Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis artikel ini meugulas masalah perubahan perundang-undangan dan sejarah perundang-undangan. Menurut penulis ini, perubahan undang-undang dipengaruhi oleh kultur politik. Masalah otonomi juga disinggung berkaitan dengan pembuatan rancangan undang-undang."

"Pembukaan undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) bukan sekedar kata pengantar, tetapi berisi kandungan yang bermakna historis, filosofis, ideologis an konsepsi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila. Untuk memahami maksud dan tujuan negara berdasar Pancasila tersebut, tidak cukup hanya membaca secara harfiah naskah Pembukaan UUD 45, tetapi perlu tepelajari proses terjadinya dan dokumen-dokumen yang terkait dengan Pembukaan UUD 45. dengan cara ini kita dapat memahami dengan benar adanya korelasi historis, filosofis, ideologis antara Pembukaan dengan batang tubuh dan penjelasannya. Bertitik pada faktor-faktor terbentuknya NKRI yang berupa demografi, geografi dan latar belakang sejarah dengan membandingkan faktor-faktor tersebut dengan negara lain, timbul kesadaran bahwa tiap-tiap negara memiliki ciri-ciri khas masing-masing. NKRI memiliki ciri khas yang tercetak oleh faktor-faktor objektif tersebut dan tertuang di dalam Pembubkaan, batang tubuh dan penjelasan UUD 45, dan itulah yang disebut kepribadian nasional. Berbekal pada hal tersebut di atas, kita bisa memahami makna UUD 45 dengan tepat dan benar sebagai dasar melaksanakan semangat perjuangan proklamasi 17 Agustus 1945."

"Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pengemban kuasa permanen Presiden dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Direktorat Litigasi Perundang-undangan sebagai unit esselon II pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, antara lain melakukan penyiapan penyusunan Keterangan Pemerintah dimulai dengan kegiatan analisis permohonan, pengumpulan bahan/data, melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan pengujian undang-undang serta penyusunan konsep Keterangan Pemerintah dan Opening Statement. Oleh karena Keterangan Presiden adalah keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok-pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari menteri-menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait, maka dalam penyusunan Keterangan pemerintah Direktorat Litigasi Perundang-undangan melakukan korrdinasi dengan Departemen, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, atau organisasi profesi serta mengundang narasumber baik dari lingkungan Akademisi, Praktisi, Profesional dan Lembaga Swadaya Masyarakat guna mencari masukan atau informasi terkait berbagai hal yang berhubungan dengan pokok-pokok permohonan."