Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendekatan klasik di dalam perencanaan Wilayah Pertambangan (WP) adalah komponen fisik bahan galian dan kelayakan ekonomi dijadikan pertimbangan utama. Sementara komponen lingkungan hidup dipertimbangkan hanyalah ketika menyusun AMDAL pertambangan pada akhir evaluasi sebuah proyek pertambangan sebelum dilakukan eksploitasi bahan galian. Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi komponen lingkungan hidup yang menentukan proporsi alokasi lahan/ruang untuk direncanakan sebagai WP, (2) merumuskan model analisis kesesuaian lahan dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutannya dalam rencana WP, (3) menghitung luas area yang memungkinkan untuk dialokasikan sebagai rencana WP, (4) merumuskan prioritas pilihan model kebijakan dalam rencana penetapan WP. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey persepsi dan integrasi GIS dan AHP dalam analisis kesesuaian lahan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buton Utara yang sebagian besar wilayahnya adalah kawasan Suaka Margasatwa tetapi memiliki potensi bahan galian langka di Indonesia yaitu aspal alam. Temuan utama dari penelitian ini adalah: (1) Proporsi alokasi lahan untuk rencana penetapan WP dipengaruhi oleh integrasi komponen lingkungan fisik dan sosial dalam analisis kesesuaian lahannya dengan bobot prioritas dipertimbangkan SEBESAR 75,14%. Pre-Mining Land Suitability Analysis (P-MLSA) dengan produk akhir proporsi green reserve area merupakan model analisis kesesuaian lahan integratif dan paling sesuai untuk diterapkan dalam rencana penetapan WP, (3)Luas green reserve area yang memungkinkan untuk dialokasikan sebagai rencana untuk ditetapkan sebagai WP dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan adalah 13.650 ha atau 18,073% dari 75.529 ha luas lahan total Suaka Margasatwa eksisting yang masuk wilayah administratif Kabupaten Buton Utara (4) Prioritas pilihan strategi kebijakan terhadap green reserve area saat ini adalah menetapkannya sebagai Wilayah Pencadangan Negara (WPN) untuk tetap mempertahankan keberlanjutan penggunaan lahan saat ini dan tetap menjaga representasi sektor pertambangan dalam tata ruang.Konsep green reserve area dalam rencana penetapan Wilayah Pertambangan dengan prosedur analisisnya dapat diterapkan oleh stakeholder pemerintah, masyarakat dan investor pertambangan.

---

The classical approach in the planning of mining area is done by making the physical component of mineral and the economic feasibility as the primary considerations. The environmental component is considered only when formulating the Environmental Impact Assessment/EIA of mining at the final evaluation of a mining project prior to the exploitation of minerals.

The goals of this study are: (1) To identify the environmental components that determine the proportion of allocation of land / space planned as WP, (2) To formulate a model of land suitability analysis by integrating environmental considerations and its sustainability in the WP plans, (3) To calculate the area which is possible to be allocated as WP plans, (4) To formulate the priority of choosing policy model in WP determination plan. This study uses the approach of perception survey and the integration of GIS and AHP in the land suitability analysis. The research was conducted in the Regency of North Buton which most of its area is the Wildlife Sanctuary area but has the potential existence of Indonesia’s rare minerals of natural asphalt.

