Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. XYZ mengalami kemunduran dibandingkan dengan kompetitornya di industri manufaktur velg aluminium terutama dari segi biaya rendah produksi, maka diperlukan upaya membangun keunggulan biaya rendah yang mengacu kepada terciptanya keunggulan bersaing. Perusahaan dapat menciptakan keunggulan biaya rendah dengan menerapkan kombinasi dari skala ekonomi dan kurva pengalaman secara bersamaan. Kombinasi dari kedua konsep tersebut perlu didukung oleh sumber daya dan kapabilitas perusahaan yang tepat untuk dapat membangun keunggulan bersaing. Karya akhir ini meneliti sumber daya dan kapabilitas yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membangun skala ekonomi dan membuat kurva pengalaman. PT. XYZ dapat mempertimbangkan upaya strategis ini untuk membangun keunggulan bersaing perusahaannya.

---

PT. XYZ is experiencing setbacks compared to its competitors in the aluminium wheel manufacture industry especially in low cost roduction, thus it needs to build low cost advantage that leads to competitive advantage. A company can create low cost advantage by applying combination of both economies of scale and experience curve. Combination of both concepts needs to be supported by the correct resources and capabilities in order to build competitive advantage. This tesis will research which resources and capabilities are needed to build economies of scale and to construct experience curve. PT. XYZ can consider this strategic effort to build its competitive advantage."

"Ide swastanisasi barang publik pernah menjadi pembicaraan hangat di kalangan cendekiawan. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipandang tidak efisien dalam menyelenggarakan jasa publik. Hal ini mendorong dilakukannya penelitian terhadap skala ekonomis dan economies of scope penyelenggaraan jasa telepon yang dimonopoli oleh PT. Telkom. Dengan micropanel data, yang merupakan gabungan data time-series 1989-1993 dan data cross-section unit wilayah usaha telekomunikasi, akan digunakan metode ekonometri untuk memperkirakan model fungsi biaya translog, second-order Taylor series expansion in logarithms. Keseluruhan model diestimasi dengan menggunakan estimasi Zellner — Seemingly Unrelated Regression Equation (SURE). Dari hasil penghitungan model, ditemukan adanya skala ekonomis, dan tidak adanya economies of scope dalam penyelenggaraan jasa telepon di Indonesia, di samping juga ditemukan adanya natural monopoly. Sementara itu, hubungan antar input menunjukkan adanya hubungan substitusi antara modal-tenaga kerja, antara material-tenaga kerja, serta hubungan komplementer antara modal-material. Penelitian ini juga berhasil mengukur adanya bias teknologi yaitu dengan ditemukannya perubahan teknologi yang mengarah pada capital-using, labor-saving, dan material-using. Dengan hasil temuan di atas, ide swastanisasi PT. Telkom bukan merupakan jawaban yang tepat untuk meningkatkan efisiensi. Swastanisasi penyelenggaraan jasa telepon justru akan menyebabkan jasa diproduksi pada tingkat output yang lebih rendah, dan pada tingkat harga yang lebih tinggi, di samping swasta tidak akan beroperasi di wilayah yang tidak menghasilkan profit. Dengan demikian monopoli penyelenggaraan jasa telepon di Indonesia yang dilaksanakan oleh PT. Telkom masih perlu dipertahankan. Untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan jasa telepon, PT. Telkom disarankan untuk melakukan pembangunan fasilitas telekomunikasi secara besar-besaran, dan menurunkan biaya pasang telepon baru, sehingga produksi dan permintaan terhadap output akan meningkat. Selain itu perlu dilakukan alternatif penetapan diskriminasi harga dengan tujuan untuk melakukan subsidi silang antara wilayah desa-kota, sektor rumah tangga-bisnis dan industri,"

"Penelitian dilakukan mengenai kasus sengketa administratif antara pasien dengan rumah sakit yang menyebabkan penundaan kepulangan pasien. Analisis kasus dilakukan dengan mengetahui kewenangan serta tanggung jawab rumah sakit dalam penyelesaian sengketa administratif yang ditinjau dari perspektif hukum rumah sakit. Dari penelitian maka dapat ditentukan pencegahan dari terjadinya penundaan kepulangan pasien. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian bersifat preskriptif, dengan tujuan mencari solusi dari sengketa administratif yang menyebabkan penundaan kepulangan pasien. Metode analisis data secara kualitatif dilakukan melalui analisis terhadap praktik di sebuah rumah sakit dan studi kasus. Penelitian menemukan bahwa penyelesaian sengketa administratif dapat dilakukan dengan melakukan negosiasi dan musyawarah antara pihak rumah sakit dan pasien untuk menemukan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Permasalahan sengketa administratif dapat diminimalisir dengan melakukan sosialisasi mengenai bantuan program jaminan kesehatan yang telah disediakan oleh negara.

---

The study examines cases of administrative dispute between patients and hospitals which result in patient detainment. Case analysis is done through understanding hospital authority and accountability in administrative dispute resolution and patient detainment as reviewed through hospital law. The study is done in a normative legal approach through literature review and conducting an interview. Study is prescriptive in nature, meaning the ultimate goal is to find a feasible solution and prevention for future cases of patient detainment. Data analysis is done by analyzing common practices in a hospital and a case study. The study finds that administrative disputes can be resolved through negotiation between the hospital and the patient so that the just resolution that will benefit both parties can be found. Issues of administrative resolution can be aided through socialization of government programs that specialize in financial aid and healthcare."

