Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penjualan senjata melalui sistem offset merupakan salah satu mekanisme yang banyak digunakan oleh beberapa negara dalam era kontemporer. Bahkan Praktik offset dalam praktik perdagangan senjata internasional saat ini telah menjadi hal yang lumrah diantara negara untuk meningkatkan perekonomianya. Oleh karena itu nilai offset semakin berkembang dan menjadi persyaratan banyak negara dalam proses pengadaan senjata.Terlebih offset turut mempromosikan, transfer teknologi, infrastruktur pertahanan dam peluang komersial. Offset dapat menciptakan politik yang kuat dengan memberikan mengembalikan aliran transaksi ke luar negeri untuk kepentingan memajukan ekonomi domestik. Tetapi kurang transparanya offset menjadi tantangan bagi negara-negara demokratis, khususnya apabila media menyoroti masalah akuntabilitas penggunaan dana publik dalam pengadaan senjata. Dengan demikian, Perdagangan senjata dunia telah memasuki era interdependensi dimana sistem internasional mulai terdesentralisasi.

---

Arms Trade by offset system is one of a mechanism which intensively used by several countries in the contemporary era. This is became a common practice among more advanced economies. Therefore, the value of offset agreements as a percentage of the contract value has been increasing. Offsets can make good political sense by redirecting what would otherwise belarge international outflows back into the domestic economy. In so doing, they may also promote technology transfer, supplement defenceinfrastructure or provide commercial opportunity. But intransparacy beyond offsets would became a challenge for democratic countries, especially when media focus on public spending accountability in arms trade. Thus, the increase of offsets sysytem show that world entering the era of interdependence when international system has been desentralized."

"Penggunaan persenjataan sebagai alat kekerasan telah memengaruhi kondisi politik global di dunia, khususnya bila persenjataan tersebut ditransfer kepada pihak-pihak yang terbilang bermasalah. Transfer persenjataan itu pun sering disebut-sebut sebagai penyebab dari konflik-konflik yang terjadi di seluruh dunia. Untuk itu, peran transfer persenjataan ini perlu dilihat secara akademik, terutama dengan keterkaitannnya terhadap konflik-konflik global. Berdasarkan hal tersebut penulis telah mengumpulkan sebanyak 40 literatur terkait, yang mencoba memberikan kontribusinya masing-masing pada bahasan transfer persenjataan secara umum, dan pada konflik global – antarnegara dan intranegara – secara khusus. Metode yang penulis gunakan adalah Metode Taksonomi, sebagai metode yang dapat menggambarkan pengelompokan tema-tema umum yang muncul secara komprehensif. Penulis membagi literatur-literatur tersebut kedalam empat taksonomi besar, yaitu: (1) perkembagan tren dan pola historis dalam transfer persenjataan; (2) sistem persenjataan sebagai objek pengaruh konflik dalam transfer persenjataan; (3) transfer senjata konvensional dan konflik antarnegara; dan (4) transfer senjata konvensional dan konflik intranegara. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, dan kesenjangan penelitian yang muncul dalam penelitian pada topik transfer senjata konvensional dan konflik ini. Tinjauan pustaka ini juga menunjukkan sejumlah hal yang muncul pada penelitian topik ini, yakni pada tren waktu penulisannya, fokus wilayah penelitian konflik yang diteliti, asal penulisnya, metodologi yang digunakan, dan asal data yang digunakan dalam penelitian konflik global antarnegara dan intranegara ini. Penulis menemukan bahwa topik transfer senjata secara umum kurang memiliki kontribusi akademik yang komprehensif, khususnya bila bahasannya terkait dengan persenjataan yang sifatnya konvensional utama dan hubungannya dengan konflik. Penulis menemukan sejumlah hal seperti, masalah epistemologis yang ada terkait relasi tersebut, aspek hirarki yang memengaruhi transfer senjata global, faktor-faktor penting yang memengaruhi seputar topik ini, dan dampak umum yang disebabkan oleh transfer senjata ini pada konflik. Penulis juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, baik sifatnya akademik maupun empiris – di dunia dan Indonesia, pada praktik perdagangan senjata secara umum di dunia, berdasarkan kesenjangan-kesenjangan penelitian yang telah muncul.

---

The use of weapons as a tool of violence has influenced global political conditions in the world, especially when these weapons are transferred to parties who are considered problematic. The transfer of arms is often cited as the cause of conflicts around the world. For this reason, the role of weapons transfer needs to be seen academically, especially with its relevance to global conflicts. Based on this, the author has collected as many as 40 related literatures, each of which tries to contribute to the discussion of arms transfer in general, and to global conflicts – between states and intra-states – in particular. The method that the author uses is the Taxonomy Method, as a method that can describe the grouping of general themes that appear, comprehensively. The author divides the literature into four major taxonomies, namely: (1) the development of historical trends and patterns in the transfer of weapons; (2) weapons systems as objects of conflict influence in the transfer of weapons; (3) transfer of conventional weapons and interstate conflicts; and (4) transfer of conventional arms and intra-state conflicts. This literature review seeks to uncover the emerging consensus, debate, and research gaps in research on this topic of conventional arms transfer and conflict. This literature review also shows several things that have emerged in the research on this topic, namely the trend in the time of writing, the focus of the conflict research area being studied, the origin of the author, the methodology used, and the origin of the data used in this international and intra-state global conflict research. The author finds that the topic of arms transfer in general lacks a comprehensive academic contribution, especially when the discussion is related to major conventional weapons and their relationship to conflict. The author finds several things such as, the existing epistemological problems related to the relationship, the hierarchical aspects that affect global arms transfers, the important influencing factors surrounding this topic, and the general impact caused by these arms transfers on conflict. The author also provides several recommendations that can be made, both academic and empirical in nature – in the world and in Indonesia, on the practice of arms trade in general in the world, based on research gaps that have emerged."