The main findings of this study are: (1) The proportion of the allocation of land/space for the WP determination plan influenced by the integration of the physical environment and social components in land suitability analysis with the priority weighting of 75.14% (percent), (2) Pre-Mining Land Suitability analysis (P-MLSA) with proportion of green reserve area as the final product is an integrative model of land suitability analysis and the most suitable to be applied in determining WP plans, (3) The wide of green area reserve that allows it to be allocated as a plan to set up as WP with due regard to the sustainability principles is 13,650 ha or 18.073% of the total land area of 75,529 ha of Wildlife Sanctuary existing incoming administrative region of North Buton Regency, (4) The current priority of strategy choice of policy for the green reserve area is by assigning it as The State’s reserve area. This is to maintain the sustainability of the current land- use as well as maintaining the representation of the mining sector in the spatial planning. The concept of green reserve in the mining area determination proposed with analysis procedure can be applied by government stakeholders, communities and mining investor."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tata cara dan mekanisme perizinan pinjam pakai kawasan hutan oleh perusahaan yang hendak melakukan kegiatan pertambangan yang diatur secara rinci berdasarkan Permenhut No. 14/KPTS-II/2013. Adapun contoh studi kasus yang digunakan adalah pengajuan perizinan yang dilakukan oleh PT. BCMG Tani Berkah. Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia, untuk itu pemerintah perlu untuk campur tangan terhadap penggunaan kawasan hutan, salah satunya melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Filosofis pinjam pakai kawasan hutan adalah agar tidak menyebabkan tumpang tindih, luas kawasan hutan tidak terkurangi, dan memudahkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan. Dua Komponen Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam sistem tata cara perizinan pinjam pakai kawasan hutan ini adalah Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permenhut No. 14/KPTS-II/2013. Namun ternyata masih banyak kendala yang masih dialami oleh perusahaan dalam mengajukan perizinan pinjam pakai kawasan hutan seperti (i) tumpang tindih kegiatan, (ii) Jangka waktu penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan yang terlalu lama, (iii) ketidakpastian hukum, (iv) ketidakharmonisan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan (v) penerapan hukum yang kurang mendukung iklim investasi. Adapun saran yang ditawarkan oleh penulis adalah (i) Pemerintah membentuk peraturan yang lengkap sehingga mampu mengakomodir segala aspek, (ii) sinergisitas kegiatan kehutanan dan pertambangan di kawasan hutan, (iii) Peran Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan mengacu kepada kebutuhan riil masyarakat, dan (iv) pembentukan standardisasi kompetensi bagi pengusaha yang melakukan investasi pertambangan.

---

ABSTRACT

This research discusses about the procedure and mechanism of leasing forest area by companies that want to conduct mining activities which are regulated by Permenhut No. 14 / KPTS-II / 2013. The example study case that be used is the licensing submission PT. BCMG Tani Berkah. Forest is the capital of national development which has real benefits for the life of the Indonesian people, so that the government need to intervene against the use of forest areas, one of them through the mechanism of License Borrow and Use of Forest Areas. Philosophical leasing forest area is not to cause overlap, the forest area is not reduced, and facilitate monitoring and evaluation by the Ministry of Forestry. Two components of legislation used in the system of licensing procedures for leasing forest area are Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 About Pertambangan Mineral and Batubara and Permenhut No. 14/KPTS-II/2013. But there are still many obstacles still faced by companies in filing a licensing leasing forest areas such as (i) overlapping activities, (ii) The period of issuance of use permit forest areas that are too long, (iii) legal uncertainty, (iv) the disharmony between Central and Local Government, and (v) application of the law unfavorable investment climate. The sugesstion offered by the authors are (i) the Government should establish rigid regulations that can accommodate all aspects, (ii) synergy forestry and mining activities in forest areas, (iii) The Role of Local Government in term of making regulation which in line with the real needs of the society, and ( iv) the establishment of competency standardization for the investors who do mining invest."

"Lake area , such as Klakah , Ranu Gedang and Ranu Segaran , is the past settlements area which occupied by people since the neolithic period which were marked by the use of square pickaxe artifact. Activity in ranu region continu until the next period which is characterized by the existence of megalithics monuments, the remains of on old temple, and tomb from the early days of the entry of Islam, even now, the location of ancient settlements are still used as a residential location."

"Tesis ini membahas dasar ditetapkannya kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional, implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, serta kedudukan dan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan negara yang ideal dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kawasan perbatasan negara ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional karena memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi negara, khususnya dari aspek pertahanan dan keamanan, dan di dalamnya terdapat kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang wilayah di sekitarnya dan kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya. Implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, yaitu: terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam RTRW-nya, terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya, serta terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya. Sementara itu, dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan kawasan perbatasan negara yang ideal adalah sebagai Kawasan Otorita Perbatasan Negara yang pengelolaannya termasuk pelaksanaan penataan ruangnya menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

---

This research discusses about the basis for the establishment of the state border area as a National Strategic Area, the implication of the status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border area, and the ideal status of the state border area and the ideal implementation of the state border area rsquo s spatial planning associated with the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI . The research method used is normative juridical by reviewing the legislation and related literatures. The result of the research concludes that the state border area is designated as a National Strategic Areas because it has a very important and strategic role for the state, especially from the aspects of defense and security, and there are activities that have great influence on the surrounding spatial planning and other activities in the field the like and activities in other fields. The implication of the status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border area, namely the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating spatial structure plan and spatial pattern plan in its local regulation of spatial planning, the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating indication of the main program of spatial use in its local regulation of spatial planning, as well as the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating the direction of control of spatial utilization and the provision of spatial control in its local regulation of spatial planning. Meanwhile, in relation to the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI , the ideal status of the state border area is as the State Border Authority Area whose management including the implementation of spatial planning becomes the full authority of the central government."

