Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus Bupati Kampar berawal dari pengusiran yang dilakukan Bupati Kampar, Jefri Noer terhadap salah seorang guru teladan Tingkat Nasional yang juga seorang Kepala Sekolah SMU Negeri 2 Air Tiris, Abdul Latif. Seperti yang telah diberitakan oleh harian Kompas (11102), peristiwa itu terjadi di tengah-tengah dialog antara Bupati dengan para guru se-Kabupaten Kampar pada Kamis, 5 Februari 2004 lalu. Tindakan pengusiran yang dilakukan oleh Bupati, menyebabkan munculnya berbagai persoalan atau isu sehubungan dengan peristiwa tersebut.Sesuai gejala yang ditemui, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sebagian dari Metode Audit Program Monitoring Lingkungan atau Environmental Monitoring Audit Programs, yaitu pada Tahap Peringatan Dini (Early Warning Phase). Sebagai penelitian yang bertujuan untukmengetahui kecenderungan pendapat umum yang dimuat dalam media massa dalam hal ini harian Kompas, maka penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi analisis isi, dengan tetap mengacu pada gejala-gejala pendapat umum, yaitu adanya isu (tahap munculnya isu), adanya pro dan kontra (tahap diskusi) dan adanya sejumlah orang panting (tahap upaya kesepakatan). Analisis dilakukan terhadap 32 isi seluruh berita mengenai kasus Bupati Kampar yang dimuat di harian Kompas sebanyak pada kurun waktu 11 Februari - 26 Maret 2004.Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan unjuk rasa merupakan isu yang paling sering muncul dalam berita kasus Bupati Kampar. Sementara kecenderungan arah isu pemberiitaan tersebut sebagian besar menunjukkan sebagian besar arahnya adalah negatif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan pihak yang paling sering muncul sebagai sumber berita dalam kasus ini.Berkaitan dengan fungsi pers dan kinerja para editor media massa, hasil penelitian ini memperlihatkan adanya proses penetapan agenda (Agenda Selling) dan Teori Struktural Fungsional yang dilakukan harian Kompas dalam memberitakan kasus ini. Jadi, terjadi sinergi antara agenda media masa, agenda publik, dan agenda kebijakan, saat agenda kebijakan yang dimuat oleh elit didasarkan Well agenda publik yang tercermin dan disalurkan oleh media massa sesuai agenda pemberitaan media massa tersebut.Hasil penelitian ini pun menunjukkan kesesuaian dengan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini. lsu unjuk rasa sebagai isu yang paling sering muncul telah menjadi pertimbangan utama Mendagri dalam memenuhi tuntutan untuk menonaktifkan Bupati dan Wakil Bupati Kampar.Atas dasar temuan ini, disarankan untuk menerapkan Audit Program Monitoring Lingkungan khususnya tahap Peringatan Dini (Early Warning Phase) untuk mengetahui gejala awal khususnya mengenai pendapat umum atau peristiwa-peristiwa sosial lainya yang mungkin memiliki pengaruh penting bagi sebuah organisasi atau institusi."