"Tesis ini membahas mengenai sikap abstain Indonesia terhadap Arms Trade Treaty 2013 PBB terutama mengenai pengambilan keputusan dan partisipasi Indonesia dalam proses pembentukan Arms Trade Treaty 2013 dan juga mengenai bagaimana pengaturan transaksi perdagangan senjata konvensional yang diatur oleh Arms Trade Treaty itu sendiri. Indonesia memiliki kepentingan yang ingin dicapainya dengan mengikuti proses pembentukan ATT, namun pada akhir proses perundingan Indonesia malah mengambil sikap abstain karena bertentangan dengan posisi dasar Indonesia. Indonesia mengambil sikap abstain dengan tujuan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan terhadap ATT 2013. Dengan abstain, Indonesia akan memiliki waktu untuk mengkaji ATT lebih dalam dan memungkinkan Indonesia untuk mengubah keputusanya terhadap ATT jika memang diperlukan kedepannya. Setelah ATT entered into force hal ini menyebabkan Indonesia berada diluar sistem ATT sedangkan banyak beberapa mitra alutsista Indonesia yang menandatangani ATT bahkan sudah meratifikasi. Oleh karena itu, penulis dalam tesis ini mencoba untuk menganalisis sikap abstain Indonesia dan implikasinya terhadap industri pertahanan Indonesia terutama dalam hal perdagangan senjata konvensional. Di akhir penelitian terlihat bahwa, sampai saat ini ATT belum memiliki implikasi yang signifikan terhadap Indonesia. Bahkan industri pertahanan Indonesia bisa dibilang semakin maju. Indonesia tidak memiliki masalah terhadap transaksi perdagangan senjata konvensionalnya walaupun Indonesia mengambil sikap abstain dan berada diluar sistem ATT.

---

This thesis is discussing Indonesia's decission to be abstain towards the Arms Trade Treaty (ATT) 2013 of the United Nations, specifically the decision-making and participation of Indonesia in the process of establishing Arms Trade Treaty 2013 and also on how the arrangement of conventional arms trade transactions organized by the Arms Trade Treaty itself. Indonesia has interests that they want to achieve by following the process of forming ATT, but at the end of the negotiation process Indonesia is taking an abstention as it is against the basic position of Indonesia. Indonesia abstained with the aim of not rushing to take decisions on ATT 2013. With abstention, Indonesia will have time to examine the ATT more deeply and allow Indonesia to change its decisions towards ATT if it is needed in the future. After ATT entered into force this is causing Indonesia to be outside of the ATT system while many of Indonesia's defense partners in alutsista who signed ATT have even ratified it. Therefore,this thesis will try to analyze the abstention of Indonesia and its implication to Indonesia defense industry especially in the case of conventional weapon trade. At the end of the study shows that, until now ATT has not had significant implications for Indonesia. Even the defense industry of Indonesia has become more advanced in the past couple of years. Indonesia has no problem with its conventional weapons trade transactions so far, even though Indonesia is still abstain towards ATT and is outside the ATT system."

"Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutuskan perjanjian internasional mengenai perdagangan senjata di seluruh dunia, atau lebih dikenal dengan Arms Trade Treaty (ATT) pada tanggal 2 April 2013. Tujuan dibentuknya ATT adalah untuk meregulasi dan membatasi perdagangan senjata internasional, mulai dari senjata ringan hingga senjata berat, seperti tank tempur, kapal perang dan lain sebaagainya. Tidak kurang dari 154 negara menyatakan mendukung, tiga negara menolak perjanjian tersebut, dan 23 negara menyatakan abstain. Dan Iran adalah salah satu yang menyatakan menolak ATT. Menariknya adalah sikap Iran yang sejak awal mendukung dan terlibat dalam perumusan ATT, pada akhirnya beda sikap ketika mau disetujui (voting).Dengan pendekatan kualitatif dan mengadopsi penelitian model studi kasus ini, hasilnya adalah diketahui bahwa penolakan Iran atas ATT berkaitan dengan keberlangsungan keamanan serta kepentingan nasional Iran di kawasan Timur Tengah dan terancamnya kebijakan transfer senjata Iran jika diberlakukan ATT, melalui pasal-pasal yang dianggap merugikan Iran, merupakan alasan Iran menyatakan menolak menandatangani perjanjian tersebut.Traktat Perdagangan Senjata memberikan regulasi yang menyeluruh untuk menghentikan seluruh transfer senjata dari Iran mengingat traktat tersebut memperkuat keputusan embargo yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan PBB. Iran dilarang mentransfer dan menerima transfer senjata dari negara manapun. Lebih lanjut, hampir seluruh mitra utama Iran di Timur Tengah dilarang menerima transfer senjata dari Iran akibat permasalahan embargo, terorisme, dan HAM yang mereka alami.

