Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembatasan terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa untuk memperoleh tanah dengan status Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan didasarkan pada Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K/898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa dengan didasarkan pada praturan tersebut, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak sepenuhnya berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

ABSTRACTThis thesis is about the restrictions for Indonesian Citizens of Chinese Descendant to own a land with proprietary status in Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta Special Region), based on Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K/898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi. The method used for this thesis is juridicial normative, and the qualitative method is used for data analysis. This study concludes that based on the regulation, Indonesian citizens of Chinese Descendant are not eligible to own a land in Daerah Istimewa Yogyakarta with proprietary status, and Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria is not copmpletely enforced in Special Region of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta)."

"Tesis ini membahas mengenai fenomena yang terjadi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berkenaan dengan keberlakuan serta implementasi dari Surat Instruksi Kepala Daerah DIY No K. 898/I/A/1975 yang berhubungan erat dengan hak warga keturunan Tionghoa dalam memperoleh hak milik atas tanah. Keberlakuan dari Surat Instruksi Kepala Daerah DIY No K. 898/I/A/1975 merupakan bahasan yang paling pokok dalam sebuah penelitian hukum, maka dalam hal ini keberlakuan Surat Instruksi tersebut menjadi bahasan yang akan mengantar kepada bahasan yang sifatnya lebih dalam. Pembahasan yang lebih mendalam akan dilakukan melalui studi dari sudut pandang baik secara sosiologis maupun filosofis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana berdasarkan studi kepustakaan dan beberapa hasil wawancara dengan berbagai narasumber mengatakan bahwa Surat Instruksi Kepala Daerah DIY No K. 898/I/A/1975 sebagaimana terlampir sudah tidak memiliki nilai keberlakuan lagi, namun apabila ditinjau dari sudut pandang filosofis dan sosiologis Surat Instruksi Kepala Daerah DIY No K. 898/I/A/1975 sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini secara praktik masih berlaku di Wilayah Daerah Provinsi Yogyakarta.

---

This thesis discusses the phenomenon that occurs in the Yogyakarta Special Region regarding the enforceability and implementation of Letter of Instruction from Regional Head DIY No. K. 898 / I / A / 1975 which is closely related to the rights of citizens of Chinese descent in obtaining land titles. The enforceability and validity of Letter of Instruction from Regional Head DIY No. K. 898 / I / A / 1975 was the most fundamental in a legal research, because it will lead to a deeper discussion of that nature. More in-depth discussion will be conducted through the study from the standpoint of both sociologically and philosophically. This study is a qualitative study which is based on the study of literature and multiple interviews with various sources saying that the Letter of Instruction from DIY Regional Head No. K. 898 / I / A / 1975 as attached they have no enforceability value anymore, but when viewed from the standpoint of philosophical and Instruction Letter sociological Regional Head DIY K. No. 898 / I / A / 1975 referred to in this study as a practice still prevails in Yogyakarta Province Regional."

"Yogyakarta merupakan kota dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat tiaptahunnya. Hal ini membuat kebutuhan akan lahan permukiman dan air tanah meningkat.Alih guna lahan menjadi permukiman atau gedung membuat beban tanah meningkatserta menurunkan area resapan air. Penggunaan air tanah yang meningkat membuatKota Yogyakarta mengalami penurunan muka air tanah hingga 50 cm per tahun.Bertambahnya beban tanah dan menurunnya muka air tanah merupakan implikasiterjadinya penurunan permukaan tanah. Teknik Interferometric Synthetic ApertureRadar (InSAR) dan Small Baseline Subset (SBAS) digunakan pada citra satelit radarSentinel-1 untuk menunjukkan lokasi dan pola penurunan permukaan tanah yangterjadi. Perubahan muka air tanah, perubahan penggunaan tanah, serta kepadatanbangunan juga digunakan untuk mengetahui pola dan faktor penyebab penurunanpermukaan tanah yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah data LiCSAR yang telahdiolah dapat menggambarkan adanya dinamika perubahan ketinggian permukaan tanah(PKPT). Penurunan permukaan tanah (PPT) terjadi pada beberapa sumur yangmengalami penurunan tren muka air tanah dan wilayah penurunan permukaan tanah(PPT) berada pada penggunaan tanah jenis permukiman, hutan lahan kering, dan sawah.Hasil analisis statistik dan deskriptif menunjukkan tidak ada hubungan antara perubahanketinggian permukaan tanah (PKPT) dengan perubahan muka air tanah, kepadatanbangunan, dan perubahan penggunaan tanah

