Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelamatan PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menimbulkan konsekuensi hukum pengambilalihan kepemilikan Bank Century oleh LPS sebagaimana diatur Pasal 40 huruf a jo. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS), masih menyisakan berbagai permasalahan baik dari aspek politik maupun hukum. Dari aspek politik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terkait proses penyelamatan Bank Century yang menyimpulkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan oleh berbagai otoritas yang terkait dengan proses penanganan Bank Century. Dari aspek hukum, proses penyelamatan Bank Century telah dipersoalkan oleh mantan pemegang saham Bank Century melalui forum arbitrase pada International Centre for Settlement of Investment Disputes sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia mengenai expropriation sebagaimana diatur dalam Bilateral Investment Treaty antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris.Bahwa penyelamatan Bank Century oleh LPS tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum pelaksanaan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan JPSK, dengan resolusi bank sebagai salah satu pilarnya, merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam perspektif JPSK, penyelamatan Bank Century merupakan bentuk pelaksanaan tugas resolusi bank yang dimandatkan oleh UU LPS, yaitu sebagai bentuk intervensi otoritas publik dalam mengatasi dampak sistemik yang disebabkan oleh permasalahan suatu bank guna meminimalisir dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Resolusi bank pada dasarnya merupakan mekanisme extra judicial yang khusus diberlakukan bagi penanganan bank bermasalah dengan pertimbangan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat penyimpan dana terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Mengingat karakteristik pelaksanaan tugas resolusi bank maka penyelamatan Bank Century oleh LPS tidak dapat dipersamakan dengan tindakan nasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maupun sebagai tindakan expropriation sebagaimana dimaksud dalam Bilateral Investment Treaty. Pemahaman akan pelaksanaan tugas resolusi bank menjadi penting artinya dalam memperkuat justifikasi dari aspek hukum terhadap tindakan penyelamatan terhadap Bank Century yang dilakukan oleh LPS.

---

The bailout of PT Bank Century Tbk by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) which have caused the legal consequence of the ownership takeover of Bank Century by IDIC as regulated under Article 40 letter (a) jo. Article 41 paragraph (1) of the Law Number 24 of 2004 regarding Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC Law), still leaves numerous matters on both legal and political aspects. From the political aspect, the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) has used its right of inquiry to conduct an investigation on the Bank Century bailout process which concluded that there has been an abuse by authorities related to the Bank Century management process. From the legal aspect, the Bank Century bailout process has been questioned by Bank Century’s former shareholders through arbitration in the International Centre for Settlement Investment Disputes as a tort which is contrary to the obligation of the Government of the Republic of Indonesia regarding expropriation as stated in the Bilateral Investment Treaty between the Government of the Republic Indonesia and the English Royal Government.

The bailout of Bank Century by the IDIC can not be separated from the legal framework of the implementation of Financial System Safety Net (JPSK) intended to safeguard the financial system stability. The implementation of JPSK, with bank resolution as one of its pillars, is an important instrument in safeguarding the financial system stability. Under the perspective of JPSK, the bailout of Bank Century by IDIC through Temporary Capital Participation is a form of performance of bank resolution tasks mandated in the IDIC Law, as a form of public authority intervention in managing a systemic impact caused by problems of a bank to minimize the damage that may arise to the stability of the financial system and the economy comprehensively. In principle, bank resolution is an extra judicial mechanism specifically applied for the management of troubled banks in considerations to preserve and maintain the trust of depositing customers to the banking system comprehensively. Considering the characteristics of the implementation of bank resolution task, the bailout of Bank Century by the IDIC can not be equated with act of nationalization or expropriation of property rights referred to in the Law Number 25 of 2007 regarding Capital Investment nor as an act of expropriation as intended in the Bilateral Investment Treaty. The understanding of the implementation of bank resolution tasks become important in strengthening the justification of the legal aspects on the actions of the Bank Century bailout conducted by the IDIC."

"ABSTRAKPerkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajianilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukumdan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan barutentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya.Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomihukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikanjawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahasmengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout BankCentury. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwakebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarikkebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakanmetode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis datamenggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknikpengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku,dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahanyang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintasdisiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapatmenjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensiekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum gunaterutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yangberfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasikebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadapkasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atashukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nyadan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untukmenghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

---

ABSTRACTLegal developments in the societies make the law requires studies of other sciences,especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics,which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related topublic policy and criminalization efforts. This research aims to describe the methodof approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted toprovide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized.In instance,The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-outPolicy of Bank Century that some people judge that policy is not right and thenemerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. Thiswriting method is normative legal research and in the processing and analysis of datausing primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniqueuses literature studies by studying books, documents literature and more inaccordance with the problems is studied. The results of this research show thatinterdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) canexplain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles inthe microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficientpolicies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutionalmeasures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of lawis done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that theeconomic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account itscost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoidbigger losses if the bail-out was not proposed."

"ABSTRAKPerkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajianilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukumdan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan barutentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya.Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomihukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikanjawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahasmengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout BankCentury. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwakebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarikkebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakanmetode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis datamenggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknikpengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku,dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahanyang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintasdisiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapatmenjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensiekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum gunaterutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yangberfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasikebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadapkasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atashukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nyadan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untukmenghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

---

ABSTRACTLegal developments in the societies make the law requires studies of other sciences,especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics,which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related topublic policy and criminalization efforts. This research aims to describe the methodof approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted toprovide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized.In instance,The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-outPolicy of Bank Century that some people judge that policy is not right and thenemerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. Thiswriting method is normative legal research and in the processing and analysis of datausing primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniqueuses literature studies by studying books, documents literature and more inaccordance with the problems is studied. The results of this research show thatinterdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) canexplain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles inthe microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficientpolicies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutionalmeasures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of lawis done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that theeconomic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account itscost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoidbigger losses if the bail-out was not propo;"

"Masalah pokok dalam tesis ini adalah bahwa Keppres no. 8 tahun 1978 tidak dapat dilaksanakan secara penuh oleh Menteri Sekretariat Negara dan pemrosesnya anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis menggunakan konsep koordinasi yang diambil dari pendapat Terry yaitu : untuk melaksanakan koordinasi diperlukan seorang koordinator yang menghimpun usaha kelompok dalam satu tindakan guna mengusahakan terciptanya tujuan bersama. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kwalitatif, dari informannya diambil dari pejabat yang menangani pemrosesan anggaran Lembaga dengan teknik wawancara. Dari hasil penelitian diperoleh temuan-temuan sebagai berikut : 1). bahwa penetapan alokasi dana untuk Lembaga Negara adalah wewenang Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengakibatkan tugas koordinasi yang harus dilakukan oleh Sekretariat Negara tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. 2). Kegunaan DUK/DUP yang tidak jelas dan dominasi pengambilan keputusan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas dalam pembahasan konsep DIK/DIP, menjadikan tidak bebasnya Lembaga Negara menyusun program yang benar. Sebagai saran perbaikan adalah : Wewenang koordinasi administrasi keuangan Lembaga Negara oleh Sekretariat Negara agar terbatas pada pengawasan saja, sedangkan untuk perencanaan anggaran didelegasikan kepada Lembaga Negara yang bersangkutan. Pengajuan DUKIDUP dan konsep DIKIDIP oleh Lembaga Negara yang bersangkutan, agar langsung ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas."

"Pada akhir tahun 2012 Indonesia akan memiliki lembaga pengawas baru bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kewenangan,tugas serta fungsi mengatur dan mengawasi semua lembaga keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang membahas mengenai bentuk-bentuk pengawasan sistem keuangan di dunia dengan melakukan perbandingan bentuk struktur pengawasan di Inggris, Australia dan Korea.Berdasarkan studi literatur kemudian dianalisa bagaimanakah peran OJK yang baru dibentuk dalam menggantikan fungsi pengawasan dari lembaga pengawas yang sebelumnya ada di Indonesia. Dari hasil penelitian kepustakaan, bentuk struktur pengawasan bukanlah masalah yang utama untuk meciptakan pengawasan yang baik, tetapi yang lebih penting adalah kualitas dari pengawasan itu sendiri. Berdasarkan pengalaman dari negara-negara lain, OJK dapat melakukan fungsi pengawasan dengan baik jika memiliki tujuan pendirian yang jelas, independensi, sumber daya yang cukup, pengaturan anggaran yang efisien, akuntabilitas, penegakan hukum yang efektif, serta memahami pentingnya masa transisi dan masalah yang mungkin timbul pada saat masa transisi tersebut.

---

At the end of 2012 Indonesia will have a new regulatory agency called the Financial Services Authority (OJK), with the authority, duties and functions of regulating and supervising all financial institutions. This study is a research literature that discusses the architecture of financial system supervision in the world and comparing the structure of supervision in the UK, Australia and Korea. Based on the studies, it is then analyzed the role of OJK in replacing the previous supervising authority in Indonesia.

