Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dunia usaha perumah sakitan nasional dewasa ini tidak terpisahkan dari situasi pasar global dan kondisi krisis ekonomi dimana tingkat persaingan yang ketat dan tingginya biaya pelayanan kesehatan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kelangsungan operasionalnya rumah sakit.Pengaruh tersebut perlu diantisipasi dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efsien dan efektif. Salah satu sumber pendapatan yang cukup besar berasal dari pelayanan pasien rawat inap. Namun transaksi pelayanan pasien rawat inap ini tidak seluruhnya dibayar tunai/kas, melainkan sebagian pembayarannya ditagih kemudian yang tercermin dalam saldo kumulatif piutang pelayanan.Data keuangan yang diolah dari Neraca dan Rugi Laba Rumah Sakit Haji Jakarta tahun 1999 dan 2000 menunjukkan bahwa pendapatan rumah sakit meningkat secara bermakna sebesar 149,71 % pada tahun 2000. Sekitar 40 % dari pendapatan rumah sakit berasal dari pendapatan rawat inap. Sedang pendapatan rawat inap meningkat sebesar 156,46 % tetapi piutang pelayanan meningkatnya jauh lebih besar mencapai 245,98 %. Proporsi piutang pasien rawat inap terhadap pendapatan rawat inap ternyata meningkat secara drastis dari hanya 9,64 % pada tahun 1999 menjadi 15,16 % pada tahun 2000.Sehubungan dengan meningkatnya saldo piutang pelayanan pasien rawat inap tersebut, maka perlu mendapat perhatian khusus dan ditangani secara profesional. Hal ini mengingat bahwa piutang pelayanan adalah sumber dana likuid untuk mendukung operasional rumah sakit dan apabila tidak dikelola dengan baik, tentu akan mempengaruhi modal kerja yang dibutuhkan.Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran penyebab dari besarnya jumlah piutang pelayanan pasien rawat inap di Rumah Sakit Haji Jakarta dengan pendekatan sistem yaitu input, proses dan output. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara secara mendalam.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab besarnya saldo piutang pelayanan pasien rawat inap karena lamanya waktu dalam proses penyampaian surat tagihan kepada para debitur. Akibatnya tingkat pembayaran yang diterima rendah yaitu rata-rata 23;30% dan masih cukup tingginya jumlah saldo piutang yang tidak terbayar yang terakumulasi pada total piutang pelayanan bulan berikutnya rata-rata sebesar 76,70%. Disamping itu pula terdapat piutang yang berumur lebih dari 90 hari mencapai sebesar 39,75% dan total piutang pelayanan pasien rawat inap per 31 Maret 2000.Saran yang dapat diberikan adalah perlunya diingatkan para dokter dalam melakukan pemeriksaan wajib untuk mengisi hasil pemeriksaannya pada resume medik, dan dilakukannya evaluasi terhadap tingkat kepatuhannya. Dengan demikian penataan rekening harian dan invoice tagihan pasien rawat inap dapat dikerjakan secara cepat dan akurat. Petugas penagihan dapat lebih cepat menyampaikan surat tagihan kepada para debitur yang jumlahnya mencapai 178 perusahaan. Selanjutnya perlu dipertimbangkan adanya batasan waktu dalam penyampaian surat tagihan, penambahan petugas dan kendaraan operasional roda dua agar dapat menjangkau lebih banyak debitur yang lokasinya tersebar di wilayah Jabotabek.

---

Analysis on Management of Collection Account Receivables of Third Party Inpatient Care at RS Haji Jakarta for the Year of 2000Nowadays, the business word of national hospitality can not he separated from global market situation and the economic crisis condition, in the full competition and the high prices of health services. It is fluencies to the sustainability hospital operations.

We need to anticipate the influence in order to process the resources that we have efficiently and effectively. One of the biggest resources of incoming is from in patient services. Unfortunately, not all of the transactions of patient are paid in cash, but a half of the payment is collected latter, which could be shown up in cumulative service debt balance.

The financial data was derived from the balance sheet and income statement of Haji Hospital Jakarta for the period of 1999 and 2000, It showed that hospital revenue has substantially increased for 149,71 % in the year 2000. Approximately 40 % of the revenues generated from inpatient care. Although revenue increased by 156, 46 %, however the balance of account receivable also increase by 245, 98 %. The proportion of account receivable as compared to patient?s revenue.

Because of the increase of the debt balance of the patient services, it is necessary to handle it professionally. It reminds that the debt service is a liquid resource to back the operationally of the hospital up, because if it didn't be proceed well, it would influence the work capital that we need.

This observation aims to get a description of the causal of the high total debt of the patient at Haji Hospital Jakarta with several approach systems are input, process and output. This observation is analytic descriptive which doing direct observation and making several interviews deeply.