---

Yogyakarta is a city with population growth that increases every year. This causes the

need for residential land and groundwater to increase. The conversion of land to a

settlement or building causes the land load to increase and reduces the water catchment

area. The increasing use of groundwater has made the city of Yogyakarta experience a

drop in groundwater level of up to 50 cm per year. Increasing soil load and decreasing

groundwater level are implications of land subsidence. Interferometric Synthetic

Aperture Radar (InSAR) and Small Baseline Subset (SBAS) techniques are used on

Sentinel-1 radar satellite images to show the location and pattern of subsidence that has

occurred. Changes in groundwater level, changes in land use, and density of buildings

are also used to determine patterns and factors that cause subsidence to occur. The

result of this research is that the processed LiCSAR data can describe the dynamics of

changes in ground level. Land subsidence occurred in several wells that experienced a

decrease in the trend of groundwater levels and the area of land subsidence was in land

use types for settlements, dry land forests, and rice fields. The results of statistical and

descriptive analysis show that there is no relationship between changes in ground level

with changes in groundwater level, building density, and changes in land use"

"Pembahasan akan pluralisme hukum di Indonesia tidak akan terlepas dari diskursus mengenai Hukum Antar Tata Hukum Intern (HATAH). Dalam era Indonesia modern, salah satu kasus yang berkaitan dengan HATAH ialah pembahasan mengenai Instruski Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975. Setidaknya ada pembahasan yang berkaitan dengan HATAH. Satu, bercampurnya hukum adat dan hukum negara dalam kapasitas seorang Sultan Hamengkubuwono yang merangkap sebagai Gubernur Provisni Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemimpinKasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dua, substansi dari instruksi tersebut yang menggunakan istilah Warganegara Indonesia Pribumi dan Non-Pribumi, sebuah pembedaan yang erat kaitannya dengan penggolongan penduduk era kolonial. Tulisan ini akan membahas permasalahan pertama yang berujung pada pengkualifikasian apakah instruksi tersebut merupakan sebuah hukum dalam sistem hukum nasional maupun adat. Kemudian, penulis juga menelusuri kaitan dari pendikotomian tersebut dengan konsep penggolongan penduduk zaman Hindia Belanda. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan dalam pencarian data yang hasilnya ditampilkan secara deskriptif. Tulisan ini berkesimpulan bahwa instruksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai sebuah hukum dalam sistem hukum nasional namun ia merupakan bagian dari hukum adat. Selain itu, penggunaan istilah Warganegara Indonesia Pribumi dan Non-Pribumi memiliki kaitan yang erat dengan sejarah penggolongan penduduk masa Hindia Belanda.

---

The discussion of legal pluralism in Indonesia is inseparable from Internal Conflict of Law (HATAH) studies. In modern Indonesia, one of the cases related to HATAH is the discussion on Vice Governor of the Special Region of Yogyakarta Instruction No. K.898/I/A/1975. There are two aspects that correlate with HATAH. First, the Sultan Hamengkubuwono's capacity which embodies national legal system and adat law as the leader of both Yogyakarta Province and Yogyakarta Sultanate. Second, the use of Native and Non-Native Indonesian terms within the Instruction, a distinction related with population group system of the colonial. This thesis will qualify whether the instruction can be constituted as law from national and/or adat legal system perspectives, alongside with elaboration on correlation of such dichotomy with population group system. In analyzing these problems, the author used normative research methods with literature studies for data gathering technique which then presented descriptively. This thesis finds the instruction cannot be considered as a law within national legal system but a law in Yogyakarta Sultanate's adat law. In addition, this paper also reaches the conclusion that the use of the terms Natives and Non-Natives Indonesian is related to the history of population grouping during the Dutch East Indies.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemandirian lansia secara ekonomi dan kesehatanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan data SUPAS 2005. Digunakan tabulasi silang dan regresi logistik bifaktorial untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemandirian lansia dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, kelompok umur, daerah tempat tinggal dan status perkawinan.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan lansia DIY maka semakin cenderung mandiri. Dikontrol dengan tingkat pendidikan, berdasarkan klasifikasinya lansia laki-laki, semakin muda kelompok umur lansia dan lansia yang tinggal di perkotaan lebih tinggi kecenderungannya untuk mandiri. Lansia yang kawin lebih cenderung mandiri kecuali pada kelompok tingkat SLTA ke atas yang tidak kawin jusbU lebih mandiri daripada lansia yang kawin.

---

The objective of this study is to assess in terms of economy and health the effect of educational attainment on the independence of aging population in Special Region ofYogyakarta Province using the 2005 SUPAS data. From the cross tabulation and the results of Logistic Regression, we can see the effect of educational attainment on independece of ageing population by controlling variables such as Sex, Age Groups, Residential Area, and Marrital Status.