"ABSTRAKBatang Hari dengan luas daerah allran sungalnya hampir meliputi i darlluas wilayah Propinsi Jambi sering menimbulkan ban^r diberbagai teift--pat teimasuk di Kotamadya Jaiobi.Atas dasar pemikiran. tersebut maka tujuan darl penullsan Inl adalah untuk mengetabui wilayah klkisan dan v/ilayah endapan daerah aliran Batang Hari.Untuk mencapal apa yang dilnglnkan maka dia^nkan permasalahan l»Bagalmanabentuk muka bumi daerah aliran Batang Haii? 2»Dimana saja terjadikikisan dan endapan? 3.Bagaimana akibat dari sifat-sifat tersebut diatasapabila musim hujan tiba ?Batasan: wilayah penelitian hanya mencakup daerah aliran Batang Hariyang teimasuk dalam wilayah Propinsi Jambi..Untuk menjawab permasalahan maka metode yang digunakan dalam pembahasanadalah metode korelasi peta.Dari hasil korelasi peta ketinggian dan peta lereng akan diperoleh gambaran bahwa bagian Barat merupakan wilayah pegunungan vulkanik, bagiantengah merupakan wilayah lipatan dan bagian Timur merupakan wilayah dataran rendah berawa/daerah rawa Jambi, yang tertuang dalam peta fisiograli.Dari hasil korelasi inipun dapat diperoleh peta wilayah kikisandan wilayah endapan dan apabila dikorelasikan dengan peta lereng danpeta penggunaan tanah maha akan dihasilkan peta wilayah terkiMs.Apabila dari semua sifatS tersebut dikorelasikan lagi dengan peta curahhujan, dimana wilayah aliran Batang Hari curah hujannya cukup besarlebih dari 2000 mn/tahun maka apabila musim hujan tiba dengan periodewaktu yang cukup lama di daerah aliran Batang Hari akan banjir,terutama pada wilayah dataran rendah berawa bagian Timur serta diberbagaitempat di wilayah lipatan berupa cekungan2 dan pada kanan kiriBatang Hari yang datar serta pendangkalan alur Batang Hari akibat material-material hasil pengikisan dibawa arus sungai diendapkan.Dazi hasil pembahasan dapat dibuat rin^asan sebagai berikut :1.Bentuk muka bumi daerah aliran Batang Hari adalah bagian Barat merupakan milayah pegunungan vulkanik yang berbukit dan bergunung, bagian tengah merupakan wilayah lipatan yang bergelombang dan bagian Timur merupakan wilayah dataran rendah berawa/daerah rawa Jambi.2.Wilayah kikisan terletak pada ketinggian 10^1000 meter dari muka lautatau lebih yang merupakan wilayah pegunungan dan wilayah lipatandengan kendringan lereng atau lebih.Pada ketinggian 7-10 meterdari muka laut kikisan yang terjadi tidak jelas, sangat kecil dimanabentuk muka bumi hampir datar, banyak cekungan2 terutama di kanan kiri Batang Hari.Wilayah endapan terletak pada ketinggian 0-10 meterdari muka laut, merupakan wilayah dataran rendah beraw^daerah rawaJambi terutama pada bagian hilir Batang Hari.3.Akibat dari sifat2 tersebut di atas apabila musim hujan tiba, daerahaliran Batang Hari akan banjir, terutama di wilayah dataran rendahberawa/daerah rawa Jambi dan pada cekungan2 di wilayah lipatan tej>»utama di kanan kiri Batang Hari yang datar serta dangkalnya alur Batang Hari akibat material-material hasil pengikisan yang dibawa arussungai diendapkan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perencanaan pengembangan kawasanminapolitan di Kabupaten Sukabumi, dimana kawasan minapolitan masih belumoptimal karena masyarakat nelayan yang masih banyak miskin. Penelitian inidigunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancaramendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwaperencanaan secara menyeluruh dibuat dalam dokumen perencanaan masterplanyang melibatkan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, PemerintahKabupaten, Swasta, dan masyarakat dan menunjukkan adanya koordinasi vertikaldan horizontal dalam perencanaannya. Terdapat permasalah dalam perencanaantersebut yaitu partisipasi masyarakat nelayan khusunya nelayan buruh yang masihkurang dan terdapat ketidaksesuaian terkait dengan rencana pembangunan jalantol Jakata ? Bogor ? Ciawi dan Palabuhanratu. Pengembangan yang dilakukanmengarah pada industrialisasi dengan pembangunan melalui zona inti dan zonapendukung. Namun pembangunan masih belum maksimal karena masih terdapatkendala seperti infrastruktur yang belum maksimal, akses peminjaman modalyang masih sulit dan budaya masyarakat nelayan yang tidak disiplin

