Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggara parkir selama ini tidak menjamin terhadap keamanan kendaraan karena berpegang terhadap ketentuan Peraturan Daerah di DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa kehilangan dan kerusakan kendaraan merupakan tanggungjawab pemakai tempat parkir. Perda ini tentu tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 PK/Pdt/2007 yang diikuti dengan lahirnya Perda Nomor 5 Tahun 2012 dimana mengatur bahwa kehilangan dan kerusakan kendaraan di area parkir merupakan tanggungjawab penyelenggara parkir melalui asuransi, maka dengan demikian penyelenggara parkir saat ini wajib bertanggungjawab dan lebih menjaga dengan baik atas keamanan kendaraan yang parkir di wilayahnya.

---

The parking providers so far do not guarantee the security of the vehicle because they refer to the provisions of Local Rule in DKI Jakarta No. 5 of 1999 which provides that the loss and damage to the vehicle is the responsibility of vehicle owner. That Local Rule is certainly not in line with the Consumer Protection Act. Then with the Supreme Court Decision No. 124 PK/Pdt/2007 followed by the birth of Local Rule No. 5 of 2012 which stipulates that the loss and damage to vehicles in the parking area is the responsibility of parking providers through insurance, therefore parking providers shall be more responsible to keep the security of vehicles parked in their area."

"Suatu perjanjian jaminan kebendaan dapat menjadi perjanjian tambahan terhadap suatu perjanjian pokok yang tunduk pada hukum asing. Akan tetapi, perjanjian kebendaan di Indonesia diatur oleh sejumlah Peraturan Perundang-undangan, khususnya mengenai objek benda tidak bergerak. Hal ini karena adanya prinsip lex rei sitae yang merujuk pada kewajiban tunduknya hukum negara dimana benda tersebut terletak terhadap perkara-perkara yang menyangkut benda tersebut. Penelitian ini akan membahas prinsip lex rei sitae sebagai kaedah super memaksa yang terkandung dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia serta implikasinya terhadap hukum yang berlaku terhadap perjanjian jaminan kebendaan. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menganalisis relevansi titik pertalian accessoir sebagai penentu hukum yang berlaku terhadap perjanjian jaminan kebendaan. Kemudian, penelitian ini akan membahas pertimbangan majelis hakim terkait keberlakuan hukum Indonesia terhadap perjanjian jaminan fidusia dan hipotek dalam Putusan Kasasi No. 1713 K/Pdt/2007 Dan Putusan Peninjauan Kembali No. 445 Pk/Pdt/2007.

---

A property security agreement could server as ancillary agreement to a primary agreement governed by foreign law. However, property security agreements in Indonesia are regulated by various regulations, particularly concerning immovable property. This is because of the prinsiple of lex rei sitae, which mandates that the law of the country where the property is located must govern matters related to that property. This study will discuss the principle of lex rei sitae as a mandatory law to property security agreements as well as analyze the relevance of the accessory allocation as a determinant of the applicable law in property security agreements. Furthermore, this study will examine the judicial considerations regarding Indonesian law as the governing law to fiduciary and mortgage agreements in Supreme Court Decision No. 1713 K/Pdt/2007 and the Judicial Review Decision No. 445 Pk/Pdt/2007."

"Skripsi ini membahas mengenai persetujuan suami atau istri dalam pembebanan jaminan Hak Tanggungan terhadap harta bersama, di mana yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengaturnya dan bagaimana akibat hukumnya jika persetujuan suami atau istri tersebut tidak terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas atas perjanjian kedua belah pihak. Namun, ternyata dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung terdapat perbedaan pertimbangan hukum atas hal tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata dalam praktik peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung, dalam putusan-putusannya memungkinkan bahwa persetujuan suami atau istri dapat dianggap ada jika utang yang dibuat adalah untuk kepentingan keluarga.

---

This undergraduate thesis describes about the spouse consent to encumber collateral mortgage on marital community of property, in which the main issues in this research is how the statutory provisions, in this case the Law No. 1 of 1974 about Marriage, set it up and how the legal consequences if the spouse consent is not fulfilled. This research is legal research, which uses a form of juridical- normative research and a type of descriptive-analytics research. Based on Article 36 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 stated that regarding marital community of property, husband or wife can act upon the agreement of both parties. However, it turns out in the Decisions of the Supreme Court that there are different legal considerations on the matter. This research finds out that in judicial practice, in this case the District Court, the High Court, and the Supreme Court, there are the Court Decisions which states that the spouse consent is possible to be considered exist if the debt is made for the family interests."