From the result of the observation could be concluding that the causal of the high debt balance of patient was because of a very long process time giving the letter for the payment of the debt to the debtor. So, the total received payment from the debtor was still low, and the arrange or it was around 23,30 % and because the unpaid debt balance was still in high number which accumulated in total debt service for the next month would be around 76,70 %. Beside there were debts which had been more than 90 days, about 39,75 % of the total debt service of in patient per march, 31, 2000

The suggestions could be given are the extent necessary to remind the doctors when they do the obligation examine, the have to fill the result of the examination in to a medical status recorded card and to evaluate the level of the obedience. By doing that, the arrangement of daily payment and invoice debt of patient could be done fast and correctly. As well as, the debt collector could send the letter of the debt payment to a debtor faster, which the number of the debtor is 178 companies. For the next step, it is necessary to consider for giving a time limitation in sending the letter of the debt collector and the operational vehicles especially motorcycle, in order to reach more debtors in all of Jabotabek area."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi atas piutang negara berdasarkan Buletin Teknis 16, PMK 69/2014, dan PP 71/2010 khususya SAP 01 dan SAP 04. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap empat instansi pemerintah yaitu DJSDPPI, DJKI, Setjen Kemenlu, dan RSUP Persahabatan, yang masing-masing mewakili pengelola Piutang Bukan Pajak dengan karakteristik berbeda-beda. DJSDPPI misalnya, mengelola Piutang PNBP BHP Frekuensi Radio dengan nilai yang sangat besar. DJKI mengelola Piutang PNBP Biaya Pemeliharaan Paten dimana sebagian besar debiturnya berada di luar negeri. Setjen Kemenlu mengelola piutang pinjaman dan piutang TP/TGR yang umumnya dicatat dalam mata uang asing. Sedangkan RSUP Persahabatan mengelola piutang yang berasal dari pengakuan pendapatan Kegiatan Operasional BLU. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukan bahwa proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang negara pada keempat instansi tersebut telah didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Buletin Teknis Nomor 16, PMK 69/2014, dan PP 71/2010. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dikarenakan kondisi piutang negara yang dilaporkan pada Neraca Laporan Keuangan menunjukkan nilai perbandingan piutang bruto dengan penyisihan piutang tidak tertagih yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya kendala-kendala dalam pengelolaan piutang negara seperti tidak efektifnya kebijakan pengelolaan piutang negara pada masing-masing instansi ataupun upaya penagihan yang belum optimal.

---

This study aims to evaluate the accounting treatment of state receivables based on Buletin Teknis No. 16, PMK 69/2014, and PP 71/2010, especially SAP 01 and SAP 04. The evaluation was carried out on four government agencies, namely DJSDPPI, DJKI, Secretariat General of the Ministry of Foreign Affairs, and Persahabatan Hospital Jakarta. Each of which represents Non-tax Receivables managers with different characteristics. DJSDPPI, for instance, manages Radio Frequency Right-of-Use Fee with a very large value. DJKI manages Patent Annual Fee where most of debtors are abroad. Secretariat General of the Ministry of Foreign Affairs manages receivables which mostly in foreign currency. Meanwhile, Persahabatan Hospital Jakarta manages receivables originating from the recognition of revenue from its Operational Activities. The research was conducted using a qualitative descriptive method through field observations and interviews. The evaluation results show that the process of recognizing, measuring, and presenting state receivables in these four agencies is based on the provisions regulated as mentioned above. However there are several things that need attention because the state’s receivables reported in the Financial Report shows a significant comparison of gross receivables with the allowance for uncollectible accounts. This indicates that there are obstacles in managing state receivables, such as ineffective policies in each agency or collection activities that are not yet optimal."

"Skripsi ini membahas analisis penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) terhadap penurunan nilai piutang pada perusahaan multifinance. PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) merupakan standar yang mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan, salah satunya adalah piutang. Standar akuntansi baru ini memperkenalkan perhitungan penurunan nilai piutang berdasarkan penilaian individu atau secara kolektif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini mengambil sampel 10 perusahaan multifinance yang listed di BEI pada tahun 2009 dan 2010. Hasil penelitian menyarankan Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk menentukan metode yang harus dipakai untuk menghitung penurunan nilai piutang.

