Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 141088 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Universitas Indonesia, 2006
S26185
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Rama Abrar Zati
"Terorisme adalah ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia. Pemberantasan terorisme telah menjadi fokus kerja sama negara-negara di seluruh dunia. Pendanaan terorisme merupakan kejahatan lintas batas negara, maka negara anggota ASEAN bekerjasama dalam pemberantasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum internasional dalam pemberantasan pendanaaan terorisme oleh negara anggota ASEAN dan implementasinya di negara Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 1 wawancara dengan dua nara sumber yaitu Wakil Ketua dan Asisten Penghubung Kerjasama Internasional Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK ; 2 studi kepustakaan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas batas negara dalam pemberantasan dana terorisme adalah bagian tidak terpisahkan dari strategi keseluruhan dalam penanggulangan terorisme di masing-masing negara ASEAN.

Terrorism is a threat to world peace and security. The effort to counter terrorism has become the focus of cooperation among countries around the world. Thus, terrorism financing has its cross broader dimension. ASEAN member countries need to cooperate to counter terrorism financing. This study aims to determine the form of cooperation in suppressing terrorism financing among ASEAN member countries and its implementation in Indonesia, Singapore, Malaysia and the Philippines.
This research uses juridical normative research approach. The data were collected by 1 interviewing two resource persons namely Vice Chairman and International Liaison Assistant for Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center INTRAC 2 studying literature. The results of this study indicate that cross border cooperation in combating terrorism financing is an integral part of the overall strategy in countering terrorism in ASEAN member countries.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69760
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eka Baasith Syamsuri
"Penelitian ini berusaha melihat implementasi operasi intelijen secara kolaborasi dalam rangka pemberantasan terorisme di Poso. Adapun dalam operasi intelijen terdapat dua bentuk operasi yaitu operasi intelijen secara fusi dan operasi intelijen secara kompartemen. Kedua operasi ini secara normatifnya diharapkan dapat terciptanya sebuah kolaborasi yang baik, dari mulai aktivitas hingga pada produk intelijen. Adapaun lokasi penelitian adalah wilayah Poso Provinsi Sulawesi Tengah, karena mengingat banyaknya satuan penanganan yang terlibat dalam permasalahan keamanan di Poso.
Pertanyaan penelitian berfokus kepada benarkah imlementasi operasi intelijen secra kolaborasi dalam pemberantasan terorisme di Poso efektif?. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan teori kolaborasi untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi berjalan serta hambatannya. Peneliti akan membandaingkan kenyataan implementasi di lapangan dan mencoba melihat apakah kolaborasi berjalan secara efektif atau tidak ?. Karena banyaknya satuan penanganan yang terlibat, seolah terjadinya rivalitas dalam pelaksanaan tugas operasi. Untuk memperdalam analisa, akan digunakan analisa SWOT dan Wild Card Analysis untuk melihat efektifitas kolaborasi operasi intelijen antara Kompartemen dan Fusi.

This study tried to look at the implementation of collaborative intelligence
operations in order to eradicate terrorism in Poso. As for the intelligence operation, there are two forms of surgery which is a fusion of intelligence operations and intelligence operations in the compartment. The second operation is expected to create a normative good collaboration, from the star activity to the intelligence product. As for the location of the research is the area of Poso in Central Sulawesi Province. Because given the many units involved in handling security issues in Poso.
Research questions focus on true implementation of collaborative intelligence operations in the Poso effective counter-terrorism?. This research is qualitative research. This study will use the theory of collaboration to determine the extend of collaboration and resistance running. This study will compare the reality of implementation on the ground and tried it see if the collaboration works effectively or not?, because of the handling unit as the rivalry involved in the implementation of the operation tasks. Analysis will be used to deepen the analysis SWOT and Wild Card to see the effectiveness of collaborative intelligence operations between compartments and fusion.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Setiawan
"Ada banyak jenis badan intelijen di Indonesia yang mempunyai tujuan utama untuk mencegah negara dari berbagai ancarnan yang dapat mernbahayakan negara dan bangsa. Mereka hares menyelidiki fenomena ancaman sebelum ancaman tersebut mengancam keamanan nasional. Badan-badan intelijen tersebut adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BATS), Badan Intelijen Kepolisian (BIK), Badan Intelijen Imigrasi (BIM1), Badan intelijen Bea Cukai (BIBC), dan Badan Intelijen Kejaksaan Agung (BIKA). Masing-masing badan intelijen tersebut hams melakukan tugas untuk menjaga keamanan nasional dari berbagai ancaman sesuai dengan fungsinya. Di antara badan-badan intelijen ini, BIN merupakan koordinator bagi semua badan intelijen di Indonesia. Akan tetapi, aktifitas mereka tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan tidak adanya peraturan yang mengatur kewenangan mereka untuk menyelidiki suatu kasus, khususnya orang yang menjadi saksi.
