Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menanggapi insiden kekerasan pada 1 Juni 2008 di lapangan Monumen Nasional (Monas), Presiden SBY menyatakan negara tidak boleh kalah dengan kekerasan dari manapun karena Indonesia adalah negara hukum. Ini negara hukum, dan dalam negara hukum tidak bisa warga negara melakukan kekerasan pada warga negara lainnya, karenanya kejadian-kejadian semacam itu patut disesalkan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi warga dalam menjalankan hak-hak konstitusionalnya dan juga menciptakan rasa aman. Insiden kekerasan di lapangan Monas merupakan suatu babak baru dalam sejarah Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdaulat. Sikap pemerintah segera menjadi sorotan ketika harus menghadapi situasi seolah hukum tak berdaya menjangkau non-state actor yang jelas-jelas tidak hanya melakukan pelanggaran hukum lewat aksi kekerasan terhadap pihak lain, tetapi juga menyinggung kewibawaan negara. Aksi kekerasan tersebut dilakukan terhadap sekelompok anak bangsa yang sedang melakukan penghormatan terhadap ideology negara yang sah secara hukum nasional di lokasi yang beratribut Monas (kawasan ring I pusat pemerintahan). Meskipun demikian, aparat keamanan (penegak hukum) tidak segera melakukan tindakan tegas dan konkrit…. "

"Berakhirnya Perang Dunia II menempatkan Revolusi Kemerdekaan Indonesia dalam konteks Internasional. Pendaratan rentara Sekutu serta ancaman Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia, telah mendorong Republik Indonesia untuk segera menampilkan eksistensi perjuangan kemerdekaannya pada Dunia. Dua tujuan utama sebagai berikut: mempertahankan kemerdekaan, dan memperjuangkan pengakuan Dunia bagi kemerdekaan tersebut, merupakan factor-_faktor yang menentukan sehingga para Pemimpin Republik Indonesia menganggap penting keberadaan diplomasi sebagai sarana perjuangan. Penyebab hambatan yang dihadapi Indonesia dalam usaha penerapan strategi diplomasi tidak saja datang dari perilaku pihak Belanda, tetapi datang pula dari dalam negeri. Kesulitan strategi diplomasi untuk segera dapat memperlihatkan manfaat penerapannya, telah menyebabkan timbulnya ketidakpuasan serta anggapan bahwa pelaksanaan diplomasi hanya memperlemah perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Makin terhadap mamfaat jangka panjang penggunaan strategi diplomasi, maka Pemerintah Republik Indonesia mencoba untuk melanjutkan pelaksanaan strategi tersebut, sambil memperhitungkan kembali faktor pendukung dari dalam."

"This thesis is a study of a particular aspect of Indonesian foreign policy: that country's relations with the United Nations.Its aim.si try tc isolate the variables which determined the ways in which various Cabinets pursued their political objectives within t.3ic Organisation. An explan¬ation of the methods used in investigating these variables can be found in the Preface: a discussion of the sources consulted is contained in the 'Sources' section of the Notes on the Text. Section I of the thesis is concerned with Indonesia's experience with the UN during the period of the physical rev¬olution. This is not, however, treated in very great depth, since it lies outside the main chronological limits of the thesis. The basic aim of this Section is to look at the back-ground to Indonesia's decision to join the UN in September 1930; a background which could well have affected the ways in which Indonesian political leaders viewed the Organisation at that time. Sections Ii to V form the main body of the thesis. They examine the use various Indonesian Cabinets made of the UN from 1950 to 1965. Each Section concentrates on one particular prob¬lem area: Section II on the maintenance of international peace and security; Section IIl on the eradication of colonialism; Section IV on the recovery of West Irian; and Section V on the campaign against Malaysia. It is believed that these topics cover virtually the entire ambit of Jakarta's political rela¬tions with the UN, ranging as they do over items of great, immediate significance to Indonesia, to matters which were of as much interest to Indonesia as to any other UN member.The final Section presents the conclusions drawn from the research carried out. It is suggested that there were three major variables which determined Indonesia's UN policy over this period: the particular political complexion of the Cabinet in office; the nature of the particular case being con¬sidered; and the power balance in the Assembly, as perceived in Jakarta. Of these three, the former is felt to be the most important, due to its influence over the latter two"

"Apa itu Indonesia dapat diketahui melalu sejarah Indonesia. Karena itu penting bagi generasi muda Indonesia untuk akrab dengan sejarah bangsa. Unsur yang hakiki dari sejarah Indonesia adalah bahwa Indonesia mendapat identitas dan eksistensinya dari suatu dorongan etis. Dari sudut bahasa, etnik, budaya dan agama para penghuni pulau-pulau amat majemuk yang mana masyarakat di dalamnya dengan pelbagai budaya yang ada telah bersatu menjadi satu Negara, membentuk satu negara, yaitu Indonesia. Pernyataan paling mendasar bahwa Indonesia secara hakiki merupakan kesatuan yang bermoral adalah Pancasila. Lima sila Pancasila merupakan cita-cita luhur, nilai-nilai dasar dan tolok ukur bagi etis tidaknya perpolitikan Indonesia …. "