Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan bermotor beroda dua yang hanya dikenakan bagi kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di atas 250 cc. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pengenaan PPnBM bagi kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di atas 250 CC adalah karena konsep barang mewah tersebut berkembang seiring kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Pihak perindustrian yang diwakilkan oleh Kementerian Perindustrian pun menginginkan adanya tarif 0% bagi PPnBM atas kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di atas 250 cc, sehingga dapat memajukan industri dalam negeri.This thesis discusses the application of luxury sales tax to the two-wheeled motorized vehicles are only charged for two-wheeled motor vehicles with a cylinder above 250 cc. The study was a descriptive qualitative research. The results suggest that the reason for the imposition of luxury sales tax for twowheeled motor vehicles with a cylinder above the 250 CC is because the concept of luxury goods is growing as technology advances, economic growth, as well as changes in consumption patterns. Sides of industry are represented by the Ministry of Industry also wanted the luxury sales tax rate of 0% for the twowheeled motor vehicles with a cylinder above 250 cc, so as to promote domestic industries."

"Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai untuk sektor perunggasan di Indonesia terdiri dari Kebijakan Pembebasan PPN bagi produsen ternak unggas dan Kebijakan Barang Tidak Kena Pajak bagi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga produk ternak agar terjangkau bagi masyarakat dan meningkatkan konsumsi daging pada masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi produsen untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dengan meminimalisasi beban pajak yang harus ditanggung. Penelitian ini menjelaskan struktur pungutan dan struktur insentif Pajak Pertambahan Nilai pada mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas di Indonesia dalam perspektif kebijakan publik dalam upaya peningkatan produktivitas produsen dan konsumsi masyarakat serta evaluasi kebijakan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai pada mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas di Indonesia dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional ditinjau dari perspektif evidence-based policy.

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pemerintah sebaiknya mencabut kebijakan pembebasan PPN pada tingkat produsen untuk menghindari cascading effect pada harga jual produk ternak unggas dan tidak menimbulkan distorsi kebijakan PPN sehingga mampu mengurangi beban pajak yang timbul (cost of taxation) baik dalam bentuk compliance cost yang terdiri dari direct money cost, time cost maupun psychological cost yang berdampak pada efisiensi industri terkait. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal sebaiknya mengganti instrumen insentif pembebasan PPN yang tidak komprehensif dan kontraproduktif dengan upaya meningkatkan produktivitas sesuai prinsip supply side tax policy dengan mempertimbangkan alternatif bentuk kebijakan Barang Tidak Kena Pajak untuk seluruh mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas

---

The Value Added Tax policy for the poultry sector in Indonesia consists of a VAT Exemption Policy for poultry producers and a Taxable Goods Policy for the government is an effort to maintain the stability of livestock product prices to be affordable for the community and increase meat consumption in the community while providing support for producers to can increase productivity by minimizing the tax burden that must be borne. This study explains the structure of levies and the structure of Value Added Tax incentives in the production and consumption chain of poultry in Indonesia in the perspective of public policy in an effort to increase producer productivity and public consumption and evaluate the policy of Value Added Tax incentive policies in the production and consumption chain of poultry in Indonesia in its efforts to support national food security is seen from an evidence-based policy perspective.

 

This study uses a qualitative-descriptive method with in-depth interview data collection techniques and documentation studies. The government should revoke the VAT exemption policy at the producer level to avoid the cascading effect on the selling price of poultry products and does not cause distortion of VAT policy so as to reduce the tax burden arising (cost of taxation) in the form of compliance costs that consist of money costs, time costs and psychological costs that have an impact on the efficiency of the related industry. In addition, the Fiscal Policy Agency should replace the non-comprehensive and counterproductive VAT exemption instruments with efforts to increase productivity in accordance with the principle of supply side tax policy by considering alternative forms of Non-Taxable Goods policy for the entire production chain and consumption of poultry

"

"Terdapat perbedaan pendapat antara bank dengan Direktorat Jendral Pajak DJP terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan agunan yang diambil alih AYDA. Bank berpendapat bahwa atas penjualan (AYDA) tidak terutang PPN karena belum terjadi penyerahan dari debitor kepada bank dan penjualan AYDA bukan merupakan kegiatan usaha bank DJP berpendapat bahwa atas penyerahan AYDA tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN. Melalui penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif penulis menjelaskan penyerahan agunan dari debitor kepada bank sebagai kreditor pada saat pengambilalihan agunan dan perlakuan pengenaan PPN atas penjualan AYDA pada PT Bank Permata Tbk.

---

There are different opinions between the bank and the Directorate General of Taxation (DGT) regarding the treatment of Value Added Tax (VAT) on sales of foreclosed assets. Bank considers that there should be no VAT payable on the sale of foreclosed assets because submission of assets from the debtor to the bank has not occurred yet and thesale of foreclosed assets are not included in a bank's business activities DGT claims that there is VAT payable on the transfer of foreclosed assets under. Article 4 paragraph 1 letter a of VAT Law Through a juridical and normative study with a descriptive analysis the author explains the submission of collateral from the debtor to the bank as creditor at the time of collateral handover and the VAT treatment on sale of foreclosed assets at PT Bank Permata Tbk."

