Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The implementation of penal facility is aimed to prevant criminal acts. Imposing penal facility is one of the authorities of judges and shall not be incompatible with both national and international law. One of the implementation of Penal facilities is imposing an additional penalty of retraction of a corruptor's political rights as contained in the Decision Number 537K/Pid.Sus/2014 and Number 1195K/Pid.Sus/2014. The application is not time constrained as provided on Article 38 of the Criminal Code. As a result, there is a controversy from the viewpoint of humant rights, as the crime committed is corruption. The right to vote and be elected is one of the human rights that must be preserved. The questions discussed in this analysis are: 1) why is the implementation of penal policy of retraction of a corruptor's political rights necessary? ; and 2) what are the criteria of the implementation of penal policy of retraction of corruptor's political rights in the perspective of human rights? The analysis uses normative research method by legislation and study case approach. In brief, there is an urgency of implementing additional penalty of retraction of political rights when the criminal act is detrimental to the public welfare, such like the crime of corruption committed by state officials who have access to political and executive incumbents. More to the point, there should be a set time limitation of the convict's retraction of the political rights in the implementation."

"Penelitian ini mengangkat masalah implementasi kebijakan program bina lingkungan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Hasil peneilitian ini (i) Implementasi kebijakan program bina lingkungan yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan belum berjalan secara efektif karena adanya kerancuan dan ketidakjelasan isi kebijakan yang tertulis (ii) Program ini memiliki tiga dampak dalam pelaksanannya yaitu, dampak pada sekolah swasta yang kekurangan siswa, hilangnya hak dari siswa reguler yang akan masuk ke sekolah negeri dan, turunnya mutu pendidikan. Saran yang diberikan adalah Perbaikan isi kebijakan dan melibatkan sekolah swasta dalam program kebijakan.

---

This study raised the issue of implementation of the policy on Bina Lingkungan program in Bandar Lampung. This research used the post positivist using a qualitative methodology. Using the implementation of merilee s .Grindle .The results of this research ( i ) Bina Lingkungan Policy program regulation covers number 1 in 2012 about the education system has not been effectively because a confusion and obscurity the policies written ( ii ) there are three impact on the implementation, the impact is on private schools that a shortage of students, loss of the rights of regular students who will enter the public schools, and decline in the quality of education. Advice provided, first improve the contents policy and second involving private schools in the policy."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan Hak Milik atas tanah yang berada diatas tanah Hak Pengelolaan di Komplek Kemayoran. Diterbitkannya sertipikat Hak Milik dengan penunjuk bahwa ?Tanah ini berdiri diatas Hak Pengelolaan No.1/Gunung Sahari Utara?, maka Hak Milik tersebut akan tetap memenuhi sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUPA atau tidak dan bagaimana penyelesaian Hukum Tanah Nasional di Indonesia atas permasalahan hukum tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

The focus of this thesis is discuss the legal status of Right of Ownership. The published of Certificate of Right of Ownership with the bookmark that ?The land is standing over the Right of Management (Hak Pengelolaan) No. 1/Gunung Sahari Utara?, means fulfill the nature of the Right of Ownership as stipulated in article 20 of Undang-Undang Pokok Agraria or do not fulfill and the settlement by Indonesian Law of Land. This research is normative juridische, conducted by way of reviewing laws and regulations, and literatures which related to the research."

"Penelitian ini mencoba menggambarkan terutama mengenai bagaimana pandangan anak jalanan terhadap pendidikan dan upaya-upaya pemenuhannya dalam program penanganan anak jalanan melalui pendidikan, pada kerangka penilaian kebutuhan (needs assessment) yang menganalisa kebutuhan-kebutuhannya secara kualitatif berdasarkan teori-teori kebutuhan Maslow (1971), Bradshaw (1972), dan Maslow & Lowery (1998). Hasil penelitian menggambarkan bahwa anak-anak jalanan lebih melihat pendidikan pada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang termasuk dalam kelompok kebutuhan naluriah (instictual) atau disebut juga kebutuhan kekurangan (deficiency), yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan perlindungan, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengakuan, dibandingkan dengan para relawan yang lebih melihat pada kebutuhan pendidikan sebagai kebutuhan normatif, yang berada pada hirarki kebutuhan yang lebih tinggi.Meskipun pemenuhan pada kebutuhan-kebutuhan naluriah atau kebutuhan-kebutuhan kekurangan tersebut tidak menjamin tumbuhnya kebutuhan anak jalanan terhadap pendidikan, namun pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut perlu diupayakan untuk menciptakan kondisi kesiapan pada anak jalanan dalam menerima program-program pendidikan yang ditujukan sebagai investasi masa depan dengan mengubah pola pikir, meningkatkan kompetensi akademik, mengembangkan keterampilan, dan menumbuhkan kemandiriannya dalam beradaptasi dan berubah sesuai dengan lingkungan kehidupannya, yang pada akhirnya berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraannya.