"Penelitan ini membahas tentang pengaturan perlindungan konsumen pada transaksi apartemen yang dilakukan oleh WNI dalam Perkawinan Campuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam transaksi apartemen pasangan perkawinan campuran. Dengan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa norma hukum positif, khususnya hukum agraria, perkawinan, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak-hak konsumen WNI dalam perkawinan campuran, penerapan peraturan hukum terkait transaksi apartemen, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam konteks tersebut. bahwa tanpa adanya perjanjian pranikah, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sehingga WNI dalam perkawinan campuran dapat kehilangan hak atas properti yang berada di atas tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Hal ini menimbulkan konflik dengan peraturan agraria yang melarang WNA memiliki tanah atau bangunan di atas tanah HGB. Selain itu, pengembang sering kali gagal memberikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai status legalitas tanah dan properti, yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengembang, kewajiban memberikan informasi yang transparan, serta edukasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban hukum dalam transaksi apartemen. Pengembang juga wajib untuk memperhatikan lebih seksama calon pembeli, guna mencegah sengketa hukum di masa mendatang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi apartemen memerlukan sinergi antara regulasi yang tepat sasaran, pengawasan yang ketat, dan edukasi konsumen yang berkelanjutan untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan di sektor properti.

---

This study examines the regulation of consumer protection in apartment transactions conducted by Indonesian citizens (WNI) in mixed marriages. Using a doctrinal legal approach, the research analyzes consumer protection in apartment transactions involving mixed-marriage couples. Employing data collection techniques based on literature studies and qualitative descriptive analysis, this study highlights the challenges posed by positive legal norms, particularly agrarian, marital, and consumer protection laws. The research aims to analyze the regulation of WNI consumer rights in mixed marriages, the application of legal provisions related to apartment transactions, and the legal protection afforded to consumers in this context. Without a prenuptial agreement, assets acquired during marriage are considered joint property, potentially causing WNI to lose rights over properties built on land with a Right to Build (Hak Guna Bangunan, HGB) status. This conflicts with agrarian regulations prohibiting foreign nationals (WNA) from owning land or buildings on HGB land. Additionally, developers often fail to provide complete and transparent information about the legal status of land and property, leading to consumer losses. To address these issues, stronger regulations, enhanced oversight of developers, mandatory provision of transparent information, and consumer education on legal rights and obligations are required. Developers must also pay closer attention to prospective buyers to prevent future legal disputes. This study concludes that consumer protection in apartment transactions requires synergy between targeted regulations, strict oversight, and continuous consumer education to create fair and transparent transactions in the property sector."

"Permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana permasalahan terkait barang bawaan penumpang baik itu bagasi kabin dan bagasi tercatat yang dialami oleh konsumen pengguna jasa angkutan udara di Indonesia, apakah maskapai penerbangan Qatar Airways dapat memberikan tanggung jawab atas hilangnya bagasi kabin milik Leo Mualdy Christoffel, serta bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan Qatar Airways dalam kasus Qatar Airways v Leo Mualdy Christoffel. Bentuk penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai. Hasil penelitian menjelaskan bahwa permasalahan yang kerap terjadi terkait dengan barang bawaan penumpang maskapai penerbangan ialah terjadinya kehilangan terhadap barang bawaan penumpang baik bagasi tercatat maupun bagasi kabin. Maskapai penerbangan Qatar Airways dapat memberikan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen karena tindakan yang dilakukan oleh Qatar Airways yang telah lalai dalam menerapkan pelayanan jasa serta standar mutu yang sangat merugikan konsumen. Qatar Airways sebagai pelaku usaha penerbangan harus bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan. Penulis memiliki beberapa saran terkait permasalahan dalam skripsi ini yaitu Kementerian Perhubungan harus menindak tegas segala bentuk pelanggaran karena hal tersebut merugikan konsumen penerbangan di Indonesia, perlunya perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara sebagai konsumen yang merasa hak-hak nya dirugikan, serta maskapai Qatar Airways harus meningkatkan sistem keamanan dalam kabin pesawat dengan penyediaan alat pengamanan dalam kabin serta pihak maskapai harus menindak secara tegas oknum-oknum yang melakukan pencurian.

---

The problem explained within this thesis is about the carriages carried by passengers of airline companies whether it 39 s listed baggage or cabin baggage experienced by indonesian users of international airline service, whether Qatar Airways capable of the liability caused by the loss of baggage belonging to Leo Mualdy Christoffel that was stored on the cabin, and how the liability is enforced. The Writing form for this thesis is normative juridical, by analyzing Literatures and ready documents. The research points out the problem that is often experienced with passenger 39 s baggage is the loss of carriages whether it 39 s listed or not cabin. Qatar Airways airline service may give responsibility for losses suffered by consumers due to the action taken by Qatar Airways which has been negligent in applying the standard of service and quality that is very detrimental to consumers. Qatar Airways as flight business operators should be responsible for conducting compensation for losses suffered by consumers under the Consumer Protection Law and the Law on Aviation. The author has suggestions related to problems in this thesis which is for the Ministry of Transportation must take stern action against any violation because it is detrimental to consumers low in Indonesia, the need for legal protection against air passengers as consumers feel the rights of its impaired, Qatar Airways must improve security systems within the aircraft cabin with the provision of security equipment in the cabin and the airline should minimize those who commit theft."

