Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasca krisis politik-ekonomi tahun 1997-1998, setelah tumbangnya rezim Suharto selama 32 tahun, kondisi di Indonesia berada dalam fase guncangan keras. Pasca Suharto, agenda paling penting adalah reformasi. Demokrasi menjadi pilihan politik untuk menggantikan sistem otoriter Orde Baru. Namun, dalam proses, krisis politik-ekonomi itu juga menimbulkan krisis. Di berbagai daerah timbul konflik, dengan latar belakang antara lain etnik, agama, pertentangan kelas, batas wilayah.Konfllik sosial yang paling parah adalah konflik berlatar agama seperti yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku, yang faktor pemicunya sesungguhnya bukanlah masalah agama. Konflik etnik, misalnya, terjadi di Kalimantan. Konflik politik lokal terutama terutama terkait pemekaran daerah dan pemilihan kepala daerah (pemilukada) meningkat ketika Indonesia memasuki fase transisi demokrasi hingga konsolidasi demokrasi saat ini.Dalam situasi yang transisional tersebut, kehidupan sosial juga mengalami guncangan. Tatanan sosial lama yang tertutup dengan ciri masyarakat yang pasif, berubah drastis menjadi masyarakat yang reaktif dan agresif, sehingga begitu mudah timbul konflik sosial. Konflik paling rawan dan berdampak sangat destruktif adalah bermotif agama (ideologis). Sebab, agama menyangkut sistem kepercayaan dan sumber kebenaran, sistem kerja, dan sistem relasi sosial. Agama memberikan pengaruh yang kuat dalam kehidupan pemeluknya, baik secara pribadi maupun sosial. Dalam konflik agama, para pelakunya merasa faktor penggeraknya adalah ?misi ketuhanan? atau ?jalan menuju surga? atau ?jalan mulia?. Dalam 13 tahun pasca reformasi ini, konflik berlatar agama menimbulkan kekerasan demi kekerasan.Fakta yang paling jelas adalah kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah. Dalam pandangan umat Islam arus utama, Ahmadiyah merupakan aliran menyimpang karena menyangkut kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Dibanding kasus konflik agama lainnya, kekerasan terhadap Ahmadiyah merupakan paling banyak sepanjang tahun 2011. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dijadikan dasar oleh sekelompok masyarakat untuk melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah. Sebab, jemaah Ahmadiyah pun dinilai tidak mematuhi aturan sebagaimana tertuang dalam SKB 3 Menteri tersebut.Dengan kondisi Indonesia seperti itu, maka konflik agama sangat mencemaskan. Kekerasan komunal sangat merusak fondasi negara Indonesia. Konflik komunal menjadi ancaman yang merusak sendi-sendi masyarakat yang multikultur sekaligus merobek jati diri bangsa. Tidak mengherankan, konflik komunal berlatar agama merupakan masalah yang paling rawan, karena menjadi persoalan yang laten di negeri ini. Konflik-konflik tersebut menjadi ?mesin perusak? terhadap kohesi kebangsaan Indonesia yang telah lama dibangun.

---

ABSTRACTAfter the political and economic crisis of 1997-1998, after the fall of the Suharto regime for 32 years, conditions in Indonesia are in a phase of violent shocks. Post-Suharto, the most important is the reform agenda. Democracy is a political choice to replace the authoritarian New Order. However, in the process, the political and economic crisis also caused the crisis. Conflicts arise in different regions, with a background such as ethnicity, religion, class conflict, boundaries.Social Konfllik most severe religious conflict as happened in Poso, Central Sulawesi, and Ambon, Maluku, the real trigger factor is not an issue of religion. Ethnic conflict, for example, occurs in Borneo. Mainly the local political conflicts related to regional expansion and local elections (elections) increases when Indonesia entered a phase of democratic transition to democratic consolidation today.In transitional situations, the social life also suffered shock. The old social order which closed with the characteristics of a passive society, largely shifted to the reactive and aggressive, so it's so easy social conflicts arise. Most conflict-prone and very destructive impact is religiously motivated (ideological). Therefore, religion and other belief systems concerning truth, work systems, and the system of social relations. Religion gives a strong influence in the lives of its followers, both personally and socially. In religious conflict, the perpetrators are the driving factor is "the divine" or "road to heaven" or "noble path". The most obvious fact is that violence against Ahmadiyah. In the view of mainstream Muslims, Ahmadis are deviant because it involves the prophethood of Mirza Ghulam Ahmad. Compared to other religious conflicts, violence against Ahmadis is most of the year 2011. Joint Decree of the 3 Minister (SKB) made the basis by a group of people to commit acts of violence against Ahmadis. Therefore, Ahmadiyah was judged not to comply with the rules as stated in the SKB 3 Ministers.With such conditions in Indonesia, the religious conflict is very worrying. Communal violence severely damage the foundation of the Indonesian state. Communal conflicts pose a damaging joints multicultural society once tore national identity. Not surprisingly, communal conflicts, religious background are the most vulnerable, due to a latent problem in this country. These conflicts become "the engine destroyer" of the Indonesian national cohesion that has been long established."

