Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejarah perbankan secara faktual telah mencatat bahwa dalam kurun waktu antara tahun 1992 hingga Mei 2004 perbankan syariah telah berkembang pesat. Secara kuantitatif jumlah bank syariah pada tahun 1992 hanya ada satu Bank Umum Syariah. Telah teruji dan terbuktinya sistem perbankan syariah di seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam menghadapi krisis moneter yang dapat terjadi kapan saja. Pemerintah telah menyatakan keseriusannya untuk menelaah urgensi pembuatan UU Perbankan Syariah di Indoensia"

"The legally binding of a collateral contract on the Al Qardh Al Hasan on the Mandiri Syariah Bank in Yogyakarta indicates that the rules of Syariah does not regulate what kinds of collateral contracts. The procedure of collateral contract must be based on the rules of conventional law applied as a public regulation which legally binding to all Syariah Bank in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Z serta hubungannya dengan unit kepatuhan yaitu Sharia Compliance dan Divisi Audit Internal di PT Bank Syariah Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT Bank Syariah Z sebagai data primer dan menggunakan Laporan Tahunan dan dokumen terkait dengan kepatuhan syariah dari PT Bank Syariah Z sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dengan pengendalian preventif ex-ante dan kuratif ex-post . Terdapat risiko dalam implementasi prosedur kerja Dewan Pengawas Syariah, termasuk di dalamnya keterlibatan Sharia Compliance Officer yang juga memiliki posisi sebagai Staf Dewan Pengawas Syariah.

---

This study aims to analyze implementation and supervision procedure of sharia compliance that is done by Sharia Supervisory Board at PT Bank Syariah Z and related to the compliant unit consists of Sharia Compliance and Internal Audit Division. Research method used in this study is interviewing PT Bank Syariah Z as the primary data and also using Annual Report and related document from PT Bank Syariah Z as the secondary data. The analysis shows that Sharia Supervisory Board takes an important role on monitoring the implementation of control function on ex ante and ex post. It also shows that there are some risks on the implementation of Sharia Supervisory Board rsquo s working procedure include the involvement of Sharia Compliance Officer who has concurrent position as Sharia Supervisory Board Staff. "

"Perkembangan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan di Indonesia ditandaidengan meningkatnya jumlah perbankan syariah atau unit usaha syariah. Penyelesaiansengketa pada perbankan syariah di Indonesia dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, salahsatunya adalah mediasi. Mediasi sebagai alternatif bagi pelaku usaha untuk menyelesaikansengketa dengan waktu dan biaya yang efisien, dan sebagai jalan keluar dari keterbatasanpengadilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Namun dalam pelaksanaannya,mediasi belum menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa. Mengingat Indonesiasebagai negara dengan mayoritas muslim yang menjunjung prinsip musyawarah dansemangat sejalan dengan perbankan syariah yang membutuhkan proses penyelesaiansengketa melalui mediasi. Pokok permasalahan penelitian ini adalah: landasan pemikiran dankonsep alternatif penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dan peraturan di Indonesia; islah sebagai upaya penyelesaian sengketa untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dibidang muamalah; mediasi untuk mewujudkan islah dalam penyelesaian sengketa pada padabank syariah; dan pengaturan pelaksanaan mediasi pada Bank Syariah agar dapatdilaksanakan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan metodeanalisis normatif dengan menggunakan teori maslahah, teori musyawarah dan teori positivasihukum Islam di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa APS menurutsyariah dan mediasi di Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan mendasar. Proses islahharus mengacu pada prinsip syariah. Penyelesaian sengketa melalui islah menggunakanpendekatan musyawarah yang telah biasa dilakukan dan menjadi prinsip kehidupanmasyarakat di Indonesia. Pendekatan ini dapat diterapkan pada sengketa di bank Syariah.Penyelesaian sengketa perbankan syariah harus sesuai dengan landasan operasionalperbankan syariah yaitu kerjasama dan kemitraan. Oleh karena itu prinsip dasar mediasi padaBank Syariah di LAPSPI dan Pengadilan Agama mengacu pada prinsip mediasi padaumumnya, dengan menerapkan maslahahpada pelaksanaannya, yang memiliki konsepsengketa yang lebih luas, adanya peran mediator yang lebih fleksibel dan harus memahamiprinsip islah serta kesepakatan perdamaian yang berdasarkan prinsip syariah. Untuk itupositivisasi hukum Islam dalam proses penyelesaian sengketa pada perbankan syariah perludidukung oleh pemerintah, pelaku usaha, dan mediator untuk mencapai kemaslahatan umat.

