Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenolakan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air menunjukkan bahwa kesamaan visi bukanlah jaminan bagi negara untuk secara sukarela tunduk pada rezim internasional. Penelitian ini mengkaji alasan suatu negara dalam menolak berpartisipasi dalam sebuah kerja sama. Dalam kerangka teori partisipasi negara, Sitarman 2016 membuktikan bahwa faktor domestik dan mekanisme sanksi yang dibentuk dalam konvergensi norma sebuah institusi supra-nasional dapat mempengaruhi keputusan negara untuk menolak perjanjian internasional. Partisipasi negara dalam sebuah konvensi menuntut adanya komitmen dari pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan global. Sebuah negara mengikat hukum yang disepakati perjanjian internasional untuk diterapkan dalam skala domestik melalui instrumen ratifikasi. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif-deduktif, tesis ini berargumen bahwa penolakan ratifikasi oleh pemerintah disebabkan karena adanya tumpang tindih regulasi dalam faktor domestik disertai perbedaan prinsip dalam mengatasi klaim atas peninggalan bawah laut. Pada akhirnya, jika suatu negara memutuskan untuk meratifikasi atau menolak suatu perjanjian internasional, negara tersebut harus dapat menerima konsekuensinya. Dengan menempatkan isu ini sebagai kepentingan nasional, penolakan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air merupakan langkah strategis untuk menjaga aset milik negara dari kepentingan pihak asing.

---

ABSTRACTIndonesia refusal to ratify UNESCO 2001 Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage showed that vision parity is not an assurance for states to voluntarily participate in international regimes. This research analyze the reason of the state to refuse such cooperation. State participation theory claimed that domestic factor and sanction mechanism in norm convergence within supra national institution play significant role to influence state to reject international treaties. State participation in a convention requires commitment from parties involved to solve international problems. A state binds its law with international treaties through instrument of ratification. By using qualitative deductive analysis method, this thesis argues that the refusal to ratify the 2001 convention by the government were caused of the disparity in the scope of domestic law and principal difference to handle claims at underwater heritage. A conclusion, If a state has decided to refuse or accept a treaty, one should bear the consequences of the decision. By placing this issue as a national interest, Indonesia refusal to ratify UNESCO 2001 Convention could be interpreted as a strategic step to protect its assets from foreign intervention."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum yang wajib dijaminkan oleh Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan Ekspresi Budaya Tradisional/Folklor yang merupakan kekayaan dan jati diri bangsa. Ekspresi Budaya Tradisional/Folklor merupakan suatu kekayaan intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang merupakan sumber daya bersama, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu atau organisasi sosial tertentu, yang mencangkup verbal tekstual baik lisan maupun tulisan; Musik (vokal, instrumental atau kombinasinya); Gerak (tarian, beladiri, dan permainan); Teater (pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat); Seni rupa (bentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya); Dan Upacara adat. Ciptaan dalam pembatasanya pada Undang-undang Negara Republik Indonesia tentang Hak Cipta adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Folklor belum mendapat perlindungan yang efektif dari hukum positif tentang hak cipta di Indonesia, walaupun dikatakan sebagai hak cipta yang dipegang oleh Negara. Komersialisasi dan peniruan, serta pengakuan atau klaim oleh Negara lain, seperti oleh Negara Malaysia terus berlanjut tanpa adanya perlindungan. Kondisi ini merugikan bangsa Indonesia, bukan hanya pada persoalan ekonomi saja tetapi juga pada jati diri bangsa. Hal ini menjadi perhatian besar karena kekayaan Ekspresi Budaya Tradisional/Folklor yang beraneka ragam merupakan keunggulan komparatif Indonesia sendiri dibandingkan negara-negara lain.

