Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Pelaporan Rumah Sakit Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek Input Laporan masih ada Rumah Sakit yang melaporkan belum sesuai dengan manlak aspek proses berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, serta aspek Umpan balik Kesimpulannya, Implementasi Kebijakan Pelaporan PPK Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012 belum dilaksanakan secara maksimal, karena belum adanya batas waktu penyampaian Saran peneliti bagi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan adanya batas waktu penyampaian pelaporan dan umpan balik secara berkala dan tertulis terhadap Rumah Sakit lanjutan tersebut.

---

This thesis discusses the analysis of the Policy Implementation Advanced Reporting Hospital JAMKESMAS Program at the Center for Financing and Health Security in 2012. This study used a qualitative approach by conducting indepth interviews from selected informants. Results of the study showed there are still aspects of the Report Input Hospital reported manlak not in accordance with aspects of the process of policy implementation is based on the theory of Edward III factor of communication, resources, disposition and bureaucratic structure, aspect Feedback conclusion, Reporting Implementation Program Advanced Hospital JAMKESNAS the Central Financing and Health Insurance in 2012 has not been fully implemented, because there is no deadline for submission of suggestions researcher for the Center for Health Financing and Guarantee the deadline reporting and feedback on the advanced Hospital."

"Pada tahun 2008, atas pertimbangan pengendalian biaya kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas dilakukan perubahan mekanisme pada program Asuransi Kesehatan Orang Miskin (Askeskin) dan diubah namanya menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi pada program Jamkesmas di Puskesmas, walaupun terbatas pada pembuatan laporan bulanan program. Kadang kala Dinas Kesehatan Kabupaten terlambat memberikan laporan karena harus menginput dan merekap seluruh laporan Puskesmas yang sering kali terlambat diberikan. Untuk mengukur kinerja program Jamkesmas di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tidak menggunakan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan karena indikator tersebut lebih menekankan pada pelaksanaan program Jamkesmas di Rumah Sakit. Sebagai solusi permasalahan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja program Jamkesmas berbasis web di Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Sistem ini dapat menghasilkan informasi kinerja program Jamkesmas di Puskesmas berdasarkan indikator kunjungan dan pemeriksaan KIA yang ada pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Untuk mengoptimalisasikan penggunaan sistem monitoring dan evaluasi kinerja program Jamkesmas berbasis web di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diharapkan dapat melakukan sosialisasi manfaat dan tata cara penggunaan sistem kepada seluruh Puskesmas, serta melaksanakan pelatihan bagi petugas pencatatan dan pelaporan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan mengenai teknik pengolahan data. Selain itu, diperlukan pula dukungan dana untuk pemeliharaan sistem tersebut.

---

In 2008, upon consideration of health care cost control, quality improvement, transparency and accountability changes made in mechanism of Asuransi Kesehatan Orang Miskin (Askeskin), and changed its name to Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Cirebon District Health Department has carried out monitoring and evaluation mechanism in Jamkesmas program at Central Public Health, although it is limited in making monthly reports of the program. Sometimes, the Health Department late on providing the report because they have to input and merge all health centers reports that is often given too late.

To measure the performance of Jamkesmas program at Central Public Health, Cirebon District Health Department is not using the indicators that have been established by the Ministry of Health because the indicators are more emphasis on Jamkesmas program implementation at Hospital. As the solution to existing problems in Cirebon District Health Department, we developed a web-based monitoring and evaluation performance system of Jamkesmas program in Central Public Health at Cirebon District Health Department. This system can yield information of Jamkesmas program performance based on indicators of visits and examination of child and mothers on Standar Pelayanan Minimum (SPM).

To optimize the use of Web Based Monitoring and Evaluation Performance System of Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) in Central Public Health, Cirebon District Health Department is expected to disseminate the benefits and using procedures of the system to all Central Public Health, as well as implementing training programs for recording and reporting officers in the Central Public Health and the Health Department about data processing techniques. Additionally, funding support is also necessary for the maintenance of the system."

"Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, suatu organisasi perlu didukung dengan struktur organisasi yang mencerminkan sasaran dan strategi organisasi. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan penelusuran literatur dan wawancara ahli untuk mencari dan memberikan pandangan mengenai peran, tugas, dan fungsi PPJK agar dapat mendukung pembangunan kesehatan secara nasional melalui upaya pembiayaan kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi penataan struktur organisasi PPJK yang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.

---

Center For Health Financing And Social Health Insurance (PPJK) is a supporting element for the implementation of the duties of the Ministry of Health in health financing and insurance sectors. To be able to perform its duties and functions optimally, an organization needs to be supported with an organization structure that reflects its goals and strategies. This is a qualitative research with sourcing of literature and interviewing the experts to search and obtain their views in the roles, duties, and functions of PPJK which is supporting the development of national health programs through the health financing. At the end, this research is expected to provide input for the organizational structure of PPJK that align with the environtmental strategic changing, in both internally and externally."

"Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat, terutama biaya di rumah sakit , oleh karena biaya di rumah sakit mencapai 65 % dari seluruh biaya pelayanan kesehatan, sehingga hal ini akan mempengaruhi besarnya iuran bagi peserta.Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif Data diambil dari laporan bulanan iuran, biaya, serta klaim dari rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran peningkatan iuran, jaminan dan rasio klaim serta biaya pelayanan kesehatan dibagian rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit. Peningkatan iuran ternyata lebih rendah dari peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : Peningkatan iuran peserta tidak sesuai lagi dengan biaya pelayanan kesehatannya. Karakteristik dari peserta yang membuat biaya pelayanan kesehatan menjadi tinggi adalah : peserta pensiunan yang berobat di rumah sakit swasta dengan diagnosa penyakit degeneratif, umurnya lebih dari 56 tahun, lama hari rawat inapnya lebih dari 16 hari dan statusnya adalah peserta. Penulis menyarankan untuk : 1). Mengevaluasi iuran peserta yang disesuaikan dengan peningkatan biaya pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan rasio klaimnya; 2). Mengevaluasi kembali biaya kapitasi di PPK I dan melakukan supervisi ke rumah sakit untuk mengendalikan biaya; 3). Mengevaluasi laporan secara periodik.

---

Analyses Of Hospital Costs Of Basic Plus Program In Jabotabek During 1996The Problem studied in this research was the rise of health care cost especially hospital costs. This caused increased of premium for member. This research was descriptive analyses. The data were taken from financial and claim report of hospital care.

The purpose of this research is to got described the increased of premium, benefit and claim ratio with characteristic from the member of health care benefit basic plus program in mean health care cost in outpatient and inpatient hospital. The increased of premium was less than the increased of health care costs. Hospital costs comprised of 65 % of total health care cost.

This study found that the increased in health care costs was not againted by the increased in premium. Several factors, such as old age, private hospitals: degenerative diseases, subscriber, and length of stay have contributed to the high hospital costs.

To control hospital costs, I recommended that PT. JAMSOSTEK do the following:

To evaluate premium in accordance with the increased of claim ratio.

To evaluate capitation rate in PCP and to supervise hospital, to asses over utilization.

To do periodic evaluation on financial report"

"Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi merupakan salah satu fokus masalah kesehatan di Kota Depok. Upaya penurunan AKI dan peningkatan akses pelayanan kesehatan maternal neonatal di fasilitas kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dihadapkan oleh berbagai hambatan terutama dari segi biaya dan kepemilikan jaminan kesehatan sehingga Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan jaminan persalinan bagi masyarakat miskin yang termasuk kategori Non PBI JKN. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pembiayaan klaim jaminan persalinan masyarakat miskin Non Penerima Bantuan Iuran JKN di Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2020-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel 365. Dari penelitian ini ditemukan adanya peningkatan jumlah klaim pembiayaan Jampersal diiringi oleh peningkatan jumlah rumah sakit yang mengajukan klaim. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan tren positif pembiayaan Jampersal sehingga penyerapan anggaran Jampersal turut meningkat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terjadinya peningkatan pembiayaan klaim Jampersal masyarakat miskin Non PBI JKN di Dinas Kesehatan Depok dari tahun 2020-2022.

---

The high maternal mortality rate (MMR) is one of the focus of health problems in Depok City. Efforts to reduce MMR and increase access to maternal neonatal health services at health facilities, especially for the poor, are faced with various obstacles, especially in terms of costs and ownership of health insurance so that the Government provides assistance in financing maternity insurance for the poor who are not included in the PBI JKN category. This study aims to provide an overview of the financing of maternity insurance claims for poor people who are not JKN beneficiaries at the Depok City Health Office in 2020-2022. The method used in this research is descriptive quantitative by utilising Microsoft Excel 365 tools. This study found an increase in the number of Jampersal financing claims accompanied by an increase in the number of hospitals submitting claims. The results also showed an increase in the positive trend of Jampersal financing so that the absorption of the Jampersal budget also increased. The conclusion of this study is that there is an increase in the financing of Jampersal claims for the poor Non PBI JKN at the Dinas Kesehatan Depok from 2020-2022."

"Penelitian ini membahas tentang penangguhan klaim JKN di RS PON tahun 2015.Tujuan penelitian ini adalah untuk analisis permasalahan penangguhan klaim JKNyang belum terbayarkan di RS PON Jakarta pada tahun 2015. Penelitian inimerupakan penelitian dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis penyebabpenangguhan pembayaran klaim jaminan kesehatan di RS Pusat Otak dan Analisisdata dilakukan dengan melakukan penelaahan data yang diperoleh dari data primerdan data sekunder kemudian dianalisis berdasarkan teori yang ada. Analisis untukmelihat factor yang menyebabkan penangguhan klaim mulai dari Koder sampai keManajemen RS. Hasil penelitian didapatkan bahwa penangguhan klaim terjadikarena banyaknya berkas SEP, billing dan TXT yang hilang di bagiankeuangan/piutang sehingga menghambat klaim.

