Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini membahas pola radikalisme yang terjadi dalam lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Pola tersebut dilihat melalui modus operandi seseorang ASN yang terpapar radikalisme dengan meggunakan crime pattern theory yang dielaborasikan dengan attachment theory. Penulisan ini melakukan pencarian data di internet dikhususkan mengenai kasus ASN yang terpapar paham radikalisme di Indonesia. Adapun kesimpulan dari penulisan ini berdasarkan temuan data yang dikumpulkan oleh penulis bahwa adanya pola yang berulang pada bagaimana dan dimana pelaku menyebarkan tindakan radikalismenya terjadi yaitu pada media sosial sebagai mediumnya. Hal tersebut juga berlaku dalam gagasan nodes pada konsep crime pattern atau perjalanan menuju tindakan radikalisme bahwa seseorang terpapar paham radikalisme mendapatkan pemahamannya melalui media sosial ataupun dari kumpulan buku dan informasi internet. Sedangkan pada gagasan edgesnya ASN yang terpapar paham radikalisme menggambarkan media sosial sebagai tempat terjadinya penyerapan paham radikalisme itu sendiri sebagai sebuah batas wilayah. Hal ini yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan individu (individual crime pattern) untuk terlibat dalam tindakan radikalisme itu sendiri.

---

This Final thesis discusses the pattern of radicalism that occurs in the environment of the state servant (ASN). The pattern is seen through the modus operandi of someone ASN who is exposed to radicalism by using the crime pattern theory that is elaborated with attachment theory. This writing searches data on the internet specifically about the case of ASN who are exposed to radicalism in Indonesia. The conclusion of this thesis is based on the findings of data collected by the authors that there is a repeated pattern on how and where the perpetrators propagate the action of radicalism is happening on social media as a medium. It also applies in the notion of nodes on the crime pattern concept or the journey to the action of radicalism that a person is exposed to radicalism to obtain his understanding through social media or from a collection of books and Internet information. While the idea of the edge of civil servants who are exposed to the radicalism describes social media as a place of absorption of the radicalism itself as a boundary of the territory. This can then affect individual crime patterns to engage in thecact of radicalismlism."

"Pengambilan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat menyebabkan masyarakat melakukan kritik kepada pemerintah melalui saluran aspirasi yang ada. Akan tetapi, terbatasnya ruang berpendapat dan berekspresi masyarakat pada masa pandemi menyebabkan munculnya mural-mural bernada kritik sosial terkait dengan penanganan pandemi. Namun, pemerintah merespons kritik tersebut dengan tindakan penghapusan terhadap mural serta ancaman kriminalisasi pembuatnya yang dapat dikatakan sebagai tindakan represif. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum nyatanya menjadi hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Althusser kemudian menggunakan istilah Repressive State Apparatus untuk mengelompokkan aparat negara yang menjalankan tugasnya menggunakan tindakan represif. Penghapusan serta ancaman kriminalisasi ini kemudian dikatakan sebagai tindakan politics of exception yaitu tindakan framing dengan menggunakan peraturan istimewa terhadap aksi protes atau kritik sebagai sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas negara terutama terkait dengan pandemic covid-19. Orang yang melakukan protes ini kemudian dianggap sebagai others yaitu orang yang tidak terlibat dalam partisipasi politik dan bermaksud untuk menghancurkan negara. Kriminologi kritis melihat fenomena pendefinisian arti terhadap mural secara sepihak ini sebagai salah satu cara agen penguasa membentuk sebuah realitas sosial kejahatan. Teori social reality of crime dari Richard Quinney kemudian menjelaskan bagaimana kejahatan merupakan pendefinisian terhadap perilaku seseorang yang diciptakan oleh penguasa. Unit analisis pada tulisan ini berfokus pada pewacanaan yang ada pada tindakan aparat negara dalam melakukan penghapusan mural serta ancaman kriminalisasi terhadap pembuatnya. Teknik analisis wacana Foucault digunakan untuk melihat pewacanaan pada tindakan ataupun ucapan dari aparat negara terkait dengan mural-mural kritik ini. Hasilnya, terdapat unsur-unsur represif di dalam tindakan aparat negara terhadap kasus mural ini. Selain itu, pewacanaan yang terjadi akibat tindakan tersebut menyebabkan negara terlihat anti-kritik, dan membatasi kebebasan berekspresi masyarakat.