"Penelitian yang dilakukan di Kalimantan Selatan ini, mengenai Konflik antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan studi kasus pemberhentian Gubernur Kalimantan Selatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teori yang digunakan adalah local government atau otonomi daerah, konflik dan budaya politik. Pada penelitian ini, terlihat konflik dalam hubungan Kepala Daerah dan DPRD pada pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 yaitu dimana kedua institusi tersebut tidak berjalan efektif seperti yang diharapkan oleh UU No. 22 tahun 1999. Akibatnya, pelaksanaan otonomi daerah tidak berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang awalnya diharapkan adanya demokratisasi dan mekanisme checks and balances antara DPRD dan Kepala Daerah. Dari tataran pelaksanaannya terjadi superioritas kekuasaan DPRD ingin mengusai Kepala Daerah, sehingga terjadi Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah yang seharusnya merupakan progress report menjadi kekuatan untuk memecat Kepala Daerah yang tidak sepaham dan sekepentingan dengan DPRD. Disamping itu, Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sering terlihat merupakan menjadi alat kekuatan antara DPRD dan Kepala Daerah. Dampak dari hal ini, dapat membuat kinerja Pemerintahan Daerah terganggu dalam konflik dan terjadi pada Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Daerah. Terganggunya konsentrasi kerja Kepala Daerah tersebut bisa berakibat pembangunan daerah terhambat dan pelaksanaan otonomi daerah tidak menyentuh masyarakat secara luas.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis diketemukan fakta bahwa pemberhentian Gubernur Kalimantan Selatan oleh DPRD terlihat faktor yang sangat berpengaruh yaitu ketidakjelasan Undang-Undang yang mengakibatkan kurangnya pemahaman anggota DPRD Propinsi Kalimantan Selatan terhadap UU No.22 Tahun 1999, terutama di dalam menterjemahkan mekanisme pemberhentian Kepala Daerah akibat krisis kepercayaan publik. Disamping itu juga, adanya kepentingan-kepentingan anggota Dewan baik yang bersifat individu dan kelompok sangat kental mempengaruhi keputusan DPRD terhadap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Begitu juga, pemberhentian Gubernur Kalimantan Selatan oleh DPRD memberikan dampak politik yang tinggi terhadap hubungan Gubemur dengan DPRD yaitu menciptakan konflik yang berkepanjangan di daerah Kalimantan Selatan, terganggunya pembangunan di daerah dan ketidakhormonisan kedua lembaga tersebut yang seharusnya menjadi mitra sejajar menjadi lawan yang sating berhadapan mengadu kekuatan masing-masing."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya konflik antara kepala daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Kampar dengan jajaran dibawahnya serta berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Kampar. Kemudian juga untuk mengetahui bagaimana seorang kepala daerah melakukan fungsi komunikasi kepada jajaran pemerintahannya dan masyarakatnya. Selanjutnya studi ini juga mencari faktor yang mendorong atau memicu terjadinya konflik tersebut dilihat dari aspek komunikasi yang dilakukan Bupati Kampar.Dalam penulisan tesis ini ada beberapa kerangka konsep yang dipergunakan untuk menganalisis konflik yang terjadi antara pimpinan daerah dengan berbagai elemen masyarakat, seperti komunikasi formal dan informal dalam suatu organisasi, komunikasi organisasi birokrasi, karena yang menjadi konsentrasi penelitian juga adalah organisasi pemerintahan yang bersifat birokrasi. Kernudian iklim komunikasi organisasi Serta komunikasi dan kepemimpinan dari suatu organisasi. Gaya kepemimpinan dau gaya bahasa yang digunakan oleh seorang pemimpin juga sangat penting dalam jalannya kegiatan organisasi. Demikian juga dengan kompetensi komunikasi dari pemimpin, tanpa memiliki kompetensi komunikasi yang baik seorang pemimpin tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pemimpin juga harus menjadi seorang komunikator yang efektif dalam organisasi. Dalam suatu konflik juga ada komunikasi diantara pihak-pihak yang berkonflik, dan komunikasi ini disebut dengan komunikasi politik.Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripslkan temuan-temuan dari penelitian yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya Lokasi penelitian dilakukan di pemerintahan Kabupaten Kampar, Riau, karena permasalahan yang diteliti terjadi di daerah tersebut. Sedsngkan yang menjadi subyek penelitian atau yang disebut juga dengan informan adalah orang-orang yang mengetahui secara langsung konflik yang terjadi ataupun juga terlibat dalam permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara mendalam dengan informan serta Studi kepustakaan. Adapun laporan penelitian ini disajikan secara naratif dengan mengungkapkan life story dari para informan.Temuan-temuan penelitian mengungkapkan eskalasi konflik yang terjadi, faktor-faktor penyebab munculnya konflik, komunikasi organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kampar baik itu komunikasi informal maupun informal. Dan juga temuan tentang gaya kepemimpinan Serta gaya komunikasi yang digunakan oleh pemimpin ketika berinteraksi dengan bawahan ataupun masyarakat luas di Kampar. Kompetensi komunikasi dari Bupati Kampar juga menjadi perharian dalam penelitian ini sebab hal ini juga menjadi pemicu munculnya konflik. Dan dalam tulisan ini juga dikemukakan komunikasi politik yang terjadi dalam konflik walaupun tidak begitu mendalam.Bagian penutup berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Pemicu konflik yang terjadi sebagian besar dipicu oleh gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi dari Bupati Kampar, dan juga kompetensi komunikasi dari bupati tersebut. Pada bagian ini juga terdapat implikasi teoritis dan praktis Serta rekomendasi dari tulisan ini. Adapun yang menjadi rekomeudasi akademis dari tulisan ini adalah ditujukan kepada para akademisi yang tertarik dengan penelitian seperti ini dapat lebih mendalami komunikasi politik yang terjadi dan mencermati peran media massa dengan pemberitaannya sehingga konflik tersebut menjadi isu nasional. Sedangkan unluk para pemimpin di pemerintahan ataupun bentuk organisasi lainnya hendaknya disadari bahwa gaya kepemimpinan itu adalah hal yang perlu jadi perhatian khusus. Dan pemimpin juga hendaknya memperhatikan kornpetensi komunikasi yang dimilikinya. Kompetensi yang baik akan memudahkan pemimpin untuk memahami komunikasi yang dilakukannya pada lingkungan internal maupun eksternal organisasi."