"Dasar dari perjanjian asuransi yaitu kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen yang menimbulkan konsekuensi hukum yaitu hak dan kewajiban-nya masing-masing. Hal yang dijaminkan pada perjanjian asuransi yaitu suatu objek yang diasuransikan. Ketika risiko tersebut terjadi, konsumen sebagai pemegang polis asuransi berhak untuk mengajukan klaim penggantian atas objek yang diasuransikan tkepada perusahaan asuransi. Dalam hal perusahaan asuransi tidak memberikan penggantian (klaim) atas objek sengketa tersebut, maka konsumen berhak untuk menempuh upaya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa berdasarkan studi kasus pada penelitian ini diselesaikan melalui jalur pengadilan, namun pada amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 663/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung No.761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 tidak memuat penghukuman kepada pelaku usaha. Disimpulkan bahwa pada kedua putusan tersebut tidak ada merupakan putusan non-executable serta tidak ada upaya eksekusi terhadap objek sengketa, maka Ibu Emeliana Sitepu sebagai konsumen pemegang polis asuransi tidak mendapatkan hak atas penggantian objek asuransi tersebut.

---

The basis of the insurance agreement is the agreement between the business actor and the consumer which creates legal consequences, namely the rights and obligations of each. The thing that is guaranteed in the insurance agreement is an insured object. When this risk occurs, the consumer as an insurance policy holder has the right to submit a claim for replacement of the insured object to the insurance company. In the event that the insurance company does not provide compensation (claims) for the object of the dispute, the consumer has the right to take efforts to resolve the dispute. Dispute resolution based on case studies in this research is resolved through the courts, but in the Medan District Court Decision No. 663/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn jo. Supreme Court Decision No.761 K/Pdt.Sus-BPSK/2022 does not contain punishment for business actors. It was concluded that in the two decisions there were no non-executable decisions and there was no attempt to execute the object of the dispute, so Ms. Emeliana Sitepu as a consumer insurance policy holder did not get the right to replace the object of insurance."

"ABSTRAK Penyelesaian sengketa saat ini, dapat diselesaikan dengan melalui jalur peradilan maupun di luar peradilan. Undang-undang No.8 Tahun 1999 membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). (BPSK) mempunyai tugas dan wewenang yang pada intinya adalah Berbagai penyelesain dapat dilihat di UUPK yaitu Penyelesaian dengan jalan litigasi bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 48 UUPK. Putusan yang dihasilkan BPSK dengan arbitrase ini akan memberikan suatu pertentangan dari sudut masing-masing pihak, dalam putusan yang dihasilkan ada pihak yang merasa dirugikan dan ada juga pihak yang merasa diuntungkan akibat putusan Arbitrase ini. Putusan Arbitrase yang dikeluarkan BPSK ini menimbulkan suatu pertanyaan, bagaimana kekuatan dan keabsahaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini, dan bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan BPSK dan Pengadilan Negeri dibawahnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini memberikan saran kepada BPSK untuk mengadopsi ketentuan Arbitrase yang berlaku di Indonesia, sehingga BPSK hadir sebagai pilihan penyelesain sengketa diluar pengadilan dapat berjalan maksimal.

