Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi kelautan telah memungkinkan neningkatnya aktivitas dan kemampuan manusia di laut. Peningkatan kegiatan manusia di laut dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya laut pada analisis akhir justru dapat menjadi faktor penyebab terjadinya dan meningkatnya pencemaran lingkungan laut. Pencemaran lingkungan laut, karena sifat laut dan bentuk geografi kawasan lingkungan laut serta arus dan cuaca yang ada, dapat mengakibatkan dua atau lebih negara merasakan dampaknya. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan laut yang terjadi pada suatu negara tertentu dapat mempunyai dampak yang bersifat transnasional. Menyadari bahaya yang dapat timbul akibat terjadinya pencemaran lingkungan laut yang bersifat transnasional, masyarakat bangsa-bangsa perlu mengantisipasinya dengan berbagai bentuk pendekatan. Penciptaan ketentuan hukum baik yang berskala global, regional maupun nasional adalah satu dari beberapa pendekatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor yang turut mempengaruhi bentuk pencemaran laut yang bersifat transnasional yaitu : (1) lingkungan laut alami, (2) musim dan ciri-ciri oceanografi, (3) Kegiatan perminyakan di lepas pantai, dan (4) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena kondisi geografi Selat Malaka dan Singapura cukup rawan untuk terjadinya kecelakaan bagi kapal-kapal melintasi selat ini, maka usaha yang telah dilakukan oleh negara-negara pesisir Selat Malaka yaitu dengan menbentuk "Traffic Speration Scheme" dalam rangka menciptakan tertib dan keselanatan lintas kapal-kapal di Selat Malaka dan Singapura yang tentunya merupakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran laut oleh alat yang bersumber dari kapal. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh minyak yang bersumber dari kapal, khususnya di Selat Malaka dan Singapura, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Hinyak dan Gas telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SAB) dengan No. DAP 49/1/2 dan No. 27/APTS/DM/HIGAS/81 tentang Prosedur Tetap Selat Halaka dan Singapura, yang isinya mengatur masalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut di Selat Malaka dan Singapura."

"ABSTRAKPenelitian ini menggambarkan tentang efektivitas kerjasama yang dibentuk olehIndonesia, Malaysia dan Singapura di dalam pengamanan selat Malaka setelahterjadinya peristiwa 11 September 2001 hingga tahun 2010 yang telah mengubahancaman dan tantangan keamanan di kawasan ini. Penelitian ini merupakanpenelitian yang bersifat kuantitatif dengan data sekunder. Hasil penelitianmenyimpulkan bahwa efektivitas kerjasama yang dibentuk oleh littoral statesdalam pengamanan selat Malaka ini sangat di pengaruhi oleh banyak alasansehingga bentuk bentuk kerjasama di Asia tenggara antara littoral states terbatasbahkan hingga pasca peristiwa 11 September 2001. Secara historis perompakandan terorisme maritim memang bukan merupakan masalah yang dianggappenting. Akibatnya ada keengganan untuk bekerjasama pada isu tersebut. Adanyaperistiwa 11 September 2001 dan beberapa kejadian lain yang berhubungandengan terorisme akhirnya membuat littoral states mengubah persepsinya padaberbagai masalah yang sebelumnya diyakini bukan sebagai ancaman pada masalalu. sehingga sangat penting untuk menginterpretasikan kerjasama keamananmaritim secara lebih luas sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dandinamisme perkembangan maritim dalam batas teritorial setiap negara

---

AbstractThis study illustrates the effectiveness of cooperation established by Indonesia,Malaysia and Singapore in the Malacca Strait security after the event of 11September 2001 that have changed the threats and security challenge in theregion. This research is a quantitative study with secondary data. Study concludedthat the effectiveness of cooperation established by littoral states in securing theMalacca strait is influenced by many reasons, so the form of cooperation inSoutheast Asia between the littoral states is limited even after the events of11 September 2001. Historically piracy and maritime terrorism is notan issue that is important. As a result there is a reluctance to cooperate on theissue. The existence of the event of 11 September 2001and some other events related to terrorism ultimately make littoral states tochange their perception on various issues that were previously believed to be notas a threat in the past. So it is important to interpret maritime securitycooperation more broadly so that is expected to meet the challenges anddynamism in the development of maritime territorial limits of each country.

