Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggabungan perusahaan atau merger merupakan suatu upaya bagi grup usaha untuk memperluas jaringan usahanya khususnya bagi kelompok usaha yang ingin berkembang dalam waktu yang relatif singkat. Efek negatif dari sebuah tindakan merger memiliki kaitan erat dengan isu terjadinya monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi pada dasarnya sebuah tindakan penggabungan atau merger berdasarkan perspektif ekonomi bertujuan untuk kepentingan umum dan masih menjadi suatu perdebatan mengenai hal tersebut dimana merger merupakan satu-satunya alasan demi tujuan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan merger dapat menjadi pro kepada persaingan tetapi juga dapat menjadi anti-persaingan apabila tidak dikontrol oleh otoritas persaingan usaha dalam hal ini adalah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti apakah rencana proses merger yang hendak dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. dan PT. Pertamina Gas selaku anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) akan berdampak pada anti persaingan atau justru membawa dampak yang baik bagi masyarakat karena sering terjadi benturan kepentingan merger dengan alasan efisiensi dan permasalahan persaingan usaha. Pada pokoknya, skripsi ini terdiri dari lima bab. Pada bab yang pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan penelitian, dan pokok permasalahan. Pada bab yang kedua, akan dijelaskan mengenai pengaturan merger di Indonesia. Bab ketiga, dijelaskan mengenai sejarah dari industri gas yang ada di Indonesia. Bab keempat, berisi analisa terhadap rencana merger PT. Perusahaan Gas Negara dan PT. Pertamina Gas dan pada bab kelima, berisi kesimpulan dan saran.

---

The incorporation of the company or merger is a group effort for businesses to expand their business network specifically for business groups who want to develop in a relatively short time. The negative effects of a merger is closely linked with the issue of monopoly which is prohibited by the Act No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, but is essentially an act of amalgamation or merger based on an economic perspective aims for the public interest and still be a debate on the matter in which the merger is the only reason for the sake of economic objectives. It can be concluded that the merger activity can be pros for competition, but also can be anti-competitive if it is not controlled by competition authorities in this case is the Commission (KPPU).

In this study, the authors will examine whether the proposed merger to be carried out by PT. Gas Negara (Persero) Tbk. and PT. Pertamina Gas as a subsidiary of PT. Pertamina (Persero) will result in anticompetitive or just bring a good impact for the community because there is often a conflict of interest of the merger on the grounds of efficiency and competition issues. This thesis consists of five chapters. In the first chapter will explain the background, research objectives, and the subject matter. In the second chapter, we describe the merger regulation in Indonesia. The third chapter, explained the history of the gas industry in Indonesia. The fourth chapter, containing an analysis of the proposed merger of PT. National Gas Company and PT. Pertamina Gas and the fifth chapter, contains conclusions and suggestions."

"Tesis ini membahas mengenai penunjukan langsung anak perusaan BUMN ditinjau dari perspektif Hukum Persaingan Usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung anak perusahaan memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku.Peraturan Presiden No.04 Tahun 2015 mengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk penunjukan langsung. Selanjutnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012 mengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk penunjukan langsung. Aturan-aturan yang berlaku atas BUMN tersebut menimbulkan intepretasi terhadap BUMN sebagai pelaku usaha. BUMN adalah Badan Usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maka anak perusahaan BUMN tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini membahas aspek hukum penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa ditinjau dari hukum persaingan usaha. Sehingga penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait hukum persaingan usaha seperti Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Kementrian BUMN. Analisa dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta yang ada dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta teori-teori dari para ahli hukum mengenai masalah yang bersangkutan.

---

This thesis discusses about the direct appointment of the subsidiary company of Pertamina as one of the Indonesian State Owned Entity according to perspective of competition law. If the direct appointment conducted without highly consideration of the law, it has the potential to against the principles of fair competition such as rigging or discrimination which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services. Presidential Regulation No. 04 of 2010 regulates the process of procurement of goods / services, whether in the form of a direct appointment. Further, Ministry of State-Owned Entities regulation No. 15 of 2012 regulates the process of procurement of goods / services, whether in the form of a direct appointment. These regulations has create multi interpretation of State Owned Entity as an actor in national economy. State Owned Entity has its capital owned by the state through direct participation that is derived from the state?s separated assets which caused it comply to several regulations as its guideline to run its business including in goods and services procurement. This thesis discusses the legal aspects of procurement through direct procurement mechanism in terms of antitrust law so that the research method uses a normative juridical legislation related antitrust law such as Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Competition, Law No. 19 of 2003 Concerning State-Owned Entities, Law No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company and other regulations such as regulations from Ministry of State-Owned Entities. The analyzes were performed by comparing the facts that there is a Regulatory Legislation in force in Indonesia as well as the theories of legal experts on the matter in question."