It can be concluded that the higher educated are more likely to be self independent. By controHing educational attaimnent, it is found that the male, the younger age group, those who are living in urban areas, are more likely to be self-reliant. The married aging individuals are more likely to be independent. However, those who are married and at least have SLTA education are more likely to be independent."

"Setiap bahasa, dalam perkembangannya, pasti akan memunculkan variasi bahasanya dalam setiap penggunaannya, termasuk juga Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Warna merupakan salah satu konsep abstrak dan mendasar yang selalu kita temukan dalam kehidupan keseharian kita, temasuk juga dalam Masyarakat Tuli. Akan tetapi, kurangya penelitian lanjutan mengenai proses produksi isyarat yang merepresentasikan istilah warna dasar menjadi salah satu permasalahan yang ditemukan peneliti. Dalam penelitian ini, kami akan fokus untuk meihat kemunculan variasi bahasa isyarat yang digunakan dalam 5 wilayah di Yogyakarta. Variabel dan Subjek penelitian ini adalah isyarat dari kata warna hitam, putih, merah, hijau, biru, dan kuning dari individu Tuli dalam rentang umur dari 19—48 tahun. Variabel-variabel tersebut akan didokumentasikan melalui penelitian lapangan dan dikonversikan ke dalam korpus data dan akan dianalisis kemunculan varian dan aspek-aspek yang membedakan satu varian dengan yang lainnya menggunakan metode kualitatif. Temuan kami membuktikan bahwa dalam 5 wilayah Yogyakarta, ada beberapa varian isyarat yang muncul dalam satu konsep warna dasar. Aspek yang membedakan satu varian dengan lainnya terletak di seluruh aspek fonologi bahasa isyarat seperti bentuk tangan, orientasi, lokasi, dan gerakan isyarat.

---

Every language, in its development, will certainly appear its language variation in its usage, including the Indonesian Sign Language (BISINDO). Colors are one of the ab-stract and fundamental concepts that we found in our daily lives, including the Deaf Society. But, the lack of further research about the process of sign production that rep-resents the basic color terms is one of the few problems that I found. In this research, we will focus on looking for the appearances of sign language variations that are used in 5 regional areas of Yogyakarta. the variables and subjects of this research are signs from the word colors black, white, red, green, blue, and yellow from Deaf people rang-ing from 19--48 years old. The variables will be documented through field research and converted into corpus data and will be analyzed for the variation that appears and the aspects that differ one variation from another using the qualitative method. Our (author and corresponding author) findings prove that in the 5 regional areas of Yogyakarta, there are several variations in sign language in one concept of the basic colors. The aspects that differ one sign from another are in all aspects of sign language phonology such as handshapes, locations, orientations, and movement of the sign."

"Setiap bahasa, dalam perkembangannya, pasti akan memunculkan variasi bahasanya dalam setiap penggunaannya, termasuk juga Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Warna merupakan salah satu konsep abstrak dan mendasar yang selalu kita temukan dalam kehidupan keseharian kita, temasuk juga dalam Masyarakat Tuli. Akan tetapi, kurangya penelitian lanjutan mengenai proses produksi isyarat yang merepresentasikan istilah warna dasar menjadi salah satu permasalahan yang ditemukan peneliti. Dalam penelitian ini, kami akan fokus untuk meihat kemunculan variasi bahasa isyarat yang digunakan dalam 5 wilayah di Yogyakarta. Variabel dan Subjek penelitian ini adalah isyarat dari kata warna hitam, putih, merah, hijau, biru, dan kuning dari individu Tuli dalam rentang umur dari 19—48 tahun. Variabel-variabel tersebut akan didokumentasikan melalui penelitian lapangan dan dikonversikan ke dalam korpus data dan akan dianalisis kemunculan varian dan aspek-aspek yang membedakan satu varian dengan yang lainnya menggunakan metode kualitatif. Temuan kami membuktikan bahwa dalam 5 wilayah Yogyakarta, ada beberapa varian isyarat yang muncul dalam satu konsep warna dasar. Aspek yang membedakan satu varian dengan lainnya terletak di seluruh aspek fonologi bahasa isyarat seperti bentuk tangan, orientasi, lokasi, dan gerakan isyarat.

