Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di beberapa negara, telah mendorong meningkatnya permintaan komoditas perikanan dari waktu ke waktu. Meningkatnya permintaan ikan ini mengarah pada jumlah yang tidak terbatas, mengingat kegiatan pembangunan yang merupakan faktor pendorong dari permintaan ikan berlangsung secara terus menerus. Sementara di sisi lain, permintaan ikan tersebut dipenuhi dari sumber daya ikan yang jumlahnya di alam memang terbatas. Kini ikan menjadi komoditas penting dunia, manusia di planet bumi ini lebih banyak mengonsumsi ikan dari pada protein hewani lain. Permintaan produk perikanan meningkat dua kali lipat selama 30 tahun terakhir dan diproyeksikan akan terus meningkat dengan rata-rata 1,5% per tahun sampai tahun 2020. Pengelolaan sumber daya ikan di era globalisasi bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi sudah mendunia jika dilihat makin meningkatnya perdagangan internasional produk perikanan selama dua dekade terakhir. Adanya indikasi peningkatan impor untuk produk perikanan tentunya harus diperhatikan oleh pemerintah karena pelaku industri perikanan dalam negeri harus bisa bersaing dengan produk dari luar yang mungkin harganya bisa lebih murah sehingga dapat mengakibatkan kerugian terhadap industri perikanan di Indonesia. Untuk memastikan produk perikanan impor tidak merusak pasar dan industri perikanan dalam negeri serta aman untuk dikomsumsi dan bebas dari penyakit, maka produk perikanan tersebut diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan. Pemerintah dalam memanfaatkan kebijakan impor sebagai instrument strategis untuk menjaga kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Penerbitan kebijakan impor dipakai untuk menertibkan lonjakan impor produk perikanan, memagari kepentingan nasional dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan produk perikanan dalam negeri serta melindungi industri perikanan dalam negeri dengan tidak mengabaikan kedudukan Indonesia sebagai subjek hukum internasional yang terikat dan dituntut untuk melaksanakan aturan-aturan internasional yang telah disepakati untuk dipatuhi dan dijalankan oleh setiap negara anggotanya. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai pengaturan pengendalian impor produk perikanan di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengenai penerapan pengaturan tersebut apakah telah dapat melindungi industri perikanan dalam negeri dari lonjakan impor atau belum.

---

ABSTRACTGrowth of population and economic in some countries, has increased demand for fishery commodities for the time being. The increasing of fish demand become an unlimited amount because that’s one of development factor but in the other side the fish resources in the nature are limited. Now, fish is an important commodity world, people’re eating more fish than other animal protein. For the last 30 years, Demand of the fishery products has increased twice than before. It have projected to increase by an average of 1.5% per year until 2020. Management of fisheries resources is not just a national problem in the era of globalization, but becoming a international problem based on international trade of fisheries product. Government must be realized for Indication about increase of fish and fisheries product import because domestic stakeholders must be compete with the prices of import of fisheries product which perhaps cheaper than domestic prise that can make effects on the fishing industry in Indonesia. For Guaranting the import of fishery products do not spoil the market and the domestic fishing industry as well as safe for the consumed and free of disease, the fishery products must be complete the requirements of Government policy in order to maintain economic and social interests. The import policies used to protect and secure our domestic fishery products in relation the amout of fisheries product import not to blooming, protect of national interest in order to safeguard and secure the domestic fishing industry with regardless the position of Republic of Indonesia as a subject of international law are bound and required to implement international rules has agreed to be obeyed and executed by each of its member countries. This thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law in a way it analyzed. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Furthermore, the problems will be discussed in this thesis is on setting up the control of fishery products imports in Indonesia in the force legislation and the application of such arrangements whether it has been able to protect the fisheries industry in the country of import surges or not."

"ABSTRAKini mencoba untuk menjelaskan tentang implementasi program penanggulangan kasus penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal Satgas Illegal Fishing . Dalam Satgas tersebut KKP, TNI AL, Polri, BAKAMLA, dan Kejaksaan Agung bekerja sama untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Pada implementasinya, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari kerjasama dengan lembaga dalam negeri, organisasi internasional dan negara lain. Kekurangan dalam implementasi terjadi pada pertukaran informasi dan komunikasi yang kurang intens sehingga terjadi kecolongan, dan juga BAKAMLA yang partisipasinya tidak begitu terlihat dalam penanggulangan illegal fishing ini.

