Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan meneliti secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan budaya organisasi, kejelasan kontrak kinerja, serta pembinaan dan pengawasan berpengaruh positif secara langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja. Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja, tetapi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui budaya organisasi. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui kejelasan kontrak kinerja. Intervensi berpengaruh secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui budaya organisasi. Intervensi berpengaruh negatif terhadap budaya. Penggunaan sistem pengukuran kinerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemda. Gaya kepemimpinan dan kejelasan kontrak kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemda secara langsung. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui budaya organisasi dan penggunaan sistem pengukuran kinerja. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap kinerja pemda melalui kejelasan kontrak kinerja. Pembinaan dan pengawasan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui penggunaan sistem pengukuran kinerja. Budaya organisasi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui penggunaan sistem pengukuran kinerja.

---

This study comprehensively examine the impact of the implementation of government performance accountability system (SAKIP) and contextual variables on the performance of local governments in Indonesia. The result show that the organizational culture, the clarity of performance contract, assistance and supervision have positive effect on the use of performance measurement system. Leadership style does not directly affect the use of performance measurement system, but has positive indirect effect on the use of performance measurement system through organizational culture. Leadership style has positive indirect effect to the use of performance measurement system through the clarity of performance contract. Intervention indirectly affect the use of performance measurement system through organizational culture.

Intervention has negative effect on organizational culture. The use of performance measurement system has a positive effect on the performance of local government. Leadership style and the clarity of performance contract have positive direct effect on the performance of the local government. Leadership style also has positive indirect effect on the performance of the local government through organizational culture and the use of performance measurement system. Leadership style also has positive indirect effect on the performance of local government through the clarity of performance contract and the use of performance measurement system. Assistance and supervision have positive indirect effect on the performance of local government through the use of performance measurement system. Organizational culture has positive indirect effect on the performance of local government through the use of performance measurement system."

"Tesis ini meneliti efektivitas penerapan Sistcm Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2003. Tujuan pertama tesis ini adalah meneliti pengaruh penerapan SAKIP - sebagai alat rnanajemen stratcgis dan laporan akuntabilitas - terhadap kinelja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oich Dinas-dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Pekerjaan Umum. Pengaruh penerapan SAKIP sesudah diterapkannya Pedoman LAKTP diuji menggunakan data time series dengan metode uji beda berpasangan terhadap efektivitas kinerja pencapaian sasaran Renstra yang dilaporkan dalam LAKIP tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006. Hasilnya, SAKIP secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas kinerja pencapaian sasaran secara keseluruhan. SAKIP berpengaruh berbeda tcrhadap peningkatan kinerja bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pekemjaan umum. SAKIP secara signifikan meningkatkan kinerja bidang pendidikan dalam periode 2003-2006 pada taraf signifikansi >=90%. SAKIP juga secara signifikan meingkatkan kinexja bidang-bidang Iainnya tetapi pada tingkat signiiikansi yang lebih rendah (85-90%) dan hanya pada sebagian tahun diantara tahun 2004, 2005 dan 2006. Tujuan kedua adalah untuk meprediksi faktor-falctor yang mempengaxuhi efcktivitas penerapan SAI-(IP. Empat variahel utama atau variabel laten digunakan dalarn penelitian ini, yaitu: tiga variabel bebas yang terdiri atas: Pcdoman LAKIP (L), Komitrnen Pemerintah Daerah (K), dan Dukungan Pemexintah Pusat (D), serta satu variabel tidak bebas, yaitu: Efektivitas Penerapan SAKIP (P). Setiap variabei laten diamati melalui indikator-indikator atau variabel-variabel pengukuran yang terdiri alas 20 item yang diidentifikasi dan diuji sebagai faktor-faktor efcktivilas penerapan SAKIP. Penelitian ini mcnggunakan data primer dari persepsi responden yang dihasilkan dari pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan metode angket. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotuesis adalah PLS (Partial Least Square) yang merupakan salah satu metode dalam Structural Equation Modeling (SEM). Kesimpulan yang dihasilkan adalah: Pedoman LAKLP, Komitmen Pemedntah Daerah, dan Dukungan Pemerintah Pusat secara signifikan berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan SAKJP. Melalui analisis model struktural dengan program Smart PLS faktor-faktor lebih detil dapat dipilih untuk keperluan pembuatan kebiiakan dan pengambilan keputusan untuk memperbaiki penerapan SAKIP selanjutnya,;This thesis assessed effectiveness of Government Performance Accountability System (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerimah - SAKIP) in Kabupaten Tasikmalaya.