---

Every language, in its development, will certainly appear its language variation in its usage, including the Indonesian Sign Language (BISINDO). Colors are one of the abstract and fundamental concepts that we found in our daily lives, including the Deaf Society. But, the lack of further research about the process of sign production that represents the basic color terms is one of the few problems that I found. In this research, we will focus on looking for the appearances of sign language variations that are used in 5 regional areas of Yogyakarta. the variables and subjects of this research are signs from the word colors black, white, red, green, blue, and yellow from Deaf people ranging from 19--48 years old. The variables will be documented through field research and converted into corpus data and will be analyzed for the variation that appears and the aspects that differ one variation from another using the qualitative method. Our (author and corresponding author) findings prove that in the 5 regional areas of Yogyakarta, there are several variations in sign language in one concept of the basic colors. The aspects that differ one sign from another are in all aspects of sign language phonology such as handshapes, locations, orientations, and movement of the sign.

"

"Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah otonom penyandang status “istimewa” di Indonesia, memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat, terutama dibawah payung hukum UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa produk peraturan hukum lainnya. Keistimewaan tersebut terutama terletak pada penetapan jabatan Kepala Daerah (KDH) yang tidak terikat pada ketentuan tentang masa jabatan, syarat, dan tata cara pengangkatan KDH seperti yang berlaku di daerah otonom lainnya. Pengisian jabatan KDH DIY dilakukan melalui sistem pengangkatan dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono, sedang jabatan Wakil KDH dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sri Paku Alam. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi besar terhadap keistimewaan Provinsi DIY, karena undang-undang tersebut justru menyatakan tidak berlaku (mencabut) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi rujukan keistimewaan; akibatnya sistem pengisian jabatan KDH di Provinsi DIY secara hukum harus mengikuti sistem pemilihan KDH secara langsung dan berlakunya pembatasan masa jabatan bagi KDH Provinsi DIY. Pemberlakuan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengisian jabatan KDH dan Wakil KDH Provinsi DIY tersebut mengakibatkan hilangnya Keistimewaan Provinsi DIY yang telah dijamin oleh UUD Negara RI tahun 1945. Skripsi ini membahas status hukum Provinsi DIY di Indonesia, khususnya terkait dengan jabatan Kepala Daerahnya, menyusul lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Keistimewaan Provinsi DIY, karena Undang-undang tersebut sangat dibutuhkan untuk pengaturan secara menyeluruh dan terintegrasi Provinsi DIY, khususnya terkait dengan sistem pengisian jabatan Kepala Daerahnya, serta untuk pelestarian kearifan lokal di bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi.

---

Yogyakarta Special Region (DIY) Province as one of the autonomous regions with “special” status in Indonesia, has a very strong legal position, mainly under the legal umbrella of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law Number 22 of 1999 on Regional Government and a few other products of legal regulations. This special status lies mainly in the establishment of the position of the Regional Head (KDH) that is not bound to stipulations on term of occupation, requirement, and ways of KDH appointment valid in other autonomous regions. Appointment of the KDH DIY position is carried out by a system of appointment by considering a candidate, descent of Sri Sultan Hamengku Buwono, while the position of the position of Vice Regional Head is appointed by considering a candidate, descent of Sri Paku Alam. The formation of the Law Number 32 of 2004 on Regional Government brings great implication on the special status of DIY Province, because this law exactly states unvalid (revokes) the Law Number 22 of 1999 on Regional Government that refers to the special status; consequently the system of the appointment of the KDH position in the DIY Province legally should follow the system of a direct sistem of KDH election, and the validness of the limit of the term of occupation for the KDH of DIY Province. The validness of stipulation of Act Number 32 Year 2004 on Regional Government, especially related to the system of appointment of the KDH and Vice KDH positions of DIY Province result in the disappearance of DIY Province’s Special Status, which is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This mini-thesis discusses the legal status of DIY Province in Indonesia, especially related to the function of Its Regional Head, following the establishment of the Law Number 32 of 2004 on Regional Government. This research constitutes an explanatory investigation, using secondary data. The result of the research suggest that the Government and the Indonesian Legislative Assembly (DPR) soon verify the Bill on the Special Status of DIY Province, because this Act is most needed to regulate DIY Provence as a whole and integratedly, especially related to the system of filling the function of its Regional Head, as well as to preserve its local wisdom in the political, social, cultural and economic fields."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji persepsi wisatawan lokal, nasional, dan internasional tentang manajemen pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian ini juga meneliti persepsi wisatawan tentang kontribusi, pengungkapan, dan kelengkapan indikator untuk pengungkapan manajemen pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini adalah dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan periode 2017-2019 dan totalsampel 384 responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada persepsi yang sama di antara mereka kelompok wisatawan mengenai pengelolaan pariwisata berkelanjutan mungkin karena kesadaran tinggi para wisatawan yang sudah mereka miliki tentang keberlanjutan secara umum. Namun, ada perbedaan persepsi antara kelompok wisatawan dalam hal kontribusi, pengungkapan, dan kelengkapan indikator untuk pengungkapan berkelanjutan manajemen Pariwisata. Wisatawan internasional memiliki persepsi tertinggi dalam hal kontribusi, seperti membeli produk lokal. Selain itu, wisatawan internasional juga punya persepsi yang lebih tinggi tentang pengungkapan dan kelengkapan indikator untuk pengungkapan pariwisata berkelanjutan mungkin karena wisatawan internasional sudah terbiasa mendapatkan pengungkapan informasi di negara mereka. Dengan penelitian ini, maka Diharapkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan akan meningkat, dan manajer pariwisata akan mengungkapkan kontribusi yang diberikan oleh wisatawan dan/atau manajemen pariwisata secara keseluruhan.