---

This research describes mainly street childrens perspective on education and its fulfillment efforts, by conducting a qualitative needs assessment based on the theories of needs by Maslow (1971), Bradshaw (1972), and Maslow & Lowery (1998). It shows how street children see education in relation with their instinctual or deficiency needs, which are physiological needs, protection needs, social needs and self esteem needs, then to be compared with how the program volunteers normatively see street childrens needs of education.The fulfillment of the instinctual or deficiency needs do not warrant their demand to education, however it is necessary to build conducive environtment for street children to be ready to receive educational programs, as are intended as an investment for their future through changing their mindset, build academic competences, develop their lifeskills and ability to adapt and cope with their life circumstances, with which they will be able to improve their welfare in the future."

"Tesis ini mengevaluasi kebijakan penyusunan kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam mengatasi dampak pembangunan tata ruang Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dengan menggunakan kuesioner dan checklist untuk mengevaluasi dampak kebijakan tersebut dalam mengelola permasalahan lingkungan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah perlu menyiapkan personil ahli dan prasarana terkait dengan pengelolaan lingkungan, memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah sekitar Kota Surakarta dalam mengelola dampak lingkungan, pendefinisianan masyarakat yang boleh berpartisipasi dalam penyusunan kajian AMDAL, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan yang berkesinambungan, serta perlu dilakukannya sosialisasi dan pendampingan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyusunan kajian AMDAL.

---

This thesis evaluates policy on Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) in addressing the impact of spatial development Surakarta. This study uses Regulatory Impact Analysis (RIA) using a questionnaire and checklist to evaluate the impact of these policies to manage environmental problems. The results of this study suggest that in implementing policies, governments need to prepare expert personnel and infrastructure related to environmental management, strengthening coordination among local governments around Surakarta in managing environmental impacts, definition of society who may participate in the preparation of AMDAL studies, implementation supervision and monitoring of sustainable, as well as socialization and assistance needed to do local governments in the implementation of the preparation of the AMDAL study."

"Obyek penelitian yang dikaji dalam skripsi ini adalah pemukiman masyarakat Cina di Kota Indramayu, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan mengetahui kedudukan pemukiman masyarakat Cina di dalam tata ruang Kota Indramayu. Melalui observasi diketahui bahwa pada pemukiman masyarakat Cina di Kota Indramayu dapat dijumpai elemen-elemen pemukiman masyarakat Cina seperti: klenteng, bangunan-bangunan ruko/pasar, akses/orientasi bangunan-bangunan pada pemukiman, serta pelabuhan. Hasil analisis internal terhadap pemukiman masyarakat Cina di Kota Indramayu diketahui bahwa struktur pemukimannya membentuk pola grid dengan sumbu vertikal utara-selatan dan lintang horisontal barat-timur. Dari pola yang demikian, nampak adanya pembagian wilayah yang memperlihatkan fungsi komersial dan strata sosial yang berbeda. Perbedaan ini tergantung pada tingkat kemudahan aksesibilitasnya. Jalan-jalan primer membagi kawasan Pecinan yang memiliki tingkat komersial paling tinggi. Jalan-jalan tersebut juga dapat memperlihatkan batas-batas wilayah pemukiman. Sementara jalan-jalan sekunder merupakan jalan-jalan kecil di antara ruko_ruko yang lebih dikenal dengan gang-gang. Gang-gang ini menghubungkan daerah belakang dengan daerah depan dari pemukiman masyarakat Cina. Ukurannya relatif sempit sehingga gang-gang tersebut hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki dan kendaraan_kendaraan seperti motor, becak, dan sepeda. Bangunan-bangunan hunian yang besar dan berornamen mewah menempati daerah di kiri-kanan jalan-jalan primer komersial. Sementara kelompok masyarakat Cina biasa menempati rumah-rumah kecil yang jauh dari jalan-jalan primer. Disamping itu, keletakkan klenteng ternyata memperlihatkan penafsiran yang berbeda-beda di sejumlah kawasan. Hasil analisis ekstemal menunjukkan bahwa di dalam tata ruang Kota Indramayu, pemukiman masyarakat Cina terletak di antara pemukiman Eropa (di utara) dan pemukiman Pribumi-Arab (di selatan) (mediating position). Pemukiman yang dibentuk atas dasar pola grid ini merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung interaksi keruangan, sosial, ekonomik, dan nilai-nilai budaya. Di satu sisi pemukiman masyarakat Cina ini merupakan daerah tertutup, monorasial yang warganya bersandar pada nilai-nilai solidaritas internal dan kekeluargaan. Di sisi lain wilayah ini juga merupakan kawasan multirasial; yakni sebagai pusat kegiatan ekonomi kota yang masyarakatnya heterogen baik dari kebudayaannya (etnik) maupun status sosialnya. Melalui penafsiran peran perantara terhadap tata letak pemukiman masyarakat Cina di dalam tata ruang Kota Indramayu, diketahui bahwa daerah ini memiliki peran perantara (mediating role) baik dalam politik (struktural) maupun ekonomi (fungsional)"