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena hate crime yang terjadi di Indonesia. Kasus terhadap Ahmadiyah di Cikeusik yang terjadi pada 6 Februari 2011 adalah satu contoh hate crime yang terjadi Di Indonesia. Masalah penolakan tokoh agama setempat terhadap keyakinan Ahmadiyah telah menimbulkan kejadian bentrokan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan kebencian di Cikeusik terhadap Ahmadiyah, dan kaitannya dengan terjadinya hate crime di Cikeusik. Kerangka teoritis yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan ini adalah konsep hate crime dan tingkah laku kolektif Smelser. Penelitian ini merupakan Studi Kasus terhadap Ahmadiyah di Cikeusik. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam yang dilakukan di Cikeusik. Wawancara dilakukan terhadap 5 orang informan yang merupakan warga asli Cikeusik. Data yang dikumpulkan menunjukkan adanya kebencian tokoh agama terhadap Ahmadiyah. Selain itu dukungan/ keberpihakan yangditunjukkan oleh aparatur yang ada di Cikeusik juga menentukan terjadinya hate crime.

---

This thesis is based on hate crime phenomenon that occures in Indonesia. That crime case happened to Ahmadiyah in Cikeusik on 6 February 2011. The rejection by the religion figure onto Ahmadiyah has caused the clash itself. This thesis is purposed to explain the reason of hatred in Cikeusik towards Ahmadiyah, and the relationship within the hate crime that happened in Cikeusik. Theoritical frame that used to show this problem is hate crime concept and collective behaviour by Smelser. This thesis is Case Study of Ahmadiyah in Cikeusik. This thesis uses interview in Cikeusik. The interview were held towards 5 native informants. The data retrieval shows that there is hatred by the religion figure towards Ahmadiyah. Beside that, the supports were shown by the aparatur in Cikeusik also determined the hate crime occure."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai politik komunal yang terjadi di India, khususnya di Kota Ahmadabad. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana dampak politik perseteruan terhadap kekerasan yang dialami oleh masyarakat Muslim di Ahmadabad. Skripsi ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan metode kualitatif. Penulisan skripsi ini menggunakan teori politik perseteruan serta konsep kekerasan langsung dan struktural. Hasil penelitian ini adalah politik perseteruan komunal yang terjadi mengakibatkan terbentuknya identitas politik masyarakat Hindu yang kemudian diarahkan menjadi kerusuhan komunal selama tahun 1985-2002. Politik perseteruan ini berdampak pada masyarakat Muslim yang menjadi korban atas kekerasan komunal, baik kekerasan langsung (fisik) pada saat kerusuhan terjadi maupun pasca kerusuhan terjadi (2002-2014) dalam bentuk kekerasan struktural. Sedangkan kelompok Nasionalis Hindu yang memobilisasi kekerasan ini mendapatkan keuntungan politik dimana sayap politik mereka, Bharatiya Janata Party (BJP), berhasil membangun basis massa mereka dan secara perlahan mampu menguasai suara mayoritas di parlemen lokal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara kekerasan komunal dengan kompetisi politik di India.

---

This research explains about the communal politics in India, especially in Ahmedabad. The issue in this paper is how the impact of political contention toward the violence experienced by the Muslim community in Ahmadabad. This research is an explanative research using qualitative methods. This thesis applies contentious politics theory and direct and structural violence concept. The result of this research is the contentious politics caused the formation of Hindu identity which can be directed to mobilize communal riot in 1985-2002. This political contention has an impact on Muslim community who are being victimized of communal violence, both direct violence (physical) during the riots and after the riots occurred (2002-2014) in the form of structural violence. Meanwhile, the Hindu Nationalism that mobilizes this violence gains political benefit where their political wing, Bharatiya Janata Party (BJP), is successful in establishing political bases and gradually able to control the majority in the local parliament. This case indicates that there is a link between communal violence with political competition in India."

