima oleh kelompok pendapatan C pada sekolah kelompok 2 sebesar Rp. 8,64 milyar dan terkecil diterima kelompok pendapatan E di kelompok sekolah 5 sebesar Rp. 1,18 milyar.

---

Education is the most effective solution for poverty alleviation program in the medium and long term. Education spending is principally directed to encourage the poors to improve their quality of life through education process. It is therefore very important to ensure that the benefits of education spending received by the poorest income groups in society. This thesis analyzes the distribution of education spending received across income group using Benefit Incidence Analysis. The benefits of education expenditure spent by the Government Province of Jakarta at Junior High School in City Adm. Jakarta Barat is predominantly distributed to income group C (1 million ? 3 million) at 28,12%, while the poorest income group received 13,46% of the budget and the richest received the smallest benefits by 10,38%. By school group the benefits predominantly is received by school group 2 by 27,41% and the lowest quality group only received 14,09%. Specifically, the real benefits of education spending is received by income group 3 on school group 2 by Rp. 8,64 billion and the smallest received by income group E on school group 5 by Rp. 1,18 billion."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan mandatory spending bidang pendidikan terhadap efisiensi belanja daerah di bidang pendidikan. Dalam menganalisis hubungan antara mandatory spending dan efisiensi belanja daerah, studi ini menggunakan teori terkait earmarking terutama model debate prevention yang menyatakan bahwa institusi pemegang dana earmark cenderung tidak efisien dalam melaksanakan belanjanya. Dengan data pendidikan yang diagregasi pada level kabuapten/kota sepanjang tahun 2016-2019 studi ini menemukan hasil yang mengkonfirmasi teori tersebut yaitu daerah-daerah yang memenuhi pengalokasian mandatory spending secara rata-rata memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dibanding daerah-daerah yang belum/tidak memenuhi mandatory spending.

---

This paper aims to study the effect of mandatory spending policy on local government spending efficiency especialy in education sector. We used debate prevention model in the earmarking literature to study the effect of mandatory spending that suggest institutions that have an earmark budget have tendency to make inefficient spending. Using data related to education sector aggregated at district/city level from 2016 to 2019, the result shows that district/city which are complied with minimum spending criterion at average have level of efficiency lower than district/city which are not complied with the minimum spending criterion."

"Tesis ini mengevaluasi perilaku 491 kabupaten/ kota di Indonesia dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Variabel eksogen dikelompokkan dalam empat kategori yang meliputi demografi, ekonomi, geografi, dan politik. Hubungan antarwilayah secara eksplisit diintegrasikan dalam analisis dengan menggunakan model Maximum Likelihood (ML) dan Generalized Spatial Two Stage Least Squares (GS2SLS). Hasil analisa menunjukkan bahwa model Spatial Durbin (SDM) lebih tepat dalam menjelaskan perilaku pemerintah kabupaten/ kota. Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh variable-variabel eksogennya sendiri namun juga dipengaruhi oleh variabel-variabel eksogen dan endogen dari kabupaten/ kota di sekitarnya. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa limpasan (spillover) hipotesis terjadi di tingkat kabupaten/ kota di Indonesia.

---

This study investigates 491 Indonesia's state level behavior in education spending formulation. Four groups of variables, namely demographic, economic, geographic and politic, are introduced. Spatial interaction effect is embedded into the model by using Maximum Likelihood (ML) and Generalized Spatial Two Stage Least Squares (GS2SLS) estimation. The result reveals that Spatial Durbin Model (SDM) is better in representing state's behavior. State's education spending decision is not only determined by its own exogenous variables but also its neighbors decision through an endogenous and an exogenous interaction effect. The result also confirms the existence of spillover hypothesis in Indonesia's state level."

"Untuk memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kewajiban 20 % untuk belanja pendidikan dari APBN dan APBD serta menyikapi keterbatasan kapasitas fiscal yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, maka dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi menyediakan anggaran Dana Daerah untuk pendidikan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menganalisis dampak Tata Kelola pada anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Daerah pemerintah kabupaten/kota terhadap akses pendidikan dasar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, belanja pendidikan pemerintah tidak dipisahkan menurut sumber anggaran. Sehingga penelitian ini juga mengoperasikan satu persamaan lagi yang menggabungkan sumber anggaran pendidikan pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunakan data panel di 455 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang pengamatan tahun 2017-2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dana Daerah terhadap akses pendidikan dasar mengikuti peran anggaran pendidikan pemerintah yang menggabungkan sumber anggaran pemerintah pusat dan daerah. Dimana semakin baik tata kelola pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola anggaran pendidikan pada tahap perencanaan dan penganggarannya, maka semakin tinggi akses ke pendidikan dasar. Dampak positif dan signifikan ini hanya berpengaruh terhadap APM SMP, sedangkan pada APM SD tidak demikian.