"Indonesia merupakan penghasil rumput laut tropis terbesar dan peringkat ke dua sebagai eksportir rumput laut dunia. Dalam UU PPN Pasal 16B, rumput laut termasuk Barang Kena Pajak yang diberikan fasilitas berupa pembebasan PPN. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Implikasi kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini, evaluasi kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan rumput laut memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, responsivitas, simplicity, dan neutrality namun tidak memenuhi kriteria ketepatan. Saran dari penulis seyogyanya pemerintah melakukan perbaharuan peraturan mengenai rumput laut dengan hasil ikan karena memiliki perbedaan proses penyerahan barang sampai ketangan konsumen yang akan berpengaruh pada implikasi PPN-nya.

---

Indonesia is the largest producer of tropical seaweed in the world and the second exporter of seaweed in the world. In VAT Law article 16B, seaweed include Taxable Goods that grant facilities VAT exemption. This study evaluates the VAT exemption policies and the policy implication.

This research uses qualitative approach. The data collection techniques used field study and literature study.

The result of this study, evaluation of VAT exemption policy on seaweed suitable with criteria of effectiveness, efficiency, responsivness, simplicity, and neutrality. But, it is not suit criteria of appropiateness.

Reccommendation from reasercher, government should change the definition of seaweed and fish because it has a process of delivering goods to consumers who it will be affect the implication of VAT."

"ABSTRAK ini menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh PT SCI dalam menghadapi sengketa Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2014. PT SCI diperiksa oleh fiskus karena menyatakan lebih bayar pada SPT Masa PPNnya. PT SCI memiliki perbedaan pendapat dengan fiskus sehingga PT SCI mengajukan keberatan atas sengketa tersebut ke DJP. Keputusan keberatan menolak seluruh keberatan PT SCI dan PT SCI memilih untuk melanjutkan upaya hukum berupa banding ke pengadilan pajak. Berdasarkan analisis, PT SCI telah melaksanakan kewajibannya sebagai PKP. Namun, PT SCI belum melaksanakan manajemen pajak dengan baik sehingga masih banyak kesalahan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Pertimbangan yang perlu dilakukan sebelum keberatan adalah cost benefit analysis dan mengukur kemampuan wajib pajak dalam menyiapkan dokumen sebagai pendukung argumen keberatan. Secara formal, pengajuan keberatan PT SCI telah memenuhi ketentuan Pasal 25 UU KUP. Koreksi terjadi karena perbedaan persepsi terhadap peraturan perpajakan dan ketiadaan suatu dokumen. Menurut analisis, PT SCI ditolak keberatannya karena tidak dapat menunjukkan dokumen sebagai pendukung argumennya. PT SCI juga tidak memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang dimiliki seperti pembetulan SPT dan pemberian tanggapan. Untuk melaksanakan banding, PT SCI perlu memperhatikan persyaratan formal dan material sesuai UU KUP dan pengadilan pajak serta memastikan kompetensi dari kuasa yang ditunjuk untuk menangani proses banding.

---

ABSTRACT

report explains about analysis of legal action taken by PT SCI in order to solve tax dispute in VAT tax year 2014. PT SCI was examined by fiscus for declaring overpayment in VAT rsquo s tax return. PT SCI disagree with the examination result so PT SCI submit an objection letter to DGT. The objection decision is rejecting all the objection. Then PT SCI choose to continue the legal action in the form of an appeal to the tax court. Based on the analysis, PT SCI has performed its obligations as PKP. However, PT SCI has not carried out the tax management properly so there are still many mistakes in the implementation of its rights and obligations. Consideration that need to be done before objection is cost benefit analysis and measure ability of taxpayer in preparing document as supporting argument objection. Formally, the filing of the objection of PT SCI has fulfilled the provisions of Article 25 of the KUP Law. Corrections occur because of differences in perceptions of tax laws and the absence of a document. According to the analysis, DGT rejected the objection because PT SCI cannot show the document as supporting its argument. PT SCI also didn rsquo t maximize their opportunity such as correcting tax return and gives response to fiscus. To carry out an appeal, PT SCI needs to pay attention to formal and material requirements in accordance with UU KUP and tax court."