From the research it is concluded that the financial system supervision structure is not the main issue for achieving an effective supervision. The more important issue is the quality of the supervision itself. Based on the experience of other countries, OJK can perform its function properly if it has clear objective, independency, sufficient resources, efficient budget allocation, accountability, effective law enforcement, as well as understanding the importance of the transition period and the problems that may arise during the transition period. "

"Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak sesuai dengan filosofi pembentukannya selaku perwakilan teritorial. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa perlu penguatan kapasitas kelembagaan dengan memberikan ruang kewenangan yang lebih besar kepada DPD terkait dana transfer. Hal tersebut sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah. Selanjutnya berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah tersebut, yang penganggarannya berasal dari pos dana perimbangan dalam APBN, fungsi dan kewenangan DPD yang terbatas hanya memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang APBN dan pengawasan pelaksanaan APBN harus direvisi, yakni melalui amandemen konstitusi dengan menjadikan kedudukan DPD sama dan sejajar dengan DPR dalam hal pembentukan APBN.

---

This research is based on literature studies within approach of national laws, concept, historical and comparison. Financial balance between central government and local government has a close relation with the establishment of State Budget. This relation can be viewed from the allocation mechanism of balance amount of the funds. Limited authority of the Regional Representatives Council (DPD) in the establishment of State Budget is not in accordance with the philosophy of its creation as a territorial representative.

This research recommends that the necessary of institutional capacity building by providing a greater authority of Regional Representative Council (DPD) related to transfer of funds. This is in line with the principle of autonomy which gives greater powers to the regions. Furthermore, in relation with financial balance between central government and local government, which are derived from ?balanced fund? post on State Budget, function and authority Regional Representative Council (DPD) is limited to give consideration to the House of Representative (DPR) regarding Bill of State Budget, and to control the implementation of State Budget, should be revised by amending the constitution so that Regional Representative Council (DPD) has same standing as House of Representative (DPR) in establishment of State Budget."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembahasan pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan dalam penyelamatan bank gagal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan (LPS) terhadap kerugian negara pada saat penyelamatan bank gagal berdampak sistemik dan bagaimana bentuk kerugian negara yang terjadi pada upaya penyelamatan bank gagal terhadap bank gagal berdampak sistemik.Metode penelitian yang digunakan adalah secara normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah secara kualitatif.

Keuangan Negara merupakan hal yang penting atau fundamental bagi penyelenggaraan negara karena berperan penting dalam usaha untuk mencapai terwujudnya tujuan negara. Kekayaan LPS yang digunakan untuk memberikan dana bailout merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara beserta dengan pengelolaannya.Kemudian dijelaskan pula bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara telah memberikan kewenangan dalam bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan kepada Menteri Keuangan. Sehingga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalalah Menteri Keuangan karena pemberian wewenang dari Presiden adalah secara delegasi.

Mengenai status hukum apakah terjadi kerugian negara dalam penyelamatan bank gagal sistemik dalam kasus Bank Century ini disebabkan perumusan undang-undang sangat membingukan bagi para pelaku yang terlibat. Sehingga dengan hal ini dapat menyebabkan pejabat sebagai pelaku pembuat kebijakan akan sangat bersikap hati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga diharapkan kedepannya pemerintah dengan jelas membuat suatu perubahan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara agar tidak terjadi perbedaan tafsiran.

---

ABSTRACTThis thesis is describing about the accountability of the board of Deposit Insurance Corporation in rescuing the failed bank which the state losses. The main issues discussed in this thesis is how the accountability board of the board of Deposit Insurance Corporation against the state loss at the time of rescuing the failed banks with systematic impact and how the form of state loss which occurred in the efforts to rescue the failed bank with systematic impact. The thesis used a normative approach as research method, while the methods of data analysis is qualitative.

State Finance is essential or fundamental to the administration of the state since it has an important role to achieve the realization of the state's objective. LPS' assets used to provide bailout funds are separated from the state assets. Law No. 17 Year 2003 on State Finance stated that separated state assets is part of the state financial along with financial management. Furthermore, it also explained that the President as the holder of power over the financial management of the state has given the authority over the separated state assets management to the Minister of Finance. Therefore, the responsible party over the management of the separated state assets is the Minister of Finance due to the authorization from President by way of delegation.

Regarding the legal status if there is a state loss in the state in the rescue of systemic failed bank in the Bank Century case is due to the formulation of the legislation which very confusing for the parties involved. Therefore, this can lead to officers as perpetrators of policy makers will be very cautious in carrying out its authority. It is expected that in the future government to clearly make amendment Law of State Finance in order to avoid differences in interpretation.

"