---

Due to the 20% of education mandatory spending from the APBN and APBD as stipulated in the law of National Education System No. 20 of 2003 and the limited fiscal capacity sourced from the central government budget, the role of local governments is required to participate in providing the local government budget for education sourced from their Local Own Revenue. This study analyzes how governance on the local education government budget affects access to basic education in Indonesia. In practice, government education spending is not separated according to budget sources. Hence, this study also analyzes regressions combining the central and local government education budgets. Using panel data from 455 districts in Indonesia between 2017-2019, the study shows that the local government budget has the same effect as the total government budget to access basic education. The better the local government manages their education budget in the planning and budgeting process, the higher access to basic education. This positive and significant impact occurred only in NER of junior secondary school, while the same impact had not been virtually seen in NER primary school."

"[ABSTRAKSalah satu isu krusial dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalahkesenjangan akses pendidikan antar kabupaten/kota. Pelaksanaan desentralisasiyang bertujuan mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat diharapkanmembuat akses pendidikan tingkat kabupaten/kota menjadi lebih baik. Penelitianini membahas pengaruh alokasi anggaran pemerintah terhadap perbaikan aksespendidikan menengah kabupaten/kota di Sulawesi Utara, diukur dengan angkapartisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Analisisekonometrika data panel 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, periode 2010-2012, menunjukkan beberapa hal. Pertama, anggaran pemerintah melaluianggaran fungsi pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadappeningkatan APK dan APM. Kedua, dana transfer berupa DAU hanyaberpengaruh meningkatakan akses pendidikan melalui APK, tidak pada APM.Ketiga, kemandirian fiskal kabupaten/kota tidak berpengaruh dalammeningkatkan akses pendidikan menengah daerahnya. PDRB per kapita sebagaicerminan kapasitas ekonomi masyarakat menunjukkan berpengaruh signifikan danpositif terhadap peningkatan APK dan APM. Namun demikian pengaruh variabelvariabelyang signifikan terhadap perbaikan akses pendidikan menengah sangatkecil. Hal ini menunjukkan bahwa dampak alokasi anggaran pemerintah maupunpertumbuhan ekonomi, terhadap perbaikan akses pendidikan menengahkabupaten/kota relatif kecil.

---

ABSTRACTOne of the crucial issues in the development of education in Indonesia iseducation access gap between kabupaten/kota. The implementation ofdecentralization which aims to bring the public service to the community isexpected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. Thisstudy discusses the effect of government budget allocation towards improvingaccess secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by thegross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometricanalysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 showseveral things. First, the government budget through the budget of the educationfunctions show significant and positive impact on the improvement of GER andNER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase theaccess to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency ofkabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education inthose area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of thecommunity showed significant and positive impact on the improvement of GERand NER. However, the variables which significantly effect the improvement ofaccess to secondary education is very small. This shows that the impact ofgovernment budget allocation and economic growth, improved access tosecondary education kabupaten/kota is relatively small.;One of the crucial issues in the development of education in Indonesia iseducation access gap between kabupaten/kota. The implementation ofdecentralization which aims to bring the public service to the community isexpected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. Thisstudy discusses the effect of government budget allocation towards improvingaccess secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by thegross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometricanalysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 showseveral things. First, the government budget through the budget of the educationfunctions show significant and positive impact on the improvement of GER andNER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase theaccess to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency ofkabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education inthose area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of thecommunity showed significant and positive impact on the improvement of GERand NER. However, the variables which significantly effect the improvement ofaccess to secondary education is very small. This shows that the impact ofgovernment budget allocation and economic growth, improved access tosecondary education kabupaten/kota is relatively small., One of the crucial issues in the development of education in Indonesia iseducation access gap between kabupaten/kota. The implementation ofdecentralization which aims to bring the public service to the community isexpected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. Thisstudy discusses the effect of government budget allocation towards improvingaccess secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by thegross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometricanalysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 showseveral things. First, the government budget through the budget of the educationfunctions show significant and positive impact on the improvement of GER andNER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase theaccess to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency ofkabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education inthose area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of thecommunity showed significant and positive impact on the improvement of GERand NER. However, the variables which significantly effect the improvement ofaccess to secondary education is very small. This shows that the impact ofgovernment budget allocation and economic growth, improved access tosecondary education kabupaten/kota is relatively small.]"

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan pemerintah terhadap output pendidikan yang dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan di setiap provinsi dan kab/kota. Studi ini menggunakan data panel dengan metode analisis fixed effect. Data yang digunakan mencakup 32 provinsi dengan periode tahun 2005sampai 2016.Variabel dependen yang digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (net enrollment rate) dan Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP) atau pada usia 7-15 tahun. Kontribusi dari studi ini yaitu seberapa besar pengaruh belanja pendidikan pemerintah dan tata  kelola pemerintahan mempengaruhi output pendidikan di Indonesia.

