Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Para pekerja migran Indonesia asal Lembata sudah lama dikenal luas sebagai bagian dari migran tradisional sejak tahun 1950an yang bermigrasi ke Sabah, Malaysia. Mereka bermigrasi ke Sabah dengan didasarkan pada nilai-nilai jaringan sosial yang berakar dari para migran pioneer mereka yang sudah terlebih dahulu tinggal di Sabah. Sekalipun Pemerintah Indonesia sudah menciptakan banyak peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, akan tetapi para pekerja migran asal Lembata tetap cendrung mempergunakan jalur non prosedural ketimbang jalur prosedural sebagaimana dikampanyekan dan dijamin oleh pemerintah. Berdasarkan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukan bahwa jaringan sosial pekerja migran asal Lembata sudah terstruktur dengan kokoh karena didukung oleh nilai-nilai lokal mereka sendiri baik dari segi kultur sosial, struktur sosial maupun proses.

---

The Indonesian migrant workers from Lembata have been widely known as a part of the traditional migrant workers since 1950s in Sabah Malaysia. They migrate to Sabah based on their social network rooted by their pioneers migrant in Sabah. Although the government of Indonesia has created many rules and regulations such as Act No. 39/2004 (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004) about the Placement and Protection of the Indonesian Overseas Workers, however, migrant workers from Lembata prefer to use unprocedural system then procedural one as campaigned and guaranteed by the goverment. Based on a qualitative approach, found that the social network of the migrant workers from Lembata is well structured which supported by their own values both in social culture, structure, and process."

"Buruh migran perempuan Indonesia harus memenuhi prosedur dan dokumen legal seperti paspor, visa, dan surat izin kerja agar dapat bekerja sebagai buruh migran berdokumen di Malaysia. Disisi lain, pemerintah melakukan upaya-upaya institusionalisasi migrasi dengan tujuan melindungi buruh migran perempuan Indonesia serta membuat arus migrasi menjadi lebih aman. Faktanya, masih terdapat buruh migran perempuan Indonesia yang memilih bermigrasi secara illegal (tidak berdokumentasi). Melalui kacamata feminis liberal, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan buruh migran perempuan Indonesia memilih bermigrasi secara illegal dengan memfokuskan pada faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi pada tahapan sebelum migrasi dan migrasi.

---

Indonesian women migrant workers have to fulfill all of the procedures and legal documents such as Passport, Visa, and also the working permission to be able to work as a documented migrant workers in Malaysia. On the other side, Government need to do the migration institutionalisation to protect Indonesian female migrant workers to make the stream of migration safer. Unfortunately, there are still a lot of Indonesian women migrant workers that choose to migrate and work in Malaysia illegally (undocumented). Through the lens of feminist liberalism, this research intend to analyze the reasons of Indonesian women migrant workers that choose to migrate and work illegally by focusing on the economic and non-economic factors at the stage of pre-migration and migration."

"Modal sosial daerah asal merupakan modal sosial yang secara spesifik berada di suatu daerah dimana seseorang tinggal atau berasal. Adanya aktifitas migrasi dapat membuat individu lebih sulit mengakses modal sosial daerah asalnya, namun modal sosial juga dapat mempermudah seseorang dalam proses melakukan migrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh modal sosial individu maupun komunitas di daerah asal terhadap partisipasi migrasi pekerja. pembentukan variabel modal sosial dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. Kemudian, variabel modal sosial yang telah terbentuk digunakan untuk mengestimasi peluang bermigrasi menggunakan regresi probit. Hasilnya, modal sosial individu berpengaruh positif terhadap partisipasi migrasi pekerja, sedangkan modal sosial komunitas daerah asal berpengaruh negatif. Hal ini berarti, modal sosial secara secara individu dapat menjadi faktor pendorong bermigrasi, sedangkan modal sosial komunitas yang menjadi karakteristik suatu derah dapat menjadi faktor penghambat migrasi.

---

The social capital of origin is the specific social capital located in any area of residence or origin. Mobility activities make it more difficult for people to access social capital from their home regions, however social capital can also facilitate a person in the process of transforming. The purpose of this study is to look at the effect of social capital of individuals or communities in the area of origin on labor migration participation. The formation of social capital variables is done using factor analysis. Then, the social capital variabel that has been creates is used to estimate the opportunity to migrate using probit regression. As a result, individual social capital is positive for worker participation, while local community social capital is negative. This means that individual social capital can be motivating factor for migration, while community social capital being characteristic of local residents can be an inhibiting factor for migration."

