Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 185324 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Richard Anggoro
"Hukum internasional melegitimasi pelaksanaan intervensi kemanusiaan dalam hal suatu konflik yang mengancam perdamaian serta keamanan internasional maupun regional. Organisasi internasional PBB di dalam piagamnya pada bab VII mencantumkan adanya hak untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Organisasi Regional di Afrika seperti African Union, The Economic Community of West African States,The Southern African Development Community, memberikan legitimasi intervensi kemanusiaan di dalam piagam pembentukan dan protokolnya. Konflik yang terjadi di The Democratic Republic of the Congo, Sudan, dan Sierra Leone merupakan salah satu konflik di Afrika yang terdapat intervensi kemanusiaan. Pada prakteknya, pelaksanaan intervensi kemanusiaan terdapat permasalahan hukum dan permasalahan teknis.

The Humanitarian intervention under Internationa law can be legitimized if there is a conflict that pose a threat to international or regional peace and security. Under the chapter seven of The United Nations Charter acknowledged the right to intervene. Regional organization in Africa such as; African Union, The Economic Community of West African States,The Southern African Development Community in their charter and protocols also acknowledged the right to intervene. Practices of humanitarian intervention in Africa can be found on the conflict that happened in The Democratic Republic of the Congo, Sudan, and Sierra Leone. On the level of practicalilty, the humanitarian intervention can cause a legal and technical problems."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S26228
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Indah I`tiqaf
"Meningkatnya masalah krisis kemanusiaan tentunya mengiringi munculnya berbagai operasi kemanusiaan atau yang biasa disebut humanitarian action dimana bantuan-bantuan tersebut dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah terkait kemanusiaan yang terjadi di banyak Negara. Humanitarian action ini melibatkan adanya humanitarian intervention dan juga humanitarian assistance. Humanitarian intervention dan juga humanitarian assistance merupakan dua konsep yang berbeda walaupun mereka berangkat dari tujuan yang sama. Terdapat beberapa perbedaan dari kedua konsep tersebut mulai dari bentuk keterlibatan, pihak yang dapat terlibat, dan status hukum pelaksanaan kedua konsep tersebut dalam keadaan konflik.
Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai perbedaan dari kedua konsep tersebut dan penerapan dari humanitarian assistance dalam keadaan konflik. Mekanisme dari pelaksanaan humanitarian assistance seringkali ditemukan adanya hambatan-hambatan yang membawa pengaruh buruk bagi keberlangsungan korban-korban konflik. Sepatutnya bagi negara-negara penerima bantuan tidak menutup diri karena dapat memperparah keadaan krisis kemanusiaan. Oleh karena itu seharusnya negara-negara penerima bantuan memanfaatkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh PBB melalui organ-organnya dan organisasi kemanusiaan lainnya, guna memberikan perlindungan kepada penduduk yang menjadi korban konflik yang terjadi.

The rising humanitarian crisis made the emergence of various humanitarian operations or so called humanitarian action where the aid is considered as a solution to overcome the problems related to humanity that occurred in many countries. Humanitarian action involves humanitarian intervention and humanitarian assistance. Humanitarian intervention and humanitarian assistance are two different concepts even though they depart from the same goal. There are several differences between the two concepts ranging from the form of involvement, the parties involved, and the legal status of the implementation of the two concepts in a conflict country.
This study basically explains the differences between the two concepts and the application of humanitarian assistance in the conflict country. Mechanisms of the implementation of humanitarian assistance are often found to be obstacles that have a negative impact on the survival of conflict victims. As the humanitarian recipient countries, they should not close themselves because it can worsen the situation of the humanitarian crisis. Therefore, the recipient countries should use the assistance provided by the UN through their organs and other humanitarian organizations, to provide protection to the victims of the conflict.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Sutan Remy Sjahdeini
Jakarta: Prenadamedia , 2024
341.67 SUT h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
"Certain tactics of war used by the insurgent sometimes puts the armed forces in the difficult situation to apply the international humanitarian law (IHL). As IHL purposed to minimise the victims of armed conflict and protect persons not participating in the hostilities, the IHL principle of distinction is one of the important principles. Some current insurgency operations indicate that the insurgents tend to conduct guerilla and urban warfare so that it is not easy for the soldiers to distinguish civilians and combatants. In fact, a number of IHL rules provide some restrictions of means and method of warfare but do not omit the right of the soldiers to carry out their military operation and if necessary some measures relating to security and legal enforcement against civilians being accused of participating in the enemy military operation. Moreover, the willingness of applying IHL would be useful for the soldiers to avoid the indictment of any legal violation and at the end to obtain the support from the people."
JPUPI 2:3 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ambarwati
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013
341.67 AMB h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Ambarwati
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
341.67 AMB h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Ambarwati
Jakarta: Rajawali, 2010
341.67 AMB h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Nura Soraya
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas Perlindungan terhadap Penduduk Sipil pada saat Perang
Sipil, terkait dengan Konvensi Jenewa sebagai Jaminan Dasar Hak Asasi Manusia
dan Pelanggaran atas peraturan tersebut. Kasus yang digunakan dalam tulisan ini
adalah Fenomena False Positives di Kolombia pada saat Perang Sipil terjadi
antara Pemerintah Kolombia dengan FARC-EP. Tujuan penulisan skripsi ini
untuk mengidentifikasi peraturan apa saja yang dapat berlaku saat terjadi Konflik
Bersenjata Non-Internasional, Pelanggaran atas peraturan diatas yang
menyebabkan Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dan untuk
mengetahui bagaimana Pemerintah Kolombia bertindak terhadap tuduhan
pelanggaran dalam fenomena ini sehingga mendapatkan perhatian dari Mahkamah
Pidana Internasional.

ABSTRACT
The focus of this paper is the protection on civilian during a civil war, related to
the Geneva Convention as the fundamental guarantees on human rights and the
violation on these regulations. The case used in this paper called False Positives, a
phenomenon happened in Colombia during the civil war. The purpose of this
study is to identify what are the rules applied on a Non-International Armed
Conflict, these violations on human rights as War Crimes and Crimes Against
Humanity, and to find out how the Colombian Government acts towards these
accuses as the phenomenon caught the attention of International Criminal Court."
Universitas Indonesia, 2014
S57667
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Internatianal humanitarian Imhr and human rights Imv haw a similar relationship and goal. In term of its coverage and target, however they are different each other. In one hand, international humanitarian law is an emergency law and implementation in external and internal arm conflict situation. On the other  hand, human rights law is applied both in peace and war situation."
340 KANUN 11:29 (2001)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>