Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanganan barang bukti narkoba pada tahap penyidikan merupakan proses pemeriksaan tindak pidana narkotika dan psikotropika yang sangat rentan dengan penyimpangan. Pembahasan dalam penelitian ini setidak-tidaknya mencakup tiga masalah penting, yaitu: (1) bagaimana penanganan barang bukti narkoba pada tahap penyidikan menurut ketentuan Undang-undang Narkotika dan Psikotropika, (2) bagaimana penanganan barang bukti Narkoba pada tahap penyidikan dalam praktik di lapangan, dan (3) penyimpangan apa saja yang terdapat dalam penanganan barang bukti narkoba pada tahap penyidikan dalam praktik di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan kepustakaan. Sementara itu, pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Penanganan barang bukti Narkoba pada tahap penyidikan menurut ketentuan Undang-undang Narkotika dan Psikotropika dimulai dari saat penyitaan sampai dengan berakhirnya tanggung jawab penyidik atas barang bukti. Penyitaan barang bukti narkoba dilakukan berdasarkan KUHAP kecuali beberapa ketentuan yang ditentukan secara khusus dalam Undang-undang Narkotika dan Psikotropika. Penanganan barang bukti dalam praktik di lapangan yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara pada Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alur penanganan barang bukti narkoba sama dengan ketentuan dalam undangundang, yaitu mulai dari penyitaan barang bukti sampai dengan berakhirnya tanggung jawab penyidik atas barang bukti. Beberapa penyimpangan terhadap undang-undang yang terdapat di lapangan antara lain adalah tindakan penyidik yang mencicipi barang bukti pada saat pemeriksaan awal, tidak mengirimkan seluruh barang bukti untuk pemeriksaan laboratorium, menyimpan barang bukti narkoba di tempat penyidik (bukan di RUPBASAN), pelimpahan perkara yang tidak disertai dengan pelimpahan seluruh barang bukti, dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dilakukan tidak sesuai pada waktunya. Untuk mengatasi hal ini pembentukan Undang-undang Narkotika dan Psikotropika seharusna memperhatikan kondisi di lapangan sehingga pelaksanaannya dapat didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Di samping itu, diperlukan juga kerjasama yang baik antar lembaga penegak hukum serta pengawasan terhadap aparat."

"Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan salah satu pengaturan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam kegiatan usaha. UU Perlindungan Konsumen bukan merupakan pengaturan yang pertama kali memberikan perlindungan bagi konsumen, namun diantaranya terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. UU Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau, namun pada praktek masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi sehubungan beredarnya psikotropika golongan IV di Indonesia. Skripsi ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Metode analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, dimana metode ini akan berusaha untuk memaparkan data yang diperoleh disertai analisis mendalam. Skripsi ini berfokus kepada peredaran psikotropika golongan IV di Indonesia ditinjau melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur; dan pengawasan Pemerintah terhadap peredaran psikotropika golongan IV, serta analisis mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait peredaran psikotropika secara illegal. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam menjalankan kegiatan pengawasan terhadap peredaran psikotropika diperlukan pengawasan yang baik oleh Pemerintah dan Kepolisian untuk saling berkoordinasi serta peran masyarakat untuk aktif apabila menemukan adanya suatu pelanggaran-pelanggaran.

---

The Law Consumer Protection Number 8 Year 1999 is the rule to give protection for consumer in business activity. The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, is not the first rule for consumer protection, but there are other related rules which is The Law Number 23 Year 1992 on Health, and that has been changed with The Law Number 36 Year 2009. The law Health of Number 36 Year 2009 states that pharmaceutical preparations must be safe, secure, beneficial, have a standard and affordable. However, in reality we still find violations happen related to circulation psychotropic drugs class IV.

This thesis will use normative juridical research methods, and then data analysis on this thesis will use qualitative methods that result descriptive data and explain data with deep analysis. This thesis focus about circulation Psychotropic Drug Class 4 reviewed with legislations and control The government for Psychotropic Class 4 and analysis about the violations made by the seller related trading illegal psychotropic.

The results suggested that for the control for trading psychotropic especially class 4 in Indonesia, the Government and police need good coloboration and communication, and need active role of citizen if they find the violations of the sellers."