Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan semakin meningkatnya transaksi bisnis internasional, maka semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya kepailitan lintas batas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan kepailitan lintas batas yang memadai. Suatu negara dapat mengadopsi salah satu instrumen hukum internasional, yaitu UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, ke dalam hukum kepailitannya guna menghadapi kasus kepailitan lintas batas. Skripsi ini membahas mengenai langkah Singapura dan Jepang dalam menghadapi kasus-kasus kepailitan lintas batas dengan mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dan bagaimana UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency tersebut diterapkan dalam pengaturan kepailitan lintas batas di masing-masing negara. Skripsi ini juga akan membahas mengenai kemungkinan penerapan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dalam hukum kepailitan di Indonesia sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan kasus kepailitan lintas batas dengan melihat Singapura dan Jepang sebagai acuan.

---

With the ever-increasing number of international business transactions, the possibility of cross-border insolvency also increases. Therefore, an adequate cross-border insolvency regulation is needed. A country can adopt one of the international law instruments, namely the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, into their insolvency law to deal with cross-border insolvency cases. The study will discuss about Singapore and Japan's steps in facing cross-border insolvency cases by adopting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and how the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency is applied in cross-border insolvency regulation in each country. This study will also discuss about the possibility of adopting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency in Indonesia's insolvency law as the solution to facing cross-border insolvency cases by looking at Singapore and Japan as a reference."

"Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan manusia, dan teknologi informasi menuntut adanya kecepatan dan kemudahan dalam transaksi bisnis, sehingga berkembang pula hukum perjanjian. Kontrak yang semula hanya menggunakan kertas saat ini mulai tergantikan dengan kontrak elektronik. Adapun hadirnya kontrak elektronik tersebut mengakibatkan lahirnya perangkat hukum untuk melindungi transaksi bisnis yang dilakukan di dunia maya. Dengan adanya transaksi bisnis melalui dunia maya, dimungkinkan bagi para pihak untuk tidak bertatap muka dalam proses pembuatannya, maka perlu dilakukan analisis yuridis lebih lanjut mengenai keabsahan kontrak elektronik yang dibuat oleh para pihak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Nowadays, with the current development, human life and information technology demand speed and ease of doing business transactions, leading to the development of law of contract. Contracts that are originally paper-based, are now turning to electronic contracts. The presence of electronic contracts resulted in the need of legal instruments to protect cyberspace business transactions. With cyberspace business transactions, it is possible for the parties to not have face-to-face meeting. Therefor it is necessary to do further juridical analysis regarding the validity of electronic contracts based on the current laws."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap tingkat efisiensi bank di Asia-Pasifik. Faktor internal yang diteliti adalah komposisi Board of Directors (BOD) dan strategi penyaluran kredit bank, sementara faktor eksternal yang diteliti adalah pertumbuhan ekonomi dan sistem hukum negara. Tingkat efisiensi diukur menggunakan metode Data Envelopment Analysis dengan orientasi input dan pendekatan Contant Return to Scale (CRS). Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di pasar modal negara-negara yang diteliti. Data penelitian ini berjumlah 838 observasi (firm-year) Bank Konvensional dari 11 negara pada periode 2008-2012.Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi tingkat independensi BOD akan meningkatkan efisiensi bank secara marjinal, sementara banyaknya anggota BOD dan proporsi dewan wanita tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi bank. Penelitian ini juga menemukan bahwa bank dengan strategi penyaluran fokus memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, negara dengan sistem hukum common law menunjukkan tingkat efisiensi bank yang lebih baik daripada sistem hukum lainnya. Sementara pertumbuhan GDP yang semakin tinggi terbukti menurunkan tingkat efisiensi bank.

---

The purpose of this research is to find out the effect of bank?s internal and external factors on bank efficiency in Asia-Pacific. The internal factors tested are composition of Board of Directors (BOD) and bank?s credit strategy, whereas the external factors tested are economic growth and country?s law system. The efficiency scores are measured using Data Envelopment Analysis (DEA) with input orientation and Constant Return to Scale (CRS) approach. Hypothesis testing is performed using data panel regression with banks listed in each country?s stock exchange as the sample. This research is using 838 firm-year samples of conventional banks collected from 11 countries for the period of 2008-2012.The result of this research shows that higher proportion of independent BOD will increase bank efficiency marginally, while the size of BOD and the proportion of female member hold no effect on bank efficiency. This research also shows that banks with focus credit strategy have higher efficiency than banks with other strategies. Countries implementing common law system have higher efficiency than countries with other law system. Meanwhile, GDP growth proves to have negative effect on bank efficiency."