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan pemerintah dan tata kelola pemerintahan dapat menurunkan angkaputus sekolah baik pada jenjang SD maupun SMP.Sedangkan belanja pendidikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap enrollment rate SD dan SMP, begitupun dengan tata kelola pemerintah hanya berpengaruh terhadap enrollment rate SMP.

 

---

This study aims to determine the effect of government education spending on educational output which is associated with governance in each province and district.This study uses panel data with fixed effect analysis method. The data used cover 32 provinces with the period from 2005 to 2016. The dependent variable used is the net enrollment rate and the drop out rate in primary and junior secondary education (7-15 year). The contribution of this study is how much influence the government education spending and governance affect the output of education in Indonesia.

The results of this study indicate that government education spending and governance can reduce dropout rates both in elementary and junior secondary levels. While government education expenditures do not affect the enrollment rate of elementary and junior high schools, as well as the governance only affect the enrollment rate of SMP.

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak belanja pemerintah untuk sektor pendidikan kabupaten/kota terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor pendidikan memberi dampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, baik pada tingkat SMP maupun SMA. Belanja pemerintah untuk pendidikan dalam bentuk transfer pusat ke daerah untuk guru dan Bantuan Operasional Sekolah memengaruhi kualitas pendidikan di tingkat SMP. Sedangkan di tingkat SMA, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan melalui belanja DAK fisik dan belanja daerah untuk fungsi pendidikan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikannya.

---

This study aim to look the impact of the realization of government spending on the education sector in on the quality of education in Indonesia. This study using a quantitative approach, namely panel data regression models from population data of districts/cities in Indonesia during 2013-2018. The results of the study indicate that the realization of government spending for the education sector has an impact on the quality of education in Indonesia, both at the junior and senior high school level. Government spending on the education sector in the form of Intergovernmental Fiscal Transfer (IFT) for teachers and School Operational Assistance affects the quality of education at the junior secondary level. While at the high school level, government spending on the education sector through Special Allocation Funds (DAK) and regional education function spending has an impact on improving the quality of education."

"Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini yaitu UU No. 23 Tahun 2014 telah mengalihkan kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan menengah yaitu dari kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi yang tentunya menimbulkan banyak implikasi bagi daerah-daerah di kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan harus dilandasi prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta tujuan strategis nasional. Namun, penyelenggaraan pendidikan menengah tidak sepenunya sesuai dengan kriteria yang ditentukan undang-undang. Sehingga terdapat beberapa masalah dan hambatan dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan melihat doktrin, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, digunakan tipologi deskriptif dan jenis data sekunder. Serta dilakukan wawancara kepada informan dan narasumber sebagai validasi data. Terdapat 2 rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang pertama terkait kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah yang kedua terkait implementasi terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros dari pelaksanaan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten ke Provinsi. Dalam implementasi pengalihan kewenangan ini, menuai berbagai macam masalah seperti di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros mulai dari efisiensi keberadaan cabang dinas yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi, jalur koordinasi yang sangat panjang, hilangnya peran Dinas Pendidikan Provinsi sebagai koordinator dan pengawas lintas Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, dan persoalan keuangan yang selalu terlambat dalam pencairannya baik dana bantuan operasional sekolah hingga gaji dan tunjangan guru yang sering dikeluhkan beberapa SMA di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur terkait pengaturan manajemen penyelenggaraan pendidikan menengah.

---

The Regional Government Law currently in effect is Law no. 23 of 2014 has transferred the management authority of secondary education management, namely from districts/cities to provincial regional governments, which of course has many implications for regions in districts/cities. According to Law Number 23 of 2014, the division of government affairs must be based on the principles of accountability, efficiency and externality as well as national strategic objectives. However, the implementation of secondary education is not entirely in accordance with the criteria determined by law. So that there are several problems and obstacles in its implementation. This study uses a normative juridical methodology by looking at doctrine, jurisprudence, and applicable laws and regulations. In addition, descriptive typology and secondary data types are used. As well as conducting interviews with informants and sources as data validation. There are 2 formulations of the problem raised in this study, the first is related to the authority of the Provincial Government and the Regency/City Regional Government in implementing primary and secondary education. Province. In implementing this transfer of authority, it reaped various problems such as in South Sulawesi Province and Maros Regency starting from the efficiency of the existence of service branches which are extensions of the Provincial Education Office, very long coordination paths, the loss of the role of the Provincial Education Office as coordinator and supervisor across districts / Cities in South Sulawesi, and financial problems that are always late in disbursing both school operational assistance funds to teacher salaries and allowances which are often complained of by several high schools in Maros Regency. Therefore, it is necessary to amend Law no. 23 of 2014 which regulates management arrangements for the implementation of secondary education."