Di satu pihak, badan-badan intelijen tersebut tidak dapat menyelidiki fenomena dari orang yang dituduh sebagai penjahat Dalam melaksanakan penyelidikan, badan-badan tersebut perlu menahan orang tersebut yang dalam hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Sementara penahanan yang dilakukan oleh badan-badan intelijen sangat berbeda dengan kewenangan untuk menahan yang dilakukan oleh polisi. Badan-badan intelijen tersebut perlu menahan seseorang untuk menyelidiki sejauh mans orang tersebut mempunyai hubungan dengan organisasi terorisme. Hal ini berarti bahwa badan-badan intelijen tersebut mencoba untuk menganalisis bahwa orang tersebut mempunyai jaringan komunikasi dengan anggotaangotanya di organisasi terorisme dalarn usaha mencegah orang tersebut dekat dengan jaringan mereka dan menyusun aktifitas teror. Sementara, polisi menahan orang untuk menyelidiki apakan orang tersebut bersalah dan rnengirinmya ke penjara.
Di pihak lain, aktifitas organisasi terorisme terlalu samar karena mereka mempunyai jaringan maya bahwa mereka dapat menyusun setiap ak-tifitasnya secara online. Karena terorisme terrnasuk dalarn kejahatan non-tradisional, adalah sukar untuk mengenaii aktifitas mereka tanpa ada penyelidikan yang teliti. Akan tetapi, penyelidikan yang dibuat oleh Badanbadan Intelijen cenderung dituduh melanggar hak asasi manusia, seperti penahanan, memaksa orang untuk mengaku, mengancam, dan lain-lain upaya untuk mengumpulkan inforrnasi keberadaan organisasi mereka.
Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang menjadi dasar dari aktifitas Badan Intelijen tersebut diperlukan. Selain itu, perlu untuk memperbaiki semua struktur badan intelijen yang kini ada Selama ini, snaktur badan intelijen cenderung menunjukkan kewenangan mereka sendiri. Contoh, Badan Intelijen Kepolisian dan Badan Intelijen Stratejik TNT. Struktur ideal hams tidak berfokus pada sektor yang khusus tetapi harus mencakup seluruh sektor. Lebih lanjut, struktur tersebut harus menunjukkan kewenangan tertinggi dan aktifitas intelijen untuk mengawasi tiap-tiap aktifitas dari semua aktifitas intelijen. Struktur ini harus ada dalam peraturan yang akan dibuat. Di masa mendatang, peraturan ini dapat menjadi perlindungan yuridis untuk aktifitas badan-badan intelijen di Indonesia dalam usaha pemberantasan kejahatan terorisme.

Many kind of intelligent agencies in Indonesia have main goal in prevent state from many kind of threats which can endanger the state and the nations. They should investigate phenomena of threats before it become threats for national safely. The agencies are Badan Intelijen Negara (BIN, State Intelligent Agency), Badan Intelijen Strategis TNT (BALS, Strategic Intelligent Agency Indonesian Armed Forces), Badan Intelijen Kepolisian (BIK, Police Intelligent Agency), Badan Intelijen Irnigrasi (BIMI, Immigration Intelligent Agency), Badan Intelijen Bea Cukai (BIBC, Custom Intelligent Agency), and Badan Intelijen Kejaksaan Agung (BIKA, Supreme Persecutory Intelligent Agency), Each agency should do the task to maintain national safety from many kind of threats according to their functions. Among these agencies, BIN is a coordinator for all intelligent agencies in Indonesia However, their activity could not be accomplished as it should. It is because there is no regulation to manage their authority to investigate the case, especially person who become witness.
In one hand, the agencies could not investigate the phenomena from person who have been alleged a criminal. In doing investigation, the agencies need to arrest those person and it against the human right, of course_ Actually, arresting which done by the intelligent agencies is quite different to arrest done by the police. The agencies need to arrest person to investigate that how far this person has relations to the terrorism organization. It means that the agencies try to analysis that the person has network to communicate to their members in terrorism organization in order to prevent the person close to their network and arrange the activity of terror. Meanwhile, the police arrest person to investigate whether this person is guilty and put them into detention.
On the other hand, the activity of terrorism organization is too vague because they have a virtual network that they can arrange every single activity by online. As terrorism is included in non-traditional crime, it is difficult to identify their activity without any precise investigation. However, the investigation which is made by the Intelligent Agencies tend to be alleged against human rights, such as arresting, pushing someone to confess, threatening, and so on in order to gather information of their existence. There are no regulation for the Intelligent Agencies to develop their authority for gathering information. They need regulation which can give them authority to do what they need to do.