"An account of workforce particularly those of migrant workers within the capitalist setting in pluralistic societies is likely unfruitful in its analysis unless it is done by using a critical perspective in social or political science. In the past critical theories are predominantly (neo)-Marxist; now days, earth democratic theoretical concepts may be of valuable analytical tools in working out the task. This paper is a preliminary attempt to making such an account using the earth democracy. It is indicative that the core of the problems prevailing among migrants workers is inherently connected with the incapacity of state-led development and incompatibility of capitalist design of economic development in pluralist Malaysia. "

"Migrasi merupakan komponen penting dalam pertumbuhan pasar tenaga kerja, dan migran baru merupakan kontributor utama terhadap pertumbuhan lapangan kerja di pasar tenaga kerja Australia. Kebijakan Australian Labour Party (ALP) dalam perubahan Migration Act tahun 2023 berfokus pada pembatalan visa dan perlindungan hukum bagi buruh migran. Masalah utama yang dihadapi adalah eksploitasi dan kerentanan buruh migran akibat sistem visa yang tidak adil. Menggunakan teori demokrasi deliberatif oleh Joshua cohen, analisis dilakukan terhadap peran ALP dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan buruh migran. Metode yang digunakan melibatkan analisis dokumen kebijakan dan studi kasus, termasuk kasus pencabutan visa dan eksploitasi buruh migran. Temuan memperlihatkan bahwa ALP menunjukkan komitmen Demokrasi deliberatif menurut Cohen yang bersifat inklusif dan publik, dimana tidak ada yang dikecualikan termasuk pihak yang dapat terkena dampak keputusan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta. ALP menunjukkan komitmen ini melalui kebijakan mereka dalam Migration Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023. Penelitian ini menunjukan bahwa partai politik melalui kebijakannya menjadi gambaran suara masyarakat mayoritas karena fungsinya sebagai perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan resmi. Kebijakan ALP berhasil mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia melalui perubahan legislatif yang meningkatkan kepatuhan pengusaha dan perlindungan hukum bagi buruh migran.

---

Migration is an important component of labor market growth, and new migrants are a major contributor to employment growth in the Australian labor market. The Australian Labor Party (ALP) policy in changing the Migration Act in 2023 focuses on visa cancellation and legal protection for migrant workers. The main problem faced is the exploitation and vulnerability of migrant workers due to an unfair visa system. Using the theory of deliberative democracy by Joshua Cohen, analysis was carried out on the role of the ALP in formulating policies that are responsive to the needs of migrant workers. The methods used involve analysis of policy documents and case studies, including cases of visa revocation and exploitation of migrant workers. The findings show that the ALP shows a commitment to deliberative democracy according to Cohen which is inclusive and public, where no one is excluded, including parties who can be affected by decisions, have equal opportunities to participate. The ALP shows this commitment through their policy in the Migration Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023. This research shows that political parties through their policies become the voice of the majority community because of their function as intermediaries connecting social forces and ideologies with official government institutions. ALP policies successfully reflect a commitment to social justice and human rights through legislative changes that increase employer compliance and legal protection for migrant workers."