---

ABSTRACTThe Thesis would like to talk about the law protection of Traditional Cultural Expressions/Folklor in Indonesia which ought to be priority in government concern. Traditional Cultural Expressions/Folklor is an intelectual assets in form of arts which hold the traditional heritage in a specific community, such verbal expression in both oral and written; Music (vocal, instrumental, and/or its combination); Expressions by action (dances, plays, games and traditional sports); Theater (puppet performances, stories, epics, legends); Handicrafts (in two or three dimension, formed by any skin, woods, bamboo, ceramic, papers, textile, et cetera, and/or its combination); And Rituals. Creation in copyrights regulation concerning the results of every work of the Creator is an authenticity in the field of science, art, or literature. Folklor has not received effective protection of the positive law in Indonesia, although said to be the copyrights held by the State. Commercialization and imitation, as well as confession or claims by other countries, such as by Malaysia continued without any protection. This condition is detrimental to the nation, both in economic matters and the identity of Indonesia. This is of great concern because of the wealth of Traditional Cultural Expressions/ Folklor diverse Indonesia itself is a comparative advantage over other countries."

"ABSTRAK<>br>Skripsi ini membahas mengenai pelestarian warisan budaya dan sejarah melalui pariwisata dalam kasus Korean DMZ. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya pelestarian budaya dan sejarah melalui pariwisata di Korean DMZ. Korean DMZ memiliki kekayaan budaya dan sejarah berupa berbagai peninggalan perang serta lingkungan alam yang asri dengan beragam flora dan fauna serta menjadi destinasi wisata yang populer di kalangan wisatawan mancanegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata merupakan motivasi dan sumber dana untuk mengembangkan daerah wisata yang bertujuan untuk melestarikan budaya, sejarah, dan alam.

---

ABSTRACT<>br>This thesis discusses the preservation of the cultural and historical heritage through tourism in case of the Korean DMZ. The method used is qualitative method with descriptive analytic approach. This study was conducted to determine how the cultural and historical preservation efforts through tourism in the Korean DMZ. Korean DMZ has a rich culture and history in the form of various war relics and beautiful natural environment with diverse flora and fauna as well as being a popular tourism destination among foreign tourists. These results indicate that tourism is the motivation and the resources to develop a tourist area that aims to preserve the culture, history, and nature."

"Skripsi ini membahas mengenai pelestarian warisan budaya dan sejarah melalui pariwisata dalam kasus Korean DMZ. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya pelestarian budaya dan sejarah melalui pariwisata di Korean DMZ. Korean DMZ memiliki kekayaan budaya dan sejarah berupa berbagai peninggalan perang serta lingkungan alam yang asri dengan beragam flora dan fauna serta menjadi destinasi wisata yang populer di kalangan wisatawan mancanegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata merupakan motivasi dan sumber dana untuk mengembangkan daerah wisata yang bertujuan untuk melestarikan budaya, sejarah, dan alam.

---

This thesis discusses the preservation of the cultural and historical heritage through tourism in case of the Korean DMZ. The method used is qualitative method with descriptive analytic approach. This study was conducted to determine how the cultural and historical preservation efforts through tourism in the Korean DMZ. Korean DMZ has a rich culture and history in the form of various war relics and beautiful natural environment with diverse flora and fauna as well as being a popular tourism destination among foreign tourists. These results indicate that tourism is the motivation and the resources to develop a tourist area that aims to preserve the culture, history, and nature."

"Dengan menerapkan prinsip pelestarian in situ dan eksploitasi non-komersial UNESCO menyusun standar umum pelindungan warisan budaya bawah air yang tertuang dalam The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage/Konvensi UNESCO (2001). Indonesia belum meratifikasinya. Bahkan, kebijakan nasional terbaru membuka kembali peluang pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT). Selain opsi pengangkatan BMKT, diterapkan pula model pengelolaan dalam konsep Kawasan Konservasi Maritim dan wisata bahari/selam. Tesis ini bermaksud menjawab permasalahan utama tentang kebijakan pengelolaan yang dapat diterapkan oleh Indonesia terhadap kapal karam beserta muatannya di wilayah perairan Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai warisan budaya bawah air yang dilindungi oleh hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan interdisipliner untuk melihat koeksistensi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat dalam arena yang multi-sited, lokal maupun global. Terkait warisan budaya bawah air, meskipun telah banyak diatur dalam hukum internasional, namun menyisakan beberapa isu yang tidak diatur secara eksplisit sehingga menimbulkan persepsi dan perspektif yang saling bertentangan dan menjadi persoalan yang diperdebatkan. Terdapat koeksistensi antara hukum nasional dan internasional serta kepentingan- kepentingan yang berimplikasi pada kebijakan pengelolaan warisan budaya. Maka, konsep pelestarian berwawasan Cultural Resources Management (CRM) dapat diterapkan sebagai jalan tengah bagi para kelompok kepentingan, melalui kebijakan pengelolaan warisan budaya bawah air yang mengakomodasi beragam nilai dan kepentingan dalam pemanfaatan kapal karam beserta muatannya.