---

ABSTRAKpaper attempts to explain the implementation of illegal fishing cases control program in Indonesian waters conducted by the Illegal Fishing Task Force. Previous systems failed to handle the case of illegal fishing, so, through Presidential Decree No. 115 2015, a Task Force was formed to combat illegal fishing. Inside the Task Force, the Ministry of Marine and Fisheries, Navy, Police, BAKAMLA, and the Attorney General are working together to combat illegal fishing that occurred in Indonesian waters. In its implementation, various attempts have been made, ranging from cooperation with domestic institutions, international organizations and other countries. Shortcoming in the implementation occurs in the exchange of information and communication, and also BAKAMLA whose participation is not so visible in response to illegal fishing problem."

"Besarnya potensi perikanan Indonesia tidak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh negara akibat kegiatan IUU fisjing. IUU fishing memberikan dampak pada lingkungan, ekomini, maupun sosial. Pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dilakukan oleh Kementeria Kelautan dan Perikanan. Sistem pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dibagi menjadi empat yaitu pengawasan before fishing, while fishing, during landing, dan post landing. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang diakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan BAKAMLA, POLAIR, dan TNI AL. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana sistem pengawasan kegiatan IUU fishing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil skripsi ini menggambarkan bagaimana pengawasan yang dilakukan pada saat before fishing, while fishing, during landing, dan post landing.

---

Indonesia have great potential of fisheries, but Indonesia get low income from fisheries cause IUU fishing. Activities of illegal, unreported, and unregulated fishing give negative impact to environment, economy, and social. Controlling of IUU fishing in Indonesia is countered by Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Controlling system of IUU fishing in Indonesia devide into controlling of before fishing, while fishing, during landing, and post landing. Ministry of Maritime Affairs and Fisheries make cooperation with BAKAMLA, POLAIR, and TNI AL in controlling of IUU fishing in Indonesia. This research use qualitative research metode with descriptive analysis. The research result describe about controlling in before fishing, while fishing, during landing, dan post landing."

"Skripsi ini membahas mengenai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Ditjen PSDKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dimana Ditjen PSDKP dan Bakamla sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dalam bentuk penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini mengambil contoh kasus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh Nguyen Van Hieu, seorang warga negara Vietnam yang terbukti mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengenai kewenangan yang tumpang tindih antara Ditjen PSDKP dan Bakamla dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dan bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang tumpang tindih tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Ditjen PSDKP dan Bakamla dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dalam hal kewenangan yang tumpang tindih antara Ditjen PSDKP dan Bakamla. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah walaupun antara Ditjen PSDKP dan Bakamla sudah terdapat beberapa mekanisme kerja sama antar lembaga, tetapi tetap diperlukan pengaturan lebih rinci untuk memberikan kerangka operasional yang lebih jelas dan meminimalisir dampak buruk dari tumpang tindih lingkup kewenangan antara kedua lembaga tersebut.

---

This thesis discusses the Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance (DGMFRS) and the Maritime Security Agency (MSA) which have overlapping authority in terms of law enforcement against criminal acts in the fisheries sector, where the DGMFRS and MSA both have the authority conduct law enforcement in the form of prosecution and investigation against criminal acts in the fishery sector. To facilitate the explanation, this thesis takes an example of a criminal case in the fisheries sector committed by Nguyen Van Hieu, a Vietnamese citizen who operated a fishing vessel of foreign origin in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) without having secured a fishing permit from relevant authority. The main problem of this thesis is regarding the overlapping authority between the DGMFRS and MSA on law enforcement against criminal acts in the fisheries sector, and how the overlapping authority is implemented and regulated. The purpose of this research is to find out the authority of DGMFRS and MSA to conduct law enforcement against criminal acts in the fisheries sector and to find out the overlapping authority between the DGMFRS and MSA on conducting law enforcement against criminal acts in the fisheries sector. The result of this thesis is that although DGMFRS and MSA already have several cooperation mechanisms between the two institutions, more precise arrangements on this issue are still needed to provide a clearer operational framework and further minimize the possibility of negative excess of the overlapping field of authority between the two institutions."

