Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam penugasan Pemerintah untuk melakukan pelayanan publik dengan membeli tenaga listrik yang berasal dari pembangkit tenaga listrik yang berbasis energi terbarukan. Kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik secara khusus tertuang dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi dan peraturan pelaksanaannya serta beberapa Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penugasan Pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan pembelian tenaga listrik yang berbasis dari energi terbarukan yang dijual oleh pengembang pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai suatu badan usaha selayaknya dapat menentukan sendiri pelaksanaan bisnis dan harga listriknya sendiri namun dengan penugasan dimaksud seperti tidak diberi kebebasan untuk berunding sendiri dengan investor, padahal dengan segala keahlian dan pengalamannya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lebih tahu kebutuhan mengenai berapa tenaga listrik yang harus dibeli, berapa harga pantasnya, dan sebagainya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penugasan dimaksud diperlukan dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal dalam penyediaan tenaga listrik.

---

This thesis discusses about the position of PT PLN (Persero) is a State Owned Enterprise License Holder of Electricity Supply in the assignment of the Government to perform a public service by purchasing electricity from power plants based on renewable energy. Government policy in order to encourage the development and utilization of renewable energy optimally to meet the electric power supply is specifically stipulated in the provisions of Article 19 of Government Regulation No. 59 Year 2007 on Geothermal Operations and its implementing regulations as well as some of the regulation governing the assignment of the Government to the PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) to purchase electricity from renewable energy based being sold by a private power plant developer or Independent Power Producer (IPP).

PT PLN (Persero) as a business entity should be able to determine its own conduct of business and the price of the electricity itself, but with such an assignment is not given the freedom to negotiate with the investors themselves, but with all the expertise and experience, PT PLN (Persero) more know about how much power needs to be purchased, what price, and so on. This thesis research using normative juridical form of prescriptive analytical research results The results of this study concluded that the assignment is necessary in order to encourage the development and optimal utilization of renewable energy in electricity supply."

"Kontrak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap oleh PT PLN Persero mempunyai tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan sosial ekonomi, dan tepat harga, untuk menghindari risiko tidak tercapainya tujuan kontrak sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan adanya jaminan yang diberikan oleh penerima kerja kepada pemberi kerja. PT PLN Persero dalam pedoman pengadaan barang dan jasa menggunakan instrumen jaminan pelaksanaan berupa bank garansi, namun dalam prakteknya bank garansi sering mengalami permasalahan dalam klaim pencairannya. Tesis ini membahas mengenai aspek hukum bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan dalam kontrak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di PT PLN Persero. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada ketentuan penjaminan kontrak pekerjaan konstruksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Bank Garansi yang digunakan oleh PT PLN Persero, dan perlindungan hukum pencairan klaim terhadap Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk bank garansi dalam kontrak pembangunan PLTU di PT PLN Persero. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kontrak-kontrak pengadaan utamanya pekerjaan konstruksi di Indonesia mensyaratkan adanya jaminan pelaksanaan dalam bentuk bank garansi, begitu juga berlaku dalam pedoman pengadaan barang/ jasa di PT PLN Persero, namun meskipun bank garansi mencantumkan klausula pencairan tanpa syarat, namun karena sifat dasar bank garansi sebagai perjanjian accessoir yang melekat pada perjanjian pokoknya, maka ada celah hukum yang dapat dijadikan alasan tidak dicairkannya bank garansi sebelum ada pembuktian wanprestasi. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan terhadap pemberi kerja selaku pemilik investasi, Standby Letter of Credit dapat dijadikan alternatif penjaminan karena mempunyai sifat yang independen dan tidak diperlukan pembuktian wanprestasi untuk pencairan jaminan dalam hal kontraktor wanprestasi.

---

Contract of construction service, especially for coal fire Steam Power Plant Construction, has the objective to meet the requirements of quality, quantity, time, place, socio economic objectives, and the right price in accordance with the expectation contained in the agreement. To avoid the risk of failing to achieve those objectives as mentioned above, in term of developing, bank guarantee should be provided by the contractor. PT PLN Persero, in the rule of procurement using the Bank Guarantee as a Performance Bond, however, Bank Guarantees has many problems in the liquefaction process.

