Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompleksitas tugas, tekanan waktu, dan lima sifat kepribadian yaitu openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism pada kinerja auditor. Studi mengenai pengaruh kompleksitas tugas dan tekanan waktu pada kinerja auditor telah banyak dilakukan namun masih menunjukkan hasil-hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan titik pandang baru dengan memasukkan sifat kepribadian auditor, yang sebelumnya jarang digunakan dalam penelitian bidang akuntansi. Sebagai responden dalam ini adalah auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kompleksitas tugas dan tekanan waktu tidak berpengaruh pada kinerja auditor. Selain itu, hanya tiga dari lima variabel sifat kepribadian yaitu conscientiousness, extraversion, dan neuroticism yang berpengaruh pada kinerja.

---

The aim of the research in to investigate the influence of task complexity, time pressure, and five traits of auditor personality such as openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism on auditor performance. There have been a number of research findings on task complexity and time pressure on auditor performance, yet none shows consistency. This study, therefore, tries to provide a new point of view by using traits personality of auditor, which are rarely used in the research field of accounting. Participants in this studies are auditors who work on a public account firms in Bali. The results showed that task complexity and time pressure do not have significant effects on auditor performance. Moreover, only three of the five personality variables?conscientiousness, extraversion, and neuroticism?have significant effects on auditor performance."

"Dalam menyelenggarakan kehidupan negara terdapat pembagian kekuasaan yang dimiliki oleh beberapa lembaga tinggi/tertinggi negara. Tiap-tiap lembaga tinggi/tertinggi negara tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mengupayakan peningkatan kehidupan rakyat agar semakin lebih balk. Lembaga tinggi negara/tertinggi negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA).Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara mempunyai hubungan seperti hubungan tugas antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Keuangan Negara yang dikelola oleh Pemerintah. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan adalah melaksanakan pemeriksaan atas tanggungjawab pemerintah dalam pelaksanaan keuangan negara, sedangkan tugas Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Pengawasan atas jalannya pemerintahan termasuk pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, apakah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.Hubungan tugas tersebut adalah sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih lanjut dilaksanakan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang disepakati oleh kedua lembaga tinggi negara. Hubungan tugas tersebut adalah dalam bentuk pembe- ritahuan hasil pemeriksaan tahunan (HAPTAH) atau sekarang dijadikan hasil pemeriksaan semester-an (HAPSEM) dan Pemberitahuan atas Hasil Perhitungan Anggaran (PAN) melalui peme- rintah selanjutnya diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas menjadi Undang-undang.Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya ditindaklanjuti dalam rangka pengawasan terhadap jalannya pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah. Tindak lanjut yang dilakukan sekarang masih terbatas kepada apa yang dipahami dari laporan hasil pemeriksaan. Adapun tindaklanjut lainnya berupa dengar pendapat dan keikutsertaan dalam pembahasan masalah-masalah yang berkait-an dengan keuangan negara belum sepenuhnya terlaksana. Agar hubungan kerja tersebut dapat berjalan lebih efektif, maka diperlukan seperangkat peraturan yang mendukung tugas Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa tanggungjawab keuangan negara, seperti Undangundang tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang tentang Pemeriksaan Keuangan, serta ketentuan lain yang mendukung hubungan tugas Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat."

"An idea to construct a code of ethics in a country is a result from an idea of ethical reformation, code of ethics and code of behaviors in numbers of parliaments in the world, ethical regime and code of ethics. The idea begins first in a private sector, also public sector for democration and being active in any demonstration for people trust that have been entrusted to governmental officials. One of the governmental institutions in Unitary State of Republic of Indonesia (NKRI/Negara Kesatuan Republik Indonesia) is Indonesian Legislative Assembly (DPR-RI/Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia), regulated in VII of the 1945 Constitution where Article 19 and 22 B are. The institution makes another institution controlling its members' daily ethics, named Ethical Committee (BK/Badan Kehormatan) which is ad hoc. Then, this is permanent and has a legal power. The Ethical Committee is regulated in the Article 98 Sub (2) alphabet g, the Act No.22/2003 Susduk People's Consultative Council (MPR/Musyawarah Permusyawaratan Rakyat), Indonesian Legislative Assembly (DPR-RI), Leadership of Political Party at local level (DPD/Dewan Perwakilan Daerah), and DPR-RI about comprehensiveness and support and Decision of DPR No. 08/1/2005-2006 on DPR-RI on the Order and Code of Ethics of DPR-RI. The effectiveness is regulated in the Article 60, punishment is through complain, process, 14 days since the complain, and 14 days later, the letter of invitation is sent to a related member, at least 3-days before meeting. The meeting is different from other courts. When the decision of Ethical Committee brings punishment due to breaking the Code of Ethics, the decision is final and there is no comparison. The comparison between Code of Ethics in DPR-RI Ethical Committee and that in other countries is substantively similar, but the punishment is different. The Ethical Committee of DPR—RI has discharged one's membership of DPR-RI members because of his breaking the Ethical Committee's Code of Ethics. The mechanism is regulated in the Act of Regional Government No. 32/2004."