"Tindak kekerasan kolektif setiap tahunnya terus saja bertambah secara kuantitas di seluruh Indonesia, dan khususnya di Provinsi Banten. Kekerasan kolektif baik yang merupakan kejahatan murni ataupun kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial (memperoleh legitimasi dari masyarakat) di Provinsi Banten, tetap saja menimbulkan kerugian yang serius bagi masyarakat Banten itu sendiri. Pengaruh faktor budaya, ekonomi dan lemahnya penegakan hukum menjadi pemicu kekerasan yang dilakukan secara kolektif. Permasalahan utama dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku kekerasan kolektif, baik sebagai individu atau kolektif. Hal tersebut berkaitan dengan bentuk kolektivitas massa sebagai pelaku, apakah yang jelas siapa pemimpinnya dan dapat dihitung atau massa yang muncul dengan spontanitas. Penelitian ini berbentuk deskriptif analistis. Metode penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang dan dikaitkan dengan data empiris (kenyataan di lapangan). Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap penyidik, penuntut umum, advokat, hakim dan masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi ialah karena dalam hukum positif saat ini tidak mengatur secara khusus kejahatan kolektif. Meskipun demikian tidak berarti bahwa KUHP maupun Hukum Pidana di luar KUHP tidak dapat diterapkan terhadap kasus kekerasan kolektif. Berbagai ketentuan yang dapat diterapkan misalnya adalah Pasal 170 KUHP, Pasal Penyertaan (Deelneming) dan juga aturan lainnya yang menyangkut tindakan kekerasan di depan umum. Dengan memperhatikan keadaan dengan penyesuaian yang tepat, ketentuan yang ada dapat diterapkan maksimal. Untuk mengantisipasi tindakan kekerasan kolektif, perlu dilakukan perumusan dalam Konsep KUHP Baru yang mengatur masalah perbuatan kekerasan kolektif secara khusus. Formulasi melalui RUU KUHP dengan melihat perkembangan kejahatan kekerasan dalam masyarakat; eksistensi peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan kolektif dan praktik penerapannya; kebijakan pengaturan kejahatan kekerasan kolektif di berbagai negara dan pandangan atau harapan masyarakat sehubungan dengan kekerasan kolektif.

---

Collective violence each year continues increasing in quantity throughout Indonesia, and especially in Banten Province. Collective violence in which as a purely criminal or collective violence as a social reaction (gain legitimacy from the public) in Banten Province, is still causing serious losses for Banten society itself. The influence of cultural, economic and weak of law enforcement stimulate the violence collective occurrence. The main problem in the writing of this thesis is about positive Indonesian criminal law responsibility in collective violence. This research is descriptive analytical form. The method of this thesis using a normative juridical approach, namely to analyze the problem from the viewpoint of or in accordance with applicable laws and regulations now and is associated with empirical data (reality on the ground). Researchers used secondary data with the data collection tool in the form of literature studies and primary data through in-depth interviews using interview guidelines to Police investigators, Prosecutors, Lawyers, Judges and the public. One of the obstacles encountered is that the current positive law does not specifically regulate collective crime. Although this does not mean that the Criminal Code and Special Criminal Act is not applicable to cases of collective violence. Various provisions that can be applied for example is Article 170 of the Criminal Code In Indonesian law, Article Complicity (Deelneming) and also other rules relating to acts of violence in public. By considering the circumstances with appropriate adjustments, the existing provisions applicable maximum. To anticipate the actions of collective violence in forward time, need to be formulated in the concept of the New Penal Code or by entering a new provision the issue of collective acts of violence in particular. Through the draft Penal Code formulation by looking at the development of violent crime in society; the existence of legislation relating to criminal law crime of collective violence and its implementation practices; policy setting collective violent crime in various countries and the views or expectations of society in relation to collective violence."

"The attackers who killed and savagely persecuted the Ahmadiyyas in Cikeusik was punished lightly. Prosecutors, defense lawyers, and judges argue, they could not be entirely blamed for the assault because it was occurred as a reaction to the action of the victims. The tragedy of the legal process was occurred because the construction of image that has been built on Ahmadiyya before the trial was started."