"Migrasi tenaga kerja sebagai sebuah proses bergender, dibangun di atas norma gender tradisional perempuan. Namun, perempuan pekerja migran, dengan segala tantangan yang mereka hadapi, bergerak menantang konstruksi gender tradisional untuk bertahan hidup. Belum banyak penelitian dalam studi migrasi tenaga kerja di Indonesia yang menggunakan perspektif gender untuk membongkar fenomena tersebut, dan bagaimana pemberdayaan dapat dicapai pada tahap pascamigrasi dan reintegrasi. Studi ini menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi perempuan purna pekerja migran Indonesia (PMI) dalam proses reintegrasi di daerah asalnya setelah kembali dari luar negeri. Dengan menggunakan konsep performativitas gender oleh Judith Butler (1990) dan relasi gender, penelitian ini bertujuan untuk menguak bagaimana gender memengaruhi pengalaman migrasi perempuan, mulai dari keputusan awal untuk bermigrasi hingga pengalaman pascamigrasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan interseksionalitas gender dengan faktor-faktor lain seperti kelas, ras, dan etnis dalam memahami pengalaman migrasi secara holistik. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian feminisme empiris dalam mengeksplorasi pengalaman perempuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tulisan ini berargumen bahwa manajemen sistem migrasi di Indonesia masih didasarkan pada pendekatan top-down yang mengutamakan kepentingan para pengambil keputusan elit dibandingkan kepentingan pekerja migran. Pendekatan tersebut telah menyebabkan marginalisasi pengalaman perempuan dan berlanjutnya diskriminasi berbasis gender, sehingga pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif gender bersifat bottom-up diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran, khususnya perempuan, dalam berintegrasi kembali ke dalam komunitas mereka. Studi ini juga menyoroti bagaimana integrasi pendekatan top-down dan bottom-up dapat menghasilkan reintegrasi yang mampu melayani kepentingan seluruh lapisan aktor. Temuan penelitian ini mempunyai implikasi terhadap pengembangan kebijakan dan manajemen sistem migrasi tenaga kerja yang lebih inklusif dan sensitif gender di Indonesia, dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai studi migrasi yang kompleks dan beragam. Studi ini juga berkontribusi pada pengayaan literatur migrasi dan mengisi kesenjangan penelitian mengenai kepulangan dan reintegrasi.

---

Labor migration as a gendered process, builds on traditional female gender norms. However, female migrant workers, with all the challenges they face, challenge traditional gender constructions to survive. There has not been much research in the study of labor migration in Indonesia that uses a gender perspective to reveal this phenomenon, and how empowerment can be achieved at the post-migration and reintegration stages. This study examines the challenges faced by Indonesian female migrant workers in reintegrating into their communities after returning from abroad. Drawing on the concept of gender performativity by Judith Butler (1990) and gender relations, the research investigates how gender shapes the migration experience, from the initial decision to migrate to the post-migration experience. The study also highlights the importance of considering the intersectionality of gender with other factors such as class, race, and ethnicity in understanding the migration experience. This qualitative research utilizes empirical feminism method to explore the experiences of women to answer the research question. The study argues that the management of international labor migration in Indonesia is still based on a top-down approach that prioritizes the interests of elite decision-makers over those of migrant workers. This approach has led to the marginalization of women's experiences and the perpetuation of gender-based discrimination. The study suggests that a more inclusive and gender-sensitive approach is needed to address the challenges faced by migrant workers, particularly women, in reintegrating into their communities. The integration of top-down and bottom-up approaches can result in a more holistic and inclusive reintegration process that meets the needs of all stakeholders.The findings of this study have implications for the development of more inclusive and gender-sensitive migration policies in Indonesia, and contribute to a deeper understanding of the complex and multifaceted nature of migration. This study also contributes to the enrichment of the migration literature body and filling the research gap regarding return and reintegration."

"ABSTRAKPermukiman informal telah menjadi salah satu isu paling penting yang dihadapi daerah perkotaan di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Sebagai ibukota Indonesia, Jakarta menjadi tujuan utama bagi para migran yang mengharapkan peluang kerja dan peningkatkan ekonomi untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Namun, faktor tenaga kerja yang murah dan keterbatasan pemerintah dalam menyediakan perumahan yang memadai, mendorong mereka untuk tinggal pada permukiman informal. Permukiman ini menjadi ruang yang mengakomodasi kebutuhan para migran dengan keterbatasan sosial-ekonomi untuk dapat menyesuaikan diri dengan dengan kehidupan kota, melalui penyediaan perumahan. Pada kenyataannya, pemerintah cenderung mengganggap permukiman informal sebagai pengganggu pembangunan kota melalui kebijakan penggusuran. Menggunakan teori informalitas kota, studi ini mencoba mengubah perspektif negatif terhadap permukiman informal, dengan menyoroti potensi yang dimiliki dan kontribusinya terhadap kota. Melalui studi kasus Kampung Muka sebagai permukiman informal di pusat kota, ternyata Kampung Muka tidak hanya sebagai solusi alternatif perumahan bagi para migran dengan keterbatasan sosial-ekonomi, namun juga turut mendukung perkembangan sektor formal yang ada di sekitarnya.

