Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemantauan dan evaluasi program reforma agraria oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan studi literatur. Dalam menganalisis peneliti menggunakan teori Gorgens dan Kusek mengenai sistem pemantauan dan evaluasi program. Berjalannya program reforma agraria dinilai lambat dikarenakan beberapa hambatan, sehingga penting untuk melihat sistem pemantauan dan evaluasi program reforma agraria. Hasil dari penelitian ini adalah masih belum berjalannya dua dari 12 komponen sistem pemantauan dan evaluasi. Dua komponen tersebut adalah struktur dan penjajaran organisasi atas kegiatan pamantauan dan evaluasi serta survei secara berkala. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemantauan dan evaluasi program reforma agraria seperti sumber daya anggaran, teknologi, perubahan nomenklatur, dan partisipasi masyarakat."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas persoalan disekitar pelaksanaan landreform pada masa Demokrasi Terpimpin sejak dicanangkannya kebijakan tersebut pada tahun 1960 sampai dengan runtuhnya pemerintahan Orde Lama. Serangkaian pertentangan yang muncul di antara kekuatan-kekuatan politik di sekitar struktur kekuasaan pemerintahan Demokrasi Terpimpin, pada akhirnya justru menjadi kekuatan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan landreform. Dalam skripsi ini, diuraikan bagaimana penyusunan kebijakan. pelaksanaan landreform, pelaksanaannya dan konflik-konflik yang timbul di sekitar kebijakan tersebut. Kemudian diuraikan pula bagaimana kemacetan pelaksanaan program landreform ketika dijalankan organisasi pelaksana landreform yang dibentuk oleh pemerintah. Lemahnya kekuasaan negara pada saat itu menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi kegagalan pelaksanaan landreform di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Landreform pada akhirnya menjadi satu isu politik yang melibatkan peranan organisasi-organisasi massa yang radikal dalam menghadapi struktur sosial di pedesaan. Namun, tingkat radikalisasi massa yang tidak terkendali pada akhirnya justru menjadi bumerang yang menghancurkan kekuatan organisasi massa tersebut.

---

"

"Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari maka terkait pelaksanaanya perlu untuk memerhatikan Hak-Hak dan serta perlindungan terhadapnya. Undang-Undang Pokok Agraria sendiri memiliki turunan salah satunya membahas terkait Redistribusi Tanah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Namun setelah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, maka atas Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam pengertianya Redistribusi tanah adalah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah bagi petani yang mengantungkan hidupnya di lahan pertanian. Pelaksanaan Landreform dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang mayoritas hidup dari usaha pertanian. Landreform dapat berarti juga perombakan struktur pertanahan yang didalamnya termasuk perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia berkaitan dengan tanah dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dapat terwujud dalam program redistribusi tanah objek Landreform. Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah Hasil penelitian ini mengungkapkan (a) Redistribusi sebagai perolehan Hak atas Tanah (b) Tanggungjawab dalam Penerapatan Redistribusi (c) Perlindungan hukum bagi Pemegang Hak atas Redistribusi (d) Ganti kerugian (e) Perwujudan keadilan Redistribusi tanah Objek Landreform.

---

As land plays an important role in everyday life, it is necessary to pay attention to rights and protection regarding its implementation. The Basic Agrarian Law itself has derivatives, one of which discusses Land Redistribution as regulated in Presidential Regulation Number 88 of 2017 concerning Settlement of Land Tenure in Forest Areas. However, after the ratification of Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning the Acceleration of Implementation of Agrarian Reform, Presidential Regulation Number 88 of 2017 and Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform are revoked and replaced with Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning Accelerating the Implementation of Agrarian Reform. In its understanding, land redistribution is to overcome inequality in control and ownership of land for farmers who depend on agricultural land for their livelihood. Implementing Landreform can be a means of realizing the welfare of rural communities, the majority of whom live from agricultural businesses. Land reform can also mean an overhaul of the land structure which includes an overhaul of human relationships with land, human relationships with humans related to land in order to increase farmers' income. This can be realized in the land redistribution program for Landreform objects. This research uses a statutory research approach and a conceptual approach. This research uses secondary data in the form of primary legal materials, namely statutory regulations and secondary legal materials in the form of books and scientific journals. The results of this research reveal (a) Redistribution as the acquisition of Land Rights (b ) Responsibilities in Implementing Redistribution (c) Legal protection for Rights Holders of Redistribution (d) Compensation for losses (e) Realization of justice for Redistribution of Land Objects of Landreform."

"Buku ini antara lain berisi mengenai landreform ; pidato Menteri Agraria pada sidang DPA tanggal 13 Januari 1960 ; Undang-undang no.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ; Keputusan Menteri Agraria tentang pelaksaaan UU no.2/1960 ; Instruksi bersama Menteri DNOD dengan Menteri Agraria tentang pelaksanaan UU no.2/1960 ..."

"Reforma Agraria merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir ketimpangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia, dalam upaya mewujudkan reforma agraria, telah mencanangkan Program Reforma Agraria yang difokuskan pada pendistribusian lahan kepada masyarakat. Upaya ini menghadapi tantangan yaitu ekspansi dari industri kelapa sawit di Indonesia yang menjadi semakin besar akibat dari kebutuhan energi global. Perkembangan industri kelapa sawit sejalan dengan kebutuhan akan lahan untuk perkebunan komoditas tersebut, salah satunya di Provinsi Riau sebagai salah satu daerah penghasil crude palm oil (CPO) terbesar di Indonesia. Akibatnya, implementasi kebijakan reforma agraria di Riau menemui serangkaian masalah, yang membuat pemerintah daerah dihadapkan pada dilema untuk melanggengkan industri kelapa sawit demi memenuhi permintaan pasar global akan energi baru terbarukan, atau mewujudkan cita-cita reforma agraria. Menggunakan kerangka teoritik Model Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle, studi ini berupaya untuk mengeksplorasi mengapa ekspansi industri kelapa sawit dapat menjadi suatu faktor yang menghambat upaya reforma agraria di Provinsi Riau, dengan berfokus pada proses redistribusi lahan di Kabupaten Siak.

---

Agrarian Reform is one of the efforts to minimize inequality in Indonesia. The Indonesian government, in an effort to realize agrarian reform, has launched the Agrarian Reform Program that focuses on distributing land to the community. This effort faces challenges, namely the expansion of the palm oil industry in Indonesia which is getting bigger as a result of global energy needs. The development of the palm oil industry is in line with the need for land for these plantation commodities, one of which is in Riau Province as one of the largest crude palm oil (CPO) producing regions in Indonesia. As a result, the implementation of the agrarian reform policy in Riau encountered a series of problems, which made the local government face the dilemma of perpetuating the palm oil industry in order to meet global market demand for new and renewable energy, or to realize the ideals of agrarian reform. Using the theoretical framework of the Merilee S Grindle Policy Implementation Model, this study seeks to explore why the expansion of the palm oil industry can be a factor hindering agrarian reform efforts in Riau Province, by focusing on the land redistribution process in the Siak District."