"Pesisir Barat Kabupaten Pandeglang yang menghadap Selat Sunda merupakan daerah yang rawan terhadap terjadinya bencana alam. Tinggi gelombang dan pasang surut air laut, termasuk tsunami merupakan bencana yang sering melanda pesisir tersebut. Eksosistem mangrove yang merupakan bagian dari ekosistem pesisir memiliki peranan penting dalam mengurangi bencana alam akibat gelombang air laut. Di samping dapat mengurangi terjadinya abrasi, sistem perakaran mangrove dapat menahan laju sedimentasi. Sehingga akan memperluas garis pantai atau akresi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekosistem mangrove terhadap perubahan garis pantai yang berupa abrasi dan akresi dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2010 hingga 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan Remote Sensing dan teknologi GIS. Pengumpulan data menggunakan citra satelit Landsat 7 ETM+ Tahun 2010, Landsat 8 OLI/TRS Tahun 2015 dan 2020. Pengolahan data spasial menggunakan google earth engine, software ArcGIS 10.6 dan ENVI 5.3. Data perubahan ekosistem mangrove diperoleh dengan menggunakan metode NDVI. Teknis GIS digunakan untuk analisis data laju perubahan garis pantai secara spasial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga 2020, ekosistem mangrove selalu mengalami perubahan setiap periodenya. Ekosistem mangrove di sepanjang pesisir Kabupaten Pandeglang mengalami penambahan dari tahun 2010 hingga 2015, namun kembali berkurang pada tahun 2020 akibat bencana tsunami Banten tahun 2018. Perubahan ini tentunya juga mempengaruhi terjadinya perubahan garis pantai. Berdasarkan hasil analisis statistik, penurunan luas mangrove mempunyai pengaruh sebesar 48,63% terhadap luas abrasi dan penambahan luas mangrove mempunyai pengaruh sebesar 51,7% terhadap luas akresi. Secara spasial penelitian ini menunjukkan penurunan dan penambahan luas mangrove berbanding lurus dengan perubahan luas abrasi dan akresi.

---

The coastal area of Pandeglang Regency , which faces the Sunda Strait, is prone to natural disaters. As the high wave tides, and in same periode including tsunami, are the named type of disasters that frequently hit the area. Mangrove ecosystem that are the part of coastal ecosystems have an importance role in reducing natural disasters caused by seawater waves. In addition to preventing abrasion, the mangrove root system can hold sediment. So that it will expand the coastline or accretion. This study aims to determine the effect of existence of mangrove ecosystems on coastline change in the form of abrasion and accretion within ten years during 2010 to 2020. The research method uses remote sensing and GIS Technology. The remote sensing data collection uses is separate into Landsat 7 ETM+ for 2010 and Landsat 8 OLI/TRS for 2015 and 2020. Spatial data processing using google earth engine, ArcGIS 10.6 and ENVI 5.3 software. Mangrove ecosystem change data is obtained using NDVI method. GIS technology is used for spatial analysis of coastline change rate data. As a result of this study show that during 2010 to 2020, mangrove ecosystems always change every period. Mangrove ecosystems along the coastal area of Pandeglang Regency increased during 2010 to 2020, but decreased in 2020 caused by Banten Tsunami disaster in 2018. This change certainly also affects the change of coastline. Based on the results of statistical analysis, the decrease in mangrove area has an influence of 48.68% on the area of abrasion, and the addition of mangrove area has an influence of 51.7% on the area of accretion. Spatially revealed that the decrease and the addition of mangrove area is proportional to the area changes abrasion and accretion."