---

This study aims to examine the perceptions of local, national and international tourists about sustainable tourism management. Furthermore, this study also examined tourist perceptions about the contribution, disclosure, and completeness of the indicators for the disclosure of sustainable tourism management. This research was conducted in the Special Region of Yogyakarta with the period 2017-2019 and in total a sample of 384 respondents. This research shows that there is a similar perception among those groups of tourists regarding the management of sustainable tourism it might be due the high awareness of the tourists they already have about sustainability in general. However, there are differences in perceptions between groups of tourists in terms of contribution, disclosure, and completeness of the indicators for the ongoing disclosure of Tourism management. International tourists have the highest perception in terms of contributions, such as buying local products. In addition, international tourists also have Higher perceptions about disclosure and the completeness of indicators for disclosure of sustainable tourism may be due to international tourists already accustomed to getting information disclosed in their country. With this research, it is hoped that the involvement of stakeholders in sustainable tourism management will increase, and tourism managers will reveal the contribution made by tourists and/or tourism management as a whole."

"ABSTRAKDaerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang beresiko tinggi terhadap bencana gempabumi mengingat secara tektonik merupakan daerah aktif dengan kegempaan yang tinggi serta tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Data BMKG selama 2008- awal 2015 menunjukkan banyak kejadian gempabumi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, namun banyak gempabumi dangkal memiliki kedalaman yang kurang akurat. Analisis kegempaan membutuhkan data lokasi hiposenter yang akurat. Oleh karena itu relokasi gempabumi diperlukan untuk menunjang analisis kegempaan. Metode Double Difference diterapkan untuk merelokasi data gempabumi. Metode tersebut meminimalkan residual waktu tempuh kalkulasi dan observasi dari sepasang gempabumi berdekatan yang terekam pada stasiun yang sama dengan asumsi raypath kedua gempabumi sama, sehingga kesalahan waktu tempuh akibat model kecepatan yang tidak termodelkan dapat diminimalkan tanpa koreksi stasiun. Hasil dari penelitian untuk zona subduksi menunjukkan pola stress tektonik zona subduksi pada gempabumi dangkal terelokasi dan adanya zona seismik ganda yang menguatkan penelitian terdahulu. Hasil relokasi gempabumi di zona patahan menunjukkan kedalaman Patahan Opak terdangkal mulai dari 3 km hingga terdalam mencapai 17 km. Berdasarkan analisis kegempaan, zona subduksi mengalami aktivitas gempa bumi yang tinggi pada tahun 2014 sampai 2015 dan zona patahan mengalami aktivitas gempabumi yang lebih tinggi di awal periode penelitian dibanding diakhir periode penelitian.

---

ABSTRACT

Special Region Yogyakarta has potential seismic hazard for the location is tectonically active with high seismicity and dense population. BMKG data for period 2008 until pre-2015 shows many events occurring in Yogyakarta and surrounding areas, but many shallow earthquakes have depth which is less accurate. Seismic analysis requires accurate hypocenter location data. Therefore relocation is needed to provide seismic analysis. Double Difference method is applied. The method minimizes residuals between calculated and observed travel time of pairs of nearby earthquakes which is recorded on the same station with the assumptions that the raypath is similar, so the travel time errors due to unmodeled velocity structure can be minimized without station correction. The results shows relocated shallow earthquakes followed the tectonic stress trend in subduction zone and double seismic zone which confirmed previous research has appeared. Relocation results in the earthquake fault zone shows the depth of the shallowest Opak Fault ranging from 3 km to the deepest reaches 17 km. Based on the analysis of seismicity, subduction zones experienced high seismic activity in 2014 to 2015 and the fault zone experienced a higher activity at the beginning of the study period compared to the end of the study period."