---

The policy-making process that is considered not to prioritize the interests of the society during the COVID-19 pandemic has caused the public to criticize the government through criticism protected by law. However, the limited space for people to express their opinions and expressions during the pandemic has led to the emergence of murals containing social criticism related to the government’s handling of the pandemic. Yet, the government responded to this criticism mural by removing the mural and threatening of its maker by the state apparatus such as the police and satpol pp. Freedom to express oppinions in publis is actually a citizen’s right that is protected by the Undang-Undang Republik Indonesia. Althusser then created the term ‘Repressive State Apparatuses’ that categorize state apparatus that use repressive measures in carrying out their duties. The removal of murals and threat of criminalization of criticism can be said as politics of exception which is an act of framing against protests or criticism as something that can disrupt the stability of the country, especially related to the COVID-19 pandemic. People who protest then considered as ‘others’ that is people who are not involved in political participation and intend to disrupt the state. Critical criminology sees this phenomenon as one of the ways the agents of power shape the social reality of crime. The social reality of crime from Richard Quinney explains that crime is a definition of a person’s behavior that created by the authorities. The focus of analysis in this paper is on the discourse on the actions of the state apparatus in removing murals and threatens to criminalize murals. This paper used Foucault’s discourse analysis technique to see the existing discourse on actions and words of the state apparatus towards these criticism mural. As a result, there are repressive elements in the actions of the state apparatus against murals. Moreover, the discourse that occurs as a result of these actions causes the state to be seen as anti-criticism and limiting the freedom of expression of its citizens."

"Setiap nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan harus memiliki lisensi memancing. Namun, dokumen keberadaan seharusnya dimiliki oleh nelayan kadang-kadang tidak diperhatikan melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen yang sesuai. Kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen menjadi salah satu modus operandi dalam kegiatan illegal fishing. Penelitian tentang kegiatan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Untuk menganalisis, peneliti menggunakan kejahatan korporasi, teori pilihan rasional dan kejahatan terorganisir. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Bangka Belitung menggunakan jaring trawl dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sesuai. Kegiatan penangkapan ikan ilegal menggunakan jaring trawl menjadi pelanggaran hukum yang terpola oleh perusahaan. Ada juga hubungan antara pemilik perusahaan dengan instansi pemerintah yang berpartisipasi dalam melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tujuan pelaku melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan jaring trawl untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tangkapan ikan.

---

Every fisherman who performs the activity of fishing must have license fishing. However, existence document supposed to be possessed by fisherman sometimes not reck do the activity of fishing without documents accordingly. The activity of fishing without documents being one modus operandi in illegal fishing activity.Research on illegal fishing activities occurring in Bangka Belitung island using qualitative approach and type research descriptive. To analyze, researchers used corporate crime, rational choice theory and organized crime in the theory.

This research result concluded that illegal fishing activity which occurred in the area waters Bangka Belitung island used a trawl gear and not furnished with documents accordingly. Illegal fishing activities uses a trawl gear be a statutory offense has patern by company. There is also the relation between company owner with a government agency which certainly should participate in do theft fish in area waters Bangka Belitung island.In addition, this research also found that the purpose of an offender conducting any activity of fishing with the trawl gear to get the profit from the catch fish."

"Menyadari tingginya tingkat kejahatan, secara langsung maupun tidak langsung mendorong pula perkembangan dan pemberian reaksi terhadap para tersangka pelaku kejahatan. Reaksi akan dapat melahirkan stigmatisasi yang menyebabkan seseorang yang secara yuridis formal belum dikatakan bersalah, telah dicap sebagai penjahat atau telah melakukan suatu perbuatan jahat. Teori labeling, dimana stigmatisasi menekankan pada suatu proses interaksi manusia yang mengasilkan adanya pemberian peranan, setelah peranan didefinisikan, maka disimpulkan adanya pemberian suatu cap terhadap seseorang yang melakukan kejahatan atau penyimpangan. Reaksi dalam penelitian ini, berujung pada pendapat James Garofalo dan analisa situasi William I Thomas serta diperkuat oleh penekanan teori labeling menurut Michalowsky dan outsider oleh Howard. S. Becker.Metode penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksplanatoris, melakukan wawancara mendalam (depth interview) dan observasi partisipasi.lnforman penelitian, informan utama para tersangka pelaku kejahatan kekerasan sebanyak 7 (tujuh) orang dan informan pendukung sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari keluarga, teman dekat dan tenaga kesehatan di rumah sakit X. Untuk melindungi nama baik informan dan rumah sakit, semuanya menggunakan nama samaran.Hasil penelitian dan kesimpulan, adanya perlakuan yang berbeda dalam pelayanan kesehatan terhadap tersangka pelaku kejahatan kekerasan dengan tersangka pelaku kejahatan tindak pidana korupsi serta terhadap pasien biasa. Bentuk perlakuan yang lain adalah; Sering mendapatkan penolakan, dipermalukan, terpojokan, dicela, dihina dan mendapatkan perlakuan kasar. Pelayanan, fasilitas, tindakan medis dan obat-obatan yang diberikan ala kadarnya. Adapun pandangan tenaga kesehatan terhadap para tersangka pelaku kejahatan kekerasan, adalah; Mereka telah dicap (dilabel) sebagai penjahat, mereka bukanlah orang yang berkelakuan balk, Mereka sebagai tahanan dan bukan pasien. Sakit, luka tembak, penderitaan atau tekanan psikologis yang dialami oleh mereka akibat ulah perbuatannya sendiri dan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, perbuatannya keji dan menyengsarakan masyarakat. Adanya pembedaan perlakuan, pandangan dan pelayanan kesehatan, maupun dalam bentuk fasilitas dan pengobatan terhadap para tersangka pelaku kejahatan kekerasan, merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam kategori diskriminasi."