Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transportasi memegang peranan penting dalam menunjang manusia melakukan kegiatan dan pergerakannya. Berkembangnya transportasi berarti meningkat pula tingkat kemudahan penduduk untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, tumbuhnya usaha-usaha pelayanan dan memudahkan pengangkutan serta pemasaran hasilproduksi pertanian. Dengan adanya peningkatan kernudahan tersebut, maka akan mempengaruhi perkembangan penduduk, tingkat pendidikan tenaga kesehatan, lapangan usaha dan kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu, tujuan dari tulisan ini ingin mengetahui pengaruh perkembangan transportasi di jalur Utara dan Selatan Jakarta-Bandung terhadap perkembangan wilayah di sekitar jalur jalan tersebut."

"Pembangunan di Kota Depok belakangan ini mengalami banyak kemajuan, secara fisik maupun non fisik. Kota Depok berperan sebagai salah satu kota penyangga di wilayah Jabodetabek. Penelitian dilakukan untuk menganalisis perkembangan wilayah di Kota Depok dan kesesuaiannya dengan arahan pengembangan struktur ruang dalam kebijakan RTRW di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode indeks komposit untuk menentukan tingkat perkembangan wilayah Kota Depok dan metode uji chi square untuk melihat hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan lokasi kawasan arahan pengembangan struktur ruang. Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah fasilitas sosial dan ekonomi, kependudukan, dan aksesibilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan wilayah Kota Depok sejak 2009-2019 bergerak ke arah utara, selatan, dan tenggara, dilihat dari bertambahnya kelurahan yang tingkat perkembangan wilayahnya menjadi “Sedang”. Tahun 2009 kelurahan dengan indeks perkembangan wilayah tertinggi adalah Kelurahan Abadijaya. Kemudian di tahun 2019 kelurahan dengan indeks perkembangan wilayah tertinggi adalah Kelurahan Depok. Daerah PPK dan 4 SPK (SPK Cinere, SPK Cimanggis, SPK Tapos, dan SPK Cipayung) telah menjadi pusat perkembangan kota dan daerah yang mengalami perkembangan pun semakin meluas, dalam hal ini adalah kelurahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arahan struktur ruang kota depok dengan kondisi eksisting telah sesuai dan dapat mendorong perkembangan wilayah di daerah PPK dan SPK

---

Development in Depok City has recently experienced a lot of progress, both physically and non-physically. Depok City has a role as one of the buffer cities in the Jabodetabek area. This research needs to be done to analyze the regional development in Depok City and its suitability with the spatial structure development direction in the RTRW policy in Depok City. This study uses the composite index method to determine the level of development of the Depok City area and the chi-square test method to see the correlation between the level of regional development and the location on the directional area for the development of spatial structures. The variables in this study are the number of social and economic facilities, population, and accessibility. The results of this study indicate that the development of the city of Depok since 2009-2019 is to the noopen green space, south, and southeast, as sees from number of sub-districtwhose development levels have become “moderate”. The sub-district in 2009 with the highest development index was Sub-district Abadijaya. Then in 2019 the sub-district with the highest regional development index is Sub-district Depok. The PPK area and 4 SPKs (Cinere, Cimanggis, Tapos, dan Cipayung) have become the center of urban development and areas that are experiencing more widespread development, in this case are sub-district. So it can be said that the direction of the Depok City spatial structure with the existing conditions is suitable and can encourage regional development in the PPK and SPK areas."

"Dengan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Walini sebagai salah satu stasiun pemberhentiannya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain konseptual dari konsep pengembangangan wilayah Kota Baru Walini sebagai Technology Park dan menghitung biaya investasi yang dibutuhkan. Konsep technology park berfokus pada industry-industri high tech dan kawasan-kawasan riset. Jenis industry yang akan dibangun adalah industry mobile phone, semokonduktor, dan komponen. Sedangkan untuk kawasan riset terdiri dari science park, bio techno park, geo park, art techno park, dan industrial park. Untuk mengetahui besar biaya investasi, dilakukan studi literature atau benchmarking pada industry dan kawasan yang telah ada. Wilayah yang akan dikembangkan seluas 1126 ha. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan Technology Park terdiri dari berbagai jenis industry, kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan universitas, dan kawasan riset dan pengembangan, dan infrastruktur pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah adalah Rp 257,466,389,150,559.