---

By applying the principles of in situ conservation and non-commercial exploitation, UNESCO has developed general standards for the protection of underwater cultural heritage as set out in The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage/UNESCO Convention (2001). Indonesia has not ratified it. In fact, the latest national policy has reopened opportunities for the removal of valuable objects from sunken ships (BMKT). In addition to the option of appointing BMKT, a management model in the concept of Maritime Conservation Areas and marine/diving tourism is also applied. This thesis aims to answer the main problem regarding management policies that can be applied by Indonesia to shipwrecks and their cargo in Indonesian waters that meet the criteria as underwater cultural heritage protected by international law. This study uses a normative legal research method with interdisciplinary approach to see the coexistence of community values and interests in a multi-sited, local and global arena. Regarding underwater cultural heritage, although it has been widely regulated in international law, there are still some issues that are not explicitly regulated so that it creates conflicting perceptions and perspectives and becomes a matter of debate. There is a coexistence between national and international laws and interests that have implications for cultural heritage management policies. Thus, the concept of Cultural Resources Management (CRM)-based conservation can be applied as a middle ground for interest groups, through a policy of managing underwater cultural heritage that accommodates various values and interests in the use of shipwrecks and their cargo."

"Skripsi ini memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana peraturan yang diatur dalam International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families mengenai pekerja migran di suatu negara, dan memberikan penjelasan bagaimana pengaturan tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (UU Ketenagakerjaan), berikut dengan penerapan dari kedua instrumen tersebut terhadap studi beberapa kasus tenaga kerja asing yang terjadi di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, Penulis melakukan studi literatur dan wawancara ke beberapa pihak diantaranya yaitu Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kantor Imigrasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families belum diimplementasikan secara maksimal dalam ketentuan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia (UU Ketenagakerjaan). Hal ini dikarenakan masih ada beberapa isi Konvensi yang belum diterapkan, dan belum dilakukan pengawasan terhadap penerapannya. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi Konvensi dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia.

---

This mini-thesis is to give a comprehensive explanation on how the rules set out in the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families in the country, and provides information about how foreign workers is set up based on statutory provisions that apply in Indonesia (Law of Workers), as well as the application of both instruments on studying of foreign worker cases that happens in Indonesia. In conducting this research, the author do some literature review and interviews were held with representatives from the Indonesian Ministry of Manpower and Transmigration, and Immigration Office.

The results of the study have shown that International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families has not been implemented to the statutory provisions of employment in Indonesia (Law of workers). This is because there are still some of the Convention that have not implemented, and has not performed oversight of its implementation. The results recommend in-depth review is needed to make sure that the Convention is well- implemented on Law of Workers Indonesia."

"Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap individu manusia dalam suatu Negara. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak merupakan harapan dan apabila sampai saatnya, seorang anak akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.  Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.  Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakukan kekerasan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab sebagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mensahkan "Declaration of the Right of the Child". Preamble Declaration of the Right of the Child (Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak) dalam alinea ke 3. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child) tersebut adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tujuan perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

Human rights are the fundamental rights that are possessed and inherent in each human individual in a Contracting State. In LAW No. 39 year 1999 on Human rights, mentioned that human rights is a set of rights inherent to the nature and existence of man as a God almighty being and is his grace which must be respected, held and protected by the state, law, government, and everyone for the dignity and protection of human dignity.

