Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Apakah hukum keluarga dan perkawinan itu? Apakah yang dimaksud dengan harta dalam perkawinan? Bagaimanakah status anak di luar perkawinan? Adakah hak waris bagi anak yang lahir di luar perkawinan? Bagaimanakah sebetulnya hubungan hukum antara orangtua dan anak? Apakah pengangkatan anak (adopsi) itu dan adakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak itu?Buku ini menyajikan jawaban atas perlbagai pertanyaan di atas dan pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait hukum keluarga dan perkawinan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, buku ini menjelaskan secara singkat terlebih dahulu ihwal hukum perdata. Setelah itu dijelaskan mengenai pengertian hukum keluarga dan hukum perkawinan dan hal-hal yang sehubungan dengannya. Lalu disambung dengan pembahasan mengenai harta dalam perkawinan, anak di luar perkawinan dan harta anak yang lahir di luar perkawinan. Selanjutnya dipaparkan mengenai anak yang lahir selama perkawinan dan pengangkatan anak. Di bagian akhir dipaparkan mengenai hukum waris yang meliputi hukum waris perdata (BW), hukum waris dalam Islam dan hukum waris adat.Buku ini dapat dibaca oleh para mahasiwa dari Fakultas Hukum di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Di samping itu, dapat dibaca pula oleh para akademisi atau tenaga pengajar dari Fakultas Hukum, praktisi hukum dan mereka yang berminat atau ingin mengetahui perihal hukum keluarga dan perkawinan."

"Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet dewasa ini, menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan secara elektronik (electronic transaction), dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas (paperless transaction).Sama halnya dengan transaksi yang menggunakan kertas (paper based transaction), dokumen yang digunakan untuk transaksi ditandatangani oleh atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan transaksi, dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tanda tangan tersebut, sehingga nantinya dapat dianggap sah dan dapat dijadikan alat bukti menurut KUH Perdata.Dokumen elektronik pun nantinya akan ditandatangani secara elektronik (Digital Signature). Digital Signature merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang dikirimkan. Dengan kata lain pembubuhan digital signature di samping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain, tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah.Jadi digital signature ini dibutuhkan untuk:1. mengidentifikasi si pengirim ;2. memastikan bahwa isi dari pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi ;3. menyakinkan bahwa si pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan.Dengan demikian dokumen elektronik yang telah dibubuhi digital signature juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat secara hukum."

"in relation to the family law reforms, islamic countries are essentially divided into three categories divided into three categories. First, the islamic state that was not willing to reform and still treat family law as set forth in the law books based on the schools of law adopted. second, a completely Islamic state that has left the islamic family law and has taken the European civil law. Third, the islamic state that has tried to make a renewal to the islamic family law. according to Tahir Mahmood, there are thirteen aspects of contemporary muslim family law that has experienced renewal. One is the excess property of husband and wife inheritance after distributed to their heirs. Property can be said to exceed the amount of the distribution when the heirs consist of all the prescribed ones. Excess property will be returned to them in accordance with their prescribed shares. In classical Islamic law, if the property still remains after distributed to the prescribed heirs, whereas there are no residuary heirs. In the remaining heirs are only husband and wife , the rest of the property was handed over to the treasury of the state treasury. This paper discusses several Islamic countries that have committed to Family law reforms. They are Egyp that follows Shafi'it school of law, Syria that commits to Hanafit school of law, as wekk as Sudan and Tunisia which are Malikit."