"Skripsi ini membahas penangkapan ikan secara destruktif dengan bahan peledak (blast fishing) dalam rangka perlindungan lingkungan dan nelayan sebagaimana diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia serta membahas kesesuaiannya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Saat ini pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan dengan bahan peledak dan kaitannya dengan lingkungan dan nelayan telah diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia, namun dalam penerapannya ditemukan bahwa putusan pengadilan di Indonesia tidak mencerminkan konsep lingkungan seperti pembangunan berkelanjutan. (pembangunan berkelanjutan). Keputusan mengenai Blast Fishing di Indonesia melambangkan kegagalan keputusan Indonesia dalam mengimplementasikan regulasi internasional seperti Code of Conduct of Responsible Fisheries dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang belum melindungi kepentingan lingkungan dan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dengan Bahan Peledak. Sebaiknya dalam mengatasi masalah tersebut aspek perlindungan lingkungan dan kesejahteraan nelayan harus diutamakan dengan mengatur tindakan preventif dalam pemberantasan blast fishing, penguatan koordinasi antar instansi serta peningkatan fungsi pengawasan dan kualitas penegakan hukum di lapangan.

---

This thesis discusses destructive fishing with explosives (blast fishing) in the framework of environmental protection and fishermen as regulated in international law and legislation in Indonesia and discusses its suitability in court decisions in Indonesia. The method used in this research is normative juridical method. Currently, legal arrangements regarding fishing with explosives and its relation to the environment and fishermen have been regulated in international law and legislation in Indonesia, however in practice it is found that court decisions in Indonesia do not reflect environmental concepts such as sustainable development. (sustainable development). The decision regarding blast fishing in Indonesia symbolizes the failure of Indonesia's decision to implement international regulations such as the Code of Conduct of Responsible Fisheries and Indonesian laws that have not protected the interests of the environment and fishermen in fishing with explosives. It is better if in overcoming these problems the aspects of environmental protection and fishermen welfare should be prioritized by regulating preventive actions in eradicating blast fishing, strengthening coordination between agencies and improving the supervisory function and quality of law enforcement in the field."

"Jutaan manusia di seluruh dunia menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan sebagai penyedia sumber makanan yang penting, lapangan kerja, sumber pendapatan dan rekreasi. Bagi Indonesia yang merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km2, perikanan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sayangnya, pendayagunaan sektor perikanan terhambat oleh maraknya tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi, akibatnya Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar. Tindak pidana di bidang perikanan sebenarnya telah menjadi isu yang sangat penting dalam manajemen perikanan dunia, oleh karena itu Food and Agriculture Organization (FAO) mengeluarkan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) dengan mandat utama dalam hal penyediaan kerangka pengelolaan bagi pemanfatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan baik dalam tatanan global, regional maupun nasional.Sebagai pelaksanaan dari CCRF, FAO mengeluarkan panduan yang dinamakan International Plan of Action (IPOA). Sejalan dengan tuntutan dunia internasional dan kebijakan FAO tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha untuk memperbaiki pengelolaan perikanan nasional, termasuk dalam hal penegakan hukum yang selama ini dirasa lemah. Salah satu usaha peningkatan penegakan hukum adalah dengan mengeluarkan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam penegakan hukum melalui sarana penal, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan penting untuk menciptakan suatu sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pembahasan Rancangan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan muncul ide untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada satu instansi penyidik (penyidik tunggal) yaitu PPNS Perikanan, namun ide tersebut ditolak oleh Perwira TNI AL dan penyidik POLRI.Pada akhir pembahasan, disepakati suatu kompromi politis untuk memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada tiga instansi penyidik, yaitu perwira TNI AL, PPNS Perikanan dan penyidik POLRI, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Pasal 73 Undang - Undang Nomor 31Tahun 2004. Keberadaan tiga instansi penyidik dengan posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme koordinasi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing - masing penyidik sehingga tercipta suatu mekanisme penyidikan yang akuntabel. Dengan mekanisme koordinasi maka tugas dan wewenang ketiga instansi penyidik tidak tumpang tindih dan justru akan mendorong peningkatan kinerja para penyidik secara umum, dengan demikian tujuan dari Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 untuk menimalisir tindak pidana di bidang perikanan dapat tercapai."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penenggelaman kapal perikanan asing yang dilakukan olehpemerintah Indonesia sebagai upaya dalam memberantas IUU Fishing yang dikajiberdasarkan hukum internasional. Penenggelaman kapal bertujuan untuk menunjukkanpemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan sumber daya alam yangdimilikinya. Tesis ini membahas mengenai pengaturan hukum internasional dan hukumnasional tentang IUU Fishing serta tentang penenggelaman kapal perikanan asing danpraktek pelaksanaannya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindakanpenenggelaman yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah sesuai dengan aturanhukum nasional yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan, serta aturaninternasional yaitu UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982 memang tidak ada pengaturankhusus secara spesifik tentang IUU Fishing. Namun terdapat ketentuan tentang yurisdiksipidana yang dapat diterapkan bagi kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secaraillegal di wilayah kedaulatan negara seperti laut teritorial. Terhadap tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di ZEE, dalam UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hakberdaulat yang eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaanalam serta mengambil tindakan termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap danmelakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinyaperaturan perundang-undangan yang ditetapkannya

