Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengeksplorasi pengembangan energi nuklir di Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan energi yang semakin meningkat dan tekanan untuk mengurangi emisi karbon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor geostrategis yang memengaruhi kebijakan pengembangan energi nuklir, mengidentifikasi peran kerjasama internasional dalam membentuk perkembangan energi nuklir di Indonesia, dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengoptimalkan manfaatnya. Penelitian berfokus pada analisis kebijakan energi nuklir, keamanan energi, dan aspek ekonomi dari pengembangan infrastruktur nuklir. Penelitian menggunakan desain pendekatan kualitatif dengan metode Delphi untuk merumuskan pandangan dari para ahli dalam bidang energi nuklir. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan energi nuklir Indonesia, signifikansi kerjasama internasional, dan tantangan terkait regulasi dan keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang potensi dan hambatan pengembangan energi nuklir di Indonesia, serta implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan energi bersih dan berkelanjutan.

---

This research explores the development of nuclear energy in Indonesia in response to the increasing energy demand and the pressure to reduce carbon emissions. The objective of this study is to analyze geostrategic factors influencing nuclear energy development policies, identify the role of international cooperation in shaping nuclear energy developments in Indonesia, and evaluate the challenges faced by Indonesia in optimizing its benefits. The research focuses on the analysis of nuclear energy policies, energy security, and economic aspects of nuclear infrastructure development. The research utilizes a qualitative approach with the Delphi method to formulate opinions from experts in the field of nuclear energy. The findings reveal the complexity of factors influencing Indonesia's nuclear energy policies, the significance of international cooperation, and challenges related to regulations and security. The conclusion of this research provides in-depth insights into the potential and barriers of nuclear energy development in Indonesia, along with policy implications that need consideration for achieving clean and sustainable energy goals."

"Berdasarkan studi yang dilakukan International Telecommunication Union ITU pada tahun 1990-an menyebutkan bahwa 1 kenaikan teledensity, memberikankontribusi sebesar 3 pada pertumbuhan GNP Gross National Product. Olehkarena itu, pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang tidak efisien akan menimbulkan efek berganda pula, yang mengakibatkan 'inefisiensi' pembangunan secara keseluruhan[14]. Salah satu solusi teknologi yang memungkinkan efisiensi infrastruktur adalah dengan Radio Access Networksharing yang bersifat aktif yaitu MOCN Multi Operator Core Network yang dapat melakukan sharing terhadap perangkat dan juga frekuensi kerja antar operator.Berdasarkan keadaan tersebut, terdapat pertentangan dalam regulasi pendayagunaan sumberdaya frekuensi, sehingga dirasa perlu adanya penyesuaian peraturan dari pemerintah agar dapat terlaksana penyelenggaraan RAN Sharing yang bersifat saling menguntungkan baik pihak operator, pelanggan, dan regulator. Analisis pemenuhan kebutuhan pelanggan LTE dan pemenuhancakupan area layanan dilakukan di daerah Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia dengan memperhitungkan nilai capex dan opex yang akan diinvestasikan. Analisis dilakukan di daerah Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia dikarenakan salah satu operator seluler indonesia menerapkan RAN sharing MORAN Multi Operator Radio Access Network di daerah tersebut. Hasil dari analisis penerapan RAN sharing MOCN dapat menghasilkan keuntungan dua kali lebih besar dibandingkan penerapan Own Build.

---

Studies that have been conducted by the International Telecommunication Union ITU in the 1990s mentioned that a 1 increase in teledensity, contributed 3 tothe growth of GNP Gross National Product . Therefore, the inefficient use ofradio frequency spectrum will cause multiple effects as well, which resulted in the inefficiency of overall development. One of the technology solutions that enableefficient infrastructure is an active sharing Radio Access Network, namely MOCN Multi Operator Core Network which can share towards devices and alsoworking frequency between operators.Based on these circumstances, it is deemednecessary for adjusments of the regulations from the government in order toimplement the RAN Sharing, which will mutually beneficial for both thecustomers, operators, and regulators. Analysis of fulfilling LTE subscriber needsand area coverage carried out in Banyumas, Central Java, Indonesia with takinginto account the value of to be invested capex and opex that can be used as adriving factor to improve the government regulations on the arrangement offrequencies so RAN sharing can be applied in Indonesia. The analysis wascarried out in Banyumas, Central Java, Indonesia because one of the Indonesianmobile operator implement RAN Sharing MORAN Multi Operator Radio AccessNetwork in the area. The results of the analysis of the implementation of RANsharing MOCN can generate profits two times greater than the implementation of Own Build."

"Skripsi ini telah diuji pada tanggal 8 Januari 2002 di Fakultas Sastra Universitas Indonesia jurusan Francis, di hadapan Panitia Ujian yang terdiri atas : Dr. Okke K. S. Zalimar, Dr. J. Kadjat Hartojo, Ari A. Harapan M.Hum, Joesana Tjahjani M.Hum, dan Bernadetta Utami SS. Skripsi ini memaparkan hasil penelitian mengenai perkembangan pemanfaatan energi nuklir di Prancis pada dasawarsa 1970 hingga tahun 2001. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan pemanfaatan energi nuklir di Prancis, yang mulai intensif setelah krisis minyak 1973 hingga perkembangan pesatnya pada dasawarsa 1990 hingga tahun 2001, melalui pemaparan inovasi teknologi dan struktur industri pengolahan energi nuklir di Prancis."

