Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan superblok merupakan upaya pemanfaatan ruang dalam skala besar dengan membangun kawasan terpadu dan multifungsi untuk menciptakan kenyamanan masyarakat kota. Pembangunan superblok di Kawasan Koridor Satrio hingga saat ini belum berhasil mengatasi berbagai masalah perkotaan seperti kemacetan dan ketersediaan pedestrian, ruang terbuka publik dan hunian murah bagi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak unit pemerintah dalam pembangunan superblok, sehingga dibutuhkan koordinasi untuk menciptakan keharmonisan dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi dalam pembangunan superblok dalam rangka pemanfaatan ruang di Kawasan Koridor Satrio. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi dalam pembangunan superblok dilakukan melalui Rapat Pimpinan (RAPIM) dengan output berupa penerbitan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Setelah SIPPT diterbitkan, koordinasi seringkali dilakukan dalam bentuk komunikasi informal. Koordinasi dalam pemanfaatan ruang di DKI Jakarta masih menghadapi beberapa kendala seperti tidak adanya Standard Operating Procedure (SOP) koordinasi, sulit memastikan kehadiran anggota BKPRD dalam RAPIM, dan sumber daya manusia yang terbatas.

---

Superblock development is space utilization effort on large scale by building an integrated and multifunctional area to create the comfort of urban society. Superblock Development in Koridor Satrio region has not managed to overcome various urban problems, such as congestion and availability of pedestrian, public space and low occupancy for the community. It depands on the involvement of many units of government, so it takes coordination to create harmony in superblock development . This study aims to analyze coordination in superblock development in order to utilize the space in the Koridor Satrio region. The approach used in this study is a qualitative approach, with in-depth interviews and a literature study. The results showed that coordination is done through the superblock development RAPIM with the output of the Permit Land Use Designation Issuance (SIPPT). After SIPPT published, coordination is often done in informal communication. Coordination in space utilization in Jakarta faces some obstacles such as the absence of a Standard Operating Procedure (SOP) coordination, difficult to ascertain the presence BKPRD members at the meeting, and human resources are limited."

"Smart government adalah sebuah konsep pemerintahan yang berkarakter cerdas dimana kematangan proses organisasi telah mencapai tingkat kecerdasan pada struktur organisasi dan optimal dalam menyelenggarakan layanan publik. Indonesia untuk menjadi negara maju, kuat dan memiliki keunggulan kompetitif secara global, peran smart government merupakan kunci utama sukses penerapan smart city. Namun, untuk sukses kearah tersebut, ada beberapa masalah yang muncul yaitu tidak terukurnya secara proses kematangan dan atau kesiapan organisasi pemerintah untuk mewujudkan smart government, kurangnya inovasi pelayanan publik, tata kelola yang tidak terintegrasi dan berkolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), juga minimnya pelibatan masyarakat. Hal tersebut membuat lembaga pemerintahan relatif gagal dalam menerapkan visi smart city. Masalah tersebut akan dapat diselesaikan salah satu solusinya dengan pendekatan model konseptual yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor sukses dan mengevaluasi proses yang dapat mengintegrasikan dan mengolaborasikan layanan publik dan menghadirkan inovasi dan solusi cerdas pada level strategis. Pendekatan metodologi campuran (mixed methods), yakni kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan tujuan penelitian pada tahapan terkait. Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat model menggunakan pendekatan CSF (Critical Success Factor), Factor Analysis, Thematic Analysis, TOGAF dan Multidimensional View. Teknik analisis dan validasi data dengan Triangulasi Data, Expert Judgment dan Fuzzy Delphi yang divalidasi menggunakan Forum Group Discussion (FGD) dan hasil analisis statistik. Hasil penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan Penelitian (RQ1-RQ3) yakni didapat temuan 6 dimensi dan 17 komponen model, 5 layer arsitektur cerdas dan 20 set-strategi implementasi untuk model smart government di Indonesia yang diharapkan dapat mengukur sejauh mana proses kematangan dan atau kesiapan pada lembaga pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga mengusulkan prototipe sistem smart government sebagai dashboard yang dapat mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan proses yang tepat sesuai dengan kondisi eksisting lembaga pemerintah. Hasil penelitian adalah komponen-komponen dari model, arsitektur dan strategi smart government yang diidentifikasi dapat menjadi faktor penentu dalam menghadirkan pemerintah cerdas yang sukses mengimplementasikan smart city di Indonesia. Kedepannya, hasil penelitian ini mungkin dapat digunakan sebagai alat penilaian kesuksesan pemerintah cerdas di Indonesia.