"Terpilihnya Maddin dan Marganti sebagai bupati dan wakil bupati di Humbang Hasundutan menimbulkan tanda tanya, mengapa Maddin yang bermarga Sihombing dapat memenangkan Pilkada, padahal marga Sihombing bukan marga yang mayoritas di Humbang Hasundutan. Dalam kehidupan orang Batak, marga masih sangat mengikat sistem kekerabatan orang batak sehingga dalam menentukan kepemimpinan pun marga mayoritaslah yang paling berpeluang menjadi pemimpin di Humbang Hasundutan.Dengan terpilihnya Maddin ini, marga ternyata bukan harga mati sebagai penentu kemenangan, lalu kalau bukan marga yang utama, faktor - faktor apa yang berperan memenangkan Maddin dan Marganti. kemudian dari faktor tersebut, faktor mana yang paling berperan dan mengapa faktor tersebut yang paling berperan, hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dalarn penelitian ini.Untuk menganalisa masalah ini, perlu ada teori sebagai kerangka berpikirnya. Pelaksanaan pilkada diawali dari adanya demokratisasi dalam perpolitikan Indonesia yang berdampak pada perpolitikan lokal, dimana masyarakat dilibatkan secara langsung untuk memilih kepala daerahnya, maka dilaksanakanlah sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.Dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa teori, yaitu faktor sosiologis, seperti kelompok sosial, identitas sosial dan lain - lain, kemudian ada juga karena faktor psikologi sosial,faktor ini terkait dengan identitas partai politik pemilih, ada juga teori tentang pilihan rasional yaitu pilihan berdasarkan untung rugi, pilihan rasional ini bisa dilihat dan orientasi isu maupun orientasi kandidat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bantuan data kuantitalif yakni menggali informasi dari 90 responden dan 25 informan yang diwawancarai secara mendalam.Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang paling berperan memenangkan pasangan Maddin dan Marganti adalah faktor orientasi kandidat(63,4%), kemudian orientasi isu(59,9%), faktor sentimen primordial atau marga(45,6%), dan yang kurang berperan faktor identifikasi partai(34,17%).Implikasi teori terhadap temuan penelitian ini ternyata sebagian tend perilaku memilih dapat menjelaskan pokok permasalahan, terutama teori tentang pilihan rasional. Dimana masyarakat Humbang Hasundutan sudah mempertimbangkan untung rugi dalam memutuskan pilihan politiknya, mengenai teori perilaku memilih berdasarkan faktor identifikasi partai kurang relevan untuk menjelaskan kasus ini karena perbedaan asumsi terhadap sosialiasi politik, sedangkan teori mengenai faktor kelompok sosial juga bisa membantu memahami perilaku memilih di Humbang Hasundutan ini karena sentimen primordial masih berperan - meskipun bukan faktor dominan - dalam perilaku memilih.

---

The appointment of Maddin and Marganti as regents and vice regents in Humbang Hasundutan raise question of how can Maddin who has Sihombing kinship win the local election. It is surprising because Sihombing is not a majority kinship in the regency. In the life of Bataknese, kinship still ties the family relationship of Bataknese so that in selected their leader, the majority of certain kinship will have better opportunity to become the leader of Humbang Hasundutan.

As the appointment of Maddin, kinship is not a definite determination of a winning. Because of that, it raises a question of what are the factors that have significant role to win Maddin and Marganti. Then, from those factors, which one is the most significant and why. This is the research question of the research.

To analyze that problem, theoretical framework is needed. The implementation of the election of local leader is initiated by democratization in Indonesian politics which influences local politics. In local context, democratization has endorsed political change to give authority for people to elect their own leader directly.

In this research, some theories are applied, such as sociological factors like social group, social identification, and others. There is also social psychology which relates to identities of political parties who support candidates. There is also theory of rational choice that explains consideration of the voters based on fortunate and loss. This rational choice can be seen from of issue or candidate orientation.

This research applies qualitative research method supported by quantitative data from 90 respondents and 25 informants who are interviewed deeply. The finding of the research is that the main factor of the winning of Maddin and Marganti is candidate orientation (63.4%)_ It is followed by issue orientation (59.9%), primordial sentiment or kinship (45.6%), and party identification (34.17%).

Theoretical implication of the findings is that some of theory of voting behavior can explain the main problem, especially rational choice theory. Humbang Hasundutan society has considered the fortunate and the loss of their choice. Theory of voting behavior explains that the voting is based on party identification is less relevant. Meanwhile, theory of social group can also help to explain voting behavior in the regency because primordial sentiment is still relevant; even it is not a dominant factor."