Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 154331 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
cover
Rudi Rochmansyah
"Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, yang diawali dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, secara fundamental telah mengubah format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
Perubahan yang mendasar juga menandakan terjadinya perubahan sistem kekuasaan negara yang dianut dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari paradigma dengan sistem pembagian kekuasaan (distribution/division of powers) secara vertikal sebelum perubahan UUD 1945, menjadi sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) secara horizontal setelah perubahan UUD 1945. Dianutnya sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang bersifat horizontal ini sebagaimana yang tercermin dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, ialah mempertegas kedudukan dan fungsi kekuasaan negara yang dipisah dengan menganut prinsip checks and balances yang diwujudkan ke dalam tiga cabang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legilatif dipegang oleh DPR, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan kekuasaan kehakiman dipegang oleh lembaga peradilan.
Pergeseran kekuasaan legislasi merupakan implikasi dari Perubahan UUD 1945. Pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 naskah asli mengamanatkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan DPR sebagai lembaga legislatif hanya diberikan hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang. Berdasarkan UUD 1945 ini, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus juga memegang kekuasaan legislatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut UUD 1945 ini adalah pembagian kekuasaan dan tidak menganut prinsip check and balances, karena kekuasaan Presiden sangat dominan dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan, baik dalam kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.
Perubahan UUD 1945 telah menganut sistem pemisahan kekuasaan secara horizontal dengan prinsip check and balances, yang mendorong terjadinya pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden beralih kepada DPR. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (Perubahan) mengamanatkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa Presiden mempunyai hak mengajukan Rancangan Undang-Undang. Pergeseran kekuasaan legislasi tersebut menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan negara secara horizontal menjadi cabang kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Pemisahan kekuasaan negara dengan menganut prinsip check and balances menandakan adanya keseimbangan peran DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden pemegang kekuasaan eksekutif, sebagai lembaga negara dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18222
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jimly Asshiddiqie, 1956-
Yogyakarta: UII, 2005
328.014 JIM f
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Astim Riyanto
"Unitary state as provided for in Article l (l) injunction with Article i8 of the 1945 Indonesia?s Constitution, as amended in year 2000 in junction with Law No. 32/2004, falls into an decentralized unitary state model with a federalistic sub-model. In dealing with the problem, a research on the actualization of unitary state after the amendment of Article 18 of the 19-I5 Indonesia's Constitution was carried out. Research used methods of juridical-normative, juridical-historical, and juridical-comparative. The results obtained were as follows. First, notional territory is organized into provincial and local/municipal territories. Second, authority relationships between central government and local government and among local governments are in form of coordination, guidance, and supervision in administrative and territorial aspects. Third term of "territories extraordinary in nature" as provided for in Article 18 of the 1945 Indonesia`s Constitution is originally intended as Swapraja and Village. Based on proportionality principle as upheld by Law No. 32/2004. indonesia should pursue a proportional, decentralized unitary state, with a focus of local autonomy on district/municipal. In order to deal with the problem. under constitutional power, Law on Local Government should be invoked in actualizing a unitary state in implementing local governance."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
HUPE-36-1-(Jan-Mar)2006-1
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Chaidir Basrie
Jakarta: UI-Press , 1998
320.12 CHA b
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Chaidir Basrie
Jakarta: UI-Press, 1998
355 CHA b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Loebis, A.B. (Ali Basja)
"Di dalam buku ini dijelaskan tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia, proklamasi/revolusi Agustus 1945, Hakekat dan tujuan revolusi Indonesia, dualisme dalam pimpinan revolusi merugikan revolusi Indonesia, amanat penderitaan rakyat, perlunya kembali ke UUD 1945, dekrit presiden kembali ke UUD 1945 sejak tanggal 5 Juli 1959, dasar falsafah negara RI ialah Pancasila, haluan negara Indonesia, politik luar negeri bebas dan aktif, retooling, penambahan alat-alat perlengkapan negara sebagai alat revolusi, dan program kabinet kerja."
Jogjakarta : [Publisher not identified], 1960
K 342 LOE h
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Loebis, A.B. (Ali Basja)
Jogyakarta: [Publisher not identified], 1960
342 LOE h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>