---

ABSTRACTInformal settlements have become one of the most important issues facing urban areas in Indonesia, DKI Jakarta in particular. As the capital of Indonesia, Jakarta is the main destination for migrants who expect job opportunities and economy improvement for a more decent life. However, low-income factor and government limitations in providing adequate housing, encouraged them to live in informal settlement. This settlement become a space that accommodates the needs of migrants with socio-economic constraints to be able to adjust to city life, through the provision of housing. In reality, the government tends to consider informal settlement as a disruption to urban development, therefore the policy that is often carried out is eviction. Using urban informality as a main concept, this study tries to change the negative perspectives on informal settlements by highlighting at its potential and contribution to the city. Through the Kampung Muka case study as an informal settlement in the city center, it turns out that this settlement is not only as an alternative housing solution for migrants with socio-economic constraints, but also contributes to the development of the surrounding formal sector. "

"Skripsi ini meneliti peranan jaringan sosial dalam perkembangan bisnis wirausaha start up melalui studi kasus Mandiri Inkubator Bisnis Konsep yang digunakan adalah wirausaha start up inkubator bisnis dan jaringan sosial Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif peneliti melakukan observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap subyek yang diteliti serta mengkaji berbagai literatur terkait Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan bisnis wirausaha start up ini dipengaruhi oleh jaringan sosial dalam bentuk kelekatan relasional relational embeddedness Hubungan atau kelekatan relasional yang terbentuk dalam bisnis yang dibangun oleh Mandiri Inkubator Bisnis seperti penyediaan akses dan fasilitas dalam inkubator bisnis konsultasi pembinaan atau mentoring serta membangun relasi dengan pengusaha besar dan angel investor

---

This paper examines the development of start up entrepreneur business by social networking in Mandiri Incubator Business Group The concept used is the start up enterpreneur itself business incubator and social networks This study uses a qualitative approach in which the researcher directly observation of the studied subjects with conducted in depth interviews and review the related literature The results of this study indicate that development of start up entrepreneur business was affected by social network especially in case of relational embeddedness Relational embeddedness in business that created for start up entrepreneur by Mandiri Incubator Business Group such as an availability of access and facilities in incubator business consultation mentoring and develop a relation with big entrepreneur or angel investor "

"Kebijakan moratorium yang melarang pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Arab Saudi diberlakukan akibat maraknya permasalahan yang dialami PMI di negara tersebut. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melindungi PMI serta memperbaiki sistem yang berlaku. Setelah diberlakukan pada tahun 2015, terdapat pengiriman PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi dan terindikasi sebagai kejahatan perdagangan manusia. Dalam penulisan ini digunakan kerangka hukum internasional terkait perdagangan manusia dan konsep criminogenic asymmetries dalam mengidentifikasi kejahatan perdagangan manusia terhadap PMI nonprosedural pasca moratorium beserta penyebabnya. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dan pengumpulan data diperoleh dari sumber laporan, penelitian terdahulu dan berita, serta wawancara singkat. Hasil penelitian menemukan bahwa pengiriman PMI nonprosedural merupakan perdagangan manusia dan disebabkan oleh asimetri antarnegara yang kriminogenik akibat difasilitasi dorongan untuk melakukan kejahatan, tersedianya keuntungan atas tindakan tersebut, dan kemampuan untuk melemahkan pengendalian sosial.

---

The moratorium policy that bans the sending of Indonesian Migrant Workers (PMI) to Saudi Arabia was enacted due to the widespread problems experienced by PMI in the country. The purpose of this policy is the government's effort to protect migrant workers and improve the existing system. After it was implemented in 2015, there were non-procedural sending of migrant workers to Saudi Arabia and indicated as a crime of human trafficking. This paper uses the international legal framework related to human trafficking and the concept of criminogenic asymmetries to identify human trafficking crimes against non-procedural migrant workers after the moratorium and their causes. The method used is secondary data analysis and data collection is obtained from reports, previous research and news sources, and also conducted brief interviews. The results found that the sending of non-procedural migrant workers constitutes human trafficking and is caused by criminogenic asymmetries between countries due to the facilitation of the urge to commit crimes, the availability of benefits for such actions, and the ability to weaken social control."