---

ABSTRACTThis paper discusses about the development planning of Minapolitan area inSukabumi, which Minapolitan still not optimal because many fishermen are stillpoor. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews andliterature study. The results showed that the plans are made in the master planwhich involves the central government, provincial government, local government,private, and society. it shows that there are vertical and horizontal coordination inplanning. There are problems in the planning that is about participation offishermen is still less, especially fishermen who work to other fishermen and thereis a mismatch between the master plan and the RTRW of provincial and districtrelated to the plan construction of toll roads Jakata - Bogor - Ciawi andPalabuhanratu. Development conducted with a focus on industrialization, withthe construction of the core zone and the supporting zone. But development is stillnot maximal because there is some constraints like infrastructure is still notmaximal, access to capital lending is still difficult and fishermans cultureundisciplined"

"Skripsi ini membahas tentang sebaran wilayah banjir tahun 2002,2007 dan 2008 di wilayah Rawa Buaya Jakarta Barat. Curah hujan, topografi dan penggunaanmerupakan variabel yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sebaran wilayah wilayah banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran banjir tahun 2002 dan 2007 hampir merata didaerah penelitian meliputi tanggul sungai, dataran banjir dan rawa belakang (back swamp), sementara pada kejadian banjir tahun 2008 sebarannya hanya meliputi dataran banjir dan rawa belakang. Variabel Curah Hujan yang paling mempengaruhi sebaran dan luas wilayah banjir di Rawa Buaya.This research explains about the spread of flood area in 2002, 2007 and 2008 in Rawa Buaya, West Jakarta. The rainfall, topography, and land use are some variables pointed to knowing the difference and the tantamount about the spread of flood area. Research?s result shows that the spread of flood area in 2002 and 2007 nearly flat in the natural leeve, flood plain, and back swamp. While in 2008, the spread covered only in flood plain and back swamp. Rainfall variable influences more to the spread and the flood-breadth-area in Rawa Buaya."

"Luasan daerah otonom terformulasi dalam penentuan batas-batas daerahnya. Penentuan batas-batas yang dimaksud harus mampu menggapai apa yang disebut oleh Hoessein (1993) sebagai Catchment area yakni luas wilayah yang optimal bagi layanan, pembangunan, penarikan sumberdaya, partisipasi dan kontrol baik masyarakat maupun birokrasi. Namun demikian penataan batas daerah semata,tidak mampu menjawab keinginan yang tinggi untuk menciptakan masyarakat madani (civil society) di tingkat lokal. Untuk itu diperlukan suatu "tata organisasi' daerah.Penelitian ini mengupas tata organisasi dan batas daerah yang berangkat dan konsep "catchment area" tersebut. Berdasarkan kajian teoritis, ditemui aspek-aspek sosio-administratif dan ekonomi-geografis sebagai pembentuk proses "catchment area" di daerah. Aspek pertama terdiri dari: kohesi masyarakat, fungsi birokrasi dan efisiensi administrasi pemerintahan daerah; sedangkan aspek kedua terdiri dari: kegiatan ekonomi di Daerah., keadaan permukaan daerah dan penarikan sumber-sumber pajak baik potensiil maupun secara riil. Tipe penelitian ini adalah deskriptif -analitis bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, studi pustaka dan analisa data sekunder --termasuk foto- dan observasi lapangan dengan lokasi penelitian di Daerah Kota Depok. Pertimbangan lokasi di daerah ini antara lain daerah ini telah diangkat statusnya menjadi Daerah Otonom yang semula bagian dari Kabupaten Bogor yang sebelumnya melakukan perluasan wilayah; dan dilakukan pada saat transisi UU Pemerintahan Daerah dari UU No. 5 Tahun 1974 ke UU No. 22 Tahun 1999.Hasil penelitian menunjukkan adanya bukti yang kuat di Daerah Kota Depok tidak cukup terjadi "catchment area". Dan aspek-aspek yang berpengaruh, baik sosio-administratif maupun ekonomi-geografis daerah ini kurang memiliki kemampuan untuk menciptakan "catchment area". Bahkan kondisi geografis tata guna lahan menunjukkan adanya "dis-catchment area".Ada beberapa saran/rekomendasi dan hasil penelitian ini yang mampu disumbangkan dalam dua kategori: pertama, kelompok tata batas antara lain: perlu ditinjau kembali peraturan perundangan yang mengatur perihal penataan batas daerah kota di Indonesia dengan mendasarkan pada terciptanya "catchment area" yang lebih komprehensif, batas-batas yang tercipta di Depok yang tidak mendasarkan pada adanya pembentukan "community" di Depok harus ditengarahi dengan kebijakan-kebijakan lokal yang berorientasi pada masyarakat, seperti sosialisasi Pemerintahan Depok, menciptakan visi kebersamaan sebagai warga Depok, dan ikut sertanya partisipasi masyarakat yang lebih luas di berbagai sektor. Diperlukan visi pembangunan yang terfokus pada kompetensi lokal dengan mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi.Kedua, kelompok tata organisasi yakni, antara lain: sebagai unsur birokrasi pemerintahan daerah, pembentukan dinas-dinas harus didahului dengan analisis beban tugas secara seksama. Jika kecamatan dan kelurahan sebagai basis yurisdiksi kerja cabang-cabang dinas bagi dinas yang tidak hanya di Kantor Pusat (headquarters) pemerintahan daerah, maka terlebih dahulu pembentukan kecamatan dan kelurahan harus berdasarkan kondisi riil kepadatan penduduk, keadaan geografi, aktivitas penduduk, tingkat kebutuhan, dan rentang kendali operasional dan analisis beban tugas lainnya. Memfokuskan kerja pelayanan dinas-dinas yang ada dan juga kecamatan yang terbentuk di Kota Depok, sangat kondusif jika kerja birokrasi tujuan-ganda baik kecamatan maupun kelurahan diarahkan ke upaya membangun dan mengembangkan "sistem informasi masyarakat kota", sehingga penetrasi politik birokrasi ini dapat ditekan sekecil mungkin."