---

AbstractThis study illustrates the effectiveness of cooperation established by Indonesia,Malaysia and Singapore in the Malacca Strait security after the event of 11September 2001 that have changed the threats and security challenge in theregion. This research is a quantitative study with secondary data. Study concludedthat the effectiveness of cooperation established by littoral states in securing theMalacca strait is influenced by many reasons, so the form of cooperation inSoutheast Asia between the littoral states is limited even after the events of11 September 2001. Historically piracy and maritime terrorism is notan issue that is important. As a result there is a reluctance to cooperate on theissue. The existence of the event of 11 September 2001and some other events related to terrorism ultimately make littoral states tochange their perception on various issues that were previously believed to be notas a threat in the past. So it is important to interpret maritime securitycooperation more broadly so that is expected to meet the challenges anddynamism in the development of maritime territorial limits of each country."

"Selat Malaka adalah selat yang terletak diantara tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pada bagian yang lebarnya kurang dari 24 mil, maka laut wilayah dua dari tiga negara tersebut berhimpitan. Selat Malaka mempunyai arti penting karena salah satu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Diinformasikan dalam Asia Research Bulletin bahwa pelayaran di Selat Malaka itu semakin meningkat dan kini merupakan selat yang paling ramai di dunia sesudah Selat Dover.Arti penting Selat Malaka semakin bertambah dengan telah diproduksinya kapal-kapal tanker raksasa untuk mengangkut minyak dari Timur Tengah melewati Selat Malaka ke negara-negara Timur Jauh, terutama Jepang yang 90% kebutuhan minyaknya diangkut melalui selat ini. Disamping iu Selat Malaka juga merupakan jalur air penting untuk kegiatan pelayaran dengan berbagai macam dagangan ekspor/impor dari berbagai negara.Seiring dengan perkembangan waktu, makin lama kapal-kapal tanker itu semakin besar dan kemampuan Selat Malaka yang sempit, dangkal dan ramai itu makin lama makin terbatas untuk melayani tanker-tanker raksasa yang semakin lama semakin besar itu. Dengan demikian, maka makin lama makin seringlah terjadi kecelakaan kapal-kapal tanker raksasa di selat tersebut yang membawa bencana pengotoran laut kepada negara-negara pantai yang selanjutnya mempengaruhi kelestarian lingkungan laut dan kehidupan rakyat negara pantai tersebut. Padahal sekarang, sebagian besar kegiatan produksi minyak terdapat diperairan Indonesia bagian Barat, khususnya sepanjang Selat Malaka dan. Singapura.Pencemaran laut yang dapat menganggu kelestaraian lingkungan laut karena pertama adanya tumpahan minyak selain berasal dari adanya kegiatan angkutan laut misalnya terjadi kebocoran kapal, maupun kecelakaan kapal karena kandas, tabrakan, atau pecah, kedua adanya kegiatan produksi minyak lepas pantai. (pencemaran oleh minyak), termasuk bila terjadi kebocoran pada pipa penyalur, dan tanki penyimpanan minyak produksi lepas pantai. Mengingat Selat Malaka merupakan penghasil minyak terbesar, ada?"

"Indonesia dan Singapura telah menyepakati dua buah perjanjian penetapan garis batas laut teritorial di Selat Singapura, masing-masing disepakati pada tahun 1973 dan 2009. Proses delimitasi dalam kedua perjanjian tersebut dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 15 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan menggunakan metode delimitasi garis median termodifikasi. Kedua perjanjian tersebut memberikan kepastian mengenai wilayah laut territorial Indonesia dan Singapura di mana kedua negara memiliki kedaulatan. Adanya kepastian hukum mengenai laut teritorial Indonesia di Selat Singapura berujung pada munculnya implikasi-implikasi dalam aspek keamanan dan keselamatan Indonesia sebagai negara pantai, keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Singapura, dan lingkungan laut.

---

Indonesia and Singapore have agreed on two bilateral treaties regarding the delimitation of the territorial seas in the Strait of Singapore, each was agreed in the year 0f 1973 and 2009. The delimitation process in the two treaties were done in accordance with Article 15 of United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 and used the modified median line as the delimitation method. The two treaties gave legal certainty regarding the area of territorial seas of Indonesia and Singapore, in which both States have the ability to exercise sovereignty. The legal certainty on Indonesia's territorial sea in the Strait of Singapore leads to the implications in the aspects of security and safety of Indonesia as a coastal State, security and safety of navigation in the Strait of Malacca, and marine environment."