"ABSTRAKMinyak dan gas bumi migas merupakan salah satu sumber energi yang memainkan peranan besar dalam perekonomian Indonesia, produksi migas tidak lagi mencukupi permintaan yang ada pada masyarakat maupun kegiatan ekspor. Keadaan ini akhirnya mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pada sektor hulu migas. Pemerintah bekerjasama dengan pihak kontraktor untuk melakukan kegiatan usaha pada sektor hulu migas. Skripsi ini akan mengkaji bagaimana Permen ESDM No.8 Tahun 2017 lebih dikenal dengan Permen Gross Split . Fokus penelitian pada skripsi ini adalah tidak adanya ketentuan mengenai PPN atau PPN dan PPnBM terhadap barang dan/atau jasa yang dihadirkan kontraktor, yang berimbas pada ketidakpastian hukum terkait pajak yang dikenakan terhadap barang dan/atau jasa yang dihadirkan kontraktor dalam kegiatan usaha pada sektor hulu migas. Selain itu juga akan dituliskan mengenai perbandingan ketentuan Permen Gross Split dengan ketentuan sebelumnya mengenai pembayaran kembali reimbursement terkait PPN atau PPN dan PPnBM dalam Kontrak Kerja Sama yang diatur pada PMK No. 158/PMK.02/2016. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Temuan yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah pemenuhan fungsi pajak sebagai reguleren dan budgeter dalam kegiatan industri hulu migas. Selain itu juga dimuat mengenai evaluasi Permen Gross Split dan proyeksinya terhadap perekonomian negara.

---

ABSTRAKOil and gas oil and gas is one source of energy that plays a major role in the economy of Indonesia, oil and gas production is no longer sufficient for the demand in the community and export activities. This situation eventually prompted the Government to increase its activities in the upstream oil and gas sector. Therefore, the Government cooperates with the contractor to conduct business activities in the upstream oil and gas sector. This thesis will examine how reguliton of the ministry of energy and mineral resources No.8 Year 2017 better known as Gross Split regulation . The research focus on this thesis is about the absence of provisions on Value Added Tax VAT or VAT and Sales Tax on Luxury goods or services presented by contractors, which affects the legal uncertainty related to taxes imposed on goods and or services presented by contractors in business activities in the sector of Upstream oil and gas. It will also be written as the comparison of the provisions of the Gross Split Regulation with the foregoing provision of reimbursement in the Cooperation Contract set forth in the PMK No. 158 PMK.02 2016. Research method in writing this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and also using library materials. The findings to be submitted in this study are the fulfillment of tax functions as a reguler and budgeter in upstream oil and gas industry activities. It was also published on the evaluation of Gross Split and its projection of the country 39's economy."

"Pengaturan mengenai Pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadu pada industri kelapa sawit sering menjadi masalah dalam penerapannya, khususnya PMK No. 78/PMK.03/2010. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengkreditan pajak masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit pada UU No. 42 Tahun 2009 dan PMK No. 78/PMK.03/2010. Kesesuaian diantara keduanya, serta penerapannya pada suatu perusahaan terpadu untuk memperjelas analisis. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, diketahui bahwa pengkreditan pajak masukan pada PMK No. 78/PMK.03/2010 adalah berbeda dengan UU No. 42 Tahun 2009.

---

The Regulation about Tax Credit in Integrated Company based Crude Palm Oil industry, sometimes makes problem in implementation, especially PMK No. 78/PMK.03/2010. This thesis explain about regulation about Tax Credit in Integrated Company based Crude Palm Oil industry in UU No. 42 Tahun 2009 and PMK No.78/PMK.03/2010, the suitability between both of them and the implementation in the integrated company. Based on normative and literature study, it is known that the regulation about tax credit in PMK No. 78/PMK.03/2010 is different from UU No. 42 Tahun 2009."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pemberlakuan ACFTA terhadap profitabilitas nilai dan efisiensi perusahaan BUMN di Indonesia dengan menggunakan analisis regresi dengan data panel. Dengan menggunakan 11 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008Q1 2012Q1 ditemukan bahwa pemberlakuan ACFTA berpengaruh negatif terhadap profitabilitas nilai dan efisiensi perusahaan BUMN. Profitabiltas nilai dan efisiensi perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel ROA ROE ROS Tobin rsquo s Q Net Income per Employee dan Sales per Employee. Penelitian ini juga dilakukan untuk meneliti pengaruh faktor faktor eksternal dan internal perusahaan BUMN terhadap kinerja perusahaan BUMN sebelum dan setelah pemberlakuan ACFTA dan ditemukan bahwa faktor kondisi makroekonomi kompetisi pasar dan masalah keagenan corporate governance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan BUMN sebelum dan setelah pemberlakuan ACFTA.

---

This study was conducted to analyze the effect of the implementation of ACFTA on profitability, value, and efficiency of state-owned enterprises in Indonesia, by using panel data regression analysis. By using 11 state-owned enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange in the year 2008-2012, it was found that the implementation of ACFTA negatively affect profitability, value, and efficiency of Indonesia?s state-owned companies. Profitability, value, and efficiency in this study was measured by using a variable ROA, ROE, ROS, Tobin's Q, Net Income per Employee, and Sales per Employee. This study was also conducted to investigate the influence of internal and external factors on the performance of state-owned enterprises before and after the implementation of ACFTA, and found that macroeconomic factors, market competition, and the problem of agency (corporate governance) affect the performance of state-owned enterprises before and after implementation of ACFTA."