"PENDAHULUAN Indonesia telah memasuki suatu periode yang dalam pembangunan ekonomi disebut 'Tinggal Landas". Dalam keadaan seperti ini perekonomian akan membutuhkan tambahan energi yang besar sekali. Minyak bumi merupakan kebutuhan energi untuk memenuhi hampir seluruh kebutuhan komersil negara dan ekspor minyak merupakan salah satu pendapatan yang terbesar untuk pembangunan. Kalau kebutuhan energi tidak terkendali maka kebutuhan ini akan menggerogoti jumlah minyak yang mungkin dieskpor kecuali kalau pertumbuhan produksi minyak sama dengan pertumbuhan permintaan energi. Karena Indonesia mempunyai sumber-sumber energi lainnya seperti gas bumi, batu bara, sumber geothermal, sumber hydropower, maka Indonesia mempunyai pilihan untuk pengembangan energinya. Sumber-sumber lain ini dapat menggantikan minyak bumi untuk kebutuhan domestik agar minyak bumi tetap dapat diekspor dalam jumlah yang cukup besar untuk membiayai perkembangan sosial maupun ekonomi. Sampai saat ini Indonesia merupakan pengekspor utama minyak bumi dan LNG disebelah timur Teluk Persia, dan merupakan sumber yang penting untuk Pacific Basin."

"Penelitian ini membahas penyebab terhambatnya implementasi kebijakan transisi energi di Prancis. Prancis merupakan negara industri pertama yang meratifikasi perjanjian Paris Agreement dan memiliki kebijakan transisi energi lainnya seperti La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) dan Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Namun pada masa Emmanuel Macron, implementasi tersebut terhambat. Macron gagal untuk memenuhi target tahunan penggunaan energi baru terbarukan dan juga mengundur target transisi energi yang mana pada masa Hollande target tersebut sampai dengan tahun 2025 menjadi tahun 2035. Melalui metode penelitian sequential transformative mixed methods, penelitian ini mengangkat studi kasus implementasi kebijakan transisi energi di Prancis pada masa Emmanuel Macron tahun 2017-2019. Skripsi ini menghasilkan empat temuan. Pertama, implementasi transisi energi di Prancis dipengaruhi oleh ideologi partai penguasa dan tidak semua région bekerja sama dengan baik untuk implementasi kebijakan tersebut. Kedua, implementasi transisi energi di Prancis melibatkan delapan klaster pengaruh dengan klaster EDF Renouvelables yang paling dominan. Ketiga, EDF Renouvelables tidak memonopoli tetapi mendominasi implementasi transisi energi Prancis. Keempat, kerugian dalam ekonomi menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi transisi energi memiliki karakter issue networks. LREM sebagai partai penguasa saat ini tidak memiliki dukungan yang signifikan terhadap implementasi transisi energi dan lebih berpihak pada isu ekonomi.

---

This study discusses the causes of impeded implementation of energy transition policies in France. France is the first industrialized country to ratify the Paris Agreement and has other energy transition policies such as La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) and Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). However, during Emmanuel Macron, the implementation was hampered. Macron failed to meet the annual target for the use of new renewable energy and also delayed the energy transition target which during the Hollande period until 2025 to 2035. Through sequential transformative mixed methods research, this study raised the case study of the implementation of energy transition policies in France during the period of Emmanuel Macron in 2017-2019. This thesis produces four findings. First, the implementation of the energy transition in France is influenced by the ideology of the ruling party and not all regions work well together for the implementation of the policy. Second, the implementation of the energy transition in France involves eight clusters of influence with the most dominant EDF Renouvelables cluster. Third, EDF Renouvelables does not monopolize but dominates the implementation of the French energy transition. Fourth, losses in the economy hinder the implementation of the policy. This study concludes that the energy transition implementation has the issue network character. LREM as the ruling party does not currently have significant support for the implementation of the energy transition and is more pro-economic."

"Penelitian ini berupaya membahas peran Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) dalam proses pembahasan RUU EBT pada tahun 2020. Untuk menjelaskan peranan tersebut, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan dinamika pembahasan RUU EBT pada tahun 2020 dengan menggunakan dua aspek dalam teori Agenda Setting yang dikembangkan oleh Kingdon, yakni aliran permasalahan dan aliran kebijakan. Penulis kemudian berupaya mengulas peran HIMNI sebagai Policy Entrepreneur dalam aliran permasalahan pembahasan RUU EBT. Dalam skrpsi ini, penulis berhasil menemukan beberapa temuan. Penulis berhasil menjelaskan bahwa HIMNI bertindak aktif sebagai policy entrepreneur dalam aliran kebijakan pembahasan RUU EBT karena secara aktif melakukan tindakan pelunakan dan mengharapkan insentif bagi anggota mereka ketika proposal yang mereka tawarkan dapat diakomodasi oleh Komisi VII DPR RI dalam RUU EBT.

---

This research aims to discuss the role of the Indonesian Nuclear Society Association (HIMNI) in the drafting process of the New and Renewable Energy Bill in 2020. To explain this role, the author first explains the drafting process of RUU EBT in 2020 by using two aspects in the Agenda Setting theory developed by Kingdon: the problem stream and the policy stream. The author seeks to examine the role of HIMNI as a Policy Entrepreneur in the problem stream in the drafting process of the EBT Bill. In this thesis, the author managed to find several findings. Author has succeeded in explaining that HIMNI acts actively as a policy entrepreneur in the policy flow of the EBT Bill discussion because they expect incentives for its members' involvement when Commission VII DPR RI can accommodate the proposals they offer in the EBT Bill."