---

The General Assembly of the United Nations (UN) has launched an international treaty on the arms trade worldwide, or known as the Arms Trade Treaty (ATT) on April 2, 2013. The purpose of the ATT is to regulate and restrict the arms trade international, ranging from small arms to heavy weapons, such as battle tanks, warships and so on. No less than 154 countries expressed support, three countries rejected the agreement, and 23 countries abstained. And Iran is one of the states refused ATT. Interestingly, Iran's position from beginning to support and be involved in the formulation of a different attitude when eventual ATT will be approved (voting).

With qualitative approach and adopting a model case study, the result is known that Iran's refusal on ATT relating to the sustainability of Iran's security and national interests in the Middle East region and threatened Iranian arms transfer policy if applied ATT, through clauses that are considered harming Iran, is the reason for refusing to sign the agreement.

Arms Trade Treaty give a thorough regulation to stop all arms transfers from Iran considering the the treaty's decision strengthens the embargo that has been issued by the UN of Security Council. Iran is prohibited to transfer and accept transfering of weapons from any country. Further, almost all of the major partners of Iran in the Middle East are prohibited receiving arms transfers from over the issue of the embargo, terrorism, and human rights that they have experienced."

"Setelah selesai Perang Dingin tepat pada awal tahun 90an, Cina melakukan peningkatan kapabilitas militer secara besar-besaran. Program peningkatan kapabilitas militer ini mendapat perhatian lebih di kawasan Asia Timur, terutama Jepang. Negara samurai itu merasa sangat terancam dengan peningkatan kapabilitas militer Cina yang lebih fokus terhadap pengembangan senjata yang bersifat ofensif. Maka dengan demikian Jepang melakukan peningkatan kapabilitas militer yang bersifat ofensif untuk merespn apa yang telah dilakukan oleh Cina. Pertanyaan penelitan dalam kasus ini bagaimana stabilitas sistem di Asia Timur khususnya antara Cina dan Jepang setelah melakukan strategi ofensif. Dalam penelitan ini menggunakan penelitian positivist atau yang sering disebut dengan penlitian kuantitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peningkatan kapabilitas militer Cina lebih pesat dibandingkan peningkatan kapabilitas militer Jepang dan jumlah kekuatan ofensif Cina lebih besar dibandingkan kekuatan ofensif Jepang. Hal ini dapat memicu terjadinya perlombaan senjata antara Cina dan Jepang yang dapat mengakibatkan stabilitas sistem dikawasan goyah, karena dengan terjadinya perlombaan senjata konflik terbuka dapat terjadi kapan saja.

---

Since the end of the Cold War,China military rise has become an issue in East Asia Region. The rise of China?s military resulted a serious threat in East Asia, especially Japan. Japan perceive the rise of China?s military as a threat to its national security. The reason that the rise of military capabilities in China is more focus on offensive weapons. In order to response China offensvie strategic, Japan also develop its military capabilities and it is offensive. The research questions being proposed in this thesis are how is the system stability in the region after China and Japan develop its offensive military capabilities. The study uses quantitative research to see how arms has an effect to ystem stability in the East Asia region.

The result of this study shows that military rise of China is more superior than Japan. China has much more offensive weapon than Japan. Because of this fact, the big gap between China and Japan can trigger an arms race in East Asia region. If an arms race happen, the tendency of an open war theater is very possible and it will cause an unstable system in the region."

"Tesis ini menjelaskan mengenai pengaruh transfer senjata di negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia. Mekanisme apa yang dilakukan untuk bisa memasuki rantai perdagangan senjata oleh negara-negara ini. Cakupan pembahasan dalam penelitian ini meliputi faktor apa yang melatar belakangi Indonesia dalam melakukan transfer senjata untuk membangkitkan industri pertahanannya menuju kemandirian dalam memproduksi persenjataan sendiri (autarky). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami latarbelakang Indonesia melakukan memproduksi senjata sendiri, serta untuk mengetahui dan memahami keuntungan apa saja yang diperoleh Indonesia dalam melakukan transfer senjata.

---

This thesis describes the effect of arms transfers in the countries of Asia Pasific of Indonesia. What the mechanism for entry into the trade chain weapons by these countries. The scope of discussion in this study what factors include the background of Indonesia in transferring weapons to raise its defense industry toward self-sufficiency in producing the weapons themselves (autarky). The aim of this research is to know and understand the background of Indonesia to produce their own weapons, and to know and understand what the benefits obtained by Indonesia in the transfer of weapons."