"Perbankan yang bedasarkan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, seperti rumah adalah kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi jika tidak ada pembiayaan serta perlindungan nasabah terhadap pihak ketiga, oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga keuanganuntuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR).Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma, masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil berlaku di masyarakat, sedangkan teknik pengambilan samplenya adalah purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu.Pihak Developer dalam hal ini tidak memenuhi tanggung Jawabnya terhadap nasabah bank dengan melakukan wanprestasi. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Developer mengakibatkan kerugian pada nasabah yang bersangkutan, diantaranya adalah nasabah yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya sesuai perjanjian dan nasabah yang bersangkutan dikategorikan dalam collectibilitas5 (kredit macet), untuk itu perlindungan hukum bagi nasabah bank sangat perlu di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan.

---

Based on the banks of the economic democracy with its primary function as a

collector and distributor society fund has a strategic role to support the

implementation of national development in order to improve the equitable

distribution of national development and its results, economic growth and

national stability, the direction of increasing standard of living of many, such as

home is a primary requirement for most families. The fulfillment of these primary

needs, can not be met if there is no financing and customer protection against

third parties, therefore, required a financial institution to provide financial

assistance in the form of lending, especially in the Home Ownership Loan

(mortgage).

Method of approach in the writing of this thesis is empirical juridical, the

authors attempted to approach which is a method in which the law is conceived

as a norm , rule, principle or dogma , the problems examined in accordance with

the legal nature of the real force in society, while the sampling technique was

purposive sampling samplenya based on specific goals.

Third parties in this case does not fulfill its answer to the customers of the bank

by default. Breach of contract action by a third party to the detriment of the

customer concerned, including the customer in question did not get his rights

under the agreement and the customer in question fall within collectibilitas 5

(bad debts), for the legal protection for bank customers really need in addition

is also the right for customers to conduct customer complaints, as well as the

use of banking mediation forum for settlement of disputes in the Banking"

"Prinsip Kerahasiaan Bank di Indonesia menganut prinsip teori relatif, artinya dalam hal kepentingan umum dan kepentingan negara masih terdapat pengecualian kerahasiaan bank. Namun dalam prakteknya, penegak hukum masih kesulitan dalam mengakses data perbankan disebabkan birokrasi dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang hadir sebagai jembatan dalam mengatasi permasalahan penegak hukum terkait prinsip kerahasiaan bank melalui pemanfaatan informasi PPATK. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pengecualian kerahasiaan bank di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pengecualian kerahasiaan bank dalam pemanfaatan informasi PPATK oleh instansi penegak hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif berupa studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian tersebut adalah prinsip kerahasiaan bank sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan nasabah, namun dalam prakteknya prinsip kerahasiaan bank seringkali menyulitkan proses penegakan hukum. Pemanfaatan informasi PPATK oleh penegak hukum merupakan salah satu solusi untuk menembus kerahasiaan bank, namun dalam prakteknya masih terdapat hambatan bagi penegak hukum terutama terkait efektivitas pemanfaatannya. Sehingga dibutuhkan usulan untuk dapat merevisi undang-undang perbankan yang berlaku saat ini dan memaksimalkan pemanfaatan informasi PPATK oleh penegak hukum.

---

The principle of Bank Secrecy in Indonesia has a relative theory principle, this means that in terms of public interest and state interest, there are some exceptions to bank secrecy. However, in practice, law enforcers find it difficult to access banking information due to bureaucracy and requirements in the Banking Law. Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering is present as a solution in overcoming law enforcement problems related to the principle of bank secrecy through the utilization of INTRAC information. The problem in this research are how the provisions for exceptions to bank secrecy in Indonesia and how the implementation of the exceptions bank secrecy in the utilization of INTRAC information by law enforcement agencies. To answer these problems, this research uses normative juridical research methods in the form of literature studies and interviews with experts. The result of this research are the principle of bank secrecy is needed to maintain customer trust, but in practice the principle of bank secrecy often complicates the law enforcement process. The utilization of INTRAC information by law enforcement is one of solution to penetrate bank secrecy, but in practice there are still obstacles for law enforcement, especially regarding the effectiveness. Therefore, a proposal is needed to revise the current banking law and maximizing the use of PPATK information in law enforcerment."

"Many emerging economies are on the front line of the devastating impacts of global warming such as desertification and extreme weather events, but, for historical and political reasons, they follow ambitious growth targets with seemingly little concern for climate change and environmental degradation. Focusing on the case of Turkey, this book investigates the economic impacts of possible climate change policies to help meet the required mitigation targets and transition to a low carbon economy. In order to reach net-zero targets by 2050 in compliance with the Paris Agreement, Turkey must introduce policies that promote low carbon investments, green jobs and low carbon employment more broadly. This book explores the empirical evidence on the effectiveness of a carbon pricing mechanism by developing an econometric vector autoregression (VAR) model to analyse key data sets. This time series analysis provides insights on a macro level, dealing with aggregate data in which the role and complexity of micro interferences disappear, allowing for the discovery of patterns and changes over time. Thus, the book contributes to the literature on methodology by arguing that time series analysis is one of the best-fitting approaches to estimate possible impacts of climate change policies on an economy. Additionally, the results of the model are compared and contrasted with similar data from other emerging economies to identify potential common policy solutions between countries at a similar stage of development. This book is vital reading for researchers interested in climate policy, the economics of climate change and environmental economics."