---

The first objective is to investigate the effect of SAKIP - as a strategic management tool and accountability report - on the local govemment performance of Kabupatcn Tasikmalaya represented by education, health, agriculture, and public works sectors. The effect of SAKIP implementation within period of 2003-2006 since LAKIP guideline issuance in 2003 is tested using paired sample test using time series data of effectiveness of Renstra?s goal achievement reported in the LAKIP of 2003, 2004, 2005 and 2006. The result shows that SAKIP is significantly affecting Renstra?s goal achievement of the whole sectors, and is also significantly affecting Renstra?s goal achievement by sector in different weight of effect. By sector, SAKIP is significantly increasing education performance within the period of 2003-2006 at significance level of >=90%, and is also significantly increasing the other sectors? performance but at lower significance level (85-90%) and only at partial year amongst 2004, 2005 and 2006. The second objective is to predict the affecting factors of effectiveness of SAKIP. Four types of main or latent variables involved in this research are: three independent or exogenous variables consisting of: L (LAKIP Guideline - Pedoman LAKIP), K (Local Government Commitment - Komitmen Pemerinfah Daerah), and D (Central Government Support - Dukungan Pemerintah Pusat); and one dependent or endogenous variable namely P (Effectiveness of SAKIP - Efékrivitas Penerapan SAKIP). Each latent variable is observed by measurement indicators/variables consisting of 20 items which are identified and tested as factors of effectiveness of SAKIP. This research used primary data of respondents perception resulted ti-om data collection using questionnaire with envelope method. Analytical method used for testing hypothesis is Smart PLS (Partial Least Square) one of Sfruclural Equation Modeling (SEM) methods. Conclusions resulted from this research is: LAKIP Guideline, Local Government Commitment, and Central Government Support are significantly affecting the effectiveness of SAKIP. Through Smart PLS analysis, detailed factors affecting effectiveness of SAKIP can be selected for purpose of policy and decision making for improvement of SAKIP implementation in the future."

"Skripsi ini membahas mengenai akuntabilitas kinerja di Kementerian BUMN yang saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang mengatur mengenai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, yang dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kelemahan. Penelitian ini melihat penerapan SAKIP di Kementerian BUMN dengan menggunakan teori akuntabilitas kinerja berdasarkan pengukuran dan pelaporan kinerja. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan penerapan SAKIP di Kementerian BUMN masih terdapat kelemahan yang dilihat dari pengukuran maupun pelaporan kinerja, masih terdapat komponen yang belum dilaksanakan sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan melibatkan seluruh pihak.

---

This thesis discusses about the performance accountability in the Ministry of SOEs that are currently implemented by Presidential Regulation No. 29 Year 2014 about Government Performance Accountability System (SAKIP). SAKIP is an accountability system that regulates the performance of government institutions, which in practice there are still many weaknesses. The research looks at the implementation SAKIP in the Ministry of SOEs by using a theory that sees the accountability of performance based measurement and reporting of performance. This research is conducted in the Post Positivist. The results show an overall implementation SAKIP in the Ministry of SOEs there are still weaknesses as seen from the measurement and reporting of performance there are components that have not been implemented, so it needs to be improved by involving all parties."

"Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP merupakan sistem manajemen kinerja yang ada di Indonesia. Hasil evaluasi SAKIP masih rendah tingkat akuntabilitas kota dikarenakan empat permasalahan utama yang berkaitan dengan perencanaan. Pemerintah Kota Depok adalah salah satu yang mendapatkan hasil evaluasi rendah yaitu CC pada tahun 2016. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa ukuran kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hasil, sebagian ukuran kinerja masih berupa keluaran kegiatan, beberapa instansi data capaian kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai implementasi SAKIP Pemerintah Kota Depok pada tahun 2016 dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SAKIP di Kota Depok masih perlu diperbaiki yaitu clarity about objective, indikator, setting target dan korelasi program dan tujuan. Selain itu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SAKIP di Kota Depok yang paling terlihat adalah dimensi risk taking and attitude.

---

Government agency performance accountability system SAKIP is an existing performance management system in Indonesia. SAKIP evaluation results are still low level of city accountability due to four main issues related to planning. Depok City Government is one that gets low evaluation result that is CC in 2016. This result can be interpreted that performance measure not yet fully describe result, some performance measure still in the form of activity output, some performance data performance agency not yet fully reliable. Therefore this study discusses the implementation of SAKIP Depok City Government in 2016 and the factors that affect the implementation. The method used in this research is post positivist and the result of this research is the implementation of SAKIP in Depok City still needs to be improved that is clarity about objective, indicator, target setting and correlation of program and purpose. Besides the factors that influence the implementation of SAKIP in Depok City is most visible is the dimension of risk taking and attitude."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap probabilitas korupsi dengan moderasi akuntabilitas dan kinerja. Dengan menggunakan data korupsi pada buku tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tahun 2009-2016 atas tindak korupsi di tahun anggaran 2009-2014 yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap probabilitas korupsi. Implikasinya, pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap korupsi selain jenis penyalahgunaan anggaran seperti gratifikasi, penyuapan, penggelapan, pemborongan dan pemerasan. Adapun variabel moderasi akuntabilitas dan kinerja, menunjukkan bahwa moderasi tersebut tidak mempengaruhi hubungan belanja dengan korupsi.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of government expenditure against the probability of corruption with moderation of accountability and performance. By using corruption data from Corruption Eradication Commission Komisi Pemberantasan Korupsi KPK annual report year 2009 2016 for corruption in fiscal year 2009 2014 conducted by local government apparatus and has had permanent legal force. The results of this study find that government expenditure does not affect the probability of corruption. It implies the government to improve their attention on other corruption types such as gratification, bribery, extortion, chartering and embezzlement. The moderation of accountability and performance find that moderation does not affect the relationship of expenditure with corruption."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai peran mediasi akuntabilitas dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan diolah dengan bantuan SEM LISREL versi 8.8. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan melibatkan 720 Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasilnya membuktikan bahwa opini mampu berperan sebagai mediasi dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Kata Kunci : desentralisasi fiskal, temuan audit, kinerja, akuntabilitas, pemerintah daerah