"Latar BelakangSetelah Perang Dunia II, banyak bangsa yang memproklamasikan kemerdekaannya, khususnya di kawasan Asia dan Afrika. Kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan itu diperoleh bangsa-bangsa tersebut setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pada umumnya bangsa-bangsa yang melakukan penjajahan itu adalah bangsa-bangsa/negara-negara yang berada di kawasan Eropa Barat. Bangsa-bangsa yang memproklamasikan kemerdekaannya itu umumnya mendasari pemerintahannya dengan sistem demokrasi.l Hal ini dapat dipahami sebab demokrasi senantiasa merupakan cita-cita yang hidup. Penyebab lainnya karena negara-negara penjajah itu di tanah airnya mempraktekkan sistem pemerintahan demokrasi, dan sebagian tokoh-tokoh dari bangsa terjajah. Akan tetapi bangsa-bangsa yang baru menyatakan kemerdekaannya itu, dalam banyak hal justru tidak mempraktekkan pemerintahan demokrasi. Paling tidak dapat dikatakan, terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip demokrasi. Ada tiga pelanggaran yang sering terjadi yakni:1. Pembentukan pemerintahan yang tidak berdasarkan pilihan rakyat,2. Pengadaan anggota lembaga perwakilan tidak melalui pemilihan umum, dan3. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dengan berbagai cara. Padahal justru hak-hak asasi manusia merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri. Bahkan dalam melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia itu, banyak pemerintahan yang melakukannya dengan bertopengkan demokrasi.Pelanggaran-pelanggaran tersebut bersumber pada penyebutan sistem demokrasi. Ini juga dapat dilihat dari pendapat Gilette Hitchner dan Carol Levine:2 "Hampir setiap negara bagaimanapun system politiknya, mengklaim bahwa bentuknya adalah demokratis. Tetapi kadang-kadang kata "demokratis" itu dikwalifisir dengan ekspresi-ekspresi seperti ?basic?, "guided", "paternal", "traditional", atau "people", sehingga dalam realitasnya "tyrannical", dan "authoritarian". Praktek-praktek pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia itu menjadi perdebatan serta menarik perhatian PBB. Ini mendorong berlangsungnya konferensi Internasional Commission of Jurist tahun 1965 di Bangkok yang berhasil merumuskan enam syarat agar suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi3 yaitu :1. Perlindungan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial tribunal).3. Pemilihan umum yang bebas.4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.6. Pendidikan kewarganegaraan (civic education)."

"ABSTRAKDisertasi ini mengkaji masalah pengembangan secara sengaja lapisan antreprenur dalam rangka pembangunan nasional jangka panjang tahap ke dua, khususnya masalah peningkatan efektivitas pribadiantreprenur melalui pendidikan dan pelatihan calon antreprenur di Indonesia.Kajian disertasi menunjukkan meningkatnya jumlah antreprenur berhasil menciptakan kesempatan lapangan kerja serta penyerapan angkatan kerja dan menunjang lajunya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.Sementara itu usaha peningkatan lapisan . antreprenur melalui pendidikan dan pelatihan menunjukkan hasil yang kurang memuaskan karena belum ditemukannya satu bentuk pendidikan dan pelatihan calon antreprenur yang dapat dijadikan model untuk ditiru dan dilaksanakan secara terbaru. Pendidikan dan pelatihan yang berlangsung dewasa ini belum memadukan tiga unsur yang sangat diperlukan yaitu unsur kebutuhan untuk terjun dalam dunia antreprenur, pengetahuan dan teori yang diperlukan untuk mengelola perusahaan dan kesempatan memecahkan masalahmasalah berusaha dalam kondisi nyata.Kajian disertasi menemukan bahwa calon antreprenur dapat mempelajari keberhasilan seorang antreprenur melalui tingkah laku mereka dalam kegiatan sehari-hari di perusahaan yang mereka rintis. Selanjutnya tingkahlaku antreprenur berhasil menampilkan karakteristik tertentu yang menjadi sifat-sifat mereka (traits). oleh karena itu kajian mengenai proses belajar mengajar untuk membentuk sifat-sifat tadi menjadi sangat relevan dan merupakan suatu yang berguna bagi penelitian psikologi. Untuk mendekati masalah belajar mengajar ini penelitian mengacu pada model teori yang dikembangka oleh Mc. Clelland tentang perubahan tingkahlaku calon antreprenur. Selain teori itu, penelitian juga mengacu pada teori-teori pelatihan antreprenur yang dikembangkan oleh Churchill, Hills, Ronstadt, Vesper dan Brockhause, serta teori gaya belajar untuk merubah tingkahlaku dari Bandura .dan Kolb. Pembahasan tentang sifat-sifat antreprenur mengacu pada teori sifat (traits) dari Allport.Bentuk pendidikan dan pelatihan antreprenur yang memadukan unsur kebutuhan, pengetahuan dan teori, kesempatan memecahkan masalah dalam kondisi nyata dilaksanakan oleh Akademi Wiraswasta Dewantara yang mempergunakan proses belajar mengajar partisipatif dalam bentuk-bentuk kuliah, panduan, praktikum laboratorium dan praktek lapangan.Untuk mengkaji efek proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh Akademi Wiraswasta Dewantara digunakan rancangan program evaluasi serta menggunakan instrumen pengukuran entrepreneur traits yang disusun pada tahun 1990. (P.T.E.P.'90). Instrumen ini mengukur sifat-sifat antreprenur yaitu sifat instrumental, kerja keras, luwes bergaul, prestatif, swa-kendali (personal control), pengambilan risiko, yakin diri, inovatif, dan mandiri.Dari penelitian ini telah diperoleh hasil yang panting yaitu :Pertama, keikutsertaan calon antreprenur dalam pendidikan dan pelatihan pembentukan sifat-sifat antreprenur yang dilaksanakan di Akademi Wiraswasta Dewantara, berpengaruh terhadap terbentuknya sifat-sifat antreprenur itu."