---

The development of sharia principles in banking business in Indonesia is marked by theincreasing number of sharia banks or sharia business units. Dispute settlement in shariabanking in Indonesia takes many forms, one of which is mediation. Mediation can be analternative for business actors to resolve disputes which is time and cost efficient and a wayout of many limitations of courts in settling sharia banking disputes. But in itsimplementation, mediation has not been a primary choice in dispute settlement. Given thatIndonesia is a country with a majority Muslim population that upholds the principle of mutualconsensus musyarawah and islah spirit is in line with sharia banking that requires disputeresolution process through mediation. The subject matter of this research are: the groundideas and alternative concepts of dispute resolution according to Islamic law and regulationsin Indonesia; islah as a dispute settlement effort able to accommodate the best interest forpeople in the field of muamalah; mediation can realize islah in sharia banking disputesettlement; the arrangement of mediation implementation in sharia banks to be implementedin accordance with the principle of best interest. This research uses normative analysismethod by using best interest maslahah theory, mutual consensus musyawarah theory andpositivization theory of Islamic law in Indonesia. The findings of this study indicate thatalternative dispute resolution according to sharia and mediation in Indonesia has fundamentalsimilarities and differences. Islah process should be based on sharia principles. Disputesettlement via islah is undertaken through mutual consensus approach as commonlyexercised and become one of customary principles in Indonesia's society. This approach canbe applied to any disputes in sharia banking. Settlement of sharia banking disputes must bein accordance with the operational foundations of sharia banking, namely cooperation andpartnership. Therefore, the basic principles of mediation in the Islamic Bank in LAPSPI andthe Religious Courts refer to the principle of mediation in general, by applying the principlesto their implementation, which have broader dispute concepts, the role of mediators whoshould flexible and understand the principle islah as well as a sharia-compliant peaceagreement. In that case, positivization of Islamic law in the process of dispute resolution onsharia banking needs to be supported by the government, business actors, and mediators toachieve the best interest of the people."

"ABSTRAKPerkembangan bank Syariah mulai pesat sejakberlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalammelakukan kegiatan operasionalnya, bank syariah banyakmenjumpai permasalahan. Banyaknya kemungkinan penyelesaiansengketa yang digunakan menyebabkan ketidakpastian mengenaimana yang terbaik. Dalam tesis ini penulis mengangkatpermasalahan mengenai upaya penyelesaian sengketa yangdapat digunakan dalam perbankan syariah, kelebihan dankekurangan dari pilihan penyelesaian sengketa dan caramengatasi kekurangan tersebut, dan pilihan penyelesaiansengketa yang lebih dapat digunakan dalam perbankansyariah. Untuk dapat menjawab permasalah ini, penulismenggunakan metode penelitian yang disesuaikan yaitukepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukungdengan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukanditemukan dua pilihan penyelesaian sengketa perbankansyariah yaitu penyelesaian diluar pengadilan yaitu mediasiperbankan dan Basyarnas, dan £i dalam pengadilan yaituPengadilan Agama. Kelebihan mediasi perbankan antara lainwin-win solution, sedangkan kekurangannya salah satunyaadalah adanya batasan mengenai jenis sengketa yang dapatdiselesaikan. Untuk mengatasinya adalah dengan memperluasjenis sengketa yang dapat diselesaikan. Kelebihanpenyelesaian sengketa melalui Basyarnas salah satunyakeputusan final dan mengikat, sedangkan kekurangannyaantara lain terbatasnya jumlah kantor Basyarnas, dan caramengatasinya menambah jumlah kantor Basyarnas. KelebihanPengadilan Agama antara lain kepastian hukum sedangkankekurangannya antara lain keputusan yang kurangkomprehensif, dan cara mengatasinya mempersiapkan HakimPengadilan Agama yang berkompeten. Mediasi perbankan,Basyarnas, dan Pengadilan Agama sebagai lembaga pilihanpenyelesaian sengketa perbankan syariah diharapkanmemaksimalkan fungsinya sehingga para pihak yangbersengketa dapat memilih salah satu diantara ketigapilihan penyelesaian sengketa yang berkualitas sehinggaupaya penyelesaianpun dapat dilaksanakan dengan lancar danhasilnyapun merupakan yang terbaik bagi para pihak.Sengketa perbankan syariah diharapkan dapat diselesaikanmelalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

---

ABSTRACTSyariah banking has developed rapidly since new regulationof Banking No. 10/ 1998 is applicable. On running theoperation, Syariah banks faces a lot of problems. Manychoices to settle dispute used, cause uncertainty on whichalternative is the most appropriate to solve problems. Inthis thesis, writer is raising a problem about disputesettlement on Syariah banking that can be used, strengthsand weaknesses of every choice of dispute settlement andhow to solve or minimize those weaknesses, and the mostappropriate choices of dispute settlement on Syariahbanking. To answer all these problems, writer is usingadjusted research method that is to say normative juridicalbibliographical supported with interview. According to doneresearch, found two choices to settle dispute, it could beeither through outside court, banking mediation andBasyarnas as the alternative of choices and through insidecourt. The advantage of banking mediation is the win winsolution, but the weakness is limitation on type of casecan be solved; the weakness can be fixed by widening typeof dispute. One of the advantage of Basyaranas is thedecision made is final and bounding, but less number ofBasyarnas office is the weakness, and more office ofBasyarnas can be the answer of this weakness. The advantageof court is the legal certainty, but the weakness is lesscomprehensive decision, the weakness can be solved bypreparing more competence court judge. As the summarydispute settlement of Syariah banking will be better ifsolved through outside court. Banking mediation, Basyarnas,and court as the choice institutions to settle syariahbanking dispute are expected to maximize their function andevery parties on the dispute are able to choose one ofthese three alternatives, which is believed have goodquality to be chosen and therefore effort to settle theproblem can be done easily and the result is the bestsolution for all parties."