"Tesis ini membahas mengenai penunjukan langsung pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukkan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tersebut sarat multitafsir terhadap PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian sehubungan dengan aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam pengadaan barang dan jasanya ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Kementrian BUMN, pedoman-pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun aturan-aturan internal Pertamina.

---

Provisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject to the rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted its freedom and authority to make its own procurement procedures of business activities depend on the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-Owned Enterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures Of Procurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient, effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement as formed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has the risks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the fair competition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice And Unfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurement can affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit oriented state-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementation and make inefficient and effective procurement."

"Penelitian ini membahas mengenai pengadaan fasilitas pembayaran tol menggunakan kartu elektronik nir sentuh (e-toll card) oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dimana banyak masyarakat berpendapat bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan praktek monopoli karena merupakan penyedia tunggal fasilitas tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses penunjukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penyedia fasilitas pembayaran tol menggunakan e-toll card dan apakah kedudukan tunggal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dan dengan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ditunjuk melalui suatu proses yang sah dan kedudukannya tidak melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

This study discusses about the procurement of toll payment using an electronic card (e-toll card) by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, where many people thought that PT Bank Mandiri (Persero) Tbk conduct monopolistic practices because it is the sole provider of such facilities. This study aimed to find out how the process of procurement that appointed PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as a provider of toll payment facility using e-toll card and whether a single position of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk under Law UU No. 5 Year 1999. The method used in this research is descriptive analysis with normative juridical approach and the research methods literature with secondary data as its data source. These results indicate that PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is appointed through a legal process and position does not infrige UU No. 5 1999."

"[ABSTRAKHukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untukmengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persainganusaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kacamata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, denganmenggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untukmenunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisisberdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisisekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akanmenunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasilpenelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukumpersaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapaitujuan dari hukum persaingan usaha.;Hukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untukmengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persainganusaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kacamata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, denganmenggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untukmenunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisisberdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisisekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akanmenunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasilpenelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukumpersaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapaitujuan dari hukum persaingan usaha.ABSTRACTCompetition law is a tool of economic policy to control business actor'sbehavior. In its implementation, especially in Indonesia, competition law often toassess that behavior only from the law views, and often ignoring the economicviews. This thesis, using qualitative method, which is case study, tries to show thedifference of the assessment with and without the economic perspective. The firstcase will shows the economic analysis in the investigation process. The secondwill shows the economic analysis in identifying cartel behavior. The results of thisstudy shows that without economic analysis, competition law implementation willonly worsen the business and will not achieve the main goal of competition law.;Hukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untukmengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persainganusaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kacamata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, denganmenggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untukmenunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisisberdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisisekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akanmenunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasilpenelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukumpersaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapaitujuan dari hukum persaingan usaha., Hukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untukmengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persainganusaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kacamata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, denganmenggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untukmenunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisisberdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisisekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akanmenunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasilpenelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukumpersaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapaitujuan dari hukum persaingan usaha.]"

"Kasasi merupakan salah satu upaya hukum dalam perkara TUN. Pada dasarnya semua perkara TUN dapat diajukan kasasi. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, maka tidak semua perkara TUN dapat diajukan kasasi. Pembatasan kasasi yang diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah pembatasan pengajuan kasasi terhadap perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam ketentuan tersebut tidak termasuk keputusan pejabat TUN yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut dilakukan melalui penetapan Ketua PTUN dan permohonan tersebut tidak dikirimkan ke MA. Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut dalam prakteknya masih menjadi perdebatan. Oleh karenanya di beberapa kasus masih terjadi perbedaan penerapan pasal tersebut, seperti dalam kasus gugatan atas Surat Perintah Bongkar Walikota Jakarta Timur dengan kasus CV Sungai Bendera Jaya. Melalui metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu cara mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan dan analisis data kualitatif, skripsi ini akan mencoba menjawab permasalahan mengenai pembatasan terhadap perkara TUN yang dikecualikan untuk diajukan kasasi, serta prosedur penolakan terhadap perkara tersebut. Dengan adanya pembatasan perkara tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di MA serta meningkatkan kualitas putusan PTUN dan PTTUN."