---

This thesis discusses about analysis application of PSAK 50 and 55 (Revised 2006) to impairment of receivable in financing companies. PSAK 50 and 55 (Revised 2006) is a standard that governs the recognition, measurement, presentation and disclosure of financial instruments, including account receivable. These new accounting standards introduced impairment calculation of receivables based on individual assessment or collective. This research is qualitative descriptive qualitative. This research took 10 samples of multifinance companies that listed on Indonesia Stock Exchange in 2009 and 2010. The researcher suggest the Financial Accounting Standards Board to determine which method should be used to calculate the impairment of receivables."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari pengelolaan Piutang Negara Piutang TP/TGR yang dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan piutang yang tidak dapat ditagih, mengungkapkan bagaimana perlakuan yang seharusnya secara akuntansi atas piutang yang tidak dapat ditagih, dan selanjutnya peneliti mencoba mengungkapkan hal-hal yang mungkin bisa digunakan oleh Kementerian PUPR untuk meminimalisir terbentuknya piutang yang tidak dapat ditagih.Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pengelolaan piutang TP/TGR yang dilakukan oleh Kementerian PUPR belum dilakukan dengan efektif. Kondisi ini bisa terlihat dari besarnya jumlah pembentukan piutang TP/TGR yang tidak dapat ditagih yang mencapai separuh dari keseluruhan jumlah piutang. Kurang efektifnya pengelolaan piutang TP/TGR antara lain disebabkan oleh kesalahan dalam sisi akuntasi, dan kurangnya sistem pengendalian internal SPI.Dalam menyusun saran terkait peningkatan efektivitas pengelolaan piutang yang dilakukan, peneliti membandingkan pengelolaan piutang sektor publik dengan sektor privat, serta menjabarkan konsekuensi terkait ketidaktertagihan piutang TP/TGR agar Kementerian PUPR menyadari urgensi terkait perbaikan pengelolaan piutang ini. Kata kunci: Pengelolaan piutang; piutang negara; piutang tak tertagih; penyisihan piutang.

---

This study is a case study that aims to analyze the effectiveness of the management of Government Receivables Receivables of Treasury Demand Receivable Claims of Compensation conducted at the Ministry of Public Works and Housing. In this study, the researcher identifies the factors that influence the formation of receivables that can not be collected, reveals how the accounting treatment should be, and then the researchers try to reveal what might be used by Ministry of Public Works and Housing to minimize the formation of receivables that can not be collected.

The results of the research show that the management of receivables has not been done effectively. This condition can be seen from the large amount of the formation of receivables that can not be collected which reached half of the total number of receivables. Ineffective management of accounts receivable is partly due to errors in the accounting side, and the lack of an internal control system.

In preparing suggestions related to improving the effectiveness of the management of receivable, researchers compared the management of public sector receivables with the private sector, as well as describe the consequences related to uncollectible receivables so that the Ministry of Public Works and Housing realizes the urgency of improving the management of these receivables. Keywords Receivables management state receivables bad debts allowance for receivables receivable."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas mengenai evaluasi atas pencatatan Piutang Usaha milik PT X. Fokus pembahasan terletak pada aktivitas magang terkait Piutang Usaha dan proses pencatatan akun Piutang Usaha PT X yang bergerak di bidang properti. Berdasarkan hasil evaluasi atas akun piutang usaha, pencatatan yang telah dibuat PT X atas akun piutang usaha telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku. Selain itu, laporan magang inibertujuan untuk merefleksikan diri atas pengalaman Penulis selama melakukan kegiatan magang dan mengevaluasi diri untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Melalui refleksi diri ini, Penulis memahami bahwa komunikasi dalam suatu pekerjaan sangatlah penting agar pekerjaan bisa menjadi lebih efisien. Penulis juga menyadari banyak hal terkait potensi diri Penulis yang masih harus dikembangkan, seperti manajemen waktu dan ketelitian yang nantinya akan berguna bagi Penulis dalam menghadapi dunia kerja.

---

This internship report aims to discuss the evaluation of PT X accounts receivable. The focus of the discussion lies in the internship activities and recording process related to the accounts receivable by PT X, which is a property company. Based on the results of the evaluation on

accounts payable, the presentation that has been made by PT X accounts receivable is in accordance with the prevailing theory and standards. In addition, this internship report aims to reflect on the author's experience during internships and evaluate the author to prepare for the working world. Through this self-reflection, the author understands that communication in

a workplace is very important so that work can be more efficient. The author also realizes that many things related to the author's self-potential still have to be developed, such as time management and accuracy which will be useful for the author in facing the working world."

