Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masa pensiun terjadi ketika individu berhenti dari dunia kerja dan mulai menjalankan peran baru dalam kehidupannya (Turner & Helms, 1995). Di Indonesia, salah satu jenis pekerjaan yang berkaitan erat dengan pensiun adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Dinsi, dkk (2006), masalah penyesuaian diri lebih banyak dialami oleh mereka. Hal ini dikarenakan batas usia pensiun PNS yang masih tergolong dewasa madya atau usia produktif untuk bekerja.Masalah penyesuaian diri tersebut pada akhirnya akan berdampak pada aspek psychological well-being (PWB) para PNS saat pensiun. PWB itu sendiri merupakan konstruk yang dirumuskan oleh Ryff (1989) yang terdiri dari enam dimensi yang mengungkapkan fungsi positif individu, antara lain dimensi penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran PWB pegawai negeri sipil yang pensiun di usia dewasa madya dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Sampel penelitian ini adalah empat PNS pria karena isu gender di Indonesia memandang bahwa pria merupakan pencari nafkah utama keluarga.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat pensiun di usia dewasa madya, keempat partisipan memiliki kondisi PWB yang positif dengan dinamika yang berbeda. Terdapat beberapa faktor yang terkait dengan keadaan PWB mereka, yaitu faktor penyesuaian masa pensiun, usia, budaya, agama, pola asuh orangtua, interpretasi terhadap pengalaman hidup, dan dukungan sosial.

---

A period of retirement happened when someone rest from world of formal work and start to run a new role in life (Turner & Helms, 1995). In Indonesia, one of job which is interlaced with retirement is a Civil Public Servant. According to Dinsi., dkk (2006), adjustment problem more experienced by them. This is because their retired age still in a middle adulthood phase or productive age to work.

Finally, that adjustment problem will affect in psychological well-being (PWB) when retire. PWB is a construct which is formulated by Ryff (1989). This construct has six dimensions which represent about positive psychological functioning: self acceptance, positive relations with other, autonomy, environmental mastery, purpose in life, and personal growth.

This research aims to describe the PWB of Civil Public Servant who retire during middle adulthood using a depth interview method. Samples of this research are four men because issue of gender in Indonesia views those men is a primary livelihood supplier in family.

Result of this research indicates that all participants have a positive PWB with different dynamics when retire at middle adulthood. There are some factors which are interlaced with their PWB, include an adjustment to retirement, age, culture, religion, pattern of parents guidance, interpretation to life experience, and social support."

"Program pensiun telah menemukan wadahnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (LN Tahun 1992 Nomor 37, TLN Nomor 3477). Melalui Undang-Undang Dana Pensiun, Pemerintah menetapkan kelembagaan Dana Pensiun sebagai wadah penyelenggaraan program pensiun dan mengatur praktik penyelenggaraan program pensiun serta hubungan hukum antara dana pensiun dan peserta. Praktik penyelenggaraan program pensiun tersebut berlandaskan asas-asas pokok yang terdiri atas (1) asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya, (2) asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, (3) asas pembinaan dan pengawasan, (4) asas penundaan manfaat, dan (5) asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Namun kehadiran Undang-Undang Dana Pensiun belum memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Penerapan asas-asas pokok Undang-Undang Dana Pensiun bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dana Pensiun itu sendiri. Sekalipun sudah ada kemudahan bagi perusahaan untuk mengikut-sertakan karyawannya dalam program pensiun, namun perusahaan belum diwajibkan untuk mengikut-sertakan karyawannya dalam program pensiun. Akibatnya, tujuan utama dana pensiun untuk memberikan kesinambungan penghasilan pada hari tua sulit diwujudkan. Sementara itu, klausul-klausul yang terdapat di dalam Undang-Undang Dana Pensiun belum mengatur secara spesifik hubungan hukum antara dana pensiun dan peserta. Akibatnya, banyak persoalan yang berkaitan dengan hak peserta menjadi tidak jelas sehingga menimbulkan ketidak-pastian hukum. Diperlukan campur tangan Pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara dana pensiun dan peserta, misalnya dalam penetapan hak ahli waris atas manfaat pensiun, dan perlindungan bagi janda-janda dalam pembagian manfaat pensiun."

"Program pensiun saat ini dirasakan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan pegawai yang penting dan mendesak. Sementara metoda pendanaan program pensiun yang selama ini dikenal (pay-as-you-go) dirasakan sudah tidak memadai lagi. Metoda pendanaan yang lebih baik perlu diapresiasi. Tugas akhir ini membahas pendanaan program pensiun dengan metoda pembebanan aggregate (aggregate cost method). Pembahasan meliputi pengertian dan urgensi program pensiun, beberapa fungsi aktuaria yang berkaitan serta istilah-istilah dalam program pensiun. Tugas akhir ini juga menyajikan ilustrasi perhitungan nyata program pensiun utama."

"This paper reviews and assesses emerging issues in retirement systems and pension reform in Malaysia. The pension system models proposed by the ILO, the World Bank and the Geneva Association are compared and analysed, providing a useful conceptual framework for the design and reform of pension systems. This framework is then used to assess pension reforms in Malaysia, analysing the relative advantages and disadvantages for workers. The authors conclude by proposing a number of recommendations for retirement system design and reform"