---

With the development of Jakarta Bandung high speed train, Walini as one of the stop station has a great opportunity to be developed. This research intend to develop the conseptual desain of Kota Baru Walini regional development as Technology Park and calculating the initial cost to build the area. Technology park focused on high tech industries and research area. Hight tech industry that will be develop is mobile phone industry, semiconductor industry, dan component manufacture. For the research area, will be developed science park, bio techno park, geo park, art techno park, and industrial park. The method to determine the initial cost is by literature study and benchmarking from the industry or the area that already exist. The area that will be developed has 1126 ha. The result from this research is, the development of Technology Park will consist of high tech industries, residential area, commercial area, university, research and development area, and supportive infrastructure. The initial cost to develop the area is Rp 257,466,389,150,559. "

"Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia telah memprakarsai pembangunan daerah, salah satunya dengan menetapkan Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai kawasan industri, yang menyebabkan laju migrasi ke daerah ini meningkat. Kawasan industri yang efisien mempertimbangkan perumahan bagi karyawannya, sayangnya pemenuhan perumahan masih menjadi masalah besar di Kabupaten Cileungsi. Program Sejuta Rumah merupakan program pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi pekerja berpenghasilan rendah yang terus meningkat. Namun, perumahan yang disediakan melalui program ini masih dianggap tidak berkelanjutan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan dan keterjangkauan perumahan dan memberikan perbaikan perumahan yang dapat dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan angket, wawancara, dan observasi. Kriteria keberlanjutan dan keterjangkauan yang digunakan untuk menilai diperoleh melalui tinjauan literatur dari beberapa jurnal. Data yang diperoleh melalui kuesioner diolah dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Rumah yang dianalisis tidak sepenuhnya berkelanjutan dan terjangkau. Ada beberapa aspek perumahan yang tidak berkelanjutan seperti: aksesibilitas, efisiensi energi dan air, bahan dan kualitas, dan ukuran rumah. Sementara itu, tidak terjangkau bagi penduduk dengan pendapatan bulanan kurang dari Rp 4.000.000.

---

In order to spur economic growth, the Indonesian government has initiated regional development, one of which is by establishing Cileungsi District, Bogor Regency, West Java as an industrial area, which causes the rate of migration to this area to increase. An efficient industrial area considers housing for its employees, unfortunately housing fulfillment is still a big problem in Cileungsi Regency. The One Million Houses Program is a government program to accommodate the growing need for affordable housing for low-income workers. However, the housing provided through this program is still considered unsustainable. This paper aims to analyze the sustainability and affordability of the housing and provide improvements to housing that can be implemented. This research uses questionnaires, interviews, and observations. The sustainability and affordability criteria used to assess were obtained through a literature review of several journals. The data obtained through the questionnaire were processed using validity and reliability tests. The homes analyzed are not fully sustainable and affordable. There are several aspects of housing that are not sustainable such as: accessibility, energy and water efficiency, materials and quality, and size of the house. Meanwhile, it is not affordable for residents with a monthly income of less than IDR 4,000,000.

"

"Risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan indikator penting untuk menentukan kesehatan bank. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel pada 21 Bank Pembangunan Daerah di Indonesia pada periode tahun 2011 sampai dengan 2021 dengan data yang bersumber dari laporan tahunan keuangan pada masing – masing bank. Hasil analisis data memperlihatkan pertumbuhan kredit berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit namun tidak berpegaruh signifikan terhadap risiko likuiditas. Penelitian ini dapat memberikan informasi pengaruh fenomena pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang menjadi dasar informasi dan pertimbangan kebijakan dalam mengoptimalkan tingkat kredit maupun gambaran risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah.

---

Credit risk and liquidity risk are important indicators to determine the health of banks. This research aims to investigate the influence of credit growth on credit risk and liquidity risk at Regional Development Banks in Indonesia. The study utilizes a panel data regression method on 21 Regional Development Banks in Indonesia during the period from 2011 to 2021, using data sourced from the annual financial reports of each bank. The results of the data analysis show that credit growth has a significant effect on credit risk but does not have a significant effect on liquidity risk. This research provides information on the influence of credit growth on credit risk and liquidity risk at Regional Development Banks in Indonesia, which serves as the basis for information and policy considerations in optimizing the level of credit as well as the overview of credit risk and liquidity risk in Regional Development Banks."