The child is a hope and when it comes to the time, a child will replace the old generation in furthering the wheels of the country's life, thus, the child needs to be built so that they are not wrong in their lifetime. Each child has the right to obtain legal protection from any form of physical or mental violence, abandonment, bad treatment, and sexual harassment during the care of their parents or guardian, or any other party responsible for Care of the child.  But the truth is not the case, the child as a victim of violent abuse is often overlooked by competent institutions in the criminal justice system, which should provide adequate attention and protection based on the law. It is not supposed to happen, because the victim still has the right to be treated fairly, and protected by his rights.

To realize the protection and welfare of the child, the General Assembly of the United Nations on 20 November 1958 is acclamation to confirm the Declaration of the Right of the Child. Preamble Declaration of the Right of the Child, in paragraph 3. The United Nations Convention on the Rights of the Child, is an international convention governing the Civil, political, economic, social, and cultural rights of children and the children. In the Indonesian legislation of the child protection purpose is governed by article 3 of the Law No. 23 of 2002 on child protection."

"Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana perusahaan melakukan tindakan melindungi kawasan konservasi dalam memanfaatkan tenaga panas bumi untuk penggunaan tidak langsung. Energi panas bumi telah diakui sebagai energi bersih yang berpotensi untuk diganti batubara, tetapi sampai sekarang penggunaannya belum dioptimalkan karena ada hambatan pengembangan panas bumi. Tenaga panas bumi banyak ditemukan di kawasan konservasi yang bertentangan dengan konservasi lingkungan. Hukum Panas Bumi Energi No. 21 Tahun 2014 membawa perspektif baru di mana pemanfaatan panas bumi tidak lagi dipahami sebagai aktivitas penambangan, yang kemudian membuka peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan proyek panas bumi untuk memasok kebutuhan energi masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya, proyek - proyek panas bumi juga dapat membawa manfaat tambahan untuk perusahaan yang berpartisipasi dalam mekanisme pembangunan bersih, sedang diverifikasi oleh UNFCCC. Selain itu, pemanfaatan panas bumi di kawasan konservasi juga harus seimbang dengan cara pelestarian lingkungan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi bersih, perlindungan kawasan konservasi harus diprioritaskan dan juga memerlukan tambahan proyek mekanisme pembangunan bersih. Untuk mengatasi lainnya Kendalanya, pemerintah mungkin juga merancang kebijakan baru tentang panas bumi harga listrik, yang responsif terhadap warga dan juga perusahaan.

---

This research will discuss about how companies take action to protect conservation areas in utilizing geothermal power for indirect use. Geothermal energy has been recognized as clean energy that has the potential to be replaced by coal, but until now its use has not been optimized due to obstacles geothermal development. Geothermal power is commonly found in conservation areas that conflict with environmental conservation. Geothermal Energy Law No. 21 of 2014 brings a new perspective on where geothermal utilization is it is no longer understood as a mining activity, which then opens up opportunities for companies to develop geothermal projects to supply community energy needs. In its operational activities, geothermal projects can also bring additional benefits to companies participating in the clean development mechanism are being verified by the UNFCCC. In addition, the use of geothermal energy in conservation areas must also be balanced with environmental preservation. As a company engaged in the clean energy sector, protection of conservation areas must be prioritized and also require additional clean development mechanism projects. To overcome other constraints, the government might also design new policies on geothermal electricity prices, which are responsive to citizens and also companies."

"ABSTRACTAs a country that has a long history, Indonesia has a very rich national cultural heritage. Strategically located in the trading route, automatically shapes the culture of this country. The cultural heritages, which are ranging variously from traditional dance, traditional foods, traditional music and songs, languages, clothes, and many more, spread evenly throughout the regions in Indonesia. There are two kinds of cultural heritage, namely tangible cultural heritage and intangible cultural heritage, which Indonesia has both types. The great number of these cultural inheritances should be preserved and protected by the go vernment."