The finding of the observation show that the regulation which become based of the activity of the Intelligent Agencies is needed. Besides that, it is needed to be fix all the structures of the Intelligent Agencies which now available. For long time, the structures of the Intelligent Agencies tended to show their own authority. For example, Police Intelligent Agency and Strategic Intelligent Agency of Indonesian Armed Forces. The ideal structures should be no to focus on specific sector but should cover all sector. Furthermore, the structures should show the highest authority of intelligent activity to control each activity from all the intelligent activity. This structure should be in the regulation that will be made. In the future, this regulation can be a legal protection for the activity of the intelligent agency in Indonesia in order to war against terrorism.
"
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T20238
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dyah Kurnianingsih
Depok: Universitas Indonesia, 2003
S26181
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ronal Balderima
"ABSTRAK
Pembentukan dan Muatan materi peraturan perundang-undangan di bidang terorisme telah coba diatur dalam bentuk Perpu maupun dalam Undang-Undang. Pembentukan Perpu dilakukan karena hal ihwal kegentingan yang memaksa dimana belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait terorisme kemudian Perpu harus ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui proses pengesahan di DPR. Pembentukan Perpu terorisme telah melanggar prinsip negara hukum, melanggar hierarki norma hukum, tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga mengabaikan pertimbangan hak atas rasa aman dalam pembentukannya. Pembentukan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 telah memenuhi prinsip negara hukum, hierarki norma hukum, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu meski tidak semua prosedur dapat terpenuhi dengan baik. Pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 telah memenuhi prinsip negara hukum, serta telah memenuhi semua prosedur pembentukan Undang-Undang sebagaimana pengaturan yang berlaku. Materi muatan peraturan Perpu dan Undang-Undang pemberantasan terorisme belum memenuhi syarat-syarat muatan undang-undang yang baik dengan tidak terpenuhinya pengaturan hak atas rasa aman dalam hal yang menjadi sorotan adalah terkait defenisi dari terorisme yang multi tafsir, jangka waktu penahanan yang tidak memenuhi konvensi internasional terkait hak-hak sipil dan politik serta menyimpangi aturan KUHAP Indonesia, serta pelibatan kembali TNI dalam penindakan terorisme adalah tanda nyata bahwa pemenuhan hak atas rasa aman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat 1 akan dapat terwujud. Politik hukum peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan terorisme di Indonesia yang dilaksanakan dari tahun 1998-2018 dalam hal pembentukannya dan materi muatan
telah mengabaiakan prinsip negara hukum, tidak tertib tata aturan perundang-undangan, serta dengan tidak mengindahkan hak atas rasa aman. Politik hukum peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana di bidang terorisme menunjukkan ketidaksuaian dengan Pasal 28G ayat 1 UUD Tahun 1945.

ABSTRACT
The formation and content of legislative material in the field of terrorism has been tried in the form of a Government Regulation in Lieu of Law or Law. The Government Regulation in Lieu of Law was formed because of a matter of urgency where there were no laws and regulations governing terrorism, then the Government Regulation in Lieu of Law had to be stipulated into a Law through the ratification process in the DPR. The establishment of Government Regulation in Lieu of Law on terrorism has violated the principles of the rule of law, violated the hierarchy of legal norms, the ordering of laws and regulations, thus ignoring the consideration of the right to a sense of security in its formation. The formation of Law No. 13 of 2003 has fulfilled the rule of law, the hierarchy of legal norms, the order of the laws and regulations that were in force at the time although not all procedures were fulfilled properly. Formation of Law Number 5 Year 2018 has met the principles of the rule of law, and has fulfilled all procedures for the formation of the Law as applicable regulations. The contents of Government Regulation in Lieu of Law and the Law on eradication terrorism have not fulfilled the requirements for a good law content with the non-fulfillment of the regulation of the right to security in the matter of concern is related to the definition of terrorism which has multiple interpretations, the period of detention that does not meet the convention international relations with civil and political rights and deviating from the Indonesian Criminal Procedure Code, and the reengagement of the TNI in the fight against terrorism is a clear sign that the fulfillment of the right to security as regulated in Article 28G paragraph 1 will not be realized. The legal policy of legislation in the field of eradication terrorism in Indonesia carried out from 1998-2018 in terms of its formation and material content has ignored the rule of law, disorganized rules and regulations, and with no regard
for the right to security. The legal policy of the laws and regulations eradicating criminal acts in the field of terrorism shows dissonance with Article 28G paragraph 1 of the 1945 Constitution."
Jakara: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mardenis
Jakarta: Rajawali, 2013
345.02 MAR p (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2002
323 IND k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>