"ABSTRAKSalah satu tugas dan fungsi DJBC adalah memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya memungut bea masuk, bea keluar dan pajak menerbitkan surat penetapan untuk menagih pungutan negara yang harus dibayar (piutang). Pada pelaksanaannya, piutang yang diterbitkan oleh Bea Cukai sangat banyak jumlahnya, sehingga diperlukan suatu sistem yang standar untuk mempermudah penatausahaannya. Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) merupakan sistem aplikasi yang digunakan untuk melakukan penatausahaan, monitoring piutang dan pengembalian dalam rangka melaksanakan tugas penagihan pajak. Data piutang DJBC diharapkan dapat terhimpun secara realtime dengan aplikasi SAPP, sehingga tidak merugikan organisasi maupun stakeholder. Saat ini aplikasi SAPP telah diimplementasikan di seluruh kantor bea dan cukai.Berdasarkan wawancara dan data rekonsiliasi piutang DJBC tahun 2014, sekitar 10% data piutang belum terhimpun secara realtime. Hal ini menunjukkan bahwa SAPP belum efektif karena tujuan dari aplikasi ini mengumpulkan data piutang secara realtime. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SAPP.Model penelitian yang dikembangkan adalah model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003) yang disesuaikan dengan kondisi organisasi dan tambahan beberapa variabel dari model penelitian-penelitian sebelumnya. Model DeLone dan McLean merupakan model yang telah teruji dalam mengukur efektivitas suatu sistem informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kepada pengguna SAPP di lingkungan DJBC.Data hasil survei diolah dengan teknik Structural Equation Model (SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SAPP di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara signifikan adalah Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, dan Kondisi Fasilitas.

---

ABSTRACT

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) is responsible for collecting customs duties and import taxes in order to optimize country?s revenues. In this case, (DJBC) determination letters to collect account receivables from lost duties and penalties due to false or misleading statements made by importers or exporters. The number of those receivables have been growing significantly. Therefore, it needs a robust system to support and simplify its administration process. Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) is an application to manage the underlying account receivables, including conditional receivables relates to a claim for the tax restitution. The Account receivables managed by SAPP are expected to be process in a real-time manner so as to avoid any losses both for the Directorate General of Customs and Excise and the stakeholders. Currently, the SAPP has been implemented at the vertical offices of the Directorate General of Customs and Excise.

Based on interview and reconciliation of account receivables within the Directorate General of Customs and Excise on 2014, there are 10% account receivables which have not been processed and collected in real-time manner. It might proves that the SAPP has not been effectively implemented to manage the account receivables thus it encourages this research to analyze the influencing factors of the SAPP effectiveness.

The research is constructed by a DeLone and McLean Model (2003) that has been adapted with some additional variables. DeLone and McLean Model is a model that has been tested in measuring the effectiveness of an information system. This method uses surveys from the SAPP users in the Directorate General of Customs and Excise. All data surveys has been processed using Structural Equation Model (SEM) by the SmartPLS tool.

The result reveals that System Quality, Information Quality, Service Quality and Facilitating Condition are the factors that has influenced the SAPP performance in the Directorate General of Customs and Excise."

"ABSTRAKLaporan magang membahas analisis prosedur audit atas piutang dan transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh PT AI dengan beberapa anak perusahaan milik AK Group (Jepang) dan PT IND sebagai pemegang saham PT AI untuk tahun 2014. Transaksi dan piutang pihak berelasi sangat signifikan proporsinya apabila dibandingkan dengan transaksi dan piutang pihak ketiga, sehingga kemudian dilakukan analisis untuk memahami apakah KAP MT telah memenuhi standar audit dalam melaksanakan prosedur audit atas piutang dan transaksi pihak berelasi. Prosedur audit yang dilakukan terdiri atas empat tahap utama, yaitu perencanaan dan identifikasi risiko, strategi dan penilaian risiko, eksekusi (fieldwork), dan pelaporan. Metode analisis yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan prosedur audit atas piutang dan transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh KAP MT dengan standar yang berlaku, seperti PSAK 7 dan ISA 550. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa prosedur audit atas piutang telah cukup mampu memastikan bahwa piutang telah disajikan secara tepat dalam laporan keuangan meskipun tidak semua prosedur audit yang telah direncanakan terlaksana dengan baik. Untuk transaksi pihak berelasi, prosedur audit yang dilakukan masih belum mampu memastikan asersi kewajaran transaksi pihak berelasi secara mutlak.

---

ABSTRACT

This internship report discusses about the audit procedures of accounts receivable and related party transactions performed by PT AI with some subsidiaries of AK Group (Japan) and PT IND as the shareholders of PT AI. Amount of related party transactions are significant compared to the third parties total transaction and accounts receivable of PT AI with its subsidiaries, so that they are analyzed to understand whether KAP MT has met the applicable audit standard in performing audit procedures for accounts receivable and related party transactions. Audit procedures consist of four main phases: planning and risk identification, strategy and risk assessment, execution, and reporting. Analytical method used comparing the audit procedures of accounts receivable and related party transactions which is conducted by KAP MT to the regulations, like PSAK 7 and ISA 550. Based on the result of the analysis, it can be concluded that audit procedures of accounts receivable provides assurance that accounts receivable have been appropriately presented in the financial statement, although not all planned audit procedures carried out accordingly. For related party transactions, the audit procedures performed is less capable to ensure the assertions of fairness for related party transactions."