"PT Asta Kriya adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang suvenir kerajinan tradisional Indonesia dan berdiri dibawah naungan Yayasan Darma Bhakti Astra (YDBA). Penelitian ini dilakukan pada UMKM PT Asta Kriya menggunakan metode business coaching, dimana Penulis akan berdiskusi dan mengamati proses produksi secara langsung di PT Asta Kriya. Permasalahan yang terjadi pada PT Asta Kriya berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik dan pengamatan langsung, adalah tidak tertatanya area kerja dengan baik dan terjadinya penumpukan produk semi-finished di area kerja. Jika hal ini terus dibiarkan, maka potensi terjadinya pemborosan di area kerja PT Asta Kriya akan meningkat. Permasalahan tersebut muncul karena tidak adanya sistem yang mengatur tata letak area kerja dan pengawasan persediaan produk semi-finished. Pelaksanaan penerapan konsep 5S di area kerja PT Asta Kriya bersifat kualitatif dengan melihat perbedaan sebelum dan sesudah pelaksanaan. Dari hasil pelaksanaan 5S di dalam business coaching ini, area kerja PT Asta Kriya terlihat lebih tertata dengan adanya pemilahan barang-barang yang tidak terpakai, pengelompokan produk semi-finished, dan pemberian floor marking di area kerja. Pengawasan produk semi-finished dilakukan dengan membuat kartu stok untuk produk semi-finished untuk mengawasi aktivitas keluar-masuk produk.

---

PT Asta Kriya is one of the SMEs engaged in the souvenir of Indonesian traditional handicrafts and stand under the auspices of the Foundation Darma Bhakti Astra (YDBA). This research was conducted at SME PT Asta Kriya using business coaching method, where the author will discuss and observe the production process in PT Asta Kriya. Problems that occur at PT Asta Kriya based on the results of discussions with the owner and direct observation, is not well-organized work area and the occurrence of the buildup of semi-finished products in the work area. If this continues to be allowed, then the potential waste in the work area PT Asta Kriya will increase. The problem arises because of the absence of a system that regulates the layout of the work area and the supervision of the inventory of semi-finished products. Implementation of the 5S concept in PT Asta Kriya work area is qualitative by comparing at differences before and after implementation. From the results of the 5S implementation in this business coaching, PT Asta Kriya's work area looks more organized with the sorting of unused items, the classification of semi-finished products, and the provision of floor marking in the work area. Supervision of semi-finished products is done by making a stock card for semi-finished products to supervise inbound and outbound activities of the product."