"ABSTRAKPerkembangan industri manufaktur mempunyai dampak ganda(multi plier effects) atas perkembangan sektor-sektor konstruksi,keuangan, perhubungan, perdagangan, jasa-jasa manfaat umum (publicutilities) dan jasa-jasa lainnya. Dengan demikian peranan industrimanufaktur sebagai ujung tombak terhadap sektor-sektor lain disuatu wilayah (leading sector), tidak saja membuka lapangan kerjadi sektor itu sendiri, akan tetapi juga di sektor-sektor lainnya.Persoalan yang diajukan adalah : 1) Bagaimana perkembanganindustri manufaktur di Kecamatan Jatiuwung Kotamadya Tangerang?dan 2) Bagaimanakah Pengaruhnya terhadap perkembangan wilayah diKecamatan Jatiuwung?Yang dimaksud dengan peranan industri manufaktur dalam penelitianini adalah dampak atau pengaruh yang diberikan oleh perkembanganindustry yang bersangkutan terhadap perkembangan wilayahnya.Perkembangan industri manufaktur dalan penelitian ini dilihat dariperubahan jumlah industri manufaktur dan perubahan penyerapantenaga kerjanya. Sedangkan perkembangan wilayah dilihat dariperubahan kerapatan jalan, perubahan prosentase luas daerah terbangun, perubahan kepadatan penduduk dan perubahan penyerapan tenaga kerja jasa dan perdagangan.Metode analisis yang digunakan adalah metode super-impossed petauntuk mengetahui hubungan antara perkembangan industri manufakturdan perkembangan wilayahnya, dengan menampalkan peta perkembanganIndustri Manufaktur dengan peta-peta variabel perkembanganwilayah, serta dengan peta perkembangan wilayah. Untuk mengetahuibesarnya kekuatan hubungan digunakan metode statistik Contingencycoefficient (Cc).Perkemangan industri manufaktur di Kecamatan Jatiunung Tahun1987-1993, yang temasuk kelas tinggi terutama berada di bagiantengah wilayah penelitian yaitu Kelurahan Pasir Jaya, Jatake,Gandasari, Keroncong dan Gebang Raya. Dan yang temasuk dalankelas sedang terutama berada di pinggiran wlayah penelitian yaituKelurahan Gembor, Periuk Jaya, Cibodas dan Panunggangan Barat.Industri manufaktur umumya berkenbang pada jalur utama dan jalurpendukung.Hasil korelasi nenunjukkan bahna perkembangan industri manufaktur terdapathubungan yang kuat dan positif dengan perubahan kerapatanjaringan (Ce = 0,71), keiudian juga dengan perubahan prosentasehias daerah terbangun (Cc = 0,65), dengan perubahan kepadatanpendidik (Cc = 0,67) dan dengan perubahan penyerapan tenaga kerjajasa dan perdagangan (0,61), serta dengan perkembangan wilayahnya(Cc = 0,60). Secara keseluruhan hasil korelasi menunjukkanbahwa perkembangan industri manufaktur memberikan dampak ataupengaruh yang kuat terhadap perkembangan wilayahnya.

---

"

"Budidaya udang di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1972. Lokasi tambak letaknya tidak jauh dan "Kota besar". Dalam penelitian ini adalah Jakarta, Bogor, Bandung dan Cirebon. Pada PELITA IV pemerintah mencanangkan untuk meningkatkan hasil pangan dan gizi masyarakat, yang mana salah satu peningkatan bidang pangan ini adalah peningkatan bidang perikanan dan hasil laut lainnya. Hal ini tercermin dengan Kenaikan konsumsi per kapita dari bidang perikanan dan kenaikan nilai ekspor udang niaga Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai garis pantai kurang lebih 81 000 kilometer (Soegiarto, 1978) yang sangat potensial untuk budidaya tambak udang. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui perkembangan wilayah tambak udang di Kabupaten Karawang , Jawa Barat Tahun 1980 sampai dengan tahun 1985. Masalah yang ingin diketahui adalah 1. Bagaimana perkembangan luas tambak udang di kecamatan kecamatan yang diteliti di kabupaten Karawang, tahun 1980-1985 ? 2. Bagaimana hubungan kesembilan faktor , yang mempengaruhi perkembangan Was tambak udang di kabupaten Karawang, Jawa Barat tahun 1980-1985 ? 3. Bagaimana hubungan kwalitas wilayah tambak udang dan perkembangan luas tambak udang yang terbesar (dalam hektar) per Kecamatan di kabupaten Karawang, Jawa Barat tahun 1980-1985? Hipotesa penelitian ini adalah, perkembangan wilayah tambak udang yang terbesar terdapat di wilayah yang mempunyai angka salinitas mendekati 3Ô per mil dan drainase yang baik. Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai benikut: Perkembangan adalah adanya pertambahan dan pengurangan faktor tertentu dari tahun 1980 - 1985. Kwalitas tambak udang yang baik adalah wilayah tambak udang dengan jumlah matrik nilai yang terbesar per kecamatan. Tambak udang adalah tambak yang benihnya adalah benih udang dan iRan. Tambak yang menghasilkan ikan dan udang ini disebut dengan tambak udang. Tambak adalah kolam dengan air berkadar garam tertentu dan letaknya di tepi pantai. Sembilan faktor yang mempengaruhi perkembangan tambak udang adalah buruh tambak; Jumlah penyuluh; Tempat pelelangan ikan; pembibit benih udang; sarana perhubungan; saluran irigasikorelasi antar peta dan analisa statistik adalah: -Perkembangan luas tambak udang di tiap Kecamatan tidak sama. Perkembangan luas tambak udang yang terbesar tedapat di kecamatan Batujaya dan kecamatan Pedes. - Faktor yang mempengaruhi perkembangan luas tambak udang di tiap kecamatan tidaK sama. Faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan luas tambak udang di kecamatan-kecamatan yang diteliti tahun 1980-1985 adalah faktor penyuluh dan saluran irigasi tambak udang. - Hubungan kwalitas tambak udang dengan penkernbangan luas tambak udang adalab positip dan mempengaruhi. Kwalitas tambak udang yang baik terdapat di kecamatan di kecamatan Batujaya dan kecamatan pedes. Kwalitas tambak yang sedang tendapat di kecamatan tempuran dan kecamatan cilamaya."