---

ABSTRACT Current dispute resolution, can be resolved through judicial channels or outside the court. Law No. 8 of 1999 established the Consumer Legal Protection Agency, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). (BPSK) has the duties and authority in essence is a variety of resolutions can be seen in UUPK namely Settlement by way of litigation can be seen in the provisions of Article 48 UUPK. The decisions produced by BPSK with this arbitration will provide contradictions from the point of view of each party, in the resulting decision there are parties who are disadvantaged and there are also parties that are profitable in this Arbitration award. The Arbitration Award issued by BPSK raises questions, about the strength and validity of the Decision of the Consumer Dispute Settlement Agency, and how to process the law from the Supreme Court Decision that returns the BPSK Decision and the District Court below. This study uses a research method consisting of juridical-normative research, while the data analysis method used by the author is a qualitative method and using a data converter tool used in this study is the study of documents or library materials and interviews. The results of this study provide advice to BPSK to implement the provisions of Arbitration that apply in Indonesia, so BPSK is present as a resolution option."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen jasa penerbangan.Perlindungan terhadap konsumen jasa penerbangan adalah penting mengingatsemakin meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap jasapenerbangan. Hal tersebut terlihat juga dari semakin berkembangnya industripenerbangan di Indonesia, sehingga memberikan suatu kesempatan, tantangan,dan persaingan yang baru bagi setiap perusahaan penerbangan. Sejumlahpermasalahan terjadi dalam penyelenggaraan jasa penerbangan seperti kecelakaan,keterlambatan dan pembatalan penerbangan, kehilangan bagasi, hingga pelayananyang kurang memuaskan yang tentunya sangat merugikan konsumen. Oleh karenaitu diperlukan perlindungan yang optimal terhadap konsumen jasa penerbangan.Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan melakukan kajianterhadap dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yangterkait dengan perlindungan konsumen, baik yang terdapat dalam buku teks danjurnal ilmiah, maupun putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitianini. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai pelaksanaan perlindunganbagi konsumen sebagai pengguna jasa penerbangan. Tanggung jawab pelakuusaha penyedia jasa penerbangan dalam terjadi kerugian. Selain itu, disajikan pulaanalisis terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai pembatalan penerbangandalam rangka penegakkan perlindungan bagi konsumen jasa penerbangan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the protection of consumer aviation services. Aviationservices consumer protection is important to remember the increasing needs anddemands of society for aviation services . It is seen also from the increasingdevelopment of the aviation industry in Indonesia , to provide an opportunity , achallenge , and new competition for each airline . A number of problems occur inaviation services such as accidents , delays and flight cancellations , lost luggage,to the service of the poor are of course very detrimental to consumers . Thus itneeds optimal protection against aviation consumer services . This research usednormative juridical type by doing research on legal documents in the form oflegislation related to consumer protection , both of which are found in textbooksand scientific journals , as well as an injunction that is relevant to the object of thisstudy . This study specifically addresses the implementation of consumerprotection as consumers of aviation . Actors responsibility aviation serviceproviders in case of loss. In addition, the analysis also served on the SupremeCourt Verdict on the cancellation of flights in the framework of the rule ofconsumer protection for airline services ."

"[ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk Mengetahui pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen dalam kaitannya untuk menyeimbangkan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen atas itikad baik dan sikap jujur pelaku usaha dalam menjalankan tanggung jawab usahanya, mengetahui bagaimana bentuk upaya tanggung jawab pelaku usaha yang dapat dilaksanakan kepada konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk yang memiliki cacat tersembunyi dan mencari solusi terhadap bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang seharusnya dalam penegakan asas keseimbangan pelaku usaha dan konsumen dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah keluar dan berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan penggunaan data-data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan BPSK tersebut terdapat berbagai ketidak cermatan dalam pengambilan putusannya dimana banyak hak-hak pelaku usaha yang disimpangi.

---

ABSTRACT

, This Mini Thesis aims for understanding the implementation of Consumer Protection Law in relation with Balancing the position of Entrepreneur and Consumer on principle of good faith and the honesty to do its liability, to know how the form of entrepreneur liability on the consumer loss which caused by product that has a hidden defect and to find the best solution on entrepreneur liability to enforce the principle of balanced position in associated with Supreme Court which has come out and legally binding. Research method has been used for this mini-thesis is normative juridicial by using primary data which is informant interview and secondary data, such as legislations and books. The conclusion based on the research that the Supreme Court verdict which reinforce the BPSK verdict has lack of thorough in the decision making which result of many entrepreneur right ignored. On this matter should the entrepreneur and consumer aware against the right and duty which has been asigned by the agreement beetween them and the law.

]"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peraturanpembatalan putusan arbitrase internasional disertai praktek yang dilakukanlembaga peradilan di Indonesia berdasarkan teori-teori HPI. Penulismempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pembatalan putusanarbitrase internasional dalam UU Arbitrase belum jelas dan lengkap. Hal tersebutdapat dilihat dalam perdebatan mengenai pengaturan pelaksanaan putusanarbitrase internasional dan alasan pembatalan putusan arbitrase. Lembagaperadilan di Indonesia pun pada prakteknya masih inkonsisten dalam menerapkanaturan-aturan tersebut. Sebagai contoh ialah kasus antara Yemen Airwaysmelawan PT Comarindo Tama Tour&Travel dan kasus antara PTPertamina(Persero) dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum

---

ABSTRACTThis research aimed to describe and analyze the regulation about annulment of

international arbitral award with the practice of Indonesian Court in accordance

with International Private Law. Author use juridical-normative research method

with literature studies. The research shows that the regulation about annulment of

international arbitral award in Law of Arbitration has not been clear and

sufficient. It can bee seen from the articles about the enforcement of international

arbitral award and the ground for annulment of arbitral award. In accordance

with that, Indonesian Court has been inconsistent to implement those regulations.

For examples is case between PT Comarindo Tama Tour&Travel v. Yemen

Airways and case between PT Pertamina (Persero) and PT Pertamina EP v. PT

Lirik Petroleum."