This thesis discusses the legal aspect of the bank guarantee as a Performance Bond in the Coal Fire Steam Power Plant Construction Contract at PT PLN Persero. This Research is descriptive by using Normative Juridical Method.

The Result of the research shows that although bank guarantee includes unconditional demand clause, but due to the nature of the bank guarantee as accessory agreement inherent underlying agreement, then there is a legal loophole which can be used as an excuse not to be realized before there is actual default. Therefore to provide protection to the owner of the investment, standby Letter of Credit can be used as an alternative guarantee because it has an independent and does not need proof of actual default for Demand in case of the contractor default."

"Listrik merupakan salah satu kebutuhan penunjang utama bagi manusia, terutama di era modern seperti sekarang ini. Penggunaan listrik bukan hanya untuk penerangan tetapi terlebih lagi untuk seluruh aspek kebutuhan rumah tangga terutama yang menggunakan alat elektronik. PT PLN sebagai satu-satunya Perusahaan Listrik Negara yang mempunyai tugas untuk menyediakan dan mengupayakan tenaga listrik untuk masyarakat luas dituntut untuk selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas ketenaga listrikannya bagi masyarakat. Akan tetapi dalam prakteknya, sering terjadi keluhan keluhan dari masyarakat pengguna listrik atau konsumen listrik terhadap pelayanan dan atau kinerja dari PT. PLN selaku pelaku usaha penyedia jasa listrik. Salah satu keluhan yang sangat meresahkan masyarakat pengguna listrik ialah terjadinya pemadaman secara bergiliran tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Di dalam penelitian ini, penulis meneliti kemungkinan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam pemadaman listrik secara bergiliran ini, karena telah mengakibatkan kerugian di kalangan konsumen listrik. Selain itu juga melihat bagaimana hubungan hukum antara PT. PLN selaku pelaku usaha dengan masyarakat pengguna listrik selaku konsumen yang terjadi atas dasar kontrak penyambungan listrik, yang dimana hubungan hukum tersebut memberikan tanggung jawab kepada PT PLN sebagai pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian akibat pemakaian tenaga listrik termasuk kerugian akibat pemadaman listrik. Dalam rangka mendapatkan ganti rugi atas apa yang telah mereka alami, maka kemudian para masyarakat pengguna listrik dapat mengajukan beberapa upaya hukum. Salah satu upaya hukum tersebut adalah gugatan secara Class Action. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder berupa bahan kepustakaan."

"Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang dinamis setiap tahunnya menuntut pemerintah untuk melakukan penambahan di bidang pengadaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, di dalam pemenuhannya pemerintah memerlukan dana yang tidak hanya dapat di tanggung oleh APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pun APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah melakukan insiatif terbaru dalam menjalankan pemenuhan pembangunan nasional yaitu dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dengan bentuk kerjasama yang sering dilakukan pemerintahyaitu dengan sistem Build Operate and Transfer BOT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan perpajakan terhadap kerjasama sewa beli pembangkit listrik antara PT XYZ dengan PT PLN Persero. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan transaksi kerjasama dikondisi factual yang terjadi terdapat perbedaan-perbedaan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan baik publik maupun pajak dan tidak sesuai dengan konsep yang ada. Akibatnya terjadi sengketa pajak atas kerjasama ini. Sengketa ini muncul karena ada perbedaan pendapat mengenai nature transaksinya apakah masuk ke dalam sewa menyewa atau masuk ke dalam penjualan.

---

Every year the growth of population in Indonesia push the government to make improvements in the field of procurement of public facilities and infrastructure,which fulfillment of the government requires funds that can not only be provided by the State Budget of Revenue and Expenditure APBN or the Budget of Regional Revenue and Expenditure APBD. The Government has initiated to fulfill the national development by cooperating with the private sector in the form of cooperation which is Build Operate and Transfer BOT system.

The purpose of this study is to analyze the tax treatment on the purchase of power plants between PT XYZ and PT PLN Persero. This study used a qualitative approach with the aim of descriptive research and data collection techniques of literature study and field study in the form of in depth interviews.

The result of the research shows that the factual transaction in factual condition happened there are differences in the implementation of a policy both public and tax and not in accordance with the existing concept. As a result there is a tax dispute over this cooperation. This dispute occurs because of differences of opinion regarding the nature of the transaction whether entering into a lease or into the sale."