---

ABSTRACTThis study aims to provide empirical evidence about the opinion role of mediation in the influence of fiscal decentralization and audit findings on the performance of local government in Indonesia. This is a quantitative research and analysis with SEM LISREL version 8.8. This research was conducted using secondary data and involving 720 District and the City Government in Indonesia in 2011 and 2012. The results prove that the opinion could play a role as a mediating the effects of fiscal decentralization and the audit findings on the performance of local government in Indonesia. Keywords fiscal Decentralization, Audit Findings, Performance, Accountability, Local Government"

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baik dalam perencanaan, pengukuran, serta pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja instansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kasus analisis deskriptif pada masing-masing tahapan SAKIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah dapat mewujudkan prinsip-prinsip good governance, namun masih harus dilakukan banyak perbaikan, terutama terkait aspek akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

---

ABSTRACTThe objective of this thesis is to analyze the implementation of SAKIP at Coordinating Ministry for Economic Affairs, relate to planning, measuring, reporting, evaluating, as well as performance achieving. This research uses an analysis of case study method and descriptive analysis for all of part of SAKIP. The result is that the implementation of SAKIP has could established the principles of good governance at Coordinating Ministry for Economic Affairs, however all of those still have to do a lot of improvement, especially about accountability, efficiency and effetivity aspects."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Ombudsman dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja di Ombudsman masih memiliki kekurangan-kekurangan, sehingga diperlukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Ombudsman.

---

The goal from this research is to explain the efforts which Ombudsman Republic of Indonesia do for improve their performance accountability. This Research by using qualitative approach with the method was using the literature research and field research. The result of the research showed that Performance Accountability in Ombudsman Republic Indonesia still have many lack, so they needs improve their performance accountability."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas kinerja danefektivitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomiregional. Penelitian ini menggunakan rasio perubahan nilai hasil evaluasi LAKIPdan LPPD untuk mengukur akuntabiitas kinerja dan efektivitas penyelenggraanpemerintah daerah dari tahun 2014-2015. Sementara itu, untuk mengukurpertumbuhan ekonomi regional, peneliti menggunakan rasio perubahan PDRBtahun 2014-2015. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwaakuntabilitas kinerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhanekonomi daerah. Sementara efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerahberpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

ABSTRACTThis research is aimed to examine the effect of performance accountability andgovernment effectiveness to regional economic growth. This research uses theratio of change in LAKIP and LPPD evaluation result to measure performanceaccountability and government effectiveness from 2014 to 2015. Meanwhile, formeasuring regional economic growth, researcher uses the ratio of change inGross Regional Domestic Product from 2014 to 2015. The results of this researchshow that performance accountability affect regional economic growth positivelybut insignificantly. Meanwhile government effectiveness positively andsignificantly affects regional economic growth."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tidak langsung temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap kinerja pemerintah daerah melalui akuntabilitas keuangan yang diukur dengan opini audit tahun 2010-2012.Hasil pengujian model akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa temuan audit kelemahan sistem pengendalian internal dan tingkat penyimpangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Sedangkan, untuk temuan audit ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini audit.Sementara itu, tindak lanjut jumlah dan nilai rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit. Kemudian, dalam menguji pengaruh tidak langsung, digunakan predicted value opini yang dihubungkan dengan kinerja, hasil pengujian menunjukkan bahwa temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif tidak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This research aims to examine the indirect effect of audit findings and post audit rectifications on the performance of local government through financial accountability as measured by audit opinion during 2010-2012.

The result for financial accountability model shows that the audit findings of internal control system weaknesses and the degree of deviations negatively affect the audit opinion. As for audit findings of non-compliance to regulations do not affect the audit opinion.

Meanwhile, the follow-up number and values of recommendations positively affect the audit opinion. Then, in testing the indirect effect, used predicted values of audit opinion associated with performance. The result shows that audit findings and post audit rectifications indirectly negatively affect the performance of local governments."