"Kabupaten Pandeglang memiliki kedekatan wilayah dengan zona subduksi dan wilayah pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia di Selat Sunda. Akibatnya Kabupaten Pandeglang memiliki tingkat kerawanan dan kerentanan gempa bumi, dan untuk itu wilayah rawan gempa bumi dan kerentanan terhadap gempa bumi perlu ditentukan sebagai upaya mitigasi bencana gempa bumi. Faktor - faktor seperti litologi, struktur geologi, lereng, dan nilai PGA (Peak Ground Acceleration) dapat digunakan untuk menentukan wilayah rawan gempa bumi dengan metode skoring. Kerentanan wilayah terhadap gempa bumi ditentukan dengan metode weighted overlay dengan pembobotan dalam aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan fisik. Kerawanan merupakan aspek lingkungan dalam penentuan kerentanan, sedangkan kepadatan penduduk, jumlah penduduk wanita, ratio ketergantungan, dan penyandang disabilitas digunakan dalam penentuan kerentanan aspek sosial. Kerentanan aspek ekonomi menggunakan indikator penduduk miskin dan kerentanan fisik menggunakan kepadatan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan wilayah rawan gempa bumi sedang mendominasi Kabupaten Pandeglang dengan luas 64,99% dan mayoritas tersebar pada bagian timur dan selatan Kabupaten Pandeglang. Dalam kerentanan, wilayah kerentanan tinggi terdapat di Kecamatan Labuan dengan luas sebesar 36,07 % dari luas Kecamatan Labuan, sedangkan Kecamatan Sindangresmi dan Kecamatan Munjul merupakan kecamatan dengan kerentanan rendah dengan luas 73.93 % dari luas Kecamatan Sindangresmi dan 61.52 % dari luas Kecamatan Munjul.

---

Pandeglang Regency has a proximity to the subduction zone and the meeting area of ​​the Indo-Australian Plate and the Eurasian Plate in the Sunda Strait. So that Pandeglang District has an earthquake level of vulnerability and vulnerability. Areas prone to earthquakes and vulnerability to earthquakes need to be determined as an effort to mitigate earthquakes. Factors such as lithology, geological structure, slope, and PGA (Peak Ground Acceleration) values ​​can be used to determine earthquake prone areas by the scoring method. Regional vulnerability to the earth's herds is determined by the weighted overlay method by weighting in environmental, social, economic and physical aspects. Vulnerability is an environmental aspect in determining vulnerability, while population density, female population, dependency ratio, and people with disabilities are used in determining the vulnerability of social aspects. Vulnerability in economic aspects uses indicators of poor population and physical vulnerability using building density. The results showed that earthquake-prone areas were dominating Pandeglang Regency with an area of ​​64.99% and the majority was spread in the eastern and southern parts of the Pandeglang Regency. In susceptibility, the high vulnerability area is in Labuan Subdistrict with an area of ​​36.07% of the area of ​​Labuan Subdistrict, while the Sindangresmi Subdistrict and Munjul Subdistrict are sub-district with low vulnerability with an area of ​​73.93% of the area of ​​Sindangresmi Subdistrict and 61.52% of the total area of ​​Munjul Subdistrict."

"

Pasca Tsunami Banten bulan Desember 2018 lalu, Kecamatan Sumur, Pandeglang menjadi salah satu daerah yang paling terdampak dan mengalami kerugian besar. Universitas Indonesia, dengan program UI Peduli dari DRPM UI, berinisiatif membantu membangun kembali Kecamatan Sumur, salah satunya dengan memperbaiki kualitas sanitasinya. Huntara Sumberjaya merupakan Hunian Sementara yang menampung 220 KK dari Desa Sumberjaya dan Desa Kertajaya, dan dibangun sebagai tempat tinggal darurat untuk 2 tahun. Teknologi biofilter dapat menjadi alternatif pengolahan limbah domestik yang murah dan mudah digunakan. Media bioball, blanko, dan batu karang yang digunakan pada tangki septik kapasitas 30-35 KK memiliki efisiensi penyisihan (berurut) BOD sebesar 80%-67%-60%, COD 52%-43%-48%, TSS 74,5%-57,5%-85%, amonia 60%-24%-63%, nitrit 54%-44%-64%, nitrat 51%-33%-54%, minyak dan lemak 67%-52,5%-72%, and koliform 18%-12%-11%. Sebagai validasi, digunakan uji statistik yaitu Uji Kolmogorov-Smirnov, Uji t-tailed, serta Uji One Way ANOVA. Didapatkan hasil bahwa media batu karang memiliki efisiensi penyisihan yang mirip dengan media bioball, dan memiliki penyisihan TSS yang paling baik. Kedua tangki bermedia menghasilkan efisiensi penyisihan BOD, COD, E. coli, serta minyak dan lemak yang sama dengan tangki tanpa media, namun menghasilkan efisiensi penyisihan parameter nitrogen yang lebih baik. Secara karakteristik, batu karang dapat dijadikan alternatif media biofilter yang mudah didapatkan, mudah digunakan, dan murah.