---

ABSTRACTThis thesis discusses the sinking of foreign fishing vessels conducted by the Indonesiangovernment as an effort in combating IUU fishing are assessed on the basis of internationallaw. The sinking of foreign fishing vessels aims to show that the Indonesian Governmentis protecting its territorial sovereignty and its natural resources. This thesis discussed therules of international law and national law on IUU Fishing as well as about the sinking offoreign fishing vessels and the practice of its implementation in Indonesia. The result ofthis thesis is that the sinking actions conducted by the Indonesian Government is in accordancewith the rules sets in the national law, namely Article 69 paragraph (4) of theLaw of Fisheries, as well as international rules in UNCLOS 1982. In UNCLOS 1982, therewas no specific rules relating the IUU Fishing. However, there are provisions on criminaljurisdiction that can be applied to foreign fishing vessels that performs illegal fishing in theterritorial sovereignty of the country such as the territorial sea. Relating to the fisheriescrime that occurred in the EEZ, the UNCLOS 1982 stated that a coastal state has sovereignrights which are exclusive for the exploration and exploitation of natural resourcesand take the necessary action, including boarding, inspection, arrest and do the judicialprocess, as necessary to ensure the compliance of its legislation"

"Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) adalah fenomena global yang secara terus-menerus menimbulkan ancaman besar terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan, dan itu terjadi tidak hanya di dalam yurisdiksi nasional tetapi juga di laut lepas. Skala penangkapan ikan IUU di laut lepas semakin kuat, mengingat fakta bahwa laut lepas adalah daerah yang sangat luas yang tidak tertutup, dengan pengawasan, pemantauan, dan penegakan yang lemah. Situasi ini memfasilitasi praktik penangkapan ikan ilegal untuk terus terjadi tanpa intervensi. RFMO sebagai organisasi regional yang menangani isu-isu mengenai konservasi dan pengelolaan perikanan laut lepas menjadi salah satu platform terkuat dalam menegakkan langkah-langkah untuk mencegah, menghalangi, dan menghilangkan IUU fishing. Namun, konservasi dan pengelolaan RFMO harus diikuti oleh kemauan dan komitmen serius dari anggota dan non-anggota untuk mematuhi dan menerapkan langkah-langkah yang diadopsi oleh RFMO tertentu. Jika instrumen dan langkah-langkah hukum internasional yang diadopsi oleh RFMO dilaksanakan secara konsisten dan efektif, masalah IUU memancing di laut lepas dapat diselesaikan.

---

Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU) is a global phenomenon that continually poses a major threat to the sustainability of fisheries resources, and it occurs not only in national jurisdictions but also in the high seas. The scale of IUU fishing in the high seas is getting stronger, given the fact that the high seas is a vast area that is not covered, with weak supervision, monitoring and enforcement. This situation facilitates illegal fishing practices to continue to occur without intervention. RFMO as a regional organization that handles issues concerning the conservation and management of open sea fisheries is one of the strongest platforms in enforcing measures to prevent, hinder, and eliminate IUU fishing. However, conservation and management of RFMO must be followed by a serious willingness and commitment from members and non-members to comply with and implement the steps adopted by certain RFMO. If the instruments and international legal measures adopted by RFMO are implemented consistently and effectively, the problem of IUU fishing in the high seas can be resolved."