---

Smart government is an intelligent government concept where the maturity of the organizational process has reached the smartness level in the organizational structure and optimal in providing public services. Indonesia needs to implement this concept to become a strong and highly competitive developed country globally. However, there are obstacles associated with this concept, such as the unmeasured process of maturity and readiness of government organizations, inadequate public service innovation, the inability of the government to integrate and collaborate with various stakeholders, and lack of community involvement. These obstacles tend to make it difficult for government institutions to achieve success to implement the smart city vision. One of the solutions to this problem is the implementation of a conceptual model approach capable of evaluating the processes needed to integrate, collaborate, and deliver public services innovation. This is mixed-methodological research, with a combination of qualitative and quantitative approaches used to obtain research objectives at each related stage. The CSF (Critical Success Factor) technique, Factor Analysis, Thematic Analysis, TOGAF, and Multidimensional View approaches were used to create the conceptual model. Data analysis and validation techniques were carried out using Triangulation approaches namely Expert Judgment, deep interview and visited the field of local government. The obtained data were validated using Forum Group Discussion (FGD) and statistical analysis. The results based on the answers of research question (RQ1-RQ3) showed that 6 dimensions, 17 model components, 5 layers of smart architecture, and 20 implementation strategies are needed to evaluate the extent to which the process of maturity and readiness of local government institutions in Indonesia. It also proposed a prototype of a smart government platform with the ability to evaluate and suggest appropriate processes in accordance with the local government conditions. Furthermore, the smart government model components, architecture, and strategies act as determining factors used to present a smart city. The results of this study are also expected to be used as a reference for assessing the success of smart government in Indonesia."

"Perkembangan pemukiman dipengaruhi oleh tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, kebijakan pemerintah (dalam bentuk kebijakan tata ruang, program, dan peraturan) dan aspek sosial ekonomi masyarakat. Rumah merupakan kebutuhan dasar kehidupan manusia dan merupakan elemen penting dalam agenda pembangunan nasional, seperti kesehatan dan pendidikan. Persoalan perkotaan antara lain adanya kesenjangan antara permintaan dan penyediaan perumahan dan permukiman permukiman. Analisis ini bersifat deskriptif, dilakukan melalui peta overlay. Peta pemukiman pada tahun 2000 overlay dengan pemukiman pada tahun 2010, penyelesaian akan menghasilkan tingkat pertumbuhan riil. Perlembangan luas lahan Pemukiman di Kota Jambi dalam kurun waktu 10 tahun 2000-2010 adalah ± 3.154,75 ha. lahan pemukiman pada tahun 2000 adalah 2.719,66 ha sedangkan pada tahun 2010 adalah 5.874,41 ha. Faktor pendorong perkembanhan permukiman di Kota Jambi adalah faktor faktor fisisk dan non fisisk, faktor fisik yaitu letak geografis Kota Jambi yang strategis dan masih tersedianya lahan untuk penyelenggaraan pembangunannya. faktor non fisik adalah laju perumbuhan penduduk yang tinggi , serta di dorong oleh pertumbuhan perekonomian penduduk , harga tanah, jarak dari pusat pemerintahan, aksesibilitas. Alasan utama bagi pengembang untuk memilih lokasi yang ada akses transportasi.

---

Residential development is influenced by various aspects of the high rate of population growth, the policy (in the form of spatial policy, program and regulatory) and socio-economic aspects of society. herefore the house is a basic need of human life and is an important element in the national development agenda, such as health and education. Urban problems such as the gap between demand and supply of housing and residential settlements. This descriptive analysis, carried out through a map overlay. Map overlayed settlement in 2000 with the settlement in 2010, the settlement will result in real growth rates. Residential land development in the City of Edinburgh in the period 2000-2010 was 10 ± 3154.75 ha. residential land in 2000 was 2719.66 ha while in 2010 was 5874.41 ha. Factors driving the development of settlements in the city of Jambi is a factor and non physic physic factors, physical factors are geographically strategic city of Jambi and still land available for construction administration. non-physical factor is the high rate of population perumbuhan, as well as the economy is driven by population growth, land prices, the distance from the center of government, accessibility. The main reason for developers to choose the location of the existing transportation access."

"Skripsi ini membahas faktor dominan yang melatarbelakangi pembentukan struktur kota dan sekaligus menjadi ciri pembeda setiap wilayah dalam klasifikasi struktur kota di Metropolitan Jabodetabek. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode statistic analisis diskriminan dan analisis keruangan.. Menurut perhitungan nilai indeks koefisien dari metode analisis diskriminan tersebut, pola dinamika di setiap wilayah kota dipengaruhi oleh factor yang berbeda. Faktor kependudukan dna perdagangan primer memberikan nilai indeks yang tinggi di pusat kota. Factor tenaga medis tanpa gelar memiliki nilai indeks tinggi di wilayah perdesaan. Tidak ada factor dominan yang memberikan pengaruh kuat di wilayah transisi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa nilai indeks faktor dominan dari setiap wilayah pertumbuhan sangat berbeda dan tidak memiliki keterkaitan.

---

This thesis discussed dominant factors that underlying city structure formed and differentiate characteristics at each region within the Jabodetabek Metropolitan. Methode that been used are discrimant statistic analysis and spatial analysis as well. Base on the discriminant statistic analysis result, there are three factors that influence the dynamism at each region (the urban center region, suburb region, and rural region), which are demography, non degree medical person, and primary trade center. Demography and primary trade center are dominant factors at the urban region, while non degree medical person is dominant at rural region. There are no dominant factor at suburb region. The conclusion of this research is dominant factors at every region are different and do not have intercorrelation."