 

---

Post the Banten Tsunami disaster last December 2018, Sumur sub-district, Pandeglang was one of the areas most heavily influenced and suffered enormous loss. Universitas Indonesia, supported by the Department of Research and Community Engagement’s “UI Peduli” programme, initiated to aid revitalization, with sanitation being one of the key highlights. Huntara Sumberjaya is a temporary shelter that accommodates 220 families from Sumberjaya and Kertajaya Village, within the period of 2 years. Biofiltration technology can potentially become a municipal wastewater treatment alternative, cheaper and easier to operate. Bioballs, unfiltered, and coral rocks used for the 30-35 families capacity septic tank produces a removal efficiency for (in order) BOD of 80%-67%-60%, COD 52%-43%-48%, TSS 74,5%-57,5%-85%, ammonia 60%-24%-63%, nitrite 54%-44%-64%, nitrate 51%-33%-54%, oil and grease 67%-52,5%-72%, and coliform 18%-12%-11%. To validate, Kolmogorov-Smirnov test, t-tailed test, and One Way ANOVA test were conducted. The statistical analysis proved that natural coral rocks have similar removal efficiency with the commercially used bioball, as well as having the best TSS removal efficiency. Both filtered tanks generated a higher removal efficiency than unfiltered tanks, but produced a significantly higher removal efficiency for Nitrogen parameters. Generally, dried coral rocks may serve as a biofiltration media that is easily accessible, easy to use, and cheap.

 

"

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dimana Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris merupakan lembaga pengawas yang berada paling depan dengan salah satu tugas dan kewenangannya melakukan pemeriksaan berkala secara langsung pada para Notaris yang berada di daerahnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi MPD Pandeglang and Lebak sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta upaya mengatasi kendalanya sehingga pelaksanaannya bisa beijalan dengan lancar. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer yaitu Nomor 30 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, literatur serta bahan hukum sekunder didukung dengan wawancara. Hasilnya, disimpulkan bahwa tehnis dan operasional pelaksanaan fungsi dan kewenangan MPD Kabupaten Pandeglang dan Lebak dituangkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Banten Nomor W29/Not/05/1/2008/MPW Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Program Kerja MPD se-wilayah Provinsi Banten yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang harus diantisipasi adalah anggaran belanja yang seharusnya dibiayai oleh APBN tetapi belum pernah diterima, jarak tempuh pemeriksaan yang beijauhan, penggantian antar waktu anggota MPD unsur akademisi dan Notaris yang belum menjalankan jabatan. Kendala-kendala diatasi dengan menghimpun sumbangan dari para Notaris yang meerlukan jasa MPD, sosialisasi, mengoptimalkan pelaksanaan tugas anggota serta penjadwalan kunjugan pemeriksaan berkala bagi Notaris. Disarankan agar pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh suatu komisi independent yang beranggotakan unsur-unsur pensiunan Notaris, pensiunan pegawai Kantor Pertanahan atau mereka yang pernah berkecimpung dibidang kenotariatan.

---

Notaries are the public officers having the authority for making authentically acts and another authority based on Code of Notary Number 30-2004 and its rule for application. In running their authorities they are supervised by the Board of Supervisory for Notaries where the district board called Majelis Pengawas Daerah (Distric Supervisor Board-MPD) having inspection authority for the Notaries directly in its area. The main problems analyzed are the implimentation on MPD of Pandeglang and Lebak according to regulation and how find the way to accomplish the jobs out of its barrier. The methological research applicated is empirical normative for analyzing the frimary facts consist of Law and Human Rights Minister Regulation of Number M.02.PR.08.10 - 2004 the same minister decision of Number M.39-PW.07.10 - 2004 and the secondary facts conist of related literatuiy supported by some interview.

Result of research concluded as rule of technical and the application of MPD Pandeglang Lebak arranged on tehnical rules of Supervisory Board of Banten Province (MPW Banten) Number W29/Not/05/l/2008/MPW as Rules of Arranging for all MPD of MPW Banten area based on the national regulations. The barriers should be antipicated are the cost of MPD operation must be supported by National Budget (APBN) but its never receipt, far distance between one Notaries and another, reposition of member of MPD from the scientist element and absence of some Notaries in their offices. In anticipating the barriers MPD collect the fund form Notaries participation for MPD services, socialization and law enforcement and scheduling for inspecting.

Suggested, should be better if member of Supervisory Board for Notaries recruited from the entire of Notaries, the Land Affair officers or who having the experience of notary."