"RTH seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain dan berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi. Konsep RTH Jakarta sesuai dengan peraturan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 adalah sekitar 30% dari luas wilayah, namun sampai saat ini DKI Jakarta hanya mampu memenuhhi 9%. Disebutkan juga dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan selanjutnya disebut RTHKP bahwa luas ideal RTHKP adalah 20% dari luas wilayah perkotaan, yang mencakup RTHKP publik dan privat. Keberhasilan penyediaan RTH di wilayah Jakarta Khususnya Jakarta Selatan juga harus didukung dengan kebijakankebijakan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah selatan Jakarta. Tanpa adanya koordinasi yang seimbang atar pemerintah daerah tentu saja tujuan dari penyediaan RTH ini tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Bentuk Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Normatif. Tipe Penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut, namun dalam penelitian ini dilihat dari pemaparan yang dilakukan secara mendalam, yaitu penelitian ekplanatoris. Penyediaan RTH di setiap kota dilakukan melalui tahap-tahap pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di setiap kota mempunyai kendala tersendiri sesuai dengan perkembangan di setiap kota. Kendala tersebut berdampak pada penyediaan RTH di wilayah Jakarta Selatan. Pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah satu dengan yang lainnya diharapkan meminimalisasi terjadinya tumpang tindih perizinan pembangunan yang dilakukan disetiap kota. Upaya pemerintah untuk meminimalisasikan dampak yang timbul salah satunya adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai RTH itu sendiri. Namun, ini dirasa belum cukup. Masyarakat dan pihak swasta pun harus turut serta dalam mendukung penyediaan RTH.

---

RTH often still defeated by various other interests and physical development oriented to economic interests. RTH concept Jakarta accordance with appropriate regulations Bylaw No. 1 of 2012 on Spatial Planning 2030 is approximately 30% of the area, but to date only able Jakarta memenuhhi 9%.Also mentioned in the material in the State Regulation No. 1 of 2007 on Spatial Planning of Urban Green Open Areas hereinafter RTHKP that RTHKP ideal area is 20% of the urban area, which includes public and private RTHKP. The success of the provision of green space in South Jakarta Jakarta particular must also be supported by local government policies that borders the south of Jakarta. Without the coordination of local government that balanced Atar course the purpose of the provision of green space can not be done perfectly. The study used the form Normative Research. Type of research can be seen from various angles, but in this study was seen from the in-depth exposure, ie ekplanatoris research.

Provision of green space in each city through the stages of land acquisition as stipulated in Government Regulation No. 71 Year 2012 on Implementation of Land for Public Interest. Implementation of land acquisition for public interest in every city has its own constraints in accordance with the developments in each city. Such constraints have an impact on the provision of green space in South Jakarta. The importance of government policy synchronization with each other are expected to minimize the overlap permitting the construction is done in every city. Government's efforts to minimize the effects one is to make regulations governing the green space itself. However, this is still not enough. Society and the private sector must take part in supporting the provision of green space."