---

This study discusses the suspension of JKN claims in RS PON 2015. The purposeof this study is to analyze the problem of suspension of unpaid JKN claims in RSPON Jakarta in 2015. This study is a case study approach to analyze the causes ofdeferral payment of health insurance claims in RS Pusat Otak and data analysisdone by doing study data obtained from primary data and secondary data thenanalyzed based on existing theory. Analysis to see the factors that led to thesuspension of claims ranging from Coder to Management Hospital. The resultsshowed that the suspension of claims occurred because of the large number of SEP,billing and TXT files lost in the financial receivables thus inhibiting claims."

"Dalam rangka menjamin akses masyarakat miskin ke pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 pemerintah mengadakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui program JPS-BK, PDPSE, PKPS-BBM dan dilanjutkan pada semester I tahun 2005 dengan melaksanakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang dikelola melalui sistim asuransi oleh PT Askes untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin ke puskesmas dan rumah sakit, pada semester ke II tahun 2005 terjadi perubahan dimana pendanaan program JPKMM untuk puskesmas disalurkan oleh pemerintah melalui bank SRI ke puskesmas. Pelaksanaan program JPKMM semester ke 1I di kota Padang kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana oleh puskesmas, pemakaian dana baru berkisar 50 % setelah melewati waktu yang ditetapkan program.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program JPKMM semester kedua di puskesmas kota Padang dengan pendekatan sistem. Variabel input terdiri dari dana, tenaga, manlak dan juknis, pembinaan, variabel proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan variabel output adalah indikator program JPKMM serta diketahuinya masalah dalam penilaian manajemen yang mempengaruhi kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana.Penelitian dilakukan di empat puskesmas dikota Padang yang dipilih secara purposif berdasarkan penilaian kinerja paling baik dan kurang serta penyerapan dana paling tinggi dan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam pada informan dari puskesmas dan Dinas Kesehatan serta melakukan telaah terhadap dokumen. Penilaian tolak ukur penelitian didasarkan kepada dimensi kecukupan dan kesesuaian.Hasil penelitian menunjukkan puskesmas yang penyerapan dana paling tinggi ternyata mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan dan pengorganisasian yang kurang baik dan puskesmas yang memiliki kinerja paling baik ternyata memiliki fungsi-fungsi manajemen paling baik dari ketiga puskesmas lainnya. Hampir sebahagian besar puskesmas yang diteliti memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan yang kurang baik. Kurang baiknya perencanaan disebabkan pembuatan POA JPKMM yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, turunnya dana yang tidak tepat waktu serta jumlah sasaran masyarakat miskin yang tidak akurat. Lemahnya pengawasan disebabkan kurangnya frekwensi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Perencanaan dan pengawasan yang kurang baik diketahui menyebabkan kurang balk penyerapan dan penggunaan dana.Hasil penelitian disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan program JPKMM di puskesmas kota Padang masih belum baik terutama dari fungsi perencanaan dan pengawasan. Kepada pimpinan puskesmas disarankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan leadership. Bagi Dinas Kesehatan disarankan untuk memberikan pelatihan dan kursus manajemen kepada pimpinan, meningkatkan pengawasan secara berkala, mengizinkan realokasi dana dan membantu puskesmas mendapatkan data sasaran yang tepat dari BPS.

---

In order to assure a poor society access to health services, government performed an effort of health care for poor society by ]PS-BK, PDPSE and PKPS-BBM program since 1998 and in the first semester of 2005, government also performed a Health Care Assurance for Poor Society which is managed through an insurance system by a Health Assurance Firm of health services for poor society to primary health care and hospital, in the second semester of 2005 has been changed where program fund of Health Care Assurance for Poor Society at primary health care was re-distributed directly by government to primary health care through BRI bank. The performance of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester were not good in reserve and usage of fund by primary health care of Padang, usage of fund is almost 50% after its limited time is over.

This research purpose is to know an illustration of performance management of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester at primary health care of Padang by a system approach. Input variables consist of fund, human resources, operational guideline and technical guideline, supervising. Process variables consist of planning, organization, direction and controling, and output variables are program indicator of Health Care Assurance for Poor Society and also known an internal issue on management assessment which affected unsupport reserve and usage of fund.

Research was conducted at four primary health cares in Padang which was selected purposively based on the most good and less job assessment and the most high and low reserve of fund. This research used a qualitative approach by a deep interview to informan from primary health care and District Health Services and studying document. Indicator assessment research based on sufficiency and conformity dimensions.

Research result indicated that the most high fund reserve of primary health care has not good on planning, guiding and organizing function and the most good performance of primary health care has the best management functions of the third primary health care. Most of primary health care which is studied has not good on planning and supervising functions. This planning is not good due to the inaccurate planning on POA, the funds came late, and the target number of poor society was not accurate. The weakness of supervising is caused by supervising frequency was low of District Health Services. The planning and supervising which were not good known that caused of reserve and usage of fund were not available.

From research result was concluded that the performance management of Health Care Assurance for Poor Society program at primary health care in Padang was still not good yet, especially for planning and supervising function. It was suggested to primary health care leader to improve a managerial skill in planning and controlling and improve a leadership skill in giving direction and guiding. It was also suggested to District Health Services to improve controlling periodically, permitted a fund reallocation for primary health care and cooperated with BPS to get a direct data of poor society."

"Provinsi Sumatera Barat masih memiliki banyak masyarakat hampir miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk mengatasi masalah itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengupayakan suatu program inovasi, yang mengkombinasikan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan Sistem Pelayanan Dokter Keluarga. Untuk mendukung pelaksanaan Program tersebut ditetapkan Peraturan Gubernur No. 40 dan No. 41 tahun 2007, serta dialokasikannya dana untuk bantuan subsidi premi sebesar Rp 9.041.520.000,- oleh Pemerintah Provinsi. Namun, pada kenyataannya dari dana yang telah dialokasikan tersebut hanya sebesar Rp 3.772.560.000,- yang direalisasikan atau sebesar 41,72%. Rendahnya tingkat realisasi dana tersebut akan mempengaruhi pencapai tujuan program. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai analisis manajemen pelaksanaan Program Jamkesda di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2007.Kerangka konsep penelitian menggunakan pendekatan sistem (input-proses-output), yakni sumber daya sebagai input, fungsi manajemen sebagai proses dan tingkat pencapaian sasaran sebagai output. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan sumber data terdiri dari data primer (wawancara mendalam terhadap informan) dan data sekunder (telaah dokumen). Informan pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Seksi JPKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan tujuan Program Jamkesda telah diketahui oleh informan, namun penetapan Pergub dinilai terlambat. Sebagian besar dana berasal dari APBD yang menunjukkan kemandirian pendanaan dari Pemerintah Provinsi. Tenaga pelaksana Seksi JPKM masih terbatas dan belum ada prosedur dalam pembagian dan perizinan petugas dan sarana untuk melaksanakan program belum mencukupi. Pada proses didapatkan bahwa perencanaan didominasi oleh bottom-up planning berdasarkan usulan Kepala Seksi hal ini akan meningkatkan kinerja anggota, pengorganisasian pada pelaksanaan program masih tidak sesuai karena keterbatasan petugas. Penggerakkan program dilihat dari motivasi dan kepemimpinan masih kurang mendukung untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan yang belum memiliki ketegasan yang jelas dalam pelaksanaannya. Pada output didapatkan bahwa tingkat pencapaian sasaran Program Jamkesda yang dilihat dari realisasi dana subsidi bantuan premi masih belum tercapai.Oleh karena itu peneliti menyarankan beberapa upaya untuk meningkatkan output dilihat dari segi input dan proses, yakni menyempurnakan sistem dalam penetapan Peraturan Gubernur dan pencairan dana, membuat prosedur dalam pembagian tenaga pelaksana, penyediaan sarana untuk melaksanakan program, pemberian motivasi dan kepemimpinan yang mampu meningkatkan kinerja tenaga pelaksana serta ketagasan prosedur dalam pengawasan."

"Latar Belakang: Fenomena peningkatan angka kemiskinan di Kalimantan Selatan menjadi perhatian dalam upaya menurunkan angka kesakitan pada masyarakat miskin. Upaya untuk menurunkan angka kesakitan pada masyarakat miskin dengan menjamin kebutuhan kesehatan masyarakat miskin maka diadakan program Jamkesmas. Program Jamkesmas diharapkan mampu menurunkan angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi dan balita serta angka kelahiran di samping terlayaninya kesehatan masyarakat miskin pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program Jamkesmas sehingga dapat memberikan informasi dan pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin/kurang mampu di Kalimantan Selatan. Metode: Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif disajikan dengan secara deskriptif eksploratif dengan mengambil fokus lokasi di 5 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan, dipilih berdasarkan kategori wilayah geografis, IPM, dan angka kemiskinan dan dilakukan selama 6 bulan. Instrumen penelitian dengan angket (kuesioner), wawancara mendalam (in-depth interview) kepada berbagai narasumber yang berkompeten dan berdasarkan data lapangan (dengan pengamatan langsung), serta telaah dokumen. Hasil